JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Lampung, Reihana, datang ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/5). Tujuannya untuk mengklarifikasi asal usul kekayaannya buntut pamer harta.

Reihana tiba di Gedung KPK sekitar pukul 08.15 WIB. Dia mengenakan kemeja dan kerudung putih.

Reihana tidak banyak berkomentar. Dia hanya menyampaikan kondisinya sehat dan siap menjalani klarifikasi mengenai Laporan Harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sehat, sehat,” kata Reihana di Gedung KPK, Senin (8/5/2023).

Reihana lalu duduk di lobi Gedung KPK. Dia menutupi wajahnya dengan majalah ketika awak media mencoba mengambil gambar.

Reihana viral setelah aksinya pamer barang mewah di media sosial. Ternyata Reihana punya harta Rp2,7 miliar.

Dilansir dari laman resmi KPK, Reihana, melaporkan LHKPN 2022 pada 16 Februari 2023. Tercatat di LHKPN, dia memiliki tanah dan bangunan senilai Rp1.958.250.000 yang tersebar di beberapa wilayah seperti Bandar Lampung senilai Rp498.000.000, tanah seluas 4.881 m2 di Pesawaran senilai Rp1.200.250.000.

Selain itu, ada tanah seluas 400 m2 dan 419 m2 di Lampung Selatan dengan nilai masing-masing Rp120 juta. Tanah dan bangunan itu merupakan hasil sendiri.

Tidak hanya tanah dan bangunan, Reihana juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp450 juta yang terdiri dari Nissan Elgrand tahun 2007 senilai Rp200 juta yang berasal dari hadiah, Toyota Minibus tahun 2010 senilai Rp150 juta hasil sendiri, dan Mercedes-Benz V230 tahun 2002 seharga Rp100 juta hasil sendiri.

Reihana juga melaporkan harta bergerak lain yang dimilikinya senilai Rp6.750.000, kas setara kas Rp300 juta. Di LHKPN Reihana tidak memiliki utang, sehingga total kekayaannya mencapai Rp2.715.000.000.

Sementara itu, Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan Reihana akan diminta klarifikasinya seputar LHKPN.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan bahwa sebelumnya KPK mempelajari mengenai data kekayaan Reihana. Analisis awal KPK menilai ada yang janggal dari kekayaan Kadinkes Lampung tersebut.

“Nilai kekayaan yang dilaporkan Reihana dalam LHKPN tidak sesuai profilnya. Sampai saat ini Tim Direktorat LHKPN KPK masih menelusuri asal kekayaan Reihana lewat data perbankan,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mempublikasikan harta kekayaan pejabat negara. Sedikitnya ada 21 pejabat negara memiliki utang lebih besar dari nilai aset yang dimilikinya.

Pejabat-pejabat itu telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Terungkap, ada pejabat negara yang hartanya minus Rp899 juta, karena dia memiliki utang.

Dilihat dari situs e-LHKPN KPK, Sabtu (25/3/2023), sedikitnya ada 21 pejabat yang hartanya minus. Harta yang dilaporkan itu merupakan kekayaannya selama 2022. Penyampaian LHKPN 2022 masih dibuka oleh KPK hingga 31 Maret 2023.

Harta yang telah dilaporkan saat ini ada yang masih dalam proses verifikasi, namun ada juga yang sudah diumumkan secara lengkap.

Salah satu pejabat yang hartanya minus dan telah diumumkan lengkap adalah Ramlah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan.

Dalam berkas LHKPN yang ada di situs KPK, total kekayaan Ramlah minus Rp226.140.066.

Hartanya itu terdiri atas harta bergerak lainnya Rp93 juta, kas dan setara kas Rp34.364.394, serta harta lainnya Rp4,2 juta sehingga sub total hartanya Rp131.564.394.

Ramlah tercatat memiliki utang Rp357.704.460. Sehingga total hartanya minus Rp 226,1 juta.

Berikut deretan pejabat berharta minus yang telah melaporkan LHKPN ke KPK:

1. Wakil Ketua DPRD Tojo Una-una Moh Salim Makaruru dengan harta minus Rp16,3 juta

2. Sekretaris Kelurahan Boneoge Ahmad dengan harta minus Rp21,6 juta

3. Kasi Pembangunan Kelurahan Boneoge Ainul Mardhiah dengan harta minus Rp29,8 juta

4. Kabid Politik Dalam Negeri Kotamobagu Cristofel Kobandaha dengan harta minus Rp30,5 juta

5. Wakil Ketua DPRD Kota Solok Efriyon Coneng dengan harta Rp61,2 juta

6. Wakil Ketua DPRD Bangka Barat Oktorazsari dengan harta minus Rp97,3 juta

7. Bupati Fakfak Untung Tamsil dengan harta minus Rp117 juta

8. Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga dengan harta minus Rp146,1 juta

9. Wakil Ketua DPRD Banggai Kepulauan M Risal Arwie dengan harta minus Rp149 juta

10. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno dengan harta minus Rp150,1 juta

11. Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Katino dengan harta minus Rp150,8 juta

12. Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Almien Ashar Safari dengan harta minus Rp152,3 juta

13. Wakil Ketua DPRD Padang Lawas Utara Abdul Gafur Simanjuntak dengan harta minus Rp168,1 juta

14. Wakil Ketua DPRD Mukomuko Nopiyanto dengan harta minus Rp173 juta

15. Wakil Ketua DPRD OKU Yoni Risdianto dengan harta minus Rp185 juta

16. Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawellowvdengan harta minus Rp226,1 juta

17. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, dengan harta minus Rp226,1 juta

18. Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Muh Sjafril S dengan harta minus Rp253,3 juta

19. Ketua DPRD Belitung Ansori dengan harta minus Rp257,4 juta

20. Kepala Bagian Perumda Air Minum Kota Kupang Aryantho Muda Tallo dengan harta minus Rp330 juta

21. Ketua DPRD Cirebon Ruri Tri Lesmana dengan harta minus Rp899,6 juta.

JAKARTA, Eranasional.com – Diketahui harta kekayaan milik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu naik sebesar Rp300 miliar.

Menjelaskan soal kenaikan jumlah kekayaannya, Sandiaga Uno menyatakan bersyukur kepada Allah SWT. Sebab, kata dia, semua rezeki tersebut dari Allah SWT.

“Saya merasa ada kewajiban apapun yang dititipkan kepada saya ini bukan milik saya tapi milik Yang Maha Kuasa dan bagaimana digunakan sebaik-baiknya untuk dalam mencari ridho dari Tuhan yang maha kuasa, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan,” kata Sandiaga Uno di Pantai Hotekam, Kota Jayapura, Papua, Rabu (22/3/2023).

Politisi Partai Gerindra ini mengaku dirinya tidak pernah menghitung uang sebanyak itu. Dia menjelaskan hartanya dihitung karena ada e-LHKPN, sedangkan saat dirinya belum menjadi pejabat negara, tak pernah menghitung-hitung hartanya.

“Hanya dilakukan kewajiban SPT, dan daftar harga di SPT itu berbasis harga perolehan bukan harga pasar. Naik turunnya pernah juga turun secara signifikan maupun naiknya ini ditentukan mayoritas isi dari e-LHKPN saya yaitu surat berharga. Surat berharga itu adalah instrumen keuangan yang tercatat dalam bursa di pasar saham,” jelasnya.

Sandiaga Uno pun mengajak bagi yang ingin sukses meningkatkan harta kekayaannya, maka harus mencari berkah.

“Keberkahan itu bisa didapatkan jika kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi cita-citanya jangan hanya ingin kaya tapi ingin bermanfaat, dan harus berinvestasi. Karena kalau hanya menabung saja tidak akan bisa meningkat harta kekayaannya karena akan tergerus inflasi,” katanya.

Dia mengungkapkan bahwa dari total yang kita miliki harta itu harus 80 persen dalam bentuk investasi, 20 persen bisa ditaruh dalam deposito, atau harta lain yang tidak bergerak.

Dia menyarankan, sebisa mungkin 80 persen itu ditaruh di instrumen keuangan bursa baik yang saham atau obligasi konvensional maupun syariah.

Lalu dia menyarankan kepada seluruh pejabat negara untuk melaporkan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, melaporkan LHKPN adalah kewajiban seluruh penyelenggara negara.

“Melaporkan LHKPN itu adalah kewajiban seluruh penyelenggara negara mulai dari lingkungan daerah sampai pusat, juga di lingkup kementerian dan lembaga, serta BUMN harus melengkapi melalui elektronik laporan harta kekayaan pejabat negara,” ucapnya.

Terkait pilihan sektor untuk berinvestasi, Sandiaga menerangkan ekonomi Indonesia itu berbasis konsumsi yang dilakukan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian.

“Berinvestasi lah di aset-aset yang berhubungan dengan konsumsi kita. Jadi perusahan-perusahaan yang memproduksi barang konsumsi yang digunakan masyarakat sehari-hari pasti akan meningkat sahamnya. Juga perbankan, tapi yang bijak dalam mengelola aset, jangan ditaruh di saham-saham yang spekulatif,” saran Sandiaga Uno.

Faktor kedua, lanjut Sandiaga, Indonesia ditopang sumber daya alam dan investasi. Dia melihat ada perusahan-perusahaan yang bergerak di sumber daya alam yang memiliki rekam jejak yang baik dapat menjadi tujuan investasi.

“Ketiga kita sedang membangun infrastruktur secara masif, carilah perusahan-perusahaan yang sedang membangun infrastruktur karena itu akan menghasilkan pertumbuhan aset dan peningkatan nilai devidennya. Semoga kita semua bijak berinvestasi, jangan beli saham-saham gorengan, jangan beli aset spekulatif, saya pernah bilang kripto itu harus kita cermati, karena yang biasanya naik cepat, turunnya lebih cepat lagi,” ujar Sandiaga.

Lalu, dia meminta semua pihak bersabar dalam berinvestasi, semua tidak bisa instan, membutuhkan proses, dan proses itu harus diketahui dengan edukasi dan literasi yang baik.

Dia juga mengaku berkomitmen sejak bekerja di pemerintahan, untuk semua gaji diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Jadi mudah-mudahan itu membawa keberkahan, karena apapun yang kita berikan pada infaq shadaqah zakat akan dikalikan tujuh ratus kali lipat, dan mendatangkan keberkahan. Bukan melulu dalam bentuk uang bisa dalam bentuk kesehatan, pertemanan, silahturahmi, kebahagiaan dan lain sebagainya,” kata Sandiaga.

Soal adanya sejumlah pejabat yang memiliki kesenangan untuk mengoleksi mobil-mobil mewah, menurutnya wajar. Dia meyakini bahwa kendaraan transportasi itu memiliki fungsi membawa dari satu titik ke titik lain dengan aman dan nyaman.

Tqpi dia mengingatkan, pejabat negara harus memiliki empati kepada keadaan masyarakat Indonesia yang banyak berjuang menghadapi keadaan ekonomi yang terasa berat, karena harga-harga kebutuhan pokok naik.

Sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga Uno telah menyerahkan LHKPN dirinya kepada KPK. Jumlah harta yang dilaporkannya Rp10,9 triliun, tepatnya Rp10.997.005.532.236.

Pelaporan LHKPN dibuka oleh KPK hingga 31 Maret 2023. Harta yang dilaporkan para pejabat itu merupakan kekayaannya pada 2022.

Kekayaan Sandiaga tahun 2022 itu naik sekitar Rp300 miliar dibanding hartanya pada 2021. Berdasarkan LHKPN 2021, Sandiaga memiliki harta Rp10,6 triliun, tepatnya Rp10.617.085.468.830.

JAKARTA, Eranasional.com – Baru-baru ini kasus kekayaan eks Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto menyita mata masyarakat, kini viral lagi salah satu pejabat Kementerian Keuangan yang diduga memiliki harta kekayaan yang tak wajar.

Dia adalah Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang saat ini kabarnya tengah diperiksa oleh Kementerian Keuangan terkait kepemilikan harta fantastis senilai Rp13,7 miliar.

Nama Andhi Pramono mulai viral di media sosial di mana dalam postingan tersebut memperlihatkan sebuah rumah mewah yang diduga miliknya, berada di kawasan Cibubur.

Video dengan judul berita “Gaya Hidup Mewah Para PNS Kemenkeu” tersebut sudah disaksikan lebih dari 350 ribu kali. Dalam video tersebut memperlihatkan rumah mewah berwarna putih kemudian menggabungkan foto Andhi Pramono.

Video tersebut juga menuliskan harapan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa menindak tegas bawahannya yang terbukti melanggar.

Meski belum ada jawaban atau klarifikasi dari Andhi Pramono terkait tuduhan dalam video tersebut, namun sejumlah netizen mulai curiga dan memberikan komentar miring.

Bahkan akun tersebut juga menampilkan sosok perempuan yang disebut sebagai puteri Andhi Pramono. Sering tampil dengan pakaian mahal.

“Akun IG isteri dan anaknya Andhi Pramono sekarang sudah tutup karena banyak pamer-pamer harta hasil sebagai ABDI NEGARA, termasuk foto jalan-jalan ke LN dgn tiket first class,” tulis akun tersebut.

“Langsung bikin rame aja biar @prastow ngeliat kelakuan oknum kementrian tempat dia,” tulis akun @Indra07426106.

“Andhi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar Tajir Melintir. Target KPK sudah didepan mata. @jokowi @KPK_RI @kemenkeu @mohmahfudmd,” tulis Kenzo.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2021, yang dikutip Rabu (8/3/2023) Andhi Pramono melapor memiliki kekayaan senilai Rp 13.753.365.726. kekayaan itu dilaporkannya pada 31 Desember 2021.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang juga ayah dari Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora alias David.

Tercatat di di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Rafael sebesar Ro56 miliar. Hartanya mengalami penambahan sebesar Rp35,6 miliar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Pada tahun 2011 harta Rafael tercatat senilai Rp20.497.573.907. dan, pada 2021 harta kekayaan Rafael meningkat tajam menjadi Rp56.104.350.289. Dengan begitu kenaikan dalam kurun waktu 10 tahun mencapai Rp35.606.776.382.

Diketahui, Rafael Alun Trisambodo merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang betugas sebagai pejabat eselon II Kepala Bagian Umum Kanwil Jakarta Selatan.

Berikut data LHKPN Rafael Alun Trisambodo yang dilaporkan antara 2011 sampai dengan 2021:

Pada 2011, Rafael melaporkan jumlah hartanya sebesar Rp20.497.573.907. Dua tahun kemudian pundi-pundinya naik menjadi Rp 21.458.134.500. Jumlah total hartanya semakin tahun semakin meningkat, yakni pada tahun 2015 totalnya Rp35.289.517.034, dan 2016 jumlahnya mencapai Rp39.887.638.455.

Pada tahun 2017 jumlah harta kekayaannya kembali naik menjadi Rp41.419.639.882, 2018 menjadi Rp44.080.564.594, 2019 totalnya menjadi Rp44.278.407.799, dan tahun 2020 total nilai hartanya menjadi Rp55.652.278.332.

Terakhir Rafael melaporkan kekayaannya tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp56.104.350.289.

Disorot KPK

Ketua Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kenaikan harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tidak wajar dan tidak sesuai dengan jabatannya sebagai pejabat eselon II.

“Harta jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di announcement banyak yang jumbo. Yang jadi masalah kan profilnya tidak matching. Jadi bukan karena kerja di kementerian, tapi profilnya match enggak. Misalnya, dia punya bapak seorang sultan, warisannya besar-besar, ada juga pejabat yang begitu,” kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

“Kalau kasus yang pejabat pajak ini (Rafael), kita dapat katakana profilnya enggak match. Dia eselon II dan kalau di announcement dilihat detail isinya banyaknya aset, aset diam,” terangnya.