Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar dalam perkara kekerasan terhadap jurnalis Antara, Darwin Fatir.

Laporan disampaikan langsung oleh perwakilan KKJ ke Mabes Polri.

Mereka meminta pimpinan Polri memastikan Polda Sulsel menjalankan putusan PN Makassar terkait penundaan penanganan perkara atau undue delay yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Organisasi yang tergabung dalam laporan tersebut terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Amnesty International Indonesia, Committee to Protect Journalists (CPJ).

Konsorsium Jurnalisme Aman, LBH Pers, LBH Pers Padang, Serikat Pekerja Media, Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), serta Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

Koordinator KKJ, Gema Gita Persada, meminta Kapolri turun tangan dan memerintahkan Kapolda Sulsel melaksanakan putusan PN Makassar yang dibacakan pada 16 Maret 2026.

Menurut Gema, tidak dijalankannya putusan pengadilan dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum.

Kondisi tersebut juga dinilai menunjukkan belum optimalnya aparat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat menjalankan tugas.

“Kapolri sebagai atasan penyidik Polda Sulsel harus mengambil tindakan tegas terhadap praktik pembangkangan hukum dan putusan pengadilan terhadap kasus penganiayaan jurnalis di Makassar yang sudah berlangsung sejak 2019,” ujar Gema.

Kedatangannya untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan terhadap jurnalis LKBN ANTARA, M. Darwin Fatir.

Mereka khawatir proses hukum kembali mandek setelah sebelumnya sempat dilanjutkan.

“Hari ini kami bertemu dengan penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel, Pak Haidar, untuk menanyakan status P18 dan P19. Ternyata, surat P19 itu sudah diterbitkan sejak 26 Mei 2026,” ujar Koordinator Advokasi LBH Pers Makassar, Sukrianto, di Mapolda Sulsel, Makassar, Jumat, (24/7).

Sukrianto menjelaskan, berdasarkan keterangan penyidik, satu dari tiga tersangka berinisial AW yang bertugas di salah satu polsek di Kabupaten Takalar telah menjalani pemeriksaan ulang.

“Katanya sudah diperiksa kemarin. Tinggal menunggu pemeriksaan tersangka lainnya. Penyidik mengonfirmasi kemungkinan Senin depan tersangka berinisial PG akan diperiksa, sementara MJ masih berstatus daftar pencarian orang (DPO),” ujar pria yang akrab disapa Uki itu.

Menurut Uki, penyidik juga menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulsel meminta penyidik melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk P19. Salah satunya dengan menghadirkan tambahan saksi dari sejumlah media daring.

“Dari petunjuk JPU ada penambahan saksi yang harus diperiksa. Kemungkinan Selasa atau Rabu pekan depan kami juga akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan tambahan sesuai kebutuhan penyidik,” katanya.

LBH Pers Makassar mendesak agar penyidik segera melimpahkan kembali berkas perkara ke kejaksaan guna menghindari terulangnya keterlambatan penanganan kasus.

Mereka mengingatkan, perkara tersebut sebelumnya sempat terhenti selama enam tahun dan baru kembali diproses setelah KAJ Sulsel memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar pada 16 Maret 2026.

Dia meminta hasil investigasinya agar disampaikan ke masyarakat.

“Kami berharap responsifitas dari Polda Metro Jaya untuk secara aktif melakukan pengusutan dan menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang dilakukan, siapa pihak-pihak yang melakukan tindakan pengrusakan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Ninik dalam keterangan video, Jumat 12 Juli 2024.

Kata Ninik, penghalangan kerja jurnalistik itu melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab itu dinilai mencoreng kemerdekaan pers.

“Mengecam keras tindakan pihak-pihak yang melakukan pengrusakan, upaya menghalangi kerja jurnalistik yang dilakukan teman-teman wartawan setelah persidangan kasus tindak pidana korupsi SYL,”tegas Ninik.

“Tindakan itu sangat bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pers, termasuk dalam mencari, menyimpan, dan mengolah berita yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tambahnya.

Ia berharap setelah kejadian ini seluruh lembaga publik bisa mengevaluasi kinerja jajarannya dalam melayani jurnalis ketika mencari dan memproduksi sebuah berita.

“Kami mengharapkan setiap lembaga negara dan pelayanan publik, setidaknya sejak dini memitigasi dengan menyiapkan adanya aparat keamanan yang bisa menyiapkan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik, ” katanya.

Kata Herik, kekerasan tersebut merupakan ancaman terhadap wartawan dan kebebasan pers.

“Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pada jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini,” ucapnya, dikutip dari rekaman video, Kamis, 11 Juli 2024.

Herik menambahk, aksi kekerasan terhadap jurnalismasuk dalam pelanggaran informasi, dan kemerdekaan pers.

“Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam bentuk pelanggaran informasi yang baik kepada publik tetapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers,”ucapnya.

Ia mendesak aparat keamanan untuk mengusut tuntas pelaku dugaan kekerasan terhadap wartawan tersebut.

“Izinkan kami mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut,”tegasnya.

“Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan, tidak boleh di masa mendatang kejadian lagi,” tambahnya.

Ia pun menyatakan akan mengawal hingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ditindak secara hukum.

“Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu memberikan informasi yang baik kepada publik juga,”ucapnya.

“Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi kekerasan kepada jurnalis, dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut,” pungkas Herik. []

Kejadian ini menimpa Joko Warihnyo, seorang wartawan media nasional sekaligus anggota PWI Depok, pada Rabu (29/5/2024).

Joko mengaku telah meminta izin kepada petugas keamanan proyek dengan menunjukkan identitas wartawan dan PWI Depok sebelum memasuki lokasi. Namun, bukannya diperbolehkan, Joko malah dihardik dan diusir dengan kasar. Padahal, Sebelumnya, Joko sudah meminta izin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Abdul Rahman, selaku penanggung jawab proyek tersebut.

Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah kecewa atas tindakan pengusiran ini. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebebasan pers dan UU No. 40 Tahun 1999, khususnya pasal 18.

“Kami (PWI Depok) akan segera meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi dari Kepala DLHK Depok, jajarannya, dan pelaksana proyek,” tegas Rusdy.

Ia menambahkan, PWI Depok tidak segan-segan mengambil langkah hukum jika tidak ada respon yang dari pihak terkait.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Alun-Alun Kota Depok di wilayah barat, yang berlokasi di Kecamatan Bojong Sari senilai 45 miliar rupiah tersebut diduga dibangun di atas lahan sengketa.

Bareskrim Polri dan Unit Inafis sudah melakukan inspeksi di lokasi proyek pada Selasa, 31 Oktober 2023 lalu. Inspeksi ini dilakukan berdasarkan surat dari Bareskrim Polri yang menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat akta autentik terkait tanah seluas 91 hektar di wilayah Sawangan dan Bojong Sari.

Lahan tersebut, diketahui merupakan hibah dari PT Pakuan kepada Pemerintah Kota Depok. Namun, Ida Farida, penggugat dalam kasus ini, mengklaim bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang telah diakui secara hukum oleh BPN Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 08/Pbt/BPN 32/2017.