Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, laporan yang diterima pada Kamis (12/11/2026) itu telah ditindaklanjuti penyidik melalui serangkaian langkah penyelidikan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan.

“Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT,” kata Henry kepada sejumlah wartawan, Jumat (13/11/2026).

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual

Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa dugaan kekerasan seksual itu bermula ketika RWM diajak seorang perempuan berinisial EK untuk mendatangi rumah jabatan Bupati Kupang. Korban disebut dijanjikan mendapatkan pekerjaan.

Korban bersama EK kemudian mendatangi rumah jabatan tersebut pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.00 Wita. Di lokasi, keduanya bertemu dengan Yosef Lede.

“Jadi saksi 1 (EK) mengajak korban pergi ke terlapor (Yosef Lede) dengan mengiming-imingi pekerjaan untuk korban,” ujar Henry.

Menurut keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, setelah pertemuan berlangsung, Yosef diduga meminta EK keluar dari ruangan sehingga korban berada seorang diri bersamanya.

Korban kemudian mengaku ditarik ke kamar tidur dan mengalami dugaan pemerkosaan sebanyak dua kali, yakni pada Rabu malam dan Kamis (12/11/2026) dini hari.

Setelah kejadian tersebut, terlapor diduga memasukkan uang sebesar Rp3 juta ke dalam tas korban sebelum memintanya keluar dari kamar.

Di luar kamar, EK disebut telah menunggu korban. Berdasarkan keterangan korban, EK kemudian mengancam akan memutus hubungan kekeluargaan dan persahabatan apabila kejadian tersebut diceritakan kepada orang lain.

EK juga diduga mengambil uang Rp3 juta yang sebelumnya berada di dalam tas korban.

Dalam kondisi ketakutan, korban kemudian menghubungi kerabatnya berinisial STM untuk meminta dijemput. Setibanya di rumah, korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya.

Tidak terima dengan peristiwa yang dialami anaknya, ibu korban kemudian mendatangi Markas Polda NTT untuk membuat laporan polisi.

Polisi Lakukan Pemeriksaan dan Visum

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu mengatakan, penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal setelah menerima laporan tersebut.

Langkah tersebut meliputi pelengkapan administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum et repertum (VER), serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.

“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban,” ujar Nova.

Polda NTT saat ini masih mendalami laporan tersebut dengan mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang dilaporkan.

Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede belum berhasil dimintai konfirmasi terkait laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

Upaya meminta keterangan telah dilakukan sejak Jumat (13/11/2026) hingga Sabtu (14/11/2026) pagi. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari yang bersangkutan.

Perkembangan penanganan perkara ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari Polda NTT. (FY)

Kasus tersebut kini ditangani Polresta Pati setelah korban akhirnya berani menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak keluarga.

Korban berinisial W, warga Kecamatan Pucakwangi, diduga mengalami kekerasan seksual sejak masih duduk di kelas VI sekolah dasar (SD) hingga kelas VII madrasah tsanawiyah (MTs). Dugaan perbuatan tersebut melibatkan ayah tiri dan kakak tirinya.

Peristiwa itu disebut terjadi ketika ibu kandung korban bekerja di sebuah pabrik roti dari pagi hingga sore hari.

Dalam situasi tersebut, korban diduga mengalami kekerasan yang selama ini tidak berani diungkapkannya.

Kasus ini mulai terungkap setelah W memberanikan diri menceritakan pengalamannya kepada keluarga.

Bibi korban kemudian mengajaknya menemui seorang warga setempat bernama Riana untuk mendapatkan bantuan.

Riana mengaku semula mengira kejadian yang diceritakan keluarga korban hanya berupa tindakan meraba.

Namun, setelah mendengar langsung penuturan W, ia menyadari bahwa dugaan kekerasan yang dialami anak tersebut jauh lebih serius.

“Awalnya saya mengira hanya sekadar dipegang-pegang. Namun, setelah anak itu saya ajak ke rumah dan bercerita sendiri, ternyata yang dialaminya jauh lebih berat,” kata Riana.

Menurut Riana, korban juga mengaku mendapat ancaman sehingga takut mengungkap kejadian tersebut.

Setelah mengetahui kondisi W, ia berupaya mencari pertolongan agar korban mendapatkan perlindungan dan kasusnya dapat diproses secara hukum.

Riana kemudian berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk memperoleh arahan terkait langkah yang perlu dilakukan. Keluarga korban selanjutnya diarahkan membuat laporan kepada kepolisian.

Bersama suaminya, Riana turut mendampingi keluarga W saat mendatangi Polresta Pati untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.

Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama,” sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.

“Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal,” ujar Menag.

Menag juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah.

“Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama,” tandasnya. []

Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana mengatakan, kasus ini berawal saat Komika asal Bandung Eky Priyagung menceritakan pengalaman pahitnya menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu di Kota Makassar, dan dia menceritakan kisah pahitnya itu di media sosial.

“Pelaku ini adalah guru ngaji dan guru SD di salah satu masjid dan sekolah di Makassar. Dia melakukan pencabulan terhadap santrinya berjumlah kurang lebih 40 orang,”jelas Arya saat rilis kasus di Mapolrestabes Makassar, Selasa (6/5).

Komika asal Bandung yang menjadi salah satu korban kekerasan seksual tersebut menceritakan kasusnya sudah cukup lama dan baru terungkap sekarang karena korban tidak ada yang melapor.

“Saksi yang sudah kita periksa ada 4 orang dan korbannya ada tiga orang. Dugaannya lebih dari 10 orang dan kita tangkap satu tersangka,”jelasnya.

“Dia mengakui sudah mencabuli sekitar 16 orang, pelaku ini mengalami kelainan seksual. Dia mengancam anak tersebut untuk tidak memberitahukan kepada orang lain,”tambahnya.

Polrestabes Makassar masih menunggu kesediaan komika Eky Priyagung untuk datang ke Makassar, menjadi saksi dalam kasus kekerasan seksual tersebut.

“Kami sudah koordinasi dan komunikasi dan dia siap datang namun mungkin karena kesibukannya sehingga kedatangannya tertunda,”jelasnya.

Arya menyebut pelaku dikenakan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perlindungan anak.

“Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 5 miliar,”jelas Arya. []

Adapun sanksi yang diberikan mulai dari tidak memberikan akses bantuan hingga penutupan pesantren.

Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag, Basnang Said merespons kekerasan seksual di sebuah pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Misalnya memohon bantuan itu jadi pertimbangan kita untuk tidak memberikan akses karena sanksi. Kalau terkait penutupan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau benar-benar ada pihak yang melakukan hal yang mencederai masa depan anak kita, tentu sanksi anggaran akan dinihilkan,” kata Basnang dikutip dari Media Indonesia, Selasa (29/4/2025).

Dia juga mendorong agar pelaku kekerasan seksual di pesantren diseret ke ranah hukum. Sehingga, pelaku tidak bisa lagi mengajar lagi.

Wakapolres Demak, Kompol Satya Adi Nugraha, menyampaikan kasus pertama terjadi di Kecamatan Bonang. Korban yang masih di bawah umur memiliki hubungan keluarga dengan pelaku.

“Kami mendapat laporan dari keluarga korban, dan langsung menindaklanjuti dengan penyelidikan. Tersangka sudah kami amankan,” kata Kompol Satya, Rabu (16/4/2025).

Berbeda dengan kasus pertama. Pada kasus kedua, tindak kekerasan seksual terjadi bermula dari perkenalan korban dan pelaku melalui media sosial. Setelah beberapa kali berkomunikasi, keduanya bertemu dan terjadi dugaan tindakan yang melanggar hukum.

Kasus ini terungkap setelah cuitan soal seorang dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Psikologi (FIPP) Unnes yang melakukan pelecehan seksual terhadap 4 mahasiswinya viral di media sosial.

Kepala UPT Humas Unnes Rahmat Petuguran membenarkan adanya kasus tersebut. Laporan kasus tersebut diterima pada 13 Desember 2024. Satgas kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi dan terduga pelapor pada 16 hingga 23 Desember 2024.

“Berdasarkan timeline penanganan tersebut, waktu yang dibutuhkan sejak laporan masuk Satgas PPK hingga penyelesaian rumusan rekomendasi sanksi adalah 17 hari. Waktu tersebut diperlukan karena Satgas PPK harus melakukan pemanggilan, konfirmasi, dan klarifikasi terhadap pihak-pihak tersebut,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

“Ada yang melaporkan, iya,” katanya dikutip dari Kumparan, Jumat (11/10/2024).

Ari menyebut, laporan itu masuk pada awal Agustus. Namun, sebelum laporan masuk, menurut Ari, hal ini sudah jadi semacam pengetahuan umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Pelapornya itu bilang ke orang bahwa dia melapor. Jadi ya memang kayak semacam pengetahuan umum,” kata dia.

Beserta aduan tersebut, menurut Ari pelapor telah menyiapkan sejumlah bukti seperti tangkapan layar obrolan di media sosial yang mengindikasi adanya dugaan KS.

Menurutnya, persiapan itu tak hanya dilakukan dalam kasus ini saja, tapi memang terjadi secara umum.

“Memang dari awalnya, secara umum. Di pelapor itu memang sudah ada, sudah siapin kayak screenshot, foto, rekaman, atau apa gitu, sebelum melapor. Karena itu yang bikin dia cukup berani untuk melapor,” urai Ari.

Dia pun mengatakan jika laporan ini telah ditindaklanjuti dan sekarang kasus yang diduga melibatkan F ini telah memasuki tahap akhir penyusunan rekomendasi laporan kepada Rektor.

“Saat ini sedang dalam tahap akhir penyusunan rekomendasi,” katanya.

Data ini ia dapat dari survei yang ia lakukan bersama dengan mitra satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

“Dari hasil survei yang diisi 661 kampus itu kemarin dari Komnas Perempuan ketika acara ngobrol bareng bersama mitra satgas PPKS, itu data yang terkumpul sekitar 1.133 (kasus) dan 94 persennya korbannya perempuan,” kata Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah dikutip dari Kumparan, Rabu (24/7/2024).

Lanjutnya bahkan ada perguruan tinggi yang sudah menangani 70 kasus.

“Bahwa untuk setelah empat tahun ini setelah Permendikbudristek dan undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) disahkan akan sangat mungkin orang-orang yang selama ini korban itu silent (mulai melaporkan),” jelasnya.

Dari data Komnas Perempuan, 80 persen korban kekerasan seksual selama ini memilih diam.

“Silent tidak melaporkan. Itu ibarat gunung es itu sudah mulai meleleh esnya sehingga keberhasilan daripada program Kawasan Bebas dari Kekerasan di perguruan tinggi itu bukan diukur dari menurunnya kasus tapi diukur sejauh mana laporan atau aduan yang disampaikan kepada institusi itu diselesaikan dengan baik,” jelas dia.

Lanjutnya, dia juga telah memberikan penjelasan ke sejumlah pihak bahwa menurunnya kasus bukan indikasi keberhasilan.

“Mungkin untuk lima tahun ke depan (baru) bisa jadi ukurannya adalah menurunnya kasus,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Aktor Rizal Djibran melalui kuasa hukumnya, Deni Lubis, membantah tudingan adanya KDRT dan kekerasan seksual yang diutarakan istrinya, Sarah.

“Sepanjang dia berumah tangga, dia tidak pernah melakukan KDRT, dia tidak pernah melakukan penyimpangan seksual gitu,” ujar Deni Lubis kepada awak media.

Atas tudingan tersebut, pihaknya merasa dirugikan, oleh karena itu Rizal Djibran dalam dekat berencana melaporkan balik Sarah ke polisi

“Iya (lapor ke polisi), langkah-langkah hukum, nanti tim kuasa hukum akan merumuskan baik pasal maupun dimana. Nanti akan melakukan laporan polisi iya,” terangnya.

Diungkapkan Deni Lubis, Rizal Djibran merasa sangat kecewa pada istrinya. Bagi Rizal Djibran, persoalan rumah tangganya tidak patut dipublikasikan ke banyak orang.

“Ya pertama Rizal tentunya kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Sarah terhadap dirinya. Namun karena itu adalah persoalan di rumah tangga yang seharusnya sama-sama menjaga, kan begitu. Karena apa? Itu bukan konsumsi publik sifatnya,” tegas Deni Lubis.

JAKARTA, Eranasional.com –Istri aktor Rizal Djibran, Sarah bersama tim kuasa hukumnya, Tris Harijanto menyambangi Polda Metro Jaya pada Senin (13/2). Kedatangannya Sarah melaporkan suaminya atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual jadi isu utama yang disorot.

“Kebetulan hari ini saya mendampingi klien saya yang bernama Mbak Sarah pada hari ini telah resmi melaporkan suaminya yang berinisial RJ atas dugaan KDRT atau kekerasan seksual dalam rumah tangga. Alhamdulillah sudah diterima Polda,” ujar Tris
di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/2).

“Itu yang saya paling nggak demen,” timpal Sarah

Tris menjelaskan awal masalah bermula pada Maret 2022. Rizal Djibran marah karena Sarah sering menolak saat diminta melakukan hubungan suami istri.

“Terlapor ini suka minta berhubungan seksual. Ya namanya suami istri ya. Tapi klien saya keberatan,” ujar kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto

Imbas penolakan, Sarah pun dipaksa melayani hasrat seksual Rizal Djibran.

“Jadi klien saya dipaksa, didorong, ditarik, bahkan dipukul. Tangan sama kakinya juga ditahan sampai mengakibatkan luka lebam,” kata Tris

Sarah menolak ajakan berhubungan badan dari Rizal Djibran karena sang suami diduga punya penyimpangan seksual. Hanya saja, ia tak mau menjelaskan secara rinci kelainan apa yang biasa dilakukan sang artis

“Itu masalah sensitif, saya nggak bisa ceritakan detail,” kata Sarah.

Rizal Djibran juga dituding pernah mengancam dan berkata kasar ke Sarah saat ingin melaporkan dugaan kekerasan seksual sang suami di bulan yang sama

Sarah akhirnya menguatkan diri lapor polisi setelah diusir dari rumah oleh Rizal Djibran pada September 2022.

“Dia ngusir saya dan orang tua saya juga. Itu yang buat saya benar-benar harus ngelanjutin ini ke polisi,” ucap Sarah.

Dalam laporan Sarah, Rizal Djibran dikenakan Pasal 5 huruf a juncto Pasal 44 ayat (1) dan atau Pasal 8 huruf a juncto Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan KDRT.

“Ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun penjara,” kata Tris Harijanto.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyayangkan kasus kekerasan seksual sejumlah remaja di Brebes berakhir dengan jalan damai. Ia menyebut kasus rudapaksa seharusnya dilanjutkan hingga ada hukuman kepada pihak pelaku.

“Sangat disayangkan terutama apabila korban masih di bawah umur. Kasus seperti ini tidak boleh berakhir damai,” kata Mariana pada Rabu 18 Januari 2023.

Mariana menyebut alasan mengapa kasus kekerasan seksual tidak boleh berujung damai adalah karena hal itu akan berdampak pada psikologi korban seumur hidup.

Sehingga, kata dia, para korban tersebut akan menanggung trauma berkepanjangan yang sulit untuk dipulihkan.

“Terlebih bila korban masih belum memasuki masa dewasa yang mana kondisi psikologis masih sangat rentan,” kata dia melalui pesan tertulis.

Mariana mengatakan budaya yang berlaku di tengah masyarakat di Indonesia cenderung merugikan posisi wanita korban perkosaan.

Sebab, kata dia, wanita korban kekerasan seksual cenderung mendapat stigma negatif dari masyarakat sementara pelakunya cenderung aman dari stigma di masyarakat.

“Korban kekerasan seksual seringkali dipersepsikan sebagai sedang sial, sebagai aib yang tidak perlu dibahas berkepanjangan, atau bahkan malah disalahkan. Tentu ini akan membebani psikologis korban,” kata Mariana.

Oleh sebab itulah, Mariana meminta agar kasus pemerkosaan tersebut dilanjutkan dengan pelaporan warga sekitar kepada pihak yang berwenang.

Ia mengatakan meski korban tidak melaporkan kepada pihak berwajib, laporan warga tetap bisa ditindaklanjuti oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sebelumnya, enam remaja perempuan di bawah umur di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami pemerkosaan oleh 15 pria.

Kasus tersebut bermula saat dua pelaku menjemput para korban pada malam hari dari rumah mereka. Enam remaja itu dibawa ke rumah kosong yang didalamnya sudah terdapa pelaku lain.

Keenam korban tersebut kemudian dipaksa untuk menenggak minuman keras oplosan hingga mereka kehilangan kesadaran.

Setelah itu, para pelaku melaksanakan aksi bejat mereka dengan memperkosa keenam korban tersebut secara bergantian. Keesokan harinya, para korban yang telah dipulangkan kemudian mengadu kepada para orang tua mereka.

Setelah kejadian tersebut, keluarga korban dan keluarga pelaku bertemu di kantor kepala desa setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

Hasilnya, kedua belah pihak keluarga bersepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan jalan damai setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang.

PEMEKASAN, Eranasional.com – Bejad bukan main, seorang oknum anggota polisi di Polres Pamekasan berpangkat dan berinisial Aipda AD diduga kerap melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada istrinya sendiri.

Hal itu terungkap saat Propam Polda Jatim mendapatkan laporan resmi dari istrinya Aipda AD berinisial MH dengan kuasa hukum korban Yolies Yongky pada 29 Desember 2022.

Kekerasan yang dilakukan Aipda AD dengan mengajak anggota polisi lain menggauli istrinya. Bahkan aksi persetubuhan itu dilakukan secara threesome.

AD pun langsung diringkus dan diamankan jajaran Propam Polda Jatim pada Selasa (3/1) malam.

“Kami amankan dalam rangka penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto melansir CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).

Tidak hanya AD, MH juga mengadukan seorang anggota Polres Pamekasan lain berpangkat dan inisial Iptu MHD dan oknum anggota Polres Bangkalan AKP H dalam perkara yang sama.

“Tiga polisi ini sudah dilaporkan atas dugaan tindak pidana yang berbeda-beda. AD dilaporkan dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran ITE sekaligus narkotika. AKP H, dilaporkan dalam tindak pidana ITE dan kekerasan seksual, dan MHD dalam perkara pemerkosaan,” kata Kuasa Hukum MH, Yolies Yongky.

Dia menyebut kekerasan seksual yang menimpa MH sudah dilaporkan ke Polres Pamekasan pada 2020. Namun hasilnya malah orang lain yang dipidana, bukan para pelaku utama.

Yolies mengatakan peristiwa memilukan yang menimpa MH sudah terjadi sejak 2015, dan berlangsung hingga 2022. **

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

PMA No 73 tahun 2022 ini mulai diundangkan sehari setelah diteken pada 5 Oktober 2022.

“Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022,” terang Juru Bicara (Jubir) Kemenag Anna Hasbie dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa (18/10/2022).

Aturan ini mengatur bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Ada setidaknya 16 klasifikasi bentuk kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.

“Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban juga termasuk bentuk kekerasan seksual,” jelas Anna.

“Termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman,” sambungnya.

Sesuai namanya, PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kementerian Agama..

Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

PMA ini terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total ada 20 pasal.

Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan Pendidikan antara lain harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi.

Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

“Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, pelindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban,” tegas Anna.

Terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Dengan terbitnya PMA ini, lanjut Anna, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA), pedoman, atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif.

Anna berharap, terbitnya PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.