Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan harus dijaga tanpa terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan.

“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (25/12).

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur. Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.

BGN juga menginformasikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Adapun memasuki tahun 2026, program MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.

Zulhas menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan efektivitas program Makanan Bergizi Gratis bagi anak sekolah dan kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui), terutama dalam menyiasati masa libur sekolah, serta mendorong sinergi antara SPPG dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

“SPPG Mijen Jatibarang 1 beroperasi sejak 17 Februari 2025 sudah melayani 3.028 penerima manfaat, terdiri dari 2.837 siswa serta 191 Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui. SPPG Mijen Jatibarang 2 beroperasi sejak 19 Maret 2025 didukung 46 tenaga (44 relawan, 1 ahli gizi, 1 akuntan) dan melayani 3.425 penerima manfaat yang tersebar di 9 sekolah dan 2 Posyandu,” ujar Menko Zulhas seperti dikutip di Semarang, Jumat.

Zulhas mengklaim SPPG ini sudah memenuhi persyaratan SLHS dan Sertifikat Halal yang akan segera diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota dan BPJPH.

Menko Pangan secara khusus mengapresiasi strategi SPPG Mijen Jatibarang 2 dalam menjaga kontinuitas distribusi Makanan Bergizi (MBG) di masa libur sekolah.

Menko Zulhas melihat langsung bahwa dapur umum ini tetap mendistribusikan MBG kepada 301 penerima manfaat, yang terdiri dari 195 siswa dan 106 balita, ibu hamil, serta ibu menyusui melalui Posyandu.

Menko Pangan tidak hanya berdialog dengan para pengelola, tetapi juga turut memastikan agar pembagian Makanan Bergizi (MBG) tetap tepat sasaran bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, di lokasi Posyandu.

Selanjutnya, Menko Zulhas melakukan peninjauan langsung terhadap proses teknis penyaluran MBG kepada anak-anak di sekolah, tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda.

Menko Zulhas mengatakan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kualitas makanan yang didistribusikan, baik dari aspek keamanan pangan maupun pemenuhan angka kecukupan gizi yang telah terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut, menu yang disajikan terdiri atas nasi putih, telur bumbu bali, orak arik sayur, tahu goreng tepung, dan buah anggur.

“Kunjungan tersebut menggarisbawahi kemitraan yang kuat dengan 3 UMKM lokal di Semarang dan Demak. Sinergi ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus menjamin pasokan bahan baku yang segar,” pungkas Menko Zulhas.