Program kolaborasi yang melibatkan Politeknik Negeri Jember (Polije) dan SMK Negeri 2 Jember ini diawali melalui kegiatan kick-off pada 25 hingga 26 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis pengalaman riset yang digagas Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek.

Kopi dan tembakau menjadi objek pengembangan karena merupakan bagian dari komoditas pertanian unggulan Kabupaten Jember. Pengembangan teknologi pada proses pengeringan dan penyimpanan diharapkan dapat mengenalkan solusi yang lebih terukur dalam menjaga kualitas hasil pertanian.

Kepala SMK Negeri 2 Jember Nurfarida Kusumastuti, S.Pt., M.P., mengatakan Program Titik Kumpul memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam mengembangkan kompetensi. Siswa jurusan Mekatronika serta Teknik Komputer dan Jaringan terlibat langsung dalam proses kolaborasi dan pembuatan prototipe.

“Kegiatan ini sangat mendukung peningkatan kompetensi siswa, khususnya jurusan Mekatronika dan Teknik Komputer Jaringan. Siswa mendapat pengalaman berkolaborasi dan membuat prototipe yang sebelumnya belum pernah dilakukan,” kata Nurfarida.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang telah dimiliki. Sekolah juga berharap kemampuan siswa terus berkembang dan dapat diterapkan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Ketua Jurusan Teknologi Informasi Polije Ir. Hendra Yufit Riskiawan, S.Kom., M.Cs., menjelaskan Program Titik Kumpul menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi dan SMK. Melalui program tersebut, hasil inovasi dan riset Polije dikenalkan kepada siswa melalui proses pembelajaran yang lebih aplikatif.

“Kegiatan Titik Kumpul merupakan program unggulan Kemdiktisaintek yang menjadi wadah kolaborasi Polije dan SMK Negeri 2 Jember. Melalui kegiatan ini, Polije melakukan hilirisasi produk inovatif dan hasil riset terkait pengeringan serta penyimpanan komoditas kopi dan tembakau sebagai komoditas unggulan Jember,” jelas Hendra.

Ketua Program Titik Kumpul Polije Ahmad Fahriyannur Rosyady, S.Kom., M.MT., menyampaikan bahwa program tersebut dirancang dalam tujuh kali pertemuan. Tahapan awal meliputi pengenalan program, pre-test, serta pemberian materi dasar mekatronika dan elektronika.

“Kegiatan Titik Kumpul akan dilaksanakan dalam tujuh kali pertemuan yang diawali dengan kick-off di SMK Negeri 2 Jember. Pada tahap awal, siswa akan mendapatkan materi pengenalan, pre-test, serta dasar-dasar mekatronika dan elektronika,” ujar Ahmad.

Selain keterampilan teknis, siswa juga mendapatkan penguatan soft skill. Pembelajaran tersebut melengkapi kemampuan siswa yang sebelumnya telah memiliki pengalaman merangkai perangkat elektronika dan IoT.

Memasuki pertemuan keempat, siswa akan mulai mengembangkan purwarupa secara langsung. Mereka kemudian dijadwalkan mengunjungi Polije untuk mempelajari teknologi pengeringan kopi dan tembakau, memperoleh pemaparan dari mitra industri, serta mengenal fasilitas Teaching Factory (TeFa) Kopi Polije.

Melalui Program Titik Kumpul, proses pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan teori dan teknologi. Siswa juga diajak memahami penerapan teknologi dalam menjawab kebutuhan pengolahan komoditas pertanian unggulan Jember melalui pengalaman riset dan kolaborasi lintas institusi.

Bupati Sabu Raijua Krisman Bernard Riwu Kore menyebut program studi tersebut sesuai dengan potensi daerah. Pemkab Sabu Raijua juga siap mendukung pengembangan pendidikan vokasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran daerah.

“Dukungan dari Ditbaga sangat kami harapkan terkait usulan prodi Pengelolaan Agribisnis karena sangat relevan dengan potensi daerah,” ujar Krisman, Kamis (17/09/2026).

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Kemdiktisaintek Prof. Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M., menyambut positif usulan tersebut. Ia menyatakan Ditbaga siap mempercepat evaluasi setelah Polije memperoleh rekomendasi dari LLDikti.

“Bila telah dapat rekomendasi dari LLDikti, Ditbaga akan melakukan percepatan evaluasi dokumen usulan agar izin operasional segera terbit,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Polije Saiful Anwar, S.TP., M.P., menegaskan kesiapan Polije mengawal proses pembukaan program studi tersebut. Polije juga akan memastikan seluruh persyaratan administrasi dan standar akademik terpenuhi.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Ditjen Dikti dan Pemkab Sabu Raijua dalam penguatan PSDKU Kampus 6,” ujar Saiful.

Pembukaan prodi tersebut diharapkan memperkuat pendidikan vokasi di Sabu Raijua. Selain itu, program ini dapat mendukung pengembangan potensi agribisnis serta sumber daya manusia di daerah.

Direktur Polije, Saiful Anwar, memimpin langsung acara yang melibatkan seluruh civitas akademika dari enam lokasi kampus. Ia menegaskan bahwa koordinasi antar kampus, mulai dari Jember hingga Sabu Raijua di wilayah timur, tetap berjalan optimal.

“Hari ini kita melaksanakan halalbihalal secara serentak bagi seluruh keluarga besar Polije, baik secara luring maupun daring, mengingat tidak semua berada di lokasi yang sama,” ujarnya.

Manajemen kampus memandang perayaan 1 Syawal ini sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan sosial di lingkungan kampus. Seluruh civitas memanfaatkannya untuk saling memaafkan dan mempererat kerja sama demi kinerja institusi yang lebih solid.

“Momentum ini kita buka untuk seluruh keluarga besar dengan beragam keyakinan. Ini saatnya menghapus kesalahan dan kekhilafan dalam hubungan sosial kita,” tegasnya.

Di tengah suasana kebersamaan tersebut, Saiful juga menyoroti program strategis Kemdiktisaintek. Ia mengingatkan adanya dinamika isu global yang berpotensi memengaruhi kebijakan anggaran di Satker BLU Polije.

“Selain saling memaafkan, kita juga menyampaikan perkembangan program Kemdiktisaintek. Isu internasional bisa berdampak pada kebijakan belanja di Satker BLU,” jelasnya.

Meski melibatkan banyak pihak, mulai dari dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa, aktivitas akademik di kampus tetap berjalan normal. Proses belajar mengajar berlangsung seperti biasa tanpa terganggu oleh pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan satu Syawal tetap berlangsung khidmat, namun tidak mengurangi keseriusan kita dalam menjalankan pembelajaran. Saya sudah meninjau langsung, aktivitas kampus tetap padat dan berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatat tren kenaikan anggaran sejak 2020. Saat itu, pemerintah mengucurkan Rp6,5 triliun. Berikutnya, pada 2025, anggaran meningkat menjadi Rp14,9 triliun dengan 1.044.921 penerima. Kemudian pada 2026, pemerintah kembali menaikkan alokasi menjadi Rp15,32 triliun untuk 1.047.221 mahasiswa sesuai DIPA.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, memastikan kementeriannya terus mengawasi pelaksanaan KIP Kuliah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

“KIP Kuliah menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pendidikan tinggi. Bantuan biaya hidup adalah hak mahasiswa. Karena itu, kami tidak membenarkan adanya pungutan kepada penerima,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mendorong lulusan SMA dan SMK yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tetap percaya diri melanjutkan studi.

“Tidak perlu ragu untuk kuliah. KIP Kuliah hadir sebagai jembatan harapan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik,” katanya.

Sejak 2025, pemerintah memperbarui pola distribusi kuota agar lebih akurat. Untuk PTN, pemerintah memprioritaskan siswa pemegang KIP SMA atau yang tercatat dalam DTKS dan PPKE maksimal desil 3 yang lolos jalur SNBP atau SNBT. Adapun untuk PTS, LLDikti menyalurkan kuota sesuai kapasitas dan akreditasi program studi.

Selanjutnya, pada 2026, pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Integrasi data ini membantu pemerintah mempertegas sasaran bantuan agar benar-benar menyentuh mahasiswa miskin dan rentan miskin.

Dengan peningkatan anggaran dan penyempurnaan sistem tersebut, pemerintah menjaga transparansi sekaligus memperluas jangkauan program. Pada akhirnya, KIP Kuliah tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 24 Januari 2026 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, sebagai tindak lanjut atas aduan yang telah dilayangkan sejak November 2025.

Dalam suratnya, FMPP-Sulsel menyoroti belum adanya informasi resmi terkait hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek yang dilakukan pada 15–18 Desember 2025 dan investigasi lanjutan pada 6–8 Januari 2026.

“Ketiadaan penjelasan yang memadai berpotensi memicu spekulasi dan narasi liar di ruang publik, yang justru merugikan institusi pendidikan dan masyarakat,” tulis Koordinator FMPP-Sulsel, M. Raffi dalam surat tersebut.

Dugaan Pelanggaran Netralitas

Sebelumnya, pada November 2025, FMPP-Sulsel melaporkan dugaan pelanggaran etika dan netralitas yang diduga dilakukan Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, melalui sebuah dokumen bertajuk Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK) tertanggal 26 Januari 2022.

Dokumen tersebut diduga memuat pernyataan yang mengarah pada afiliasi politik dan sikap diskriminatif, di antaranya komitmen membantu kepentingan partai politik tertentu serta pernyataan tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu.

FMPP-Sulsel menilai isi dokumen itu berpotensi melanggar prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN), kebebasan akademik, serta etika kepemimpinan perguruan tinggi negeri.

Dalam laporannya, FMPP-Sulsel juga merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS, serta Kode Etik Dosen Unhas.

Apresiasi, Namun Minta Transparansi

Meski mengapresiasi langkah Inspektorat Jenderal yang telah melakukan dua tahap pemeriksaan terhadap puluhan orang di Unhas, FMPP-Sulsel menilai keterbukaan informasi tetap diperlukan dalam perkara yang telah menjadi perhatian publik.

“Keterbukaan yang proporsional merupakan bagian dari keadilan itu sendiri,” tulis FMPP-Sulsel dalam surat lanjutan mereka.

Menurut mereka, transparansi hasil investigasi penting untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan kepastian hukum, serta menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan tinggi.

FMPP-Sulsel juga menyoroti bahwa proses pemilihan pimpinan di Unhas tetap berjalan di tengah berlangsungnya investigasi, sehingga memperkuat urgensi kejelasan status penanganan perkara.

Harapan kepada Kementerian

Melalui surat terbarunya, FMPP-Sulsel meminta Kemdiktisaintek dan Inspektorat Jenderal untuk menyampaikan status terkini penanganan kasus, menjelaskan secara umum hasil pemeriksaan, serta menginformasikan arah tindak lanjut yang akan diambil.

Mereka menegaskan, permintaan tersebut bukan bentuk tekanan politik, melainkan aspirasi masyarakat yang menginginkan negara hadir secara transparan dan bertanggung jawab.

“Keterbukaan justru akan memperkuat wibawa Kemdiktisaintek sebagai institusi negara,” tulis FMPP-Sulsel.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemdiktisaintek maupun Universitas Hasanuddin belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan hasil investigasi tersebut. (*)