“Pak Prabowo akan mengundang orang-orang yang buta huruf, yang putus sekolah sekian lama di Palestina. Kami sudah menginventaris UIN atau pesantren mana anak-anak itu seandainya akan datang,” ujar Menag saat menghadiri acara Indonesia’s Contribution to Contemporary Global Peace and Conflict Resolution di Auditorium UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menag menegaskan kesiapan Kemenag untuk menindaklanjuti amanat tersebut.

“Kami siap untuk menampung anak-anak Palestina. Anak-anak tidak boleh buta huruf, tidak boleh menderita. Pak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah siap memastikan keamanan dan kelancaran program ini,” jelasnya.

Acara ini dihadiri Diplomat sekaligus Wakil Menlu RI 2014–2019 Abdurrahman M. Fachir, Delegasi International IDEA Rizal Sukma, Akademisi dan International Observer Dinna Prapto Raharja, serta Delegasi Indianapolis University USA Malika Ouacha.

Menag menambahkan bahwa Kemenag menunggu instruksi lanjutan dari Presiden untuk memulai proses penempatan.

“Kita menunggu perintah Bapak Presiden. Kami sudah dalam tahap pendataan apa saja yang perlu dipersiapkan,” ucapnya.

Indonesia, kata Menag, juga memiliki pengalaman serupa dalam membantu pelajar dari negara berkonflik.

“Kita pernah mengirim sekitar 300 anak-anak Afghanistan ke sejumlah pesantren di Pulau Jawa saat negara mereka berkonflik. Jika anak Palestina ingin menuntut ilmu di Indonesia, kami sudah siap,” ungkapnya.

Menag memastikan kapasitas pendidikan tinggi Islam di Indonesia sangat memadai.

“Kita punya 58 UIN yang siap menjalankan rencana tersebut. Ini akan menjadi nama besar Bapak Prabowo, nama besar Indonesia, dan bentuk nyata kebersamaan kemanusiaan,” imbuhnya.

Ia menutup dengan pesan solidaritas. “Kita tidak boleh membiarkan saudara kita terpuruk dalam penderitaan sementara kita hidup berkecukupan. Berbagi itu perintah agama dan nilai budaya kita,” pungkas Menag.

Rekomendasi akademik tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri.

Penegasan ini disampaikan Menag saat konferensi pers International Seminar and Conference of the Malay-Islamic World di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Senin (24/11/2025).

Ia menekankan bahwa rangkaian seminar internasional ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Prabowo pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York.

“Empat UIN berkolaborasi menghadirkan seminar internasional ini sebagai kontribusi akademik atas arah kebijakan Presiden Prabowo di panggung global,” ujar Menag.

Soroti Isu Strategis Global dan Regional

Menag kemudian merinci fokus kajian masing-masing UIN:

1. UIN Alauddin Makassar

Tema: “Towards a Two-State Solution: Peran Kunci Presiden Prabowo Subianto dalam Mewujudkan Perdamaian di Gaza.” Forum yang telah berlangsung pada 17 November 2025 menghadirkan sejumlah narasumber seperti Prof. Robert W. Hefner seorang antropolog asal Boston University, AS yang membahas peran strategis Indonesia dalam realisasi solusi dua negara dari perspektif politik internasional.

Hadir pula Revda Selver Iseric, Jurnalis dan Penulis asal Palestina yang memaparkan dukungan berkelanjutan Presiden Prabowo terhadap perjuangan Palestina, serta pemuka agama Ustadz Das’ad Latif yang menyampaikan perspektif akademik dan kemanusiaan tentang perkembangan terkini di Gaza.

“Forum ini membedah arah kebijakan Indonesia dalam mendorong solusi dua negara serta kontribusi Presiden Prabowo bagi perdamaian berkeadilan di Gaza,” kata Menag.

2. UIN Sumatera Utara, Medan

Tema: “Reading The Geopolitical Direction of President Prabowo: Revitalizing the Role of the Malay-Islamic World in the New Global Order.”

“Dari sini kita berharap lahir pemikiran kawasan untuk memperkuat diplomasi berbasis nilai agama. Terlebih bantuan untuk Palestina masih mengalir kita ingin solusi ini berkelanjutan,” tambahnya.

3. UIN Sunan Ampel Surabaya

Akan mengkaji karakter moderasi beragama Indonesia. “Di Surabaya akan dikupas mengapa Islam di Indonesia bisa moderat dan cara berpikir umatnya begitu brilian. Di sana kita melihat konten emosional dan fondasi intelektualnya,” jelas Menag.

4. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menjadi puncak kegiatan dan tempat konsolidasi seluruh gagasan. “Di UIN Jakarta semua pokok pikiran diformulasikan menjadi policy brief untuk diserahkan ke Pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri,” tegas Menag.

Menag Nasaruddin Umar juga menyebut Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu pusat peradaban Islam modern.

“Indonesia juga siap mempromosikan diplomasi yang mengedepankan soft power, termasuk dalam kampanye solusi dua negara (two-state solution) untuk Palestina,” sambung Menag Nasaruddin.

“Melalui keempat serial seminar internasional ini kita berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap diplomasi perdamaian yang dilakukan Presiden Prabowo. Para akademisi yang hadir dalam tiap seminar diharapkan dapat memberikan pandangannya untuk perdamaian dunia,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Peran Dunia Melayu–Islam

Dalam sesi pembukaan seminar, yang diawali penabuhan gendang dan dihadiri akademisi nasional-internasional serta pejabat Pemprov Sumatera Utara, Menag mendorong peran lebih besar dunia Melayu-Islam dalam dinamika geopolitik global.

Ia menyebut bahwa kebijakan Presiden Prabowo terkait two-state solution untuk Palestina masih menjadi sorotan dunia.

“Hingga saat ini, two-state solution yang didorong Presiden Prabowo masih menjadi trending topic di media,” ujarnya.

Menag menambahkan bahwa Asia Tenggara dengan seperlima populasi Muslim dunia termasuk 242,7 juta Muslim Indonesia memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat kekuatan Islam modern.

Karena itu, ia meminta kampus Islam memperkuat kontribusi akademik bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

Dukungan Pemerintah Daerah

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap upaya penguatan kontribusi akademik bagi posisi Indonesia di panggung global.

“Sumatera Utara mendukung upaya memajukan pendidikan yang berkontribusi bagi geopolitik Indonesia di tingkat internasional,” ujar Basarin Yunus Tanjung.

Peresmian ini menandai langkah bersejarah bagi pendidikan keagamaan Khonghucu di Indonesia. Peresmian ini juga sekaligus menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh umat beragama.

Menag dalam sambutannya mengutip pepatah kuno, “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.”

Ia berharap, melalui “jembatan penyeberangan” yang diwujudkan oleh SETIAKIN, para guru di kampus ini dapat mengambil ilmu dan kearifan dari Tiongkok, kemudian membagikan dan mengembangkannya kepada para mahasiswa.

Menag menyoroti tantangan utama bangsa, yaitu bagaimana kohesi sosial antarumat beragama.

“Tantangan kita adalah bagaimana kohesi sosial antar umat beragama bisa terwujud dengan baik,” ujar Menag sembari menegaskan perlunya menguatkan unsur spiritualitas dalam proses pendidikan.

Menag lalu menguraikan tiga poin deklarasi ajaran agama Khonghucu yang harus diinternalisasi oleh civitas academica SETIAKIN, yaitu Ren, Li, dan Ba De. Pertama, Ren atau kasih sayang terhadap sesama. Ini adalah inti ajaran Konfusius yang mendorong umat untuk memperluas kasih sayang ke semua lapisan masyarakat demi terciptanya kedamaian.

“Ini berkaitan dengan bagaimana memproteksi humanisasi menggunakan pendekatan bahasa keagamaan, merawat lingkungan hidup dengan bahasa agama, dan melakukan penghormatan kepada orang tua,” papar Menag.

Kedua, Li atau susila dan ritual. Ini mencakup aspek susila dalam perilaku, etika, dan norma sosial, serta ritual keagamaan yang teratur.

Menag menekankan larangan untuk mendengarkan, melihat, mengucapkan, atau melakukan hal-hal yang tidak susila, serta perlunya melaksanakan ritual peribadatan dengan tertib dan penuh hormat.

Ketiga, Ba De atau delapan Kebajikan. Ini merupakan penjabaran nilai-nilai moral. Delapan kebajikan tersebut meliputi: bakti, rendah hati, setia, dapat dipercaya, susila, keadilan, suci hati, dan tahu malu.

“Nilai-nilai ini harus menjadi pedoman perilaku dalam setiap hubungan sosial,” tegasnya.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Nurudin, menyampaikan bahwa pendirian SETIAKIN merupakan bentuk keadilan dan kehadiran negara dalam bidang pendidikan.

“Sekolah tinggi ini tercatat sebagai Sekolah Tinggi Agama Khonghucu negeri yang pertama di Indonesia. SETIAKIN hadir untuk merespons kebutuhan akan lembaga pendidikan tinggi formal bagi pemeluk agama Khonghucu,” ujar Nurudin.

“Pendirian kampus ini, merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi intelektual dan bidang lainnya,” sambungnya.

Ditambahkan Nurudin, rekrutmen mahasiswa angkatan pertama SETIAKIN telah dilaksanakan secara terbuka melalui mekanisme seleksi nasional.

“Proses ini berhasil menjaring peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada dua pilihan program studi unggulan, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Khonghucu serta Pendidikan Agama Khonghucu,” sambung Menag.

“Pendirian SETIAKIN juga merupakan langkah strategis dan visioner dalam merealisasikan pendidikan keagamaan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan, sejalan dengan astaprotas Kementerian Agama,” sebut Nurudin.

Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyambut baik peresmian SETIAKIN. Ia menyatakan bahwa kampus ini adalah sekolah percontohan bagi umat Khonghucu di seluruh Indonesia.

“Pemerintah Provinsi, hadir dan mendorong penuh pendirian sekolah ini sebagai wujud dukungan nyata pada dunia pendidikan,” kata Arsani.

Ia menegaskan bahwa sekolah adalah wujud cita-cita bangsa untuk mendidik anak-anak penerus bangsa.

“Pendirian kampus ini, bagi Pemerintah Provinsi, merupakan komitmen untuk memberikan dukungan pada dunia pendidikan, khususnya bagi pelajar agama Khonghucu,” pungkas Arsani.

Hal itu diutarakan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu (Sihdu) Kemenag Republik Indonesia, Jaja Jaelani.

Kata dia, pihaknya sedang membahas kemungkinan naiknya setoran awal yang dibayarkan calon jamaah haji di tahun mendatang.

Dimana terdapat beberapa usulan mulai dari angka Rp 40 juta hingga Rp 45 Juta.

Saat ini, calon jamaah haji masih membayar biaya setoran awal sebesar Rp 25 Juta per orang.

“Ya mungkin antara Rp 40 atau 45 juta karena banyak usulan Rp 25 juta ini sudah tidak rasional lagi. Itu kan sudah 12 tahun yang lalu bagaimana kalau ada peningkatan atau juga ada cicilan,”ujar Jaja di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jumat 15 Desember 2023.

Namun, kata dia, usulan kenaikan setoran haji nantinya akan dibahas kembali bersama dengan DPR RI.

Jakarta- Anggaran Diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 mendapatkan kritikan dari salah satu anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat. Partai berlambangkan Mercy menilai seharusnya anggaran bisa dialokasikan ke program lain karena masih dalam situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia belum usai.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Jemaah Haji dan Umrah Kementrian Agama Khoirizi mengatakan tentu buat kita itu adalah satu masukan evaluasi tetapi perlu kejelasan, kalau mereka lah menganggap terlalu besar, dikarenkan mereka tidak tahu makanya perlu kita jelaskan bahwa kalau kita dilihat dari konten Rp 21 Miliar itu kecil.

“Perlu diketahui dengan wilayah kita 540 Kabupaten/Kota Jemaah tunggu yang sudah 5 juta (Jemaah) kurang lebihnya,” ujar saat dihubungi oleh Eranaaional di Jakarta, Rabu (1/9)

Lanjut kata dia apalagi kalau melaksanakan satu kali diseminasi di satu kabupaten narasumbernya pasti paling tidak DPR, unsur masyarakat dan seterusnya.

Menurutnya, untuk menyelenggarakan hal tersebut, butuh transportasi bagi para peserta. Dan juga diperlukan kosumsi untuk mereka yang hadir. “Kalau memang dari dilihat dari jumlah seperti itu besar, tetapi kalau tidak dilihat fungsinya” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Fraksi Demokrat telah mengkritik alokasi anggaran hingga Rp21 miliar lebih oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk program diseminasi atau menyampaikan informasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021.

Hal itu disampaikan Achmad saat rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8).

Ia mempertanyakan penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah itu untuk masalah yang sebenarnya sudah diketahui masyarakat luas.

“Ini kan Pak menteri sudah menjelaskan pembatalan ibadah haji sebab musababnya. Saya yakin seluruh calon jemaah dan masyarakat Indonesia sudah tahu soal pembatalan ini. Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai Rp21 miliar gitu,” kata Achmad.

Dalam presentasi Menag Yaqut tercatat anggaran sebesar Rp21,7 miliar untuk diseminasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji 2021 dalam tabel realokasi intern Anggaran Tahun 2021.

Yaqut telah memutuskan Indonesia tak memberangkatkan calon jemaah haji 1442 Hijriah atau tahun ini imbas pandemi virus corona (Covid-19).

Lebih lanjut, Achmad menilai dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan ke program lainnya. Terlebih saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia belum usai.

Menurutnya, Yaqut bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk madrasah, pondok pesantren, hingga menambah sumber daya manusia (SDM) penyuluh keagamaan dan KUA di bawah Kemenag.

“Kok enggak ini yang dikejar? Peningkatan SDM-nya. Ini kan 21 miliar. Cuma buat menyampaikan ke masyarakat batal haji. Masyarakat juga udah tahu batal ini, barang ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Achmad juga menyoroti mata anggaran program renovasi tata ruang pelayanan haji sebesar Rp44 miliar lebih. Ia pun meminta pimpinan Komisi VIII membatalkan alokasi dana khusus untuk program-program tersebut.

“Ini kita batalkan aja pak ketua. Jadi kami kita (meminta) nomor 2 digugurkan aja. Termasuk renovasi ruang haji gitu,”