Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, bahwa pemerintah berkomitmen kepada perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi online untuk memperbaiki skema dan besaran Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) tahun ini.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli usai melakukan pertemuan dengan para aplikator pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar, tapi tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan l,” ujar Menaker Yassierli seperti dikutip Antara, Jumat.

Menurut Menaker, pemerintah telah melakukan pertemuan dengan para aplikator untuk menyamakan persepsi dan memastikan BHR 2026 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Terkait nominal BHR, Yassierli menyebut pembahasan masih berlangsung karena setiap aplikator memiliki kategori dan kriteria berbeda dalam pemberian bonus.

Pentingnya Prinsip Keadilan 

Menaker menekankan pentingnya prinsip keadilan dengan tetap memahami karakter fleksibel dari model bisnis gig economy.

“Orang yang full time dengan part-time seharusnya berbeda. Karena ini model bisnisnya tidak sama dengan pekerja biasa,” kata Yassierli.

Ia menegaskan BHR perlu disesuaikan dengan tingkat keaktifan dan produktivitas mitra pengemudi.

“Pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto serta kementerian terkait sebelum pengumuman final dilakukan,” tandas dia.

Sebagai informasi, kebijakan BHR pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 pada Maret 2026.

Dalam aturan tersebut, BHR diberikan secara proporsional dalam bentuk uang tunai sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang aktif dan berkinerja baik.

Adapun pencairannya BHR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Yassierli menyebutkan sangat cukup bagi kepala daerah untuk menyusun besaran kenaikan UMP dalam sepekan ke depan. Sebab, formulasinya tidak berubah dan sudah diberikan bocoran sejak bulan lalu.

“Masing-masing Gubernur mengumumkan batas waktu 24 Desember 2025. Tadi formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (17/12).

Dalam aturan baru, rumus kenaikan UMP 2026 menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana alfa menggunakan besaran jarak 0,1 sampai 0,3 poin.

“Satu minggu (cukup menyusun besaran) karena prosesnya itu sebenarnya bukan mulai dari sekarang nolnya. Jadi, sudah lebih dari satu bulan kami itu sudah berkoordinasi, kita sudah berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan beberapa estimasi-estimasi itu juga sudah ada sebelumnya,” jelasnya

Aturan UMP 2026 akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru dan sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, beleid itu tengah menunggu diundang oleh Kementerian Hukum.

“Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh dengan juga memperhatikan, mempertimbangkan masukan-masukan dari industri dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan,” tutupnya.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu mengatakan pembahasan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dilakukan melalui penyisiran menyeluruh dari Pasal 1 hingga pasal terakhir.

“Sejumlah substansi telah mencapai kesepakatan, antara lain terkait ketentuan umum, penyelenggaraan sarana, perizinan berusaha, standar keselamatan, pengembangan SDM dan iptek, pengembangan industri serta integrasi antarmoda dan kawasan TOD,” ujar Deputi Oddo dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, lanjut kata dia, telah disepakati dukungan pemerintah, mekanisme pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan.

“Penyusunan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian perkeretaapian nasional dengan menitikberatkan pada sumberdaya manusia, penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta indutrialisasi di bidang perkeretaapian yang mandiri dan berteknologi tinggi,” tambah Deputi Oddo.

“Kemenko Infrastruktur berkomitmen menyusun regulasi yang cermat, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta keberlanjutan fiskal negara,” tegas Deputi Odo memastikan proses dilakukan tanpa tergesa-gesa agar menghasilkan regulasi yang kuat dan komprehensif.

Rapat Koordinasi PAK tersebut turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaan, BPKP, BRIN, serta PT KAI.

Dari jumlah tersebut, 814 aduan telah diverifikasi, dengan catatan satu aduan dapat memuat lebih dari satu jenis pelanggaran. Adapun aduan yang masuk meliputi Norma Hubungan Kerja (441 aduan), Norma Pengupahan (427 aduan), Norma Jaminan Sosial (163 aduan), Norma Waktu Kerja dan Istirahat (145 aduan), Norma K3 (13 aduan), serta Norma Lainnya (11 aduan).

Yassierli mengatakan dalam satu aduan, pekerja mencantumkan banyak keluhan, mulai dari pengaduan terkait hubungan kerja sebanyak 441 laporan, dan terkait pengupasan sebanyak 427 aduan.

“Memang ketika (Lapor Menaker) di- launching kita sudah berspekulasi akan banyak. Ini akan menjadi suatu solusi bottleneck pelaporan yang mungkin selama ini dihadapi oleh teman-teman buruh dan pekerja,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Kamis (20/11).

Dalam 2 minggu ini, kami sudah memiliki statistik terkait dengan potret bagaimana norma kerja dan norma K3 itu berjalan di tempat kerja kita,” jelasnya.

Menurutnya, semua laporan pekerja yang masuk telah ditindaklanjuti secara bertahap.

Ia berharap kanal yang disediakan betul-betul bisa mengatasi masalah yang dihadapi para pekerja atau buruh.

Kanal ini disebut sebagai inisiatif yang sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

“Semua pengaduan itu sedang kita tangani oleh terpadu antara pengawas ketenagakerjaan pusat dan pengawas ketenagakerjaan di daerah,” tandas dia.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap Noel meminta uang Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Budi menjelaskan uang itu akhirnya diberikan oleh Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“IEG (Immanuel EbenzerGerungan) minta untuk rekonstruksi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/8).

KPK diduga wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto itu menerima jatah pemerasan Rp3 miliar pada Desember 2024. Dari temuan awal KPK, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati.

Dugaan pemerasan yang dilakukan Noel bersama 10 tersangka lainnya telah terjadi sejak tahun 2019. Modusnya, menurut KPK, para pihak yang hendak menyerahkan penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan K3 diharuskan membayar lebih mahal dari biaya resmi.

KPK menyebut biaya resmi seharusnya hanya Rp275 ribu, namun pihak yang mengurus sertifikasi diperas sehingga harus mengeluarkan biaya Rp6 juta.

Sementara total pemerasan diperkirakan mencapai Rp81 miliar. Duit itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak. Salah satu yang diharapkan adalah Noel.

Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

“Semoga saya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo,” katanya dari atas tahanan mobil.

Dalam kesempatan itu, Noel yang mengenakan rompi oranye dan diborgol juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat atas kasus ini.

Sebagai informasi bahwa KPK sudah menetapkan status hukum pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pemerasan K3. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ekspose tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi waktu 1×24 jam untuk KPK menetapkan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

Hal tersebut disampaikan Noel usai resmi diumumkan sebagai salah satu dari 11 orang tersangka pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga membantah dirinya melakukan pemerasan dalam kasus kepengurusan sertifikasi K3.

“Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi kotor memberatkan saya,” ujarnya saat menuju mobil tahanan KPK, Jumat (22/8).

Noel yang mengenakan rompi oranye dan diborgol mulanya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat atas kasus ini.

Permintaan Maaf

“Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua saya meminta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga saya meminta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.

Setelah itu ia juga membantah ikut terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Kamis (21/8) dini hari.

Dalam kasus ini Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo mengatakan, para tersangka memanfaatkan celah dalam pembuatan RPTKA untuk meminta sejumlah uang kepada agen.

“Kewenangan pengelolaan RPTKA di Dirjen Binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan), dari sini ternyata ada celah-celah dalam pembuatan RPTKA, di antaranya harus ada wawancara,” ucap Budi, dikutip dari Kompas, Senin 9 Juni 2025.

“Wawancara seharusnya setelah pengajuan online dari para TKA ini mengajukan data-data secara online akan diverifikasi terlebih dahulu apakah sudah lengkap atau tidak,” tambahnya.

Namun, kata Budi, jika data yang diajukan tidak lengkap akan diberitahukan dalam waktu lima hari.

“Ketika lima hari belum ada perbaikan terhadap kekurangan lengkap administrasi, maka harus mengajukan pengajuan baru. Hal-hal ini lah yang dipakai para tersangka tadi untuk melakukan pemerasan,” jelasnya.

Di mana para agen harus memberikan sejumlah uang kepada Ditjen Binapenta untuk mengetahui kepastian diterima tidaknya pengajuan pembuatan RPTKA tersebut.

Contohnya kata dia, ketika syarat administrasi tidak lengkap, bagi para agen yang mengurus TKA ini telah menyerahkan sejumlah uang, karena sudah mengetahui bahwa untuk mengurus itu sudah diminta, maka pemberitahuannya tidak secara online,” ujarnya.

Melainkan pemberitahuannya akan diberikan secara pribadi melalui Aplikasi perpesanan WhatsApp (WA) kepada para pengurus atau agen, sehingga mereka pun akan segera melengkapi. []

“Dari total THR baik itu secara individu atau nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemanaker, Haiyani Rumondang, Senin (18/3/2024).

Menurut dia, pemerintah membuka peluang kepada perusahaan untuk menunda pembayaran. Akan tetapi, persyaratannya sangat ketat karena harus memiliki alasan yang terukur, serta disepakati bersama dengan para pekerja. Pemerintah juga mewajibkan adanya kepastian THR tersebut akan tetap dilunasi.

Berdasarkan Surat Edaran nomor M/2/HK.04/III/2024, seluruh perusahaan harus membayar THR paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum perayaan Lebaran 2024. Selain itu, perusahaan wajib membayarkan THR secara lunas atau tidak dicicil.

Pemerintah pun telah menetapkan skema perhitungan besaran THR yang wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh.

THR diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang memiliki hubungan kerja PKWTT, PKWT, termasuk pekerja harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan pekerja yang belum genap satu tahun, mendapat THR secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan di kali 1 bulan upah.

Demikian pula dengan para pekerja atau buruh harian lepas; pemerintah mewajibkan perusahaan membayarkan THR sebesar satu bulan upah bagi yang sudah genap 12 bulan atau lebih. Besaran upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah per bulan dalam satu tahun terakhir.

Menurut Haiyani, perusahaan yang terkena denda juga harus tetap melunasi THR kepada karyawan. Dengan kata lain, perusahaan harus membayar THR ditambah 5% denda jika melanggar SE Kemenaker.

“Jadi denda pembayaran atau kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini, tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yaitu THR keagamaan,” ujar dia.

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MoU untuk menerapkan sistem satu kanal (one channel system) pada 1 April 2022.

Menaker dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (14/7/2022) malam, mengatakan kedua negara telah menandatangani MoU tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia pada 1 April 2022 yang menyatakan penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia.

Namun, kata Menaker Ida, perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu system maid online (SMO) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia.

“Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system,” katanya.

Penggunaan SMO membuat posisi tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi rentan tereksploitasi karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar.

“Terkait hal tersebut, KBRI di Kuala Lumpur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI di Malaysia, hingga terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI,” kata Ida.

Keputusan penghentian PMI sektor domestik ke Malaysia telah disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia.

Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia telah menerbitkan pernyataan media pada 13 Juli lalu bahwa mereka akan segera mengadakan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia guna membahas persoalan tersebut.

Ida optimistis hasil pembahasan antara kedua kementerian tersebut akan berjalan dengan produktif dan memberi hasil yang positif. Sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MoU dapat terimplementasi dengan baik.

“Kami mengharapkan hasil positif dari pembahasan antara Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, sehingga apa yang telah disepakati antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dapat berjalan sebagaimana mestinya,” demikian Ida Fauziyah.

Eranasional.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan lagi pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja pada tahun ini tidak dapat dilakukan dengan pembayaran bertahap atau dicicil. THR harus dibayar kontan.

“Apakah THR saat ini masih bisa disepakati? Sudah tidak bisa. Ibu Menteri sudah menegaskan bahwa THR tidak boleh dicicil, harus dibayar kontan,” kata Koordinator Norma Pengupahan, Waktu Kerja Waktu Istirahat dan Jaminan Sosial Kemnaker Sri Astuti, Kamis (14/4).

Sri mengatakan kesepakatan-kesepakatan terkait THR sudah tidak bisa dilakukan. Jika masih terdapat perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayarkan THR, katanya dikutip dari Kantor Berita Antara, terdapat perlakuan khusus dari pengawas ketenagakerjaan salah satunya memverifikasi alasan ketidakmampuan pembayaran.

Namun, sanksi akibat tidak membayar THR tetap akan dikenakan kepada perusahaan. Beberapa sanksi dimulai dari teguran tertulis yang dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan berusaha, pembekuan kegiatan sampai dengan penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi.

“Karena kalau sanksinya tidak ditegakkan, ini sudah dua tahun teman-teman pekerja ini mendapatkan THR mungkin ada yang hanya 50 persen dari upah, ada yang dicicil. Sementara Lebaran sudah lewat, cicilannya belum selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Baca juga: Pandemi, Ni Luh Jelantik Lakukan “Shifting” dari “Shoemaker” ke Masker

Di dalamnya tertulis bahwa pembayaran THR jelang Idul Fitri tahun ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan, Kemnaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual dan mendorong setiap provinsi untuk membentuk Posko THR yang terintegrasi di situs poskothr.kemnaker.go.id.

Eranasional.com – Dalam rangka memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2022.

“Tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (06/04/2022).

Menaker menyatakan, tren kasus positif maupun angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Selain itu, situasi geopolitik global akibat ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga memicu peningkatan harga komoditas global dan inflasi. Ini juga berdampak pada daya beli masyarakat, pemulihan ekonomi nasional,  dan juga sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan. BSU 2020 difokuskan pada pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Pada 2021, BSU menyasar pekerja/buruh yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.

Adapun di tahun 2022 ini, jelas Menaker, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapakan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Menaker menjelaskan, cepat dimaksudkan agar BSU dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh. Tepat bermakna sesuai dengan sasaran penerima, serta sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.

“Sedangkan akurat didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Menaker, saat ini pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU 2022 serta mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.

“Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak (Bank) Himbara selaku bank penyalur,” ujarnya. (***)

Eranasional.com – Belum lama ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengumumkan  Jaminan Hari Tua (JHT) baru  bisa dicairkan pada usia 56 tahun.

Kabar JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun tersebut sempat trending di Twitter. Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut menanggapi kabar tersebut.

Dalam hal ini, Refly Harun menilai JHT yang akan cair pada saat pekerja berusia 56 tahun memiliki dua sudut pandang.

Adapun dua sudut pandang yang dilihat dari kacamata Refly Harun adalah pada buruh dan pengusaha.

“Perspektif yang ingin saya ketengahkan, pertama adalah perspektif buruh itu sendiri, perspektif pekerja dan itu hal yang terpenting tentunya, yang kedua adalah perspektif pengusaha atau perspektif negara,” ujarnya dilansir Eranasional.com dari saluran YouTube Refly Harun pada Selasa 15 Febuari 2022.

Lebih jauh, dirinya mengaku miris, lantaran pemerintah selalu lebih condong mengatur pengusaha ketimbang buruh.

“Miris ya kadang-kadang negara kok lebih mengatur pengusaha ya,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Refly Harun pun melihat jika JHT diibaratkan di negara maju sebagai jaminan sosial pada saat pekerja pensiun.

Namu di Indonesia berbeda. JHT di Indonesia dengan negara maju, jumlahnya berbeda.

“Mungkin di kalo di negara maju alasannya adalah ya biar ketika mereka tua, mereka punya yang namanya social security ya, punya jaminan sosial yang baik unfortunately di Indonesia tidak seperti itu,” ucapnya.

“Karena kalau orang sudah pensiun dan hanya memanfaatkan mendapatkan jaminan hari tua, barangkali dia tidak bisa apa-apa juga dengan uang yang ada, apalagi kalau dia buruh atau pekerja golongan menengah ke bawah, sementara usia sudah tidak kompetitif lagi, atau kalau dia mau pindah haluan bekerja, dia sudah tidak kompetitif lagi,” tambahnya.

Dirinya lantas mendesak pemerintah untuk tidak menghambat pencairan JHT.

“Karena itu menurut saya it doesn’t make sense ya untuk menghambat pencairan JHT,” ungkapnya.

Sementara itu, peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menyatakan, pencairan JHT hanya bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun.

Pasal 3 Permenaker berbunyi, “Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.

Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 di mana JHT dapat dicairkan dalam jangka satu bulan setelah peserta pensiun dari perusahaan.***

Eranasional.com – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan akan menggelar demo terkati kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT).

Demo ribuan buruh itu akan digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada Rabu (16/2/2022).

Rencana demo ribuan buruh itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Presiden KSPI, Said Iqbal.

Dalam surat nomor: 048/DEN-KSPI/II/2022 itu, disebutkan ada 1.000 buruh yang akan mengikuti demo tersebut.

Yakni mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan menuntut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dicopot.

“Tuntutan: 1. Cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. 2. Copot Menteri Ketenagakerjaan,” demikian bunyi surat tersebut.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyatakan tidak setuju Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang Jaminan Hari Tua (JHT) bagi karyawan atau pekerja.

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat merugikan para pekerja atau karyawan karena hanya bisa dicairkan saat usia 56 tahun.

“Jadi para pekerja yang belum sampai usia 56 tahun belum bisa dicairkan, ini merugikan para pekerja jika di PHK,” kata Nurhadi dihubungi, Selasa (15/2/2022).

Politisi Partai Nasdem itu pun mempertanyakan dana JHT yang tidak bisa dicairkan sebelum usia 56 tahun.

“Ini kan bisa menimbulkan pertanyaan di tengah publik, karena pekerja yang kenal PHK dan memundurkan diri belum bisa mencairkan JHT,” ucap Nurhadi.

“Padahal JHT merupakan hak-hak pekerja yang seharusnya mereka dapatkan, tetapi tidak jadi didapatkan karena aturan Permenaker itu,” sambungnya.

Eranasional.com – Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) menolak keras Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

Aturan tersebut diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Dalam aturan tersebut JHT hanya bisa dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.

“Keputusan Menaker ini ditolak keras oleh KSPI dan Buruh Indonesia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan virtual pada Sabtu (12/2/2022).

Said Iqbal menyebut Menaker Ida Fauziyah seperti tidak bosan mengeluarkan kebijakan yang terus merugikan kaum buruh maupun pekerja. Ia menilai, Ida merupakan menteri untuk para pengusaha. Bukan menteri yang ingin mensejahterakan buruh.

“Terkesan bagi kami parah buruh ini menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja tidak bosan-bosannya ‘tanda petik’ menindas dan bertindak tanpa hari dan pikiran dalam membuat peraturan,” tegas Said Iqbal

Belum lama ini, kata Said Iqbal, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sudah menghantam para buruh.

Dalam sejarah dunia, kata Said Iqbal, kecuali dalam situasi perang dan depresi seperti tahun 1920-an di Amerika maupun daratan eropa tidak pernah menaikan upah minimum di bawah inflasi.

“Inilah menteri yang tidak tepat pada posisinya. Sehingga kebijakan-kebijakan nya ngawur, dan bersifat menindas buruh bukan sebagai menaker tapi menteri pengusaha,” ucap Said Iqbal.

Dalih atas kebijakan tersebut, kata Said Iqbal, meyakini bahwa Menaker Ida untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan dan menjaga keseimbangan.