Hasilnya, 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Rabu (28/5) besok.

Dengan demikian, Hari Raya Iduladha atau 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025.

“Maka kita bisa menyimpulkan, bahwa tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Hari Rabu 28 Mei 2025. Sehingga Hari Raya Iduladha 10 Dzulhijjah bertepatan dengan Jumat, 6 Juni 2025,” ujar Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat, Selasa (27/5).

Sebelumnya dalam seminar pemaparan posisi hilal, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag), Cecep Nurwendaya menyebut, 1 Dzulhijjah 1446H jatuh pada hari Rabu (28/5) besok.

Hal ini menjadi kesimpulan yang didapat timnya yang telah melakukan pemantauan di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Tanggal 1 Dzulhijjah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Rabu Kliwon, tanggal 28 Mei 2025,” kata Cecep.

Cecep menyampaikan, bahwa kesimpulan ini merujuk kriteria MABIMS, yakni tinggi hilal minumum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.

“Tinggi hilal di seluruh wilayah NKRI antara: 0,74 derajat di Jayapura dan elongasi antara sampai 3,2 derajat di Banda Aceh, Sabang lebih sedikit dan elongasi sampai 5,84 derajat sampai 7,10 derajat di sebagian wilayah Provinsi Aceh di NKRI termasuk di Sabang, Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Banda Aceh, dan Lhokseumawe telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (3-6,4°),” ujarnya.

Ia menyebut kelaziman penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia menggunakan metode rukyat dan hisab, dengan pemantauan hilal dilakukan di 114 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Adapun sidang isbat ini digelar dalam tiga tahap, dimulai dengan seminar pemaparan posisi hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Kemudian dilanjut dengan sidang penetapan yang digelar secara tertutup bersama para tokoh ormas Islam dan instansi terkait.

Terakhir, hasil dari sidang penetapan itu akan disampaikan dalam konferensi pers hasil sidang oleh sejumlah pihak terkait. []

Eranasional.com – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menegaskan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kemenag. Khilafatul Muslimin juga dinyatakan tidak terdaftar dalam lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan lainnya.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama, begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan juga tidak terdaftar di Kemenag,” kata Zainut dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Menurut dia, Khilafatul Muslimin adalah gerakan keagamaan yang gigih mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di Indonesia. Organisasi itu pun, kata Zainut, bermaksud mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah menjadi kesepakatan bangsa.

“Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak karena dapat mengancam keselamatan negara,” kata Zainut.

Zainut menjelaskan, konsep khilafah tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia.

“Para pendukung konsep khilafah tersebut cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antarasesama warga bangsa,” ujarnya.

Wamenag mengapresiasi langkah kepolisian yang menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan kampanye khilafah dari kelompok apa pun.

“Percayalah bahwa konsep negara Pancasila adalah bentuk final dari hasil ijtihad para ulama yang paling pas dan sesuai dengan bangsa Indonesia yang plural, bhinneka dan beragam baik suku, ras, budaya, bahasa dan agama,” kata Zainut.

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Agama untuk tetap melakukan persiapan dan perencanaan secara matang terhadap program penyelenggaraan ibadah haji.

khususnya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon jamaah untuk lebih meningkatkan ibadah juga meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan prokes, karena ketaatan jamaah dalam mematuhi prokes dinilai jadi faktor penting keberhasilan ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan Kamis ( 22/7/2021 setelah pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan tak ada kasus penularan Covid-19 khususnya jamaah haji tahun ini.

Selain itu, Legislator yang akrab disapa Bamsoet itu juga menghimbau kepada seluruh calon jamaah Indonesia untuk dapat segera menjalani program vaksinasi Covid-19 tahap I dan II secara menyeluruh.

“Vaksinasi lengkap menjadi persyaratan wajib bagi calon jamaah. Sehingga apabila penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dibuka untuk Indonesia maka seluruh persyaratan jamaah sudah terpenuhi,” ucap Bamsoet.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah melalui Kementerian Agama untuk tetap melakukan persiapan dan perencanaan secara matang terhadap program penyelenggaraan ibadah haji.

khususnya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon jamaah untuk lebih meningkatkan ibadah juga meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan prokes, karena ketaatan jamaah dalam mematuhi prokes dinilai jadi faktor penting keberhasilan ibadah haji.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulisnya kepada Wartawan Kamis ( 22/7/2021 setelah pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan tak ada kasus penularan Covid-19 khususnya jamaah haji tahun ini.

Selain itu, Legislator yang akrab disapa Bamsoet itu juga menghimbau kepada seluruh calon jamaah Indonesia untuk dapat segera menjalani program vaksinasi Covid-19 tahap I dan II secara menyeluruh.

“Vaksinasi lengkap menjadi persyaratan wajib bagi calon jamaah. Sehingga apabila penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dibuka untuk Indonesia maka seluruh persyaratan jamaah sudah terpenuhi,” ucap Bamsoet.

“Tentunya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat saat penyelenggaraan ibadah haji dan didukung dengan kedisiplinan jamaah dalam menjalankan prokes, maka pelaksanaan haji dapat berjalan dengan baik,” pungkas Bamsoet.