Dia kembali menegaskan kewajiban pembiayaan sepenuhnya berada di pihak importir yang melanggar aturan sesuai dengan sanksi yang diberikan kepada mereka.

Adapun sanksi tersebut tertuang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

“Kita dikenakan sanksi. Sanksinya perusahaan ditutup. Yang kedua memperpanjang barang importir. Jadi yang berlanjut kemarin, ya biaya mereka (perusahaan importir),” ujar Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/11).

Budi menjelaskan seluruh proses pemusnahan barang impor ilegal yang berada dalam kewenangan Kemendag dilakukan setelah perusahaan ditutup dan diwajibkan untuk menyalin barangnya sendiri.

Dengan mekanisme ini, pemerintah tidak mengeluarkan anggaran untuk kegiatan tersebut.

“Ya, kita sanksinya dikenakan seperti itu. Dia yang harus berjanji,” katanya.

Budi menjelaskan kewajiban pembiayaan pemusnahan telah dijalankan oleh para importir yang ditindak. Dua perusahaan pelanggar telah ditutup, kemudian seluruh barang situs mereka dihancurkan dengan biaya internal perusahaan.

Proses pemusnahan tersebut berlangsung bertahap dan ditargetkan selesai akhir November 2025. Dengan skema tersebut. Biaya pemusnahan berada di luar kas negara.