“Sekadar bocoran, nanti kata-kata zonasi tidak ada lagi, diganti dengan kata lain. Nah, kata lainnya apa? Tunggu sampai keluar,” kata Abdul Mu’ti usai pelantikan pejabat di Kantor Kemendikdasmen Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Mu’ti menerangkan keputusan terkait PPDB akan disampaikan setelah sidang kabinet. Kementeriannya sudah menyerahkan hasil kajiannya kepada Seskab.

“Sehingga kapan sistem ini diputuskan, sepenuhnya kami menunggu arahan dan kebijaksanaan Bapak Presiden,” ujarnya.

Sementara terkait UN, Mu’ti tidak menegaskan apakah UN akan kembali dilaksanakan tahun ini. Namun, ia memastikan tidak akan menggunakan kata ujian kembali.

“Kita hari ini undang Mas Nadiem untuk minta penjelasan terkait dengan protes teman-teman mahasiswa yang terjadi di semua kampus di seluruh Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (21/5/2024).

Selain meminta penjelasan terkait kenaikan UKT, Komisi X, kata Huda, butuh penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus.

“Karena selama ini kan merasa bahwa dana operasional yang diberikan kampus masih sangat kurang, pertanyaanya jangan sampai lalu malah direspons dengan sikap pejabat Kemendikbud lepas tangan itu enggak boleh,” ujarnya.

Komisi X minta kenaikan UKT ini untuk dibatalkan sementara atau ditangguhkan. Huda ingin mahasiswa yang sudah melampaui deadline tidak bisa membayar UKT untuk dipastikan diafirmasi oleh pihak Kemendikbud agar tetap bisa kuliah.

“Jadi kita ingin pihak Kemendikbud memastikan manajemennya seperti apa pengelolaannya kalau kurang bagaimana lobi ke Kemenkeu supaya bisa dituntaskan,” ungkap dia.

Sebelumnya, Komisi X membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas polemik kenaikan UKT di sejumlah universitas negeri. Pasalnya kenaikan UKT dinilai tidak wajar.

“Ini menurut kami, tidak wajar sehingga kami melihat bahwa perlu ada kita dudukkan bersama dan kita besok rencana akan memanggil Kemendikbudristek dan DPR juga langsung membuat panja biaya pendidikan,” ungkap Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Dalam tanggapannya, Prabowo menyebut bahwa dirinya bertekad untuk meringankan UKT perguruan tinggi negeri, bahkan ia berharap UKT tersebut bisa gratis.

“Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo dalam wawancaranya dengan TVOne yang diteruskan dalam rilisnya, Kamis (23/5/2024).

Lebih lanjut Menteri Pertahanan tersebut menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca-Orde Baru. Dalam pandangannya, dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme.

“Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah kewajiban sosial bagi suatu negara,” jelasnya.

Oleh karena itu, dengan melihat perubahan zaman yang kian berkembang serta berkesinambungan, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan terus berpaya meningkatkan perbaikan bagi dunia pendidikan.

Adapun program hilirisasi industri disebutnya menjadi salah satu program untuk dapat membantu menambah penghasilan negara yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” kata Prabowo.

Sebagai informasi, biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri disebut-sebut meroket naik, bahkan hingga mencapai 500%. Isu kenaikan UKT kian runcing saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Kamis (16/5/2024).

“UKT di Unsoed (Universitas Soedirman) jauh melambung tinggi naik bisa 300 sampai 500 persen,” kata Presiden BEM Unsoed, Maulana Ihsan.

“Di fakultas saya sendiri, fakultas peternakan, UKT sebelumnya Rp 2,5 juta, sejarang naik jadi Rp 14 juta. Bagaimana kami tidak marah dengan hasil seperti itu?” jelas Ihsan menegaskan.

“Dengan terbitnya Permendikbudristek ini, Kurikulum Merdeka secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia,” kata Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo di Gedung A Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Menurut Anindito, Kurikulum Merdeka sangat efektif meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum ini telah melalui proses panjang sejak awal kemunculannya dalam bentuk Kurikulum Prototipe di era pandemi covid-19.

“Dan sebenarnya sudah 300 ribu lebih satuan pendidikan yang menerapkan, jadi sudah bukan barang yang asing lagi,” tutur dia.

Nino sapaan karib Anindito Aditomo, mengatakan dengan terbitnya peraturan ini, pihaknya memberikan kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran. Ia menegaskan kebijakan kurikulum dan pembelajaran ini merupakan bagian dari upaya lebih menyeluruh dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kualitas pendidikan untuk semua murid terlepas dari siapa orang tuanya, bagaimana kondisi ekonominya, latar belakang agama dan budayanya, juga kondisi fisik dan mentalnya,” tutur dia.

“Kami turut prihatin atas kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan,” kata Kepala Biro Kerja Sama Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek, Anang Ristanto, dikutip dari Medcom.id, Selasa (20/2/2024).

Anang mengingatkan sekolah berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

“Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan,” tegas dia.

Sebelumnya, media sosial X diramaikan dengan kasus perundungan yang terjadi sekolah internasional. Kasus makin menarik perhatian publik lantaran diduga salah satu pelaku adalah anak dari pembawa acara, Vincent Rompies.

JAKARTA, Eranasional.com –Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo terhadap Cristalino David Ozora Latumahina alias David masih terus menjadi sorotan publik. Muncul tersangka baru, Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan merupakan temannya Mario Dandy.

Peran Shane Lukas dalam kasus ini sangat signifikan. Pemuda 19 tahun ini lah yang memprovokasi Mario untuk menganiaya David hingga terbaring koma di rumah sakit. Tak hanya itu, Shane juga mengabadikan tindakan keji tersebut.

Setelah identitasnya diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, warganet menemukan fakta cukup mengejutkan tentang Shane Lukas. Dia merupakan siswa penerima dana Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus.

“Guys kalian sudah tahu belum? Tersangka baru kasus Agnes David ternyata penerima dana KJP Plus?” bunyi unggahan akun menfess @convomf dikutip, Sabtu (25/2/2023).

Unggahan menyertakan tangkapan layar yang menampilkan nama Shane Lukas sebagai penerima dana program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membantu biaya sekolah anak hingga selesai ini. Tahun yang tertera adalah 2019.

Fakta Shane Lukas menerima dana bantuan pendidikan tentu saja mengundang beragam komentar dari warganet. Banyak yang menyindir Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) sekarang mungkin ketar-ketir.

“Agnes pintar juga ya, setelah Kemenkeu sekarang Kemendikbud besok besok mungkin satu negara kebongkar ama nih anak,” komentar akun @ltxnjm

“Agnes hebat juga, setelah Kemenkeu sekarang Kemendikbud dia acak-acak,” tambah akun @vousmevess.

“Apa abis ini dinas pendidikan & kebudayaan bakal ikut diperiksa juga karena kasus distribusi KJP yang salah sasaran ini ?” tanya warganet yang bingung.

“Bagus deh, dari dulu kayaknya enggak ada yang angkat kasus KJP salah sasaran,” sahut akun @liya_blackpearl

Agnes Gracia Haryanto merupakan remaja 15 tahun yang diduga penyebab Mario menganiaya David. Ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo adalah pejabat pajak dengan kekayaan Rp56 miliar. Akibatnya, Kemenkeu mendapat sentimen negatif dari publik

JAKARTA – Bantuan kuota internet pendidikan mulai disalurkan. Pada September ini, sebanyak 24,4 juta penerima yang terverifikasi telah mendapat bantuan tersebut. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, di Jakarta, Minggu (12/9).

“Kuota data internet telah mulai disalurkan secara bertahap ke sekitar 24,4 juta peserta didik dan pendidik,” ujarnya. Dia memaparkan, bantuan disalurkan untuk 22,8 juta nomor ponsel peserta didik dan 1,6 juta pendidik jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi.

Nadiem menjelaskan, bantuan tersebut mendukung pembelajaran di masa pandemi yang berlangsung secara tatap muka terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). Di sisi lain, banyak pihak menginginkan bantuan kuota data internet ini dilanjutkan. “Semoga ini dapat membantu meringankan beban para pendidik dan orang tua,” harapnya.

Sebagai informasi, besaran bantuan bagi peserta didik PAUD 7 GB/bulan. Untuk peserta didik pendidikan dasar dan menengah adalah 10 GB/bulan. Sedangkan untuk guru PAUD serta jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 12 GB/bulan. Sementara itu, bagi mahasiswa dan dosen bantuannya 15 GB/bulan.

Keseluruhan bantuan kuota data internet tahun 2021 tidak bisa mengakses laman atau aplikasi yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bantuan juga tidak bisa mengakses laman atau aplikasi yang tercantum pada http://kuota-belajar.kemdikbud.go.id.

Mendikbudristek mengingatkan, kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi dapat memutakhirkan data nomor ponsel siswa dan pendidik pada sistem data pokok pendidikan serta pangkalan data pendidikan tinggi.

Diingatkan pula, untuk mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pada portal http://vervalponsel.data.kemdikbud.go.id untuk PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Atau http://kuotadikti.kemdikbud.go.id untuk jenjang pendidikan tinggi.

Bantuan kuota data internet akan disalurkan pada tanggal 11-15 selama September, Oktober, dan November 2021. Kuota berlaku selama 30 hari sejak data diterima.

JAKARTA – Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)  Wikan Sakarinto menjawab simpang siur istilah ‘laptop merah putih’.

Wikan menyebut ‘laptop merah putih’ hanya slogan semangat Kemendikbudristek untuk menciptakan laptop di dalam negeri agar ada keterlibatan anak bangsa, serta industri dalam negeri yang lebih besar.

“[Laptop merah putih] adalah spirit, semangat mewujudkan laptop-laptop ini, agar keterlibatan anak-anak bangsa, industri-industri dalam negeri, lebih besar lagi,” ujar Wikan dilansir dari CNNIndonesia.com lewat pesan teks.

Lebih lanjut ia menjelaskan spirit itu selanjutnya akan mendorong Teknologi Informasi Komunikasi Produk Dalam Negeri (TIK PDN) lewat konsorsium Universitas Indonesia(UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Sepuluh November (ITS) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Nantinya, kata Wikan, konsorsium tersebut menyiapkan peta jalan, desain produk, dan akan terlibat penuh dalam produksi laptop bersama dengan industri mulai 2022.

Selain itu dijelaskan Wikan, pelajar SMK dan mahasiswa perguruan tinggi vokasi akan terlibat dari kegiatan perakitan laptop hingga pasca penjualan.

“Misalnya layanan maintenance dan troubleshooting,” ujarnya.

JAKARTA – Netizen tanah air di twitter dan Instagram sedang ramai membicarakan laptop merah putih yang disebut berharga Rp 10 juta dari Zyrex tetapi berspesifikasi rendah.

Spesifikasi laptop yang disebut sebagai laptop merah putih ini diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2021. Aturan itu sendiri mengenai petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Aturan ini diterbitkan pada 10 Februari 2021.

Dalam aturan tersebut disebutkan spesifikasi minimum untuk pengadaan laptop untuk dipakai di sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SKB sebagai berikut:

Berikut spesifikasi laptop tersebut:

1. tipe prosesor core: 2, frekuensi: > 1,1 GHz, Cache: 1 M;
2. memori standar terpasang: 4 GB DDR4;
3. hard drive: 32 GB;
4. USB port: dilengkapi dengan USB 3.0;
5. networking: WLAN adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n);
6. tipe grafis: High Definition (HD) integrated;
7. audio: integrated;
8. monitor :11 inch LED;
9. daya/power: maksimum 50 watt;
10. operating system: chrome OS;
11. device management: ready to activated chrome education upgrade (harus diaktivasi setelah penyedia ditetapkan menjadi pemenang);
12. masa Garansi: 1 tahun.

Lantas benarkah ini spesifikasi laptop merah putih yang sebelumnya disebut-sebut oleh Menteri Pemerintah Presiden Joko widodo sebagai Dikti Edu atau laptop merah putih?

Karo Perencanaan Kemendikbudristek, M. Samsuri mengatakan spesifikasi tersebut bukan untuk laptop merah putih. Laptop merah putih adalah program pembuatan laptop dalam negeri yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) bekerja sama dengan beberapa universitas di Indonesia.

“Sampai saat ini, program tersebut masih dalam tahap pengembangan. “Ada beberapa yang sudah jadi versi pengembangannya,” kata M. Samsuri kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/7/2021).

M. Samsuri juga mengaku tidak mengetahui dari mana netizen memperoleh angka pembelian laptop Rp 10 juta.

“Nah angka Rp 10 juta juga enggak tahu keluarnya dari mana. Mungkin ngitungnya seperti apa juga enggak tahu, tapi yang pasti berapa harga itu sangat ditentukan dalam proses pengadaan barang dan jasanya,” kata dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (30/7/2021).

Dia menjelaskan jika pengadaan Permendikbud No. 5 tahun 2021 untuk peralatan TIK menggunakan e-purchasing dengan e-catalogue. Ini disesuaikan dengan LKPP.

Peralatan TIK yang dimaksud juga bukan hanya laptop. Namun juga ada peralatan pendukung seperti wireless router hingga router, itu bergantung pada kebutuhan pemerintah daerah masing-masing.

Spesifikasi yang ada dalam Permendibud No 5 Tahun 2021 sendiri merupakan spesifikasi standard. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan spesifikasi pada model yang berbeda.

“Iya. ada yang mengajukan lebih dari itu karena untuk kebutuhan tertentu, silahkan saja,” ungkap Samsuri.

Soal harga laptop yang menjadi Rp 10 juta, dirinya tidak mengiyakan maupun menyangkal hal tersebut. Menurutnya itu kembali lagi dengan spesifikasi yang ada dan beberapa tambahan pendukungnya.

“Sebenarnya saya tidak bilang betul atau tidak betul. Ya mungkin saja ketika daerah itu mengadakan lewat e-catalogue LKPP, laptop dengan spesifikasi tertentu terus dengan beberapa tambahan pendukung harganya sampai Rp 10 juta, mungkin-mungkin saja,” jelasnya.

JAKARTA – Menteri Pendidikan Nadiem Makariem mengajak PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX) membuat program Laptop Merah Putih . ZYRX mendapatkan kontrak dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) untuk pengadaan 165.000 unit laptop senilai Rp700 miliar.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-Alat Listrik Rumah Tangga (Gabel), Oki Widjaja beranggapan program Laptop Merah Putih atau Laptop Dikti Edu menjadi awal untuk RI mempromosikan merek lokal.

“Kita nggak usah takut mempromosikan merek lokal karena itu sebuah aset, dari situ kita berpikir komponen apa yang harus disiapkan,” kata Oki dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (30/7/2021).

Oki menambahkan dengan aset produsen lokal yang dipunya RI, pemerintah hanya perlu mempersiapkan dua hal dalam industri elektronik ini. Pertama, memulai produksi komponen dan kedua, mengembangkan merek nasional tersebut.

“Ini penting, mereknya bisa kita sebut PC nusantara atau PC merah putih, karena kita tau bahwa sebutlah perusahaan dunia seperti CORE itu pabriknya bukan di Amerika, mereka memprakarsai itu ke pembuat komponen,” katanya.

Oki menekankan bahwa membangun industri laptop saat ini butuh waktu yang panjang, terlebih dalam hal komponen yang harus impor. Dia hanya berharap pemerintah konsisten dalam menangani ide laptop merah putih ini.

“Kita perlu relokasi produsen pembuat komponen, setidaknya kita punya aset itu yang dikembangkan. Sebut saja contoh kita punya beberapa pabrik TIK di Cikarang, yang penting adalah pemerintah konsisten,” ujar dia.

Oki jadi kilas balik ke beberapa tahun masa presiden yang lalu, bahwa ada yang pesimis soal industri ini bisa dikembangkan, namun dia mengatakan dengan jelas pemerintah hanya harus menyiapkan roadmap yang jelas setidaknya ke 2024.

“Kebijakannya belum in-line, kita harus punya pemikiran positif, roadmap yang cukp jelas kemana arahan pemerintah, untuk dibawa ke 2024 nanti,” pungkasnya.

JAKARTA – Setiap pelajar dan tenaga pendidik yang menjadi penerima bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud tetap dapat haknya meski mengganti nomor HP. Namun bagi yang mengganti nomor HP perlu untuk melakukan beberapa langkah agar tetap menerima bantuan kuota internet.

Beberapa penerima mungkin harus mengganti nomor HP karena beragam penyebab. Namun tidak perlu merasa khawatir apabila terlanjur mengganti nomor HP yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan kuota internet gratis Kemendikbud 2021.

Penerima kuota internet gratis Kemendikbud yang telah mengganti nomor HP baru, dapat langsung melaporkannya. Sehingga penyaluran bantuan pada periode selanjutnya hingga Desember 2021 tidak terkendala.

Nah, buat kamu yang pernah mendapat bantuan kuota internet gratis dari Kemendikbud, dan sekarang telah mengganti nomor HP, pahami beberapa cara daftar ulang nomor HP baru berikut.

Pertama, lakukan pendaftaran ulang nomor HP baru ke sistem Dapodik agar dapat diperbarui dan dapat kembali menerima kuota internet gratis Kemendikbud. Berikut rincian setiap langkah daftar ulangnya:

1. Pilih nomor HP yang akan didaftarkan
2. Setorkan nomor HP sesuai dengan nomor induk yang dimiliki
3. Kepala sekolah atau rector mengisi Akta Pakta Integritas
4. Pihak sekolah atau universitas memasukkan data ke aplikasi Dapodik dari laman dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id/unduhan
5. Sesudah Pusdatin Kemendikbud melaksanakan pemilahan nomor berdasarkan provider, kuota internet gratis akan dikirimkan ke nomor HP terdaftar pada periode pencairan berikutnya

Seperti diketahui, bahwa nomor HP yang telah diganti memang tidak akan mendapat penyaluran bantuan kuota internet gratis. Lakukan beberapa cara di atas jika merubah nomor HP.

Dengan begitu, para penerima bisa kembali mendapat kuota interner gratis Kemendikbud 2021 mulai 7 GB hingga 15 GB dari Kemendikbud. Setelah paham cara daftar ulang nomor HP baru, sekarang anda perlu mengetahui besaran kuota bantuannya.

1. Peserta didik PAUD: 7 GB per bulan
2. Peserta didik Pendidikan Dasar dan Menengah: 10 GB per bulan
3. Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah: 12 GB per bulan
4. Dosen dan mahasiswa: 15 GB per bulan

Bantuan kuoata internet gratis akan dikirim pada periode penyaluran bulan Agustus 2021 mendatang. Demikian cara daftar ulang nomor HP baru untuk kuota internet gratis Kemendikbud 2021.

JAKARTA – Kebocoran informasi internal milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kerap bocor ke publik dan menimbulkan keributan. Salah satu informasi yang bocor yakni penyusunan kurikulum hingga peraturan pemerintah.

Menyoroti hal ini Putra Nababan, anggota Komisi X DPR berpendapat hal itu merugikan Kemendikbudristek. Untuk itu dia meminta Mendikbudristek, Nadiem Makarim memecat jajarannya yang “nakal” tersebut.

“Kalau ada yang suka bocorin pdf, rapat tertutup, capture-capture udah berhentiin saja,” ucap Putra dalam dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR yang digelar secara virtual, Senin (31/5/2021).

Dikatakan Putra, setiap tahun selalu ada kebocoran isu yang terjadi di Kemendikbudristek. Bahkan menciptakan polemik dan isu yang menyeret nama sejumlah organisasi.

“Terakhir soal tokoh Nahdlatul Ulama, Pancasila, mis komunikasi ini muncul dari dalam,” Ungkap Putra.

Putra menilai, isu yang kerap menerpa Nadiem dan tim diharapkan membuat kinerja Kemendikbudristek semakin solid ke depannya. Karena, lanjut Putra, dikelilingi oleh para senior di bidang pendidikan.

“Untuk itu saya minta Mas Menteri menyolidkan, saya lihat banyak senior di sekeliling Mas Menteri, sehingga tanpa beban. Nah sekarang yang sudah gas aja,” pungkasnya.

Editor: Redaksi

Eranasional.com – Kabar baik datang lagi untuk pelajar, mahasiswa, dosen dan staf pengajar lainnya dalam konteks pembelajaran online yang sebentar lagi akan masuk pada semester genap.

Dilansir dari suara.com Pemerintah secara resmi mengeluarkan perintah pembagian Kemendikbud 2021 gratis untuk mendukung proses pembelajaran masing-masing pihak. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi Anda yang tergabung dalam kuota gratis ini. Cek detailnya di bawah ini.

Tidak Sebesar Pada Kuota Sebelumnya, Tapi Akan Menjadi Kuota Umum

Apa artinya? Jumlah yang disumbangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sebesar jumlah yang sebelumnya diterima oleh mereka yang membutuhkan.

Namun, penerapan batasan dianggap lebih fleksibel karena dapat digunakan untuk mengakses situs web patuh yang dibagikan. Ini berarti tidak ada lagi pembagian kuota berdasarkan situs web atau platform yang akan mereka gunakan.

Meski tergolong kuota umum, namun beberapa aplikasi dan website masih dibatasi, dalam hal ini Anda bahkan tidak bisa mengaksesnya menggunakan kuota gratis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Aplikasi ini termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi game online yang biasanya dapat diakses oleh siswa. Sehingga kami berharap jumlah yang diberikan dapat dimaksimalkan untuk proses pembelajaran.

Cara untuk mendapatkan kuota gratis Kemendikbud

Nyatanya, setiap peserta atau penerima bantuan kuota gratis ini akan kembali mendapatkan limit yang diberikan. Hanya untuk nomor yang sudah terdaftar tetapi pemakaian datanya kurang dari 1 GB, otomatis alokasi tidak akan didapatkan.

Bagi Anda yang berganti nomor atau tidak mendapatkan alokasi gratis, Anda bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

Era Nasional.Com, Sukabumi – Kuota gratis Kemendikbud disalurkan langsung ke nomor ponsel siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Segera isi data nomor ponsel di Dapodik Kemendikbud.

Guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen dapat mengakses kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan mengakses Dapodik.

Kuota gratis Kemendikbud ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ). Kuota gratis ini akan langsung diberikan ke nomor ponsel siswa dan guru serta mahasiswa dan dosen.

Rencananya Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020.

Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

“Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik),” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, di Jakarta Kamis (27/8/2020).

“Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang.”

Data Pokok Pendidikan atau Dapodik merupakan sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional.

Eranasional.com – Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan DPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sepakat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19.

“Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk melindungi siswa dari COVID-19,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (24/3).

Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang.

“Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan,” ujar dia.

Huda mengatakan saat ini Kemendikbud mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar dia.

Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, maka muncul opsi terakhir yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Untuk tingkat SMA dan SMP maka kelulusan siswa akan ditentukan melalui nilai kumulatif mereka selama tiga tahun belajar. Pun juga untuk siswa SD, kelulusan akan ditentukan dari nilai kumulatif selama enam tahun mereka belajar.

“Jadi nanti pihak sekolah akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapot dalam menentukan kelulusan seorang siswa, karena semua kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler siswa terdokumentasi dari nilai rapor,” kata dia. (Suara/red)