Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (12/1/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dengan agenda pembacaan putusan atas eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukumnya.

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim beserta penasihat hukumnya tidak dapat diterima,” ujar Purwanto saat membacakan amar putusan.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan agar penanganan perkara terhadap pendiri Gojek itu dilanjutkan ke tahap pembuktian, yakni pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk dilanjutkan,” kata Purwanto.

Dengan demikian, agenda persidangan selanjutnya akan memasuki tahap krusial dalam proses hukum, di mana jaksa akan membeberkan rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana korupsi melalui keterangan saksi, ahli, serta bukti dokumen.

]]> https://eranasional.com/96463/hakim-tolak-nota-keberatan-nadiem-makarim-perkara-chromebook-berlanjut/feed 0 Aditya https://eranasional.com/90581/kasus-korupsi-di-kemendikbudristek-kejagung-siap-bekerjasama-dengan-kpk https://eranasional.com/90581/kasus-korupsi-di-kemendikbudristek-kejagung-siap-bekerjasama-dengan-kpk#respond Wed, 13 Aug 2025 03:05:41 +0000 https://eranasional.com/90581/kasus-korupsi-di-kemendikbudristek-kejagung-siap-bekerjasama-dengan-kpk Jakarta, ERANASIONAL.COM – Untuk menangani kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada prinsipnya, kita siap bekerjasama dalam penanganan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

“Kebetulan kita kan sudah perkara ini dalam tahap penyidikan. Dan sudah menetapkan empat tersangka. Sedangkan KPK masih dalam penyelidikan,” imbuhnya.

Dia pun memastikan komunikasi dan koordinasi antardua lembaga penegak hukum dalam kasus terkait yang sedang ditangani masing-masing tak tertutup untuk dilakukan.

“Nanti dalam perjalanannya, pastinya kita akan melakukan komunikasi, dan koordinasi juga nantinya dengan rekan-rekan dari KPK. Sampai saat ini sih nanti kita tunggulah,” kata dia.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan sejauh ini penyidik pun belum menjadwalkan kembali memanggil Nadiem untuk diperiksa. Dia menegaskan proses penyidikan masih berjalan, dan penyidik akan bekerja sesuai koridor pengusutan perkara.

“Sampai saat ini penyidik belum menjadwakan ulang pemeriksaan yang bersangkutan. Tapi proses tetap berjalan.” katanya.

“Nanti kita lihat perkembangan penyidikan ke sananya,” kata dia soal status Nadiem,” Kan tentunya juga penyidik sangat berhati-hati. Kita fokus dua empat dulu.”

Diketahui, Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 terkait pengadaan Chromebook.

Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsih, dan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Mulyatsyah.

Adapun beberapa saksi yang telah diperiksa di Kejagung terkait kasus Chromebook, salah satunya Nadiem yang telah diklarifikasi dua kali.

Pada saat yang sama, KPK sedang melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristekera Nadiem. Nadiem pun telah diklarifikasi oleh KPK.

“Sesuai jadwal (Nadiem diperiksa) jam 09.00 WIB,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

Kejagung berharap Nadiem memenuhi panggilan. Keterangan dia penting untuk mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik dalam kasus ini.

“Kita lihat nanti ya, mudah-mudahan datang,” kata Harli.

Kasus itu naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.

Proyek ini diduga memaksakan spesifikasi operating system chrome atau chromebook. Padahal, hasil uji coba pada 2019 menunjukkan penggunaan 1.000 unit Chromebook tidak efektif sebagai sarana pembelajaran lantaran penggunaannya berbasis internet. Sedangkan, belum seluruh wilayah terkoneksi kekuatan internet yang sama.

Diduga, ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi chromebook.

Kemendikbudristek menganggarkan Rp3,58 triliun untuk proyek TIK ini. Lalu, ada juga pengadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp6,3 triliun.

Sekjen Kemendikbudristek, Suharti, menyatakan alokasi anggaran tak akan berbeda jauh dari 2024. Suharti memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak akan dikelola Kemendikbudristek.

“Terkait dengan program Makan Bergizi Gratis yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun, namun kami laporkan bahwa program ini memang tidak termasuk di dalam belanja Kemendikutristek,” kata Suharti dikutip dari Medcom, Sabtu (31/8/2024).

Tak hanya itu, program revitalisasi sekolah juga tak akan menggunakan anggaran di Kemendikbudristek. Melainkan melalui Kementerian PUPR dengan anggaran Rp20,3 triliun.

“Bagi kita merujuk pada undang-undang, APBN, dan nota keuangan saja. Seperti biasa itu yang jadi pijakan kita di Kemendikbudristek,” kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Iwan Syahril di kantornya, Selasa (5/3/2024).

Iwan enggan menanggapi lebih lanjut wacana tersebut. Meskipun dana BOS sangat berkaitan dengan direktorat yang ia pimpin.
“Itu saja yang mungkin bisa saya jawab untuk saat ini,” tegas Iwan.

Sebelymnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis 29 Februari 2024.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada pos anggaran baru yang secara khusus dipergunakan untuk program makan siang gratis pada APBN 2025. Menurut dia, anggaran untuk program itu hanya mengambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada sebelumnya.

“Kan selama ini sudah ada anggaran pendidikan di dana BOS, kemudian nanti kalau bisa juga dari Dana Desa. Jadi jangan bayangkan nanti kemudian ada tambahan anggaran baru khusus gitu enggak selama ini selalu itu kan kita. Amplop saja pindah amplop sana-sini,” ucap Muhadjir saat ditemui di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa 27 Februari 2024.

BOGOR, Eranasional.com- SMK Wikrama Bogor bertempat di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, terpilih menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK) Cyberwarriors 2022. Launcing SMK-PK Cyberwarriors 2022 dihadiri pihak IDF dan Mastercard dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kacab Disdik wilayah II Jawa Barat, Kepsek Wikrama dan beberapa jajarannya, pada Selasa 9 Agustus 2022.

Launching SMK-PK Cyberwarriors 2022 ini merupakan program kerjasama IDF dan Mastercard dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan 2022 (SMK-PK) yang merupakan program nasional dan bertujuan untuk mengimplementasikan kerjasama antara lembaga pemerintah dengan pihak swasta. Melalui program ini, Kemendikbud Ristek melakukan penyepadanan dukungan terhadap kontribusi Mastercard yang memberikan pendanaan pelatihan cybersecurity.

Penyepadanan dukungan pemerintah dapat melalui penyediaan komputer kepada kepada sekolah binaan diantaranya SMKN 2 Jakarta dan SMKS Wikrama Bogor.  Program ini akan melibatkan 300 siswa, alumni muda, dan guru dari kedua sekolah tersebut. Program pelatihan ini akan diintegrasikan dengan kurikulum sekolah yang terdiri dari materi modul CompTIA Network+, Linux+, dan Security+, sertifikasi global, serta job channeling untuk memperluas kesempatan bagi para siswa dalam mendapatkan pekerjaan pada bidang IT/Cybersecurity. Program ini akan berlangsung selama Agustus hingga Desember 2022.

“Melalui program SMK Pusat Keunggulan Cyberwarriors sebagai bagian dari program Cybersecurity Training ini, kami harapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar lagi dengan membekali peserta untuk menjadi Tech Talent baru khususnya bidang cybersecurity yang sudah siap dan matang dalam memasuki dunia kerja,” ungkap Muhammad Rofi, selaku Chairman InfraDigital Foundation dalam sambutan pembukaan launching SMK-PK Cybersecurity.

Pekalongan – Program Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan.

Untuk mengawal program tersebut agar berjalan sesuai dengan harapan, Pemkot Pekalongan telah membentuk satuan kerja Tim Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) sebagai langkah kesiapan.

“Pemkot telah membentuk gugus tugas atau satuan kerja Tim Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka yang bertugas untuk mengawal pelaksanaan IKM,” kata Sri Ruminingsih, Sekda Kota Pekalongan usai menghadiri Seminar dan Diskusi Hardiknas di Hotel Khas Pekalongan, Senin (31/5/2022).

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan senantiasa memotivasi, memfasilitasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan Program Merdeka Belajar.

“Alhamdulillah, hasil yang membanggakan bahwa 100% satuan Pendidikan di Kota Pekalongan telah terdaftar dan mendapatkan SK oleh kemdikbudristek sebagai sekolah pelaksana IKM,” lanjutnya.

Dengan adanya program ini, menurutnya akan membantu para peserta didik atau siswa mengenali potensinya, termasuk para guru. Untuk itu, ia mengajak seluruh guru di Kota Pekalongan turut menyukseskan dan menjalankan kurikulum program tersebut.

“Kami sangat mengharapkan, program merdeka belajar ini bisa ditingkatkan dengan hasil yang semakin baik terutama yang berefek pada kualitas peserta didik, guru, maupun sekolahnya,” pungkasnya.

Dukungan penerapan program merdeka belajar di sekolah, juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir.

“DPRD sangat mendukung. Dengan kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga nantinya turut meningkatkan kualitas sistem pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim mengatakan, program Merdeka Belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang sesuai dengan minat, kebutuhan serta karakteristik peserta didik.

“Kurikulum merdeka belajar ini memberikan kebebasan kepada sekolah sesuai pemetaan masing-masing potensi siswanya dengan menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, agar guru maupun peserta didik bisa berkreativitas dan berinovasi,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini Kota Pekalongan telah dan terus bergerak dalam Program Merdeka Belajar. Dimana, Kota Pekalongan terpilih sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak di angkatan pertama dan kedua, yakni 5 TK dan PAUD Penggerak, 8 SD Penggerak, 4 SMP Penggerak.

“Sekolah Penggerak adalah bagian dari ekosistem Pendidikan, dan di jangka panjang semua sekolah akan menajadi sekolah penggerak. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sangat berkomitmen terhadap Program Sekolah Penggerak,” terangnya.

“Dari program tersebut lahirlah pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran intrakurikuler yang berdiferensiasi dan proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Pemerintah menganggarkan Rp17,42 triliun untuk belanja produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada bidang pendidikan sepanjang 2021 hingga 2024. Dana itu nantinya dibelanjakan laptop, access point, konektor, LCD proyektor, layar proyektor, dan speaker aktif.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pengadaan barang TIK itu bersumber dari produk dalam negeri. Pasalnya, produk TIK dalam negeri pada bidang pendidikan masih rendah dibandingkan produk impor.

“Tujuan utama adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah yang ditargetkan Rp17 triliun pada 2024,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada sektor pendidikan, Kamis (22/7).

Salah satu produk TIK sektor pendidikan yang permintaannya tinggi adalah laptop, meskipun mayoritas masih impor. Untuk tahun anggaran 2021 saja, total kebutuhan laptop Kemendikbud Ristek dan pemerintah daerah mencapai 431.730 unit senilai Rp3,7 triliun.

Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp1,3 triliun untuk 189.165 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp2,4 triliun untuk 242.565 unit.

“Saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak atas penggunaan produk dalam negeri senilai Rp1,1 triliun,” imbuh Luhut.

Ia menuturkan enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai TKDN lebih dari 25 persen telah menyanggupi pemenuhan pengadaan laptop tahun ini.

Secara total, kesiapan produksi laptop dalam negeri yakni 351 ribu unit pada September 2021 dan 718.100 unit pada November 2021 mendatang. Untuk mencapai target penggunaan produk dalam negeri, Luhut mendorong pemerintah daerah membeli produk tersebut.

“Pemda berkewajiban untuk mengalokasikan DAK fisik untuk membeli produk dalam negeri dan membelanjakan laptop 100 persen produk dalam negeri,” imbuhnya.