Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Sirait, menyampaikan bahwa Noe dilantik dalam kapasitas Tenaga Ahli Madya di lingkungan DPN. Penugasan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional sesuai kebutuhan organisasi.

“Yang bersangkutan akan menjalankan tugas seperti memberikan masukan, kajian, serta rekomendasi strategis sesuai dengan bidang keahliannya,” ujar Rico melansir Tempo.co, Minggu (18/1/2026).

Rico menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Noe akan bekerja mengikuti mekanisme dan tata kerja yang berlaku di Dewan Pertahanan Nasional. Setiap masukan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan DPN, termasuk Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian DPN.

Menurut Rico, kontribusi para tenaga ahli, termasuk Noe, diarahkan sepenuhnya untuk mendukung proses perumusan kebijakan strategis di bidang pertahanan negara. Oleh karena itu, seluruh penugasan bersifat institusional dan profesional.

“Penugasan yang diberikan tidak dikaitkan dengan latar belakang personal di luar kapasitas jabatan yang diemban,” tegas Rico.

Noe Letto diketahui merupakan putra dari budayawan dan cendekiawan muslim terkemuka Muhammad Ainun Nadjib atau Cak Nun. Ia dilantik sebagai Tenaga Ahli DPN bersama 11 orang lainnya berdasarkan Keputusan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional Nomor KEP/3/KH/X/2025, yang ditetapkan pada Kamis, 15 Januari 2026.

Rico menambahkan, ke-12 tenaga ahli tersebut akan mengisi sejumlah posisi strategis, baik sebagai Tenaga Ahli Madya maupun Tenaga Ahli Muda, yang ditempatkan pada kedeputian-kedeputian di lingkungan DPN. Bidang yang diisi meliputi Geoekonomi, Geopolitik, dan Geostrategi, yang merupakan sektor krusial dalam perumusan kebijakan pertahanan nasional.

“Kehadiran tenaga ahli ini diharapkan dapat memperkuat analisis dan rekomendasi strategis DPN dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks,” ujarnya.

Dalam laporan resmi yang dimuat di situs web Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa pengangkatan 12 figur Tenaga Ahli DPN merupakan bagian dari langkah konkret Kemenhan dalam mengintegrasikan keahlian akademis dan pengalaman praktis dari berbagai latar belakang. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPN sebagai lembaga strategis negara.

Kemenhan menegaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional membutuhkan pandangan multidisipliner dalam menyusun rekomendasi kebijakan, mengingat dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional yang terus berkembang. Oleh sebab itu, latar belakang profesional para tenaga ahli menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi dan pengangkatan.

Penunjukan Noe sebagai Tenaga Ahli DPN diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi konstruktif dalam kerangka pemikiran strategis pertahanan negara, sejalan dengan tujuan DPN untuk memperkuat sistem pertahanan nasional secara menyeluruh.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian, saat ini Mayor Teddy masih tercatat sebagai personel organik di Kemhan.

Tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) tetap berjalan sampai dengan selesainya seluruh proses administrasi.

“Meski KSAD telah melakukan promosi dan mutasi, namun ada proses administrasi yang perlu dilengkapi baik dari Mabes TNI maupun Kemhan,”ujar Brigjen TNI Edwin Adrian, Kamis 14 Maret 2024 dikutip dari Antara.

Itulah mengapa hingga kini Teddy tetap menjalankan tugasnya di Kemhan, sembari menunggu administrasi selesai.

Menurut Brigjen Edwin, hal tersebut merupakan prosedur yang umum berlaku tentang mutasi atau promosi jabatan bagi personel TNI.

Baik yang berdinas di dalam struktur lingkungan angkatan atau matra maupun di luar struktur, seperti di Mabes TNI, Kemhan atau kementerian/lembaga lainnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Pusat Polisi Militer (POM) TNI akan secepatnya memproses hukum Kapten AS yang beraksi seperti koboi jalanan di ruas tol Jagorawi. Saat ini Kapten AS masih ditangani oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai tempatnya bertugas.

“Untuk oknum TNI tersebut sampai saat ini masih diperiksa di Kemenhan,” kata Kapuspen TNI Laksamana Pertama Kisdiyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/9).

Kisdiyanto mengatakan, Mabes TNI masih menunggu terlebih dahulu pelimpahan dari Kemenhan. Setelah itu, proses peradilan militer bisa dilaksanakan.

“Nanti setelah selesai di sana akan dilimpahkan ke POM TNI,” jelasnya.

Seperti diketahui, aksi koboi jalanan kembali terjadi. Kali ini seorang pengendara Toyota Fortuner dengan pelat dinas kemenhan tertangkap kamera menodongkan senjata api ke pengendara lain di ruas Tol Jagorawi, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam video VIRAL berdurasi 1.17 detik yang beredar, tampak pengendara mobil berpelat merah hendak menyalip mobil Toyota Avanza yang melaju di lajur paling kanan. Kondisi jalan raya terlihat cukup padat.

Pengendara Avanza nampak tidak memberikan ruang menyalip untuk mobil pelaku. Sebab, pelaku hendak menyalip melalui ruang kecil antara lajur paling kanan dengan pembatas jalan.

Pengemudi Fortuner lalu menyalip ke lajur 3 atau kedua dari kanan. Di saat itu, terjadi cekcok. Pelaku (kaptenAS) kedapatan sempat mengacungkan pistol dan tertangkap kamera juga menggedor jendala mobil Avanza menggunakan tangan. Tak lama berselang pengemudi Fortuner langsung tancap gas.

Kanit Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi, Ipda Leonardus Alvin menbenarkan peristiwa itu terjadi pada Minggu (18/9) sekitar pukul 15.00 WIB. “Mobil berpelat dinas menodongkan senjata pada kendaraan di depannya. Diduga mobil tersebut berpelat dinas. Namun kami masih melakukan penyelidikan,” kata dia, Senin (19/9).

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan anggaran besar untuk Kementerian Pertahanan dan Polri. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, alasanya memberi anggaran besar karena sebagian digunakan untuk membeli barang modal yang pada akhirnya menjadi aset negara.

“Kapolisian dan Kemenhan mendapat anggaran sangat besar. Sebagian besarnya dipakai untuk membeli barang-barang modal, itu menjadi aset negara,” kata dia dalam video virtual, Senin (15/11/2021).

Dalam RAPBN 2022, anggaran Kementerian Pertahanan naik 13,28 persen pada tahun depan menjadi Rp133,9 triliun dibanding tahun ini Rp118,2 triliun. Sementara lembaga yang mendapat porsi anggaran terbesar ekdua adalah Polri sebesar Rp111 triliun, naik dibanding tahun ini Rp96,9 triliun.

Selain aset-aset di Kemenhan dan Polri, dia menjelaskan, publik sering kali tidak tahu bahwa seluruh kedutaan besar RI di luar negeri termasuk aset negara dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Luar Negeri. Dia menuturkan, negara memiliki banyak aset yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

“Beban keuangan negara hasilnya adalah barang milik negara atau aset negara. Kalau sering melihat dari sisi sumbernya, yaitu dari pajak maupun bukan pajak atau utang, hasilnya adalah barang milik negara,” ujarnya.

Dia menambahkan pengelolaan barang milik negara (BMN) tidak hanya terjadi pada saat aset itu telah dibangun. Namun mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusannya harus menggunakan prinsip tata kelola yang baik. Seluruh proses ini juga menjaga kepercayaan publik.

“Itu manfaat BMN. Pada saat kita menghadapi musibah dan ternyata bisa kita manfaatkan, itu mengurangi biaya membangun dari awal dan menciptakan efisiensi dan efektivitas bagi kita dalam memanfaatkan aset milik negara,” ucapnya.