Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyatakan, bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memandang pasar karbon sebagai instrumen strategis untuk mendanai konservasi dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Aturan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola karbon nasiona,” ujar Menhut Raja dalam keterangan tertulis yang diterima Eranasional di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Lanjut Menhut Raja menambahkan Perpres 110/2025 disusun melalui kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Pemerintah menegaskan bahwa regulasi ini lahir dari kebutuhan Indonesia dan sepenuhnya untuk kepentingan nasional, bukan berdasarkan tekanan pihak luar. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa, pengelolaan nilai ekonomi karbon berada di bawah kendali penuh Pemerintah Indonesia,” ujar Menhut Raja.

Kerja sama internasional tetap dilakukan, lanjut dikatakan dia, seluruhnya ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional tanpa mengurangi kedaulatan negara.

Diketahui, Perpres ini merupakan implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Melalui tata kelola karbon yang lebih kuat, pemerintah memastikan potensi karbon hutan Indonesia dikelola secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia.

Menhut Raja menilai aturan ini mempertegas peran sektor kehutanan, bukan hanya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan unit karbon bernilai ekonomi tinggi.

Menurut dia, pengelolaan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi diperkuat untuk mendukung ketahanan iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi hijau.

“Terdapat tiga perubahan utama dalam Perpres ini. Pertama sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Kedua deregulasi, penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang terintegrasi dan lebih efisien. Ketiga desentralisasi, pembagian peran antar Kementerian/Lembaga dibuat lebih jelas dan akuntabel,” ujar dia.

Selain itu, Perpres 110/2025 juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis. Nantinya, masyarakat yang menjaga dan memulihkan hutan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan terukur.

Perpres ini Berfokus Pengembangan Kredit Karbon Indonesia 

Menhut Raja menegaskan Perpres ini berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas tinggi (high-quality) dan berintegritas (high-integrity), serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional.

“Nilai ekonomi karbon diharapkan tidak hanya mendukung agenda iklim global, tetapi juga memperkuat konservasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tandas Menhut Raja.

Dia menegaskan untuk memperkuat ekosistem karbon nasional, Kemenhut menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah lembaga internasional, seperti International Emissions Trading Association, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, dan The Coalition to Grow Carbon Markets.

“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan konektivitas pasar, memastikan standar integritas global, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap kredit karbon Indonesia,” tutup Menhut Raja.

Penegasan tersebut disampaikan Menhut Raja dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengawasan (Rakorenwas) Tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola Kehutanan Pusat–Daerah Menuju Indonesia Emas 2045″.

“Penambahan Polhut ini penting agar hutan benar-benar terjaga, karena implikasinya bukan hanya pada kehutanan, tetapi juga ketahanan pangan, energi, transmigrasi, APBN, hingga kebencanaan. Ke depan, jumlah Polhut akan terus diidealkan hingga mencapai sekitar 66 ribu personel,” ujar Menhut Raja. Juli dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menegaskan pemanfaatan teknologi turut menjadi bagian dari perencanaan ke depan, termasuk penggunaan pesawat dan drone untuk pengambilan data, patroli kawasan, serta pengawasan aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan. Beberapa praktik baik di daerah, termasuk di Kalimantan Timur, disebut akan menjadi rujukan pengembangan.

Sistem Talent Pool

Selain itu, Menhut Raja Juli menegaskan komitmen kementerian dalam membangun sistem talent pool dan asesmen kinerja yang objektif, transparan, dan berkelanjutan berbasis kinerja, evaluasi sejawat, serta rekam jejak yang terukur guna mendukung proses promosi yang adil dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia.

Menhut Raja Juli menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian ekologi menjadi prinsip utama dalam perencanaan kehutanan ke depan. Penguatan tata kelola dinilai sebagai fondasi penting untuk memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama pembenahan yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah penyelesaian dashboard terpadu sebagai satu platform data dan peta kehutanan nasional.

“Kita harus menyelesaikan satu dashboard atau satu platform untuk bekerja bersama. Selama ini masih ada data dan peta yang belum terintegrasi. Bagaimana mungkin kita menjalankan satu kebijakan nasional jika di internal masih berbeda-beda. Dashboard ini akan memperbaiki proses forest governance ke depan,” ujar Menhut, Raja Juli.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan dashboard tersebut telah dikerjakan selama enam hingga delapan bulan dan ditargetkan dapat mulai digunakan dalam waktu dekat.

Sistem ini juga akan dikonsultasikan dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan legitimasi, memperkuat perizinan, serta mencegah ego sektoral antarunit kerja.

Selain penguatan sistem data, Menhut Raja Juli menyoroti perlunya pembenahan struktur manajerial, khususnya pada level koordinasi wilayah.

Menurutnya, terdapat kekosongan fungsi koordinasi di level menengah yang menyebabkan beban koordinatif terlalu panjang.

“Kita membutuhkan Pusat Koordinasi Wilayah (Puskorwil) agar ada tanggung jawab yang jelas, fungsi koordinasi bisa diturunkan, dan evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih baik,” tandas Menhut Raja Juli.

Peluncuran MFP Fase 5 yang didukung Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) ini merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000.

Program ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi hasil, sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MFP menjadi forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional.

“Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik serta Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Menteri Kehutanan.

Menurutnya, melalui MFP Fase 5, Indonesia akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga, dan program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.

“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kemitraan Indonesia-Inggris melalui MFP Fase 5 memberikan manfaat bagi pencapaian tujuan iklim, keanekaragaman hayati, sekaligus ekonomi.

“Kolaborasi ini juga membuka peluang ekonomi, termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tambahnya.

MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait.

Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, peningkatan transparansi dan inklusivitas tata kelola, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK, serta perluasan akses pasar produk kehutanan Indonesia.

Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya pasar global. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati global, sejalan dengan komitmen Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempelajari dokumen terkait luasan dan titik kawasan hutan yang dicocokan langsung dengan data milik Kemenhut.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan pencocokan dokumen tersebut penting untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan.

“Sedang kita pelajari. Kita yang penting adalah dokumen-dokumen yang kita perlukan. Yang kemarin kita cocokkan dengan yang ada di Kementerian Kehutanan. Itu adalah masalah luasan hutan, titik-titiknya, di tempat penambangan itu. Itu yang kita lakukan,” kata Syarief di Kejagung, Rabu (14/1).

Disampaikan Syarief, ia juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Saksi dalam kasus ini. Namun, ia tidak mengungkap secara detail berapa jumlah saksi yang diperiksa dan identitasnya.

Syarief hanya memberkan kekhawatiran telah meminta keterangan dari mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman. Aswad diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi.

“Sudah pernah diperiksa. Periodenya 2013, inisial A,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief menyebut penyidik saat ini pun tengah berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini.

“Sekarang sedang proses juga bersamaan dengan perhitungan kerugian negara di BPKP,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, Menhut Raja Juli Antoni beserta Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia H.E. Wang Lutong, didampingi oleh Pendiri Taman Safari Indonesia (TSI) Jansen Manansang mengamati bayi panda di Istana Panda, TSI.

“Ini adalah hari yang berbahagia, karena hari ini adalah hari ke-40 lahirnya bayi panda di Indonesia,” ungkap Raja Juli Antoni.

Menhut menyampaikan bahwa kehadiran bayi panda ini bukan sekedar kelahiran satwa, tapi menjadi bukti nyata kerja sama diplomasi lingkungan dan kolaborasi ilmiah internasional yang telah dibangun secara berkelanjutan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

“Kelahiran bayi panda ini bukan hanya kabar baik bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Ini menegaskan bahwa konservasi dapat berjalan seiring dengan diplomasi, persahabatan antarnegara, serta kemajuan ilmu pengetahuan,” tegas Menhut.

Dengan penulisan dalam bahasa Mandarin Li Ao (里奥) dari nama panggilan Rio.

“Lahirnya bayi panda yang diberi nama oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, nama yang sangat indah, nama yang sangat bermakna Yaitu Satrio Wiratama. Satrio artinya adalah kesatria, pemberani, mulia, dan berbudi luhur,” tambah Menhut Raja Antoni.

Menurut Menhut, kehadiran panda di Indonesia merupakan hasil usaha dari tiga kepemimpinan presiden RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyoni (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo.

“Usaha untuk mendatangkan bapak ibunya Rio ini telah dilakukan sejak zaman Pak Presiden SBY. Diterima pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan akhirnya lahirlah bayi Rio ini pada masa Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelas Menhut.

Kelahiran Rio

Duta Besar Tiongkok, Wang Lutong mengatakan kelahiran Rio telah disampaikan ke Presiden Tiongkok, ia merasa sangat bangga dengan pencapaian ini.

“Rio akan membawa lebih banyak keberhasilan dan keberuntungan bagi Presiden serta rakyat Indonesia,” tambahnya.

Pendiri Taman Safari Indonesia Group dan penggagas program konservasi panda di Indonesia, Jansen Manansang mengatakan kelahiran Rio menjadi simbol keberhasilan konservasi di Indonesia.

“Terdapat empat aspek yang diprioritaskan Taman Safari Indonesia, yakni memperdalam kerja sama ekologi internasional, integrasi lintas budaya, mendorong penelitian ilmiah dan teknologi lintas negara, mendorong pengembangan industri,” tutup Jansen.(*)

Hal itu menandai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai kawasan hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi. Dan solusinya hari ini sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” terang Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, dalam kegiatan Relokasi Lahan Masyarakat dari TNTN, yang berlangsung di Desa Bagan Limau, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (20/12/2025).

Wamen Ossy menjelaskan, relokasi yang dilakukan tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan, insyaallah, Tesso Nilonya juga menjadi semakin asri, tapi masyarakat pun hak-haknya tidak terkebiri,” ujarnya.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Garuda, ada 1.075 pemegang sertifikat yang berada di dalam kawasan TNTN. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis berupa 13 sertifikat milik masyarakat, yang diserahkan kepada Wamen Ossy; Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; dan Plt. Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto.

Sebagai solusi dari relokasi tahap pertama, secara simbolis diserahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat, dengan luas sekitar 633 hektare kepada 228 kepala keluarga.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak relokasi juga difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pelepasan kawasan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Insyaallah, nanti kalau situasi sudah lebih baik, nanti akan ada proses TORA. Nanti kami keluarkan dari kawasan hutan dan diserahkan kembali ke Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya Kementerian ATR/BPN yang menyertipikasi kebun-kebun masyarakat,” jelas Menteri Kehutanan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat tetap memiliki akses pengelolaan lahan secara legal sekaligus menjaga kelestarian TNTN.

“Tidak untuk memusuhi masyarakat, tetapi melakukan persuasi untuk merelokasi masyarakat yang tinggal di Tesso Nilo. Kemudian, kita relokasi ke tempat lain di luar Tesso Nilo, agar Taman Nasionalnya tetap terjaga. Kembali menjadi rumah aman yang nyaman bagi Domang Si Gajah, tapir, rusa, dan lain sebagainya,” pungkas Raja Juli Antoni. (GE

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi, menjelaskan kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera.

Dia menegaskan Polda Lampung dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Lampung Kemhur sudah mengecek keberadaan kayu terdampar dari kapal di pantai Pesisir Barat, Propinsi Lampung.

“Kayu berasal dari kecelakan kapal tagboot kayu dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Minas Pagai Lumber di Mentawai (Izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013),” ujar Ade dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia mengatakan mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 november 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut.

“Barcode di kayu adalah penanda SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu (traceability system untuk mencegah illegal logging). Kemenhut dan Kapolda Lampung akan menyelenggarakan konferensi pers bersama di Bandar Lampung untuk menjelaskan lebih terperinci mengenai hal tersebut,” tandas Ade.

Sebelumnya Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helfi Assegaf, melakukan pemeriksaan terhadap kayu gelondongan yang terdampar di pantai Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan nomor dan barcode pada kayu-kayu gelondongan yang terdampar.

Brigjen Pol. Irhamni mengaku mendapat laporan dari warga soal aktivitas ilegal di hulu Sungai Tamiang .praktik illegal logging itu ditemukan setelah pihak Bareskrim Polri melakukan penyelidikan.

“Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing,” kata masyarakat Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni kepada wartawan, Selasa (9/12).

Irhamni menjelaskan dari temuan awal, aktivitas penebangan liar di lokasi tersebut menggunakan mekanisme panglong.

“Mekanisme panglong, kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” ucap dia

Polri dan Kementerian Kehutanan menurunkan tim gabungan untuk menyelidiki temuan kayu gelondongan dalam bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, Dittipidter Bareskrim Polri menjadi tim utama dalam penyelidikan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran maka akan diproses hukum oleh kepolisian.

Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah tersebut.

“Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” ujar Kapolri.

Ia menjelaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden sehingga Polri bersama Kementerian Kehutanan sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,” jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa personel Polri telah diturunkan ke lapangan dan akan segera bergabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan maupun unsur lain yang diperlukan.

“Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” sambungnya.

Ia menekankan bahwa pendalaman akan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya akan segera diinformasikan kepada publik setelah tim gabungan bekerja maksimal.

“Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tutup Kapolri.

Pernyataan Menhut Raja disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

“Gakkum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,” kata Menhut Raja.

Ia mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan.

“Gakkum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,” ujar dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan pada Februari 2025, telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas total 526.144 hektare.

Dalam waktu dekat, Kemenhut berencana mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

Menhut Raja menjelaskan bermaksud juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.

“Akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak. Nama perusahaannya, luasan persistnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ucapnya.

Penyebab Bencana Sumatera

Menhut Raja  mengungkap tiga faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Bencana banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi yaitu Aceh, Sumut, dan Sumbar terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait,” kata Menhut Raja .

Pertama, kata dia, karena adanya siklus tropis senyar yang membuat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi.

“Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS, serta yang ketiga tentu karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menhut Raja juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada tahun 2025.

Ia mengklaim deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024. Menurutnya, penurunan deforestasi juga terjadi di tiga daerah terkena bencana.

“Hingfa bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurunn 23,01 persen. Penurunan deforestasi tersebut juga terindentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen, dan di Sumbar turun 14 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024,” tandas Menhut Raja.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menegaskan komitmen institusinya untuk melakukan penindakan penambangan ilegal tersebut.

Operasi gabungan dilaksanakan bersama TNI, dimulai di Blok Ciear, Desa Cisarua, Kec. Sukajaya dan akan berlanjut ke lokasi-lokasi lain di bentang Halimun sesuai rencana operasi. Giat operasi ini sekaligus mengawali upaya penertiban kawasan hutan dalam kerangka penyelamatan hulu Daerah Aliran Sungai. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim penghujan; risiko bencana hidrometeorologi—longsor, banjir bandang, dan aliran sedimen semakin meningkat bila PETI tidak segera dilakukan penindakan.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif publik yang telah melaporkan kejadian PETI di TNGHS.

“Giat operasi ini secara kontinyu akan terus dilakukan. Penindakan di Blok Ciear dilaksanakan oleh tim gabungan Ditjen Gakkum Kehutanan, Balai Gakkumhut Jabalnusra, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), YONIF 315, Koramil Cigudeg sejumlah 60 personil. Dalam operasi tersebut Tim gabungan melakukan penghancuran 31 (tiga puluh) tenda biru,” jelasnya dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

Dwi menambahkan bahwa di lapangan, tim melakukan penghentian kegiatan, pengamanan barang bukti berupa bahan kimia sianida, jerigen bekas oli, timbangan manual, kayu pengaduk, penertiban sarana pertambangan yaitu tenda biru/gubug, serta penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 jo pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal 33 ayat (2) huruf b jo pasal 40B ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990.

Dwi mengatakan koordinasi dilaksanakan dengan pengelola TNGHS, pemerintah daerah, dan unsur penegak hukum untuk operasi lanjutan. Informasi dari pemberitaan, kata Dwi,  menguatkan bahwa upaya pengelola TNGHS sebelumnya kerap terkendala dan pola “kucing-kucingan” pelaku terus berulang, sehingga sinergi lintas instansi menjadi keharusan.

“Dukungan masyarakat adalah kunci pengawasan bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan keselamatan warga, terutama pada musim hujan ini. Jika menemukan PETI, masyarakat dihimbau untuk melaporkannya melalui pengaduan.gakkum@kehutanan.go.id atau Balai Gakkum Kehutanan setempat,” tandas dia.

Raja Juli Antoni memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindak praktik penambangan ilegal yang terus meluas di kawasan hutan lindung tersebut.

“Iya pasti ditindak-lah. Semua yang ilegal kita tindak, kita sudah instruksikan ke Dirjen Gakkum dan dia lagi koordinasi. Pasti semua yang ilegal yang merusak hutan kita, ditindak secara tegas,” kata Raja Juli saat usai mengikuti acara Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi Penyu bersama anggota Komisi IV DPR RI, di Pantai Saba, di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (27/10) sore.

Keberadaan deretan tenda biru di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) viral di media sosial setelah foto-fotonya muncul dari citra satelit Google Maps.

Wilayah TNGHS mencakup tiga kabupaten di dua provinsi, yakni Kabupaten Lebak di Banten, serta Kabupaten Sukabumi dan Bogor di Jawa Barat.

Kepala Balai TNGHS, Budhi Chandra membenarkan bahwa tenda-tenda tersebut merupakan milik para penambang emas ilegal atau gurandil yang beroperasi di dalam kawasan taman nasional itu.

Penyerahan Penghargaan AEERE tahun 2024-2005 diselenggarakan secara virtual dari kantor UNEP Asia Pasifik di Bangkok pada hari Jumat, 17 Oktober 2025. Dalam penyerahan penghargaan ini dihadiri oleh Ivonne Higuero (Secretary General CITES), Norikazu Kuramoto (Head of Intelligence WCO), Sallie Yang dari UNEP, serta perwakilan Interpol, WCO, CITES, dan UNODC. Penghargaan AEERE tahun 2024-2025 untuk kategori impact dan collaboration diterima oleh Rasio Ridho Sani, sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2015-2025. Saat ini Rasio Ridho Sani sebagai Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH.

Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa penghargaan dari badan-badan PBB dan INTERPOL ini penting sebagai pengakuan dan apresiasi Internasional atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam melawan kejahatan lingkungan hidup hidup, khususnya kejahatan lintas batas (transboundary crime), baik terkait pencemaran lingkungan maupun terkait kejahatan terhadap perburuan dan perdagangan illegal satwa yang dilindungi.

“Sepanjang penyelenggaraan UNEP Asian Environmental Enforcement Award, saat ini menjadi UNEP Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence, Ditjen Gakkum LHK telah beberapa kali menerima penghargaan Asian Environmental Award untuk berbagai kategori berbeda, pada tahun 2019 menerima penghargaan 3 (tiga) kategori: inovasi, integritas, dan kepemimpinan gender, pada tahun 2021 untuk Kolaborasi, dan tahun 2022 untuk kategori kepemimpinan gender,” ujar Easio dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Minggu (19/10).

Lanjut dia menjelaskan penghargaan UNEP Recognition of Excellence ini merupakan penghargaan keenam yang diterima oleh Gakkum LHK.

“Penghargaan UNEP Excellence of Recognition dari Badan-badan PBB dan Interpol tahun 2024-2025 kepada Gakkum LHK untuk kategori Collaboration dan Impact diberikan atas komitmen dan konsistensi kerja Ditjen Gakkum LHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya terkait dengan kolaborasi dalam penindakan pencemaran minyak oleh Supertanker MT Arman 114 pada tahun 2023 hingga 2024 bersama dengan BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam,” ujar Rasio.

Kolaborasi penegakan hukum atas pencemaran minyak berhasil memproses hukum nahkoda MT Arman 114 dengan vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Kapal beserta muatan minyak mentah sebanyak 166.975,63 metrik ton disita untuk negara, menjadikannya salah satu putusan terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan laut di Indonesia.

Sebelumnya Gakkum LHK bersama BAKAMLA pernah menangani kasus pencemaran oleh Supertanker MT. Horse pada tahun 2021.

Penghargaan UNEP Excellence of Recognition untuk kategori impact diberikan atas komitmen dan konsistensi Gakkum LHK, khususnya keberhasilan kerja Satgas Operasi Taman Nasional Ujung Kulon Ditjen Gakkum LHK bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Polda Banten pada tahun 2023 hingga 2024, dalam mengungkap jaringan besar perburuan dan perdagangan ilegal cula badak jawa (Rhinoceros sondaicus).

Operasi ini berhasil menindak 9 pelaku yang terdiri dari 7 (tujuh) pemburu dan 2 (dua) pembeli cula badak, serta menyita 390 senjata rakitan.

Pengadilan menjatuhkan vonis rata-rata 11-12 tahun penjara bagi pelaku dan 1-4 tahun penjara bagi pembeli. Vonis ini merupakan hukuman tertinggi dalam sejarah kejahatan satwa liar di Indonesia.

Pada tahun 2024, Satgas Gakkum LHK, juga berhasil mengungkap jaringan perdagangan illegal 8 (delapan) cula badak di Kota Palembang, dimana 4 (empat) Cula Badak merupakan badak Indonesia, sedangkan 4 (empat) cula badak dari negara lainnya. Kedua Pelaku di vonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

Diketahui penghargaan AEERE tahun 2024-2025, Rasio Ridho Sani, menekankan bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan untuk seluruh aparat penegak hukum dan mitra lembaga yang telah bekerja bersama melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia.

“Apresiasi kepada BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Kejaksaan Negeri Kota Batam dan Kantor Imigirasi Kota Batam. Serta apresiasi Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan Poda Banten. Kami juga mengapresiasi kepada Majelis Hakim PN Batam, Majelis Hakim PN Pandeglang, serta Majelis Hakim PN Palembang atas putusan maksimal. Ini bukti bahwa capaian dan kerja kolaboratif dalam penegakan hukum yang kita lakukan diakui dunia,” ujar Rasio.

Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence Award merupakan ajang yang secara publik memberikan pengakuan dan apresiasi kepada individu atau institusi pemerintah yang menunjukkan keunggulan dan kepemimpinan luar biasa dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas yang berdampak pada lingkungan.

Cakupan tematik AEEE meliputi berbagai bentuk kejahatan lingkungan lintas negara, termasuk perdagangan ilegal satwa liar, hasil hutan, ikan, mineral, pasir, limbah, bahan kimia, pestisida, merkuri, serta bahan perusak ozon dan hidrofluorokarbon (HFCs).

Penghargaan AEERE tahun 2024-2025 kepada Gakkum LHK, menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan praktik penegakan hukum lingkungan terbaik di kawasan Asia Pasifik, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga membangun kolaborasi lintas lembaga yang kuat, dan diakui secara global.

Dalam agenda pemeriksaan yang diberikan KPK, terhadap Staf Ahli (Sahli) Menteri  Kehutanan Dida Mighfar akan diperiksa dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

“Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (17/9).

Selain itu, penyidik juga memanggil enam orang saksi lain untuk diperiksa di Kantor Polresta Bandar Lampung.

Mereka ialah Surya, Fitri, Arum dan Benny Susanto selaku staf atau pegawai PT PML perwakilan Lampung. Kemudian Koordinator Operasional wilayah Lampung bernama Wardiono dan Estate Manager PT PML Register 46 bernama Hari Sriyono.

Dalam kasus ini PT INHUTANI yang memiliki hak areal di Provinsi Lampung seluas kurang lebih 56.547 hektare bekerja sama dengan PT PML melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang meliputi wilayah: register 42 (Rebang) seluas sekitar 12.727 hektare, register 44 (Muaradua) seluas 32.375 hektare, dan register 46 (Way Hanakau) seluas 10.055 hektare. PT PML disebut tidak melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2018-2019 senilai Rp2,31 miliar, pinjaman dana reboisasi Rp500 juta per tahun, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT INHUTANI per bulannya.

Selanjutnya pada Juni 2023, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah inkracht atas permasalahan hukum antara PT INHUTANI dan PT PML, menjelaskan PKS yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku dan PT PML wajib membayar ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar.

Meski dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML disebut tetap berniat melanjutkan kerja sama dengan PT INHUTANI untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, 44, dan 46 berdasarkan PKS kedua belah pihak yang telah diubah pada tahun 2018. PT PML melalui Djunaidi mengeluarkan uang sejumlah Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INHUTANI ke rekening PT INHUTANI.

Pada saat yang sama, Direktur Utama INHUTANI V Dicky Yuana Rady diduga menerima uang tunai dari Djunaidi sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Pembagian bibit ini dilakukan usai Menhut Raja Antoni melakukan tinjauan ke Persemaian Rumpin di Bogor, Senin (8/9/2025).

Dalam kunjungannya, Menhut Raja Antoni turut didampingi Wamenhut Sulaiman Umar, Sekjen Kemenhut Mahfudz dan Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih.

Kementerian Kehutanan diketahui memiliki 54 persemaian permanen (skala produksi 1 juta batang) dan 7 persemaian besar (skala produksi di atas 5 juta batang) yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). Seluruh persemaian ini memiliki target produksi bibit tahun 2025 sebanyak 17 juta batang, dengan sumber pendanaan dari APBN (10 batang) dan pendanaan Folu Net Sink 2030 (7 juta batang).

“Kami menargetkan sebanyak 17 juta bibit atau batang pohon akan didistribusikan atau dibagikan secara gratis kepada masyarakat di tahun 2025 ini. Bibit-bibit ini diberikan dari seluruh persemaian yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Menhut Raja Antoni mengatakan, pemaksimalan Persemaian Rumpin ini dilakukan tidak hanya sebagai upaya pemulihan lahan kritis, namun juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga dan memaksimalkan fungsi hutan untuk masyarakat.

“Saya sebagai pembantu Presiden diminta oleh Pak Presiden Prabowo agar menjaga hutan dan memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya yang dilakukan dengan memaksimalkan penyemaian bibit-bibit tanaman hasil hutan bukan kayu (seperti Mangga, Alpukat, Durian dan lainnya) yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan ini, Raja Antoni berdiskusi dan mendengarkan keluhan dan permintaan warga. Menhut mendorong agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik bibit-bibit yang dihasilkan oleh Persemaian Rumpin. Terlebih bibit-bibit ini diberikan secara gratis, dimana masyarakat hanya perlu membawa KTP.

“Bibit-bibit ini gratis. Setiap orang dengan modal membawa KTP dapat memperoleh maksimal 25 bibit pohon,” ujar Raja Antoni. []