Selain dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pelaku juga berpotensi diproses secara pidana apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemenkes, dr. Azhar Jaya Keslan, mengatakan segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, terhadap tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas merupakan pelanggaran serius.

Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana, pelaku dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan maupun pasal lain yang relevan sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

“Apabila ancaman berkembang menjadi kekerasan fisik atau verbal di lingkungan kerja, pelaku tidak hanya dapat dikenai ketentuan dalam UU Kesehatan, tetapi juga diproses berdasarkan KUHP. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas,” ujar Azhar dalam konferensi pers virtual, Jumat (3/7/2026).

Kemenkes juga mendorong pemerintah daerah bersama kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses hukum, hasil investigasi internal yang dilakukan Kemenkes telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dijadikan bahan dalam penyelidikan dan penyidikan.

Sementara itu, Direktur Jenderal SDM Kesehatan, Yuli Farianti, menjelaskan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis telah diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ia menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin keamanan para tenaga kesehatan agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

“Negara hadir untuk memberikan perlindungan. Apabila tenaga kesehatan mengalami intimidasi atau perundungan, mereka diperbolehkan meninggalkan lokasi pelayanan, kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan jiwa pasien,” kata Yuli.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Dokter Icha, yang bertugas di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT, meninggal dunia.

Sebelumnya, ia diduga mengalami intimidasi dari sejumlah oknum ketika menangani pasien korban gigitan ular di RSUD Kefamenanu dan RS Leona.

Peristiwa tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar perlindungan hukum dan keamanan bagi tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di daerah terpencil, semakin diperkuat demi menjamin keselamatan mereka saat menjalankan tugas pelayanan. []

Film tersebut hadir sebagai media edukasi yang mengangkat berbagai persoalan yang kerap dihadapi remaja masa kini, mulai dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), kesehatan mental, toxic relationship, body shaming, hingga pentingnya keberanian untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah.

Melalui alur cerita yang dekat dengan kehidupan generasi muda, Senja di Pelangi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran remaja sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, sehat, dan suportif.

Film ini dibintangi oleh Hetty Astri yang juga merupakan Founder Gerakan Aku Sahabatmu, Arief Luqman Caka sebagai Arel, Faiza Khanza sebagai Alya, Jehanara sebagai Ibu Alya, serta Dewi Yani yang berperan sebagai guru.

Acara peluncuran dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi profesi, akademisi, mitra pembangunan internasional, insan perfilman, media, hingga pelajar dan mahasiswa. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi wujud dukungan bersama dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental dan membangun relasi yang sehat di kalangan generasi muda.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Wakil Menteri Transmigrasi RI Boki Ratu Nita Budhi Susanti, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dr. Yuli Farianti, M.Epid., Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III Dr. Siti Badriah, serta sejumlah pejabat kementerian, organisasi profesi kesehatan, dan perwakilan lembaga internasional.

Dalam sambutannya, Boki Ratu Nita Budhi Susanti menyampaikan apresiasi atas hadirnya film tersebut. Menurutnya, Senja di Pelangi dapat menjadi sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya remaja, mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental.

Ia berharap film tersebut tidak hanya diputar dalam acara peluncuran, tetapi juga dapat menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai daerah melalui pemutaran di sekolah-sekolah.

Sementara itu, Produser Film sekaligus Founder Gerakan Aku Sahabatmu, Hetty Astri, menegaskan bahwa Senja di Pelangi dibuat sebagai bentuk kontribusi sosial dan edukasi, bukan untuk kepentingan komersial.

Menurut Hetty, film tersebut disiapkan agar dapat dimanfaatkan oleh siswa SMP dan SMA sebagai sarana pembelajaran. Sekolah yang ingin mengadakan pemutaran film dapat mengaksesnya melalui koordinasi dengan Poltekkes Kemenkes Jakarta III.

Melalui peluncuran Senja di Pelangi, Gerakan Aku Sahabatmu dan Poltekkes Kemenkes Jakarta III berharap pesan-pesan edukatif yang terkandung dalam film ini dapat membuka ruang diskusi mengenai kesehatan mental, mencegah kekerasan berbasis gender online, serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang remaja Indonesia.

Kampanye yang diluncurkan dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 di JW Marriott Hotel Jakarta pada Rabu (3/6) ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perokok pemula di Indonesia.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin P. Octavianus, menekankan bahwa pencegahan harus menjadi fokus utama dalam pengendalian tembakau, terutama pada kelompok usia muda yang rentan mulai merokok.

“Kalau kita tahu usia mulai merokok rata-rata 14 tahun, maka gerakan ini harus dimulai di SMP secara masif,” ujar Wamenkes Benny.

Menurutnya, edukasi kesehatan perlu diberikan secara ilmiah dan berkelanjutan agar anak-anak dan remaja memahami dampak merokok terhadap kesehatan sejak dini.

Bahkan, upaya edukasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal.

“Kita perlu lebih banyak mengedukasi masyarakat secara ilmiah mengenai dampak merokok terhadap tubuh. Orang perlu memahami dampak fisiologis merokok terhadap paru-paru maupun organ tubuh lainnya,” katanya.

Menanggapi meningkatnya penggunaan rokok elektronik dan vape di kalangan anak muda, Wamenkes menegaskan bahwa produk tersebut tidak dapat dianggap aman.

Kandungan nikotin dan aerosol pada rokok elektronik tetap berisiko menyebabkan peradangan saluran pernapasan, mengganggu fungsi alveoli paru, serta meningkatkan risiko kerusakan paru dalam jangka panjang.

Langkah ini dinilai penting mengingat campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular, terutama di lingkungan dengan mobilitas tinggi seperti rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Penularannya yang cepat melalui droplet atau percikan batuk dan bersin menjadikan tenaga medis sebagai kelompok yang memiliki risiko cukup tinggi apabila tidak dilindungi dengan protokol yang ketat.

Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andri Saguni, menegaskan bahwa surat edaran tersebut telah disebarluaskan secara nasional. Ia menyebutkan bahwa instruksi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi panduan penting dalam memperkuat sistem pencegahan di lapangan, khususnya di fasilitas layanan kesehatan.

Menurut Andri, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menekan potensi lonjakan kasus. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan sejak tahap awal, termasuk dengan melakukan deteksi dini terhadap pasien yang menunjukkan gejala campak atau memiliki riwayat kontak dengan penderita.

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 27 Maret 2026 tersebut, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya skrining di berbagai titik layanan. Proses ini tidak hanya dilakukan di instalasi gawat darurat (IGD), tetapi juga mencakup area rawat jalan, rawat inap, hingga pintu masuk utama rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasien dengan potensi penularan dapat segera teridentifikasi dan ditangani sesuai prosedur.

]]> https://eranasional.com/100276/kemenkes-ingatkan-ancaman-campak-rumah-sakit-diminta-perketat-protokol/feed 0 Angie https://eranasional.com/97968/depresi-dan-kecemasan-anak-di-indonesia-meningkat-kemenkes-siapkan-program-ckg-2026 https://eranasional.com/97968/depresi-dan-kecemasan-anak-di-indonesia-meningkat-kemenkes-siapkan-program-ckg-2026#respond Wed, 11 Feb 2026 19:59:12 +0000 https://eranasional.com/97968/depresi-dan-kecemasan-anak-di-indonesia-meningkat-kemenkes-siapkan-program-ckg-2026 Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kesehatan mental anak di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis hasil evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tahun 2025. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Asnawi Abdullah, menyatakan bahwa prevalensi gejala depresi dan kecemasan pada anak dan remaja jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa maupun lansia.

“Dari 27 juta penduduk yang diperiksa kesehatan jiwanya, gejala depresi dan gejala kecemasan pada anak remaja ini lima kali lebih besar dibandingkan kelompok usia dewasa dan lansia,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Data Kemenkes menunjukkan bahwa sebanyak 363.326 pelajar atau 4,8 persen mengalami gejala depresi, sementara 338.316 pelajar atau 4,4 persen mengalami gejala kecemasan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia, di mana gejala depresi tercatat pada 174.579 orang atau 0,9 persen, dan gejala kecemasan pada 153.903 orang atau 0,8 persen.

Fakta ini menegaskan bahwa anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan mental.

Menurut Asnawi, deteksi dini melalui program CKG sangat penting untuk mencegah kondisi mental anak semakin parah.

“Dengan CKG ini kami dapat melakukan deteksi lebih awal, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut agar kesehatan pelajar terjaga hingga dewasa nantinya,” katanya.

“Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS,” ujarnya di DPR, Rabu (11/2/2026).

Budi menegaskan bahwa rumah sakit yang terbukti menolak pasien PBI berpenyakit katastropik akan langsung ditegur oleh Kementerian Kesehatan. Ia menyebut sudah mengedarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien dengan kondisi serius.

“Kesepakatan kita dengan DPR kan bahwa semua pasien-pasien, terutama yang katastropik, itu jangan sampai ditolak,” katanya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan.

Penyakit katastropik, menurut Budi, bukan hanya gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah. Dari hasil penelitian Kemenkes, jumlah pasien cuci darah tercatat sekitar 22.000 orang. Namun, ada juga pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi dan radioterapi rutin, pasien stroke dan jantung yang membutuhkan obat-obatan secara berkelanjutan, serta anak-anak penderita talasemia yang harus mendapatkan transfusi darah secara berkala.

“Itu semua termasuk penyakit katastropik yang tidak boleh ada jeda dari sisi layanan kesehatannya,” jelas Budi.

Ia menekankan bahwa penghentian layanan kesehatan bagi pasien katastropik bisa berakibat fatal.

“Mereka kalau dihentikan layanan kesehatannya, memiliki risiko kematian. Sehingga orang-orang seperti ini enggak boleh ada jeda sebenarnya dari sisi layanan kesehatannya,” tambahnya.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, angkat suara. Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menegaskan bahwa ikan sapu-sapu pada dasarnya bukan ikan beracun dan tidak memiliki racun intrinsik untuk manusia. Menurut Nadia, risiko kesehatan yang diperdebatkan justru lebih berkaitan dengan lingkungan tempat ikan itu hidup, bukan jenis ikan itu sendiri.

dr. Nadia menekankan bahwa potensi bahaya makanan berbasis ikan terletak pada kualitas lingkungan perairan dan apa yang dikonsumsi ikan tersebut selama hidupnya. Ikan sapu-sapu sering ditemukan di sungai dan rawa yang tercemar limbah, termasuk di kawasan perkotaan seperti Sungai Ciliwung, yang menyimpan risiko kontaminasi tinggi.

“Kita perlu membedakan antara jenis ikan dengan kondisi habitatnya. Ikan yang hidup di perairan yang tercemar memiliki peluang lebih besar mengandung zat berbahaya, bukan karena ikan itu sendiri beracun,” jelas Nadia.

Beberapa penelitian ekologis menunjukkan bahwa ikan di perairan tercemar dapat bioakumulasi logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), kadmium (Cd), dan arsenik (As) di jaringan tubuhnya melalui rantai makanan. Bioakumulasi adalah proses di mana zat berbahaya terakumulasi sepanjang waktu di tubuh organisme yang hidup di lingkungan terpolusi. Paparan logam berat melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi telah dikaitkan dengan risiko kesehatan yang serius—termasuk gangguan saraf, gangguan ginjal, dan potensi kanker—terutama pada paparan jangka panjang.

Walaupun ikan secara umum merupakan sumber protein dan nutrisi penting yang sehat untuk manusia, ketika lingkungan tempat ikan itu hidup tercemar limbah industri, rumah tangga, atau pertanian, zat-zat tersebut dapat masuk dan tertahan dalam jaringan ikan. Mengolah ikan dengan cara dimasak saja tidak cukup untuk menghilangkan kontaminan tersebut.

]]> https://eranasional.com/97327/viral-siomay-ikan-sapu-sapu-kemenkes-jelaskan-fakta-dan-risiko-kesehatan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/92629/sppg-semper-pastikan-menu-mbg-sesuai-kemenkes-dan-bgn https://eranasional.com/92629/sppg-semper-pastikan-menu-mbg-sesuai-kemenkes-dan-bgn#respond Tue, 07 Oct 2025 12:45:18 +0000 https://eranasional.com/92629/sppg-semper-pastikan-menu-mbg-sesuai-kemenkes-dan-bgn Jakarta, ERANASIONAL.COM – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Semper memastikan bahwa menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mengikuti standar gizi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala SPPG Semper, Agung Siregar, menjelaskan bahwa dalam satu piring program MBG harus memenuhi unsur-unsur gizi sesuai anjuran.

“Sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan, dalam satu piring harus terdapat karbohidrat, sayuran, lauk pauk, dan buah. Sementara itu, standar dari Badan Gizi Nasional (BGN) menuntut adanya karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, serta buah,” ujar Agung.

Penjelasan ini disampaikan Agung Siregar usai mendampingi kunjungan kerja dari aparat penegak hukum di Dapur MBG Semper, Jakarta Utara, pada Selasa (07/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan oleh Panit Ditkrimsus Polda Metro Jaya Iptu Alosius Sindu bersama Panit Krimsus Polres Metro Jakarta Utara, Ipda Wahyu Agung, dan Dr. Yosua Pandapot Purba sebagai bentuk peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Semper, Jakarta Utara.

Dalam menjamin kualitas pangan, Agung menegaskan bahwa standar bahan baku wajib dipenuhi, dengan mengacu pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga.

“Kualitas pangan harus yang fresh dengan standarisasi bahan baku dari BPOM dan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga. Misalnya, sayuran harus fresh dan tidak layu serta tidak menggunakan pestisida. Daging juga harus dalam keadaan fresh dan tidak berbau,” tegasnya

Agung Siregar mengakui bahwa dalam pelaksanaan program MBG ini pernah terjadi kasus penerima manfaat menyisakan makanannya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak SPPG Semper.

“Makanan sisa menjadi indikator ketidaksukaan penerima manfaat terhadap menu yang disajikan,” katanya.

Untuk menyikapi hal ini, pihaknya berkomitmen akan segera melakukan evaluasi mendalam terkait penentuan menu ke depan.

“Kedepannya kami akan membuat menu yang disukai oleh para penerima manfaat, dengan tetap memperhitungkan kandungan gizi sesuai standar BGN dan Kemenkes,” Pungkas Agung.

Untuk diketahui ini adalah salah satu program Quick Win Presiden Prabowo Subianto yang menyasar 280 juta masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengatakan cek kesehatan secara rutin penting untuk masyarakat agar bisa mendeteksi dini kondisi kesehatannya.

“Penting bagi masyarakat untuk menjaga agar tetap sehat jangan mengobati saat sakit. Jauh lebih murah, jauh lebih baik, melakukan Cek Kesehatan rutin, untuk mengetahui sejak awal bila kesehatan kita mulai menurun, dan segera memperbaikinya,” kata Budi Gunadi lewat keterangannya, Senin (10/2/2025).

Budi Gunadi menyebut, kick off program tersebut serentak berlaku di seluruh wilayah di Indonesia.
“Disebar,” jelasnya.

Program ini ditargetkan menyasar 26 juta anak ikut program stunting, imunisasi untuk 79 juta orang, 82 juta anak makan bergizi gratis, dan 189 juta orang ikut program vaksinasi covid 19.

Kemenkes mencatat terdapat 21,5 persen bayi hingga anak pra sekolah yang mengalami stunting dan anak sekolah dan remaja sebanyak 15,6 persen mengalami anemia.

Sementara itu, untuk kelompok dewasa dan lansia mengalami; obesitas 23,4 persen, hipertensi 30,8 persen dan diabetes 24,3 persen.

Program ini direncanakan akan berjalan mulai Februari ini, namun tanggal kick off belum ditentukan.

“Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta [orang]. Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Minggu (2/2/2025).

Ia merinci berdasarkan data tahun 2023 ditemukan bahwa 1 dari 10 rakyat Indonesia itu punya masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa.

“Dan isunya adalah, ini skriningnya tidak pernah dilakukan. Jadi mereka sendiri tidak tahu kalau dia punya masalah kesehatan mental. Itu sebabnya program cek kesehatan mental gratis akan kita lakukan bagi seluruh masyarakat terutama anak-anak,” ujar Budi.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Setiaji menjelaskan penambahan fitur baru ini merupakan respons pemerintah untuk meningkatkan dukungan bagi korban kekerasan berbasis gender.

“Dengan fitur ini, SatuSehat Mobile diharapkan menjadi aplikasi yang inklusif. Tidak hanya dapat diandalkan untuk layanan kesehatan, melainkan juga untuk memberikan akses bantuan cepat terhadap isu-isu mendesak, seperti KDRT,” ujar Setiaji.

Untuk mengakses fitur kontak darurat tersebut, katanya, publik hanya perlu membuka aplikasi SatuSehat, kemudian memilih opsi Darurat KDRT untuk terhubung ke hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Selain itu aplikasi itu juga menyediakan fitur serupa untuk kontak Darurat Medis yang terhubung ke hotline 119.

Hal itu disebabkan oleh kekebalan tubuh balita yang belum sempurna dan masih dalam tahap tumbuh kembang.

Namun, penyakit berat tetap bisa mengancam kesehatan anak-anak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat, terdapat beberapa penyebab kematian terbanyak pada anak seperti pneumonia, komplikasi bayi prematur, asfiksia pada bayi yang baru lahir, kelainan kongenital, diare, infeksi berat/sepsis, dan sebagainya.

Karenanya, penting bagi orangtua agar menjaga kesehatan anak agar tidak mudah sakit.

4 tipa agar anak terhindar virus:

1. Melengkapi imunisasi,

2. Memberikan Gizi yang seimbang,

3. Memberikan Stimulasi adekuat sesuai usia,

4. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Asal tahu saja, imunisasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila terpapar dengan penyakit tersebut anak tidak sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan saja.

“Ada sekitar 1.000 lebih perundungan yang kita klarifikasi ternyata sebagian besar bukan perundungan, yang perundungan itu sekitar 30 persen yang memang benar-benar perundungan,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, di Istana Kepresidenan, Selasa (3/8/2024).

Laporan tersebut bukan hanya terkait kasus bullying PPDS Undip-RS Kariadi yang telah disorot lama.

“Ya kejadian di Undip, semuanya juga kita investigasi kok, di RSCM diinvestigasi, di Undip diinvestigasi, di Unair diinvestigasi, di USU diinvestigasi, di Unsri juga diinvestigasi,” ujar Dante.

Dante tidak merinci 300 peristiwa bullying itu terjadi di kampus atau RS mana saja.

“Alat PCR ini adalah buatan dalam negeri Indonesia dan kita sudah mampu (memproduksi PCR) waktu Covid. Terima kasih peneliti-peneliti kita bisa membuat alat deteksi patogen atau penyakit yang bagus dan itu kita nanti bisa donasikan ke Afrika,” jelas dia usai peresmian RS Ibu dan Anak Prof IGNG Ngoerah di Denpasar, Senin (2/9/2024).

Dia menyampaikan, bantuan ini merupakan salah satu komitmen Indonesia menjaga hubungan dengan negara-negara di Afrika. Dia tak merinci negara mana di Afrika yang akan mendapatkan donasi ini.

Selain itu, Indonesia juga akan mengirimkan sekitar 5.000 dosis vaksin cacar monyet ke negara tersebut. Vaksin itu merupakan bagian dari pembelian 10 ribu dosis vaksin cacar monyet dari Jepang.

“Sedangkan vaksinnya kita rencana membeli dari Jepang, sebagian kita pakai untuk Indonesia sebagian kita donasikan ke Afrika. Vaksin sepuluh ribu, mungkin antara lima ribu lebih kita donasikan ke Afrika,” katanya.

Pada 14 Agustus 2024, WHO menaikkan status penyebaran virus cacar monyet (monkey pox atau mpox) menjadi Kedaruratan Kesehatan Global (PHEIC).

Ini karena terjadi peningkatan kasus yang signifikan akibat menyebarnya varian baru 1b di sejumlah negara.

Aulia merupakan dokter yang sedang mengikuti Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS) Prodi Anestesi FK Universitas Diponegoro (Undip) di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Aulia diduga bunuh diri karena tak tahan menjadi korban bullying senior PPDS.

Hasil penyelidikan sementara Kemenkes terungkap bahwa almarhumah dokter Aulia kerap dipalak oleh seniornya. Pemalakan ini terjadi sejak semester pertama dari rentang waktu Juli-November 2022.

“Uang ini berkisar antara Rp 20-40 juta per bulan,” kata Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril saat dikonfirmasi, Minggu (1/9/2024).

Permintaan dana ini, kata Syahril, karena dokter Aulia ditunjuk sebagai bendahara angkatan. Dia bertugas untuk mengumpulkan pungutan dari teman-teman angkatan.