Kontribusi signifikan juga datang dari sektor kepabeanan dan cukai. Hingga November 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% dari Outlook (Lapsem), tumbuh 4,5% secara tahunan.

Menurut Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan bea keluar dan cukai.

“Bea masuk terealisasi Rp44,9 triliun atau 84,9% dari target APBN, meskipun terkontraksi 5,8% (yoy) akibat penurunan bea masuk komoditas pangan dan utilisasi fasilitas free trade agreement (FTA),” ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Sebaliknya, bea keluar menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi Rp26,3 triliun atau 589,0% dari target APBN, tumbuh 52,2% (yoy).

Sementara itu, penerimaan cukai mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN, tumbuh 2,8% (yoy), di tengah penurunan produksi hasil tembakau menjadi 285 miliar batang.

“Kenaikan harga CPO, peningkatan volume ekspor sawit, serta kebijakan ekspor konsentrat tembaga menjadi faktor utama pendorong kinerja bea keluar,” jelas Budi.

Kemudian, dikatakan dia, dari sektor pengawasan, hingga November 2025, Bea Cukai telah melakukan 17.641 penindakan rokok ilegal dan 1.730 penindakan narkotika.

Hasil penindakan terhadap rokok ilegal mencapai sekitar 1 miliar batang atau meningkat 34,9% secara tahunan, yang didominasi jenis sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Sementara itu, penindakan narkotika mampu menindak barang bukti seberat 18,3 ton atau melonjak 157,4% (yoy), dengan dominasi ganja dan sabu.

“Pengawasan merupakan bagian dari komitmen melindungi masyarakat dan mengamankan perekonomian nasional dari peredaran barang ilegal. Seluruh capaian ini mencerminkan sinergi yang semakin kuat antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” tegas Budi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kinerja APBN, khususnya di sektor kepabeanan dan cukai.

“Kepatuhan pengguna jasa, dukungan dunia usaha, serta peran aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan APBN. Sinergi inilah yang membuat APBN benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Budi.

Sebelumnya pemerintah memastikan APBN hadir dan bekerja nyata melalui fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi untuk menjaga daya beli, mendorong usaha, serta melindungi masyarakat dari risiko ekonomi dan sosial.

Dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Desember 2025 yang digelar pada Kamis, 18 Desember 2025, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa prospek ekonomi global tahun 2025 masih relatif resilien, meskipun terdapat dinamika tensi dagang global. Selain itu, kebijakan pelonggaran moneter global turut memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN hingga 30 November 2025 menunjukkan pengelolaan yang akuntabel. Pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1% dari Outlook (Lapsem), sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari Outlook.

Purbaya awalnya menyatakan belum ada rencana mengubah postur anggaran tahun depan. Namun, dirinya tidak memungkiri permintaan belanja dari K/L semakin meningkat.

“Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2026).

Purbaya melihat fenomena tersebut sebagai tanda bahwa K/L sudah lebih siap menyerap anggaran dibandingkan awal tahun ini. Kendati, dalam dirinya menegaskan tetap belum akan mengubah postur APBN 2026.

“Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegas Purbaya.

Tahun ini, sejumlah K/L memang mengembalikan anggaran kepada Kemenkeu. Bahkan sudah ada Rp4,5 triliun yang dikembalikan kepada Purbaya hingga Selasa (16/12) lalu.

Meski demikian, Purbaya mengaku tetap optimistis perekonomian Indonesia mampu tumbuh sesuai rencana. Kuartal IV 2025, misalnya, yang diperkirakan akan melebihi 5,5 persen (yoy).

Bendahara Negara yakin pencapaian pada kuartal terakhir itu akan membawa perekonomian Indonesia tumbuh 5,2 persen sepanjang tahun 2025. Tahun depan, laju perekonomian semakin kencang dengan menyentuh 5,4 persen.

“Sekarang saya sedang menghidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin tenggelam, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk tahun 2026, meski asumsi kita di 5,4 persen,” tandas Bendahara Negara.

Pada kesempatan yang sama, Bea Cukai juga mengenalkan dua inovasi digital yang tengah dikembangkan, yaitu Self Service Report Mobile (SSR-Mobile) dan Trade AI.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penggunaan alat pemindai kontainer serta pengembangan teknologi kecerdasan artifisial merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat transparansi dan keamanan arus barang.

Selain itu, kata Bendahara Negara, transformasi digital di sektor kepabeanan menjadi keharusan untuk menjaga kepercayaan publik dan daya saing ekonomi Indonesia.

“Kita harus menjaga kepercayaan publik dan menjaga daya saing ekonomi. Selain itu, kita juga harus memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” ujar Menkeu Purbaya dalam sambutannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat.

Bea Cukai meresmikan alat pemindai (X-Ray) yang dilengkapi dengan fitur radiation portal monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Fitur ini memungkinkan alat pemindai mendeteksi bahan nuklir serta zat radioaktif dalam kontainer, serta melakukan pemeriksaan secara cepat dan dinilai akurat tanpa membuka fisik peti kemas..

“Inovasi ini dinilai tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga mempercepat proses layanan. Selain aspek keamanan, pemberlakuan pemindai ini juga memperkuat upaya pencegahan pelanggaran impor-ekspor, termasuk praktik kecurangan yang berpotensi merugikan perekonomian,” sambung Purbaya.

Selain pemindai peti kemas, Bea Cukai juga mengenalkan fitur pelaporan mandiri berbasis aplikasi CEISA 4.0 Mobile bernama Self Service Report Mobile (SSR- Mobile).

SSR- Mobile dilengkapi beragam fitur seperti, geotagging, pencatatan real-time, serta integrasi AI untuk memantau aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang di lokasi fasilitas kepabeanan seperti TPB, KITE, FTZ, dan KEK.

Melalui SSR-Mobile, perusahaan dapat melakukan gate in, stuffing, pembongkaran, hingga gate out secara mandiri, sementara sistem AI melakukan analisis risiko otomatis.

“Dengan transformasi ini maka birokrasi akan berkurang, kepatuhan naik, dan celah kecurangan tertutup,” ungkap Purbaya.

Bea Cukai juga menyiapkan aplikasi dengan sistem kecerdasan buatan (AI) yang kini sedang dikembangkan, bernama Trade AI. Trade AI dirancang untuk meningkatkan ketepatan analisis impor.

Teknologi ini dirancang untuk pendeteksian dini praktik under-invoicing, over-invoicing, dan potensi pencucian uang berbasis perdagangan, yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

Dalam pengembangannya, Trade AI dilengkapi kemampuan analisis nilai pabean, klasifikasi barang, verifikasi dokumen.

Seluruh fungsi ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0, sehingga memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan di berbagai lini pengawasan.

“Sistem ini akan membuat pengawasan jadi lebih tajam dan keputusan jadi lebih cepat,” tegas Purbaya.

Purbaya juga menegaskan, dengan pemindai peti kemas baru, SSR-Mobile, dan Trade AI pengawasan kepabeanan oleh Bea Cukai akan naik kelas, menjadi lebih adaptif dan berbasis data.

Selain itu, kata dia, beragam inovasi ini membantu Bae Cukai untuk lebih siap menghadapi modus kejahatan perdagangan internasional.

“Pada saat yang sama, layanan kepada masyarakat dan dunia usaha harus makin cepat, sederhana, dan berintegritas. Itu komitmen dan mandat yang harus kita jalankan,” pungkasnya.

Moment ini menandai era baru transformasi digital Bea Cukai, sebuah komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan layanan kepabeanan yang modern, efisien, dan mampu menjawab tantangan global.

Hal itu dikatakan Bendahara Negara kepada wartawan usai merespon Dijten Bea Cukai yang merencanakan pakaian sitaan untuk disalurkan kepada korban bencana.

“Ya itu rencananya sudah lama, untuk menyalurkan pakaian sitaan hasil penindakan kepada korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Menkeu Purbaya usai meresmikan pemberlakuan alat pemindai peti kemas (X-Ray) yang dilengkapi dengan fitur radiation portal monitor (RPM) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan barang sitaan hasil penindakan Ballpress untuk membantu korban bencana Sumatera.

Nirwala mengatakan hal ini menjadi alternatif pemanfaatan setelah barang tersebut resmi berstatus sebagai Barang Milik Negara (BMN).

” Tidak semua balpres merupakan barang bekas, salah satunya terkait jalur pemasuknya produk garmen ilegal karena tidak sesuai aturan. Jadi yang namanya balpres, itu cara pengemasannya ya sekali lagi. Belum tentu barangnya barang bekas, tapi jalurnya impor,” ucap Nirwala.

Bea Cukai menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah.

Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang–Lampung pada Rabu, 03 Desember 2025.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa operasi kali ini menjadi bukti komitmen pihaknya dalam melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan ilegal.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dalam pemeriksaan terhadap manifest, lanjut Djaka mengatakan diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang.

“Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan “barang campuran dan sajadah” yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal,* tambah dia.

Menindaklanjuti hal tersebut, kata Djaka, petugas segera melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa.

“Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal, sedangkan 1 kontainer lainnya memuat mesin. Atas temuan tersebut, petugas segera mengamankan kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Djaka.

Djaka menggarisbawahi bahwa penyelundupan melalui kontainer adalah salah satu tantangan besar dalam pengawasan kepabeanan.

“Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang,” tegasnya.

Djaka mengungkapkan penindakan Dua Truk Bermuatan Garmen yang dikemas dalam Bentuk Ballpress di KM 116 Tol Palembang-Lampung

Satu minggu sebelumnya, Djaka menjelaskan pada Rabu, 03 Desember 2025, Bea Cukai juga melakukan penindakan terhadap dua truk bermuatan garmen yang dimuat dalam bentuk ballpress di KM 116 tol Palembang-Lampung.

“Penindakan berawal dari informasi masyarakat yang diterima Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai mengenai adanya pergerakan truk yang membawa ballpress diduga pakaian ilegal dari Jambi menuju Jakarta,” ujar Djaka.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim P2 Bea Cukai yang turut mendapatkan dukungan dari personel BAIS TNI dan berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar).

Dalam proses pengawasan yang dilakukan, petugas menemukan dua truk, masing-masing dengan nomor polisi BM 8746 AU dan BM 8476 AU sedang berhenti di rest area KM 116.

Djaka mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan, kedua truk mengangkut pakaian jadi baru berbagai yang dikemas dalam bentuk ballpress merek dengan label negara asal seperti “made in Tiongkok” dan “made in Bangladesh”.

Djaka menegaskan bahwa modus seperti ini telah berulang kali terjadi, terutama dengan memanfaatkan jalur darat lintas Sumatera.

“Perdagangan ilegal seperti ini merugikan negara dan berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat di sektor usaha garmen. Penindakan adalah kunci untuk memutus pergerakannya,” sambungnya.

Dalam keterangan yang diberikan, kedua sopir yang mengangkut barang terlarang tersebut mengaku hanya menjalankan perintah untuk membawa truk dari Suban, Jambi, menuju Jakarta.

Selain itu, berdasarkan keterangan pada surat jalan yang di bawa oleh Sopir tersebut dtemukan bahwa barang berasal dari Medan.

“Keduanya menerima truk dalam kondisi sudah terisi penuh dengan muatan dan dilengkapi surat jalan. Sebagai tindak lanjut, kini kedua kendaraan dibawa ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk proses penelitian lebih lanjut,” tandas Djaka.

Tindak Lanjut

Atas dua penindakan ini, Bos Bea Cukai memastikan proses penelitian dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh. Penindakan bukan hanya menyasar pengangkut tetapi juga pemilik barang dan pihak yang terlibat dalam rantai distribusi.

Djaka kembali menegaskan bahwa penindakan ini merupakan hasil kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, termasuk instansi lain dan masyarakat.

“Pengawasan yang efektif tidak hanya bertumpu pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga partisipasi masyarakat. Informasi dari publik sangat membantu kami dalam menindak jaringan penyelundupan.”

“Bea Cukai berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan guna menekan peredaran produk ilegal yang dapat mengancam perekonomian nasional serta keberlangsungan industri dalam negeri,” pungkas Djaka.

Hal ini tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Pajak Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tentang larangan mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025 untuk seluruh pemimpin unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Salinan surat internal tersebut beredar di media sosial.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan pengaturan cuti pegawai adalah hal internal.

Namun, pengaturan tersebut memang dilakukan setiap tahun agar pelayanan publik tetap bisa dilakukan.

“Dokumen manajemen kepegawaian sifatnya internal. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan,” ujar Rosmauli saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (8/12).

Ia menekankan pengaturan cuti itu dilakukan setiap tahun. Bukan kebijakan baru dan hampir berlaku di semua lembaga pemerintah.

Instruksi itu ditujukan kepada seluruh lini organisasi, mulai dari Sekretaris Ditjen Pajak, kreditur, kepala kantor wilayah hingga pimpinan unit pelaksana teknis.

Pada nota dinas itu menyebutkan pembatasan cuti diperlukan supaya pelayanan terhadap wajib tetap berjalan penuh dan responsif pada periode yang dikenal sebagai fase krusial penagihan dan finalisasi penerimaan negara.

Menkeu Purbaya sempat berkelakar dalam rapat kerja tersebut dirinya tiba-tiba batuk saat menjelaskan standar alasan bea keluar emas di hadapan Ketua Komisi XI DPR. Sebelumnya tidak ada pungutan tersebut untuk ekspor emas

“Kebijakan bea keluar emas diterapkan dengan prinsip bahwa tarif produk hulu lebih tinggi dari produk hilir (tiba-tiba batuk dan minum). Mungkin menghasilkan emas mengutuk saya dari jauh nih mau narikin bea nih,” ujar Purbaya sambil tertawa, Senin (8/12).

Purbaya mengatakan kebijakan kepabeanan dilakukan demi menunjang efektivitas pengawasan ekspor emas. Di mana, emas dengan kadar di bawah 99 persen tak boleh diekspor.

“Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang larangan mengekspor produk emas dengan kadar di bawah 99 persen (batuk lagi). Doanya kuat juga mereka,” lanjutnya.

Dalam hal ini, Purbaya menjelaskan ada dua alasan menarik dari emas. Pertama, untuk menjamin pasokan emas bagi penciptaan nilai tambah dan pendalaman sektor keuangan (bullion bank).

Kedua, penerapan bea keluar atas ekspor emas serta mendukung optimalisasi pengawasan ekspor, tata kelola yang baik untuk ekosistem emas Indonesia dan memperkuat ruang fiskal APBN melalui peningkatan penerimaan negara.

“Oleh karena itu diperlukan instrumen fiskal berupa bea keluar untuk mendukung ketersediaan pasokan emas di Indonesia,” tegas Purbaya.

DJP juga menyampaikan terdapat lima perusahaan asing yaitu Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Penunjukan ini menambah daftar perusahaan digital yang wajib memungut PPN atas produk atau jasa yang mereka jual di Indonesia.

“Hingga 31 Oktober 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp43,75 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp33,88 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,76 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,19 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp3,92 triliun,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Rosmauli seperti dikutip siaran pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Rosmauli, menjelaskan bahwa hingga 31 Oktober 2025, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp33,88 triliun.

“Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp8,54 triliun hingga 2025,” tambah Rosmauli.

Romauli mengatakan penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp1,76 triliun sampai dengan Oktober 2025.

“Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,4 miliar penerimaan 2024, dan Rp675,6 miliar penerimaan 2025. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp889,52 miliar dan PPN DN sebesar Rp873,76 miliar,” ujar dia.

Rosmauli mengklaim pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,19 triliun sampai dengan Oktober 2025. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,15 triliun penerimaan tahun 2025.

Lanjut dia menambahkan pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,16 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,45 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,3 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Oktober 2025, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp3,92 triliun.

“Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp1,07 triliun penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp268,32 miliar dan PPN sebesar Rp3,65 triliun,” ujar Rosmauli.

Realisasi Rp43,75 triliun, kata dia menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara.

“Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif,” pungkas Rosmauli.

DJP berkomitmen menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional, serta membuka ruang dialog dengan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan dapat meningkat tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam paparannya menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut pengungkapan modus pelanggaran ekspor yang terbaru, DJP telah mengidentifikasi sejumlah dugaan ketidaksesuaian lain, termasuk praktik under-invoicing serta penggunaan faktur fiktif/TBTS.

“Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” ujar Bimo saat menyelenggarakan Sosialisasi Kewajiban Perpajakan di Sektor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya pada Jumat, (28/11/2025).

Bimo menegaskan komitmen Pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta mampu mempertahankan daya saing di pasar global.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” pungkasnya.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) Kemenkeu, Masyita mengatakan salah satu langkah strategis ditempuh melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi global dengan lembaga internasional di bidang inklusi dan kesehatan keuangan (financial health).

DJSPSK kembali menegaskan pentingnya sektor keuangan yang sehat dan dalam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta ketahanan keuangan rumah tangga.

Dalam kerangka tersebut, Ratu Máxima selaku UN Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) melakukan kunjungan kerja selama tiga hari (25 s.d 27 November 2025) ke Indonesia. Sepanjang kunjungan tersebut,

Ratu Máxima mengikuti sejumlah pertemuan dengan Pemerintah Indonesia, termasuk di Kementerian Keuangan yang melibatkan DJSPSK. Pertemuan Tingkat Menteri – Ministerial Group Meeting Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Group Meeting) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Masyita mengatakan pertemuan ini mengangkat tema capaian Indonesia di sektor keuangan pada level individu dan rumah tangga, serta pembahasan mengenai kesehatan finansial (financial health).

Lanjut Masyita juga menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dan pesatnya ekonomi digital mendorong inovasi di sektor keuangan, namun sekaligus meningkatkan risiko fraud dan scam.

“Indonesia saat ini memiliki tingkat inklusi keuangan sekitar 80,5%, namun literasi keuangan masih berada di kisaran 66,5%. Kesenjangan ini dapat berujung pada perencanaan keuangan yang kurang sehat dan kerentanan terhadap praktik fraud dan scam,” ujar Masyita dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Karena itu, kata dia, penguatan perlindungan konsumen harus berjalan seiring dengan perluasan inklusi dan peningkatan literasi keuangan.

“Kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan yang sudah tinggi dan literasi keuangan yang masih tertinggal, diperparah dengan ketimpangan akses dan kemampuan digital, membuat sebagian masyarakat lebih rentan terhadap penipuan berbasis layanan keuangan,” ujar Masyita.

DJSPSK Masyita mengatakan pemerintah bersama UNSGSA juga membahas pentingnya menjadikan kesehatan keuangan sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional, antara lain melalui penguatan koordinasi lintas lembaga di bawah kerangka Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta penyusunan peta jalan (roadmap) kesehatan keuangan nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, lanjut dia mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan konsumen melalui penguatan kerangka regulasi sektor keuangan, antara lain melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen secara lebih komprehensif.

Masyita mengungkapkan langkah ini dilengkapi dengan pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal, penguatan keamanan data, edukasi keuangan, serta upaya mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas digital masyarakat.

“Pemerintah dan pelaku industri memiliki peran penting, namun kewaspadaan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan juga tidak kalah menentukan,” ujar Masyita.

Sebagai informasi  Ratu Máxima mengunjungi sejumlah penerima manfaat dan mitra program PBB di Solo, Bekasi, dan Jakarta, serta menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan Pemerintah Indonesia.

Menkeu Purbaya mengambil langkah tersebut untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi, lewat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Progam-Program Pemerintah (P2SP).

“Yang lebih menarik lagi, mulai minggu depan kita akan membuka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai mengadu minggu depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

“Kemenkeu akan memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan. Minggu depannya lagi kita akan mulai sidangkan satu per satu, kasus per kasus,” jelas Purbaya.

Sang Bendahara Negara berharap hasil sidang dari masing-masing kasus yang dialami pengusaha bakal betul-betul mengurai masalah di lapangan.

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan koordinasi Pokja 2 alias Satgas P2SP dengan Pokja 3 yang akan diluncurkan pemerintah.

Jika Satgas P2SP yang mengurus debottlenecking menemukan masalah terkait peraturan, mereka akan meluncurkannya ke Pokja 3 untuk diperbaiki.

“Kalau di atas kertas kan peraturan bagus-bagus, OSS ( online single submission ) ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin bagus, semuanya lancar, tapi di lapangannya gak begitu. Investor belum masuk ke sini dan kita kalah dari Vietnam dan lain-lain,” tegasnya.

“Saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, mungkin 7 kasus-8 kasus setiap hari, nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik secara signifikan dalam setahun iklim usaha kita,” klaim Purbaya optimistis.

Jika iklim usaha sudah membaik, Purbaya mengatakan Indonesia bisa berharap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ia meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh 6 persen pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Purbaya, jika perekonomian sudah melaju kencang, pemerintah baru bisa mengenakan pajak baru yang selama ini ditunda.

“Tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi,” tandasnya.

Hal itu dikatakan Wamenkeu Suahasil dalam forum diskusi bertajuk “Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth” pada Selasa (25/11/2025).

Diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu menyelenggarakan forum diskusi tersebut.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan peran SMV dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi nasional diharapkan terus tumbuh berkualitas, inklusif, dan berdampak luas. APBN difungsikan sebagai alat utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, sekaligus memastikan program prioritas berjalan efektif dan melindungi masyarakat,” ujar Wamenkeu Suahasil seperti dikutip melalui siaran pers di Jakarta.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Kemenkeu mendorong kontribusi SMV selaku instrumen fiskal dengan mandat masing-masing, di antaranya PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur, PT PII sebagai penyedia instrumen enabler berupa penjaminan sebagai ring fencing APBN, PT SMF sebagai penyedia likuiditas di ekosistem perumahan, dan LPEI sebagai katalisator ekspor melalui pembiayaan.

Dia mengatakan penyelenggaraan SMV Business Forum merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas SMV bersama pemerintah daerah, institusi pendidikan (PTNBH), lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi platform kerja bersama untuk menyelaraskan arah pembangunan, memperkuat koordinasi fiskal, dan menghasilkan pipeline proyek yang benar-benar siap ditindaklanjuti.

“SMV Business Forum adalah momentum penting untuk memastikan bahwa sinergi lintas SMV benar-benar menjadi mesin percepatan pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Bersama-sama kita memperkuat pencapaian agenda pembangunan indonesia,” ucap Wamenkeu, Suahasil.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wamenkeu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, “Kolaborasi pembiayaan melalui APBN maupun non APBN untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Aturan ini menjadi langkah penting dalam membangun sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi, efisien, dan kredibel lintas sektor, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik,” ujar Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), Masyita Crystallin.

Melalui pengaturan ini, lanjut kata Masyita, ditetapkan mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan yang berlaku lintas sektor, baik sektor jasa keuangan, sektor riil, maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

“Pengaturan tersebut tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, tetapi juga mengusung harmonisasi regulasi dan penguatan integritas data keuangan sebagai fondasi utama,” ujar dia.

Dengan demikian, kata Dirjen SPSK, pelaporan keuangan nasional tidak lagi berdiri sendiri-sendiri di tiap sektor, melainkan menjadi bagian dari sistem pelaporan nasional yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” jelas Masyita.

Dia mengatakan di tengah kebutuhan reformasi pelaporan keuangan nasional yang lebih terstruktur, terstandardisasi, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, pelaporan keuangan diposisikan sebagai instrumen penting bagi pelaku industri, sektor keuangan, pemerintah, dan masyarakat dalam mengambil keputusan berbasis data yang akurat.

Peningkatan kualitas laporan keuangan dari sisi pelapor dipadukan dengan penyederhanaan proses pelaporan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK).

Dirjan SPSK berharap regulasi ini dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berbasis data aktual dan dapat diverifikasi lintas sektor, dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan sistem pelaporan yang digunakan.

“Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data, sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” lanjut Masyita.

Dia menambahkan pemerintah juga menyadari bahwa reformasi sistem pelaporan keuangan memerlukan waktu dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, Masyita menjelaskan implementasi PP ini akan dilakukan secara bertahap dan proporsional agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha.

Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK wajib dilakukan paling lambat tahun 2027, sementara sektor lain akan menyesuaikan tahapan implementasi sesuai kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

Pendekatan transisi ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa terbebani secara biaya maupun administratif.

“Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.

Penetapan PP ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan selaras dengan prinsip ease of doing business.

“Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan dan peningkatan daya saing perekonomian Indonesia secara berkelanjutan melalui sistem pelaporan keuangan nasional yang kredibel dan terintegrasi,” tandas dia.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengatakan langkah ini merupakan implementasi langsung dari amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkenalkan sejumlah instrumen baru untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia.

“UU P2SK memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum instrumen keuangan, antara lain melalui pengaturan SPV dan Trustee, sehingga pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan secara terarah dan terukur,” ujar Masyita dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (22/11/2024).

Dia mengatakan penyusunan RPP ini dilakukan sesuai amanat UU P2SK dan secara substansi difokuskan pada pengaturan SPV dan Trustee.

“UU P2SK memperkenalkan dua instrumen baru yang selama ini banyak digunakan di berbagai negara untuk memperdalam pasar keuangan, yaitu SPV dan Trustee,” sambung Masyita.

Dia mengatakan SPV dibentuk sebagai badan khusus untuk melakukan kegiatan sekuritisasi aset, sehingga memperluas alternatif pembiayaan dan meningkatkan efisiensi di pasar keuangan.

Menurut Masyita dengan adanya kerangka hukum SPV, struktur pembiayaan diharapkan menjadi lebih terarah dan jelas, sehingga instrumen keuangan Indonesia dapat menjadi lebih menarik bagi investor domestik maupun asing.

“Melalui pengaturan SPV, kami ingin memastikan bahwa kegiatan sekuritisasi aset dan pemanfaatan instrumen keuangan dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan kredibel sehingga dapat meningkatkan minat investor terhadap pasar keuangan Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, lanjut kata Masyita, Trustee merupakan badan usaha khusus yang ditugaskan untuk mengelola dana perwalian trust, yaitu menerima penitipan dan melakukan pengelolaan harta milik penitip aset settlor berdasarkan perjanjian tertulis untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiary). Format Trustee yang diperkenalkan melalui UU

“P2SK mengadopsi karakteristik yang lazim digunakan di negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti pemisahan antara kepemilikan legal dan kepemilikan manfaat, serta prinsip bankruptcy remoteness yang memastikan aset yang dikelola tetap terpisah dari risiko kepailitan pihak yang menitipkan aset,” tambahnya.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset di Indonesia.

“Dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti pemisahan kepemilikan legal dan manfaat serta bankruptcy remoteness, kerangka Trustee diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelolaan aset di Indonesia,” papar Masyita.

Model Trustee telah digunakan secara luas di berbagai negara untuk pengelolaan dana filantropi, pengelolaan warisan, dan berbagai skema investasi. Dengan hadirnya kerangka hukum Trustee di Indonesia, instrumen ini berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk tujuan-tujuan tersebut, termasuk PT SMI, Danantara, Indonesia Investment Authority (INA), sektor swasta, maupun masyarakat.

“Pemanfaatan instrumen SPV dan Trustee di Indonesia akan mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menyediakan opsi pengelolaan aset yang lebih beragam dan terstruktur bagi berbagai pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Penyusunan RPP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyiapkan kerangka regulasi sesuai amanat UU P2SK.

“Prosesnya masih berlangsung serta melibatkan konsultasi dan pendalaman teknis dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga pengaturan yang dihasilkan diharapkan jelas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” tandas dia.

Bendahara negara itu melihat adanya perbaikan pada perekonomian Indonesia jelang akhir tahun 2025. Menurutnya ini merupakan hasil upaya pemerintah melakukan akselerasi ekonomi dalam negeri.

“Jadi sekarang kita sudah berhasil membalik arah belanja pemerintah sehingga dampak belanja pemerintah APBN ke ekonomi jadi positif. Kalau sebelum-sebelumnya jadi ngerem, sekarang pemerintah juga ikut ngegas perekonomian. Triwulan ketiga, triwulan keempat pun akan seperti itu,” tambah Purbaya dalam acara konferensi pers APBN Kita, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Ini pada dasarnya, lanjut kata Menkeu Purbaya, semua sedang berbalik, jadi kita sedang mengalami akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional solid.

Dikesempatan yang sama Menkeu Purbaya mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 mencapai 5,04%.

“Pertumbuhan ekonomi pada periode ini ditopang oleh permintaan domestik, kinerja ekspor, investasi yang resilient, serta optimalisasi belanja pemerintah,” tambah Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih secara cepat dan stabil usai terkontraksi pada 2020. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dari 2023 hingga 2025 tetap terjaga di angka 5%.

Dari sisi komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar pada produk domestik bruto (PDB) 4,89% pada kuartal III-2025. Sementara, investasi atau PMTB tumbuh 5,04% yang menandai optimisme pelaku usaha.

“Selain itu, ekspor meningkat sebesar 9,91% dan impor tumbuh lebih rendah hingga memperkuat dampak net ekspor terhadap perekonomian. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49% sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah di periode ini yang tumbuh tinggi,” tandas Menkeu Purbaya.

Pada kuartal sebelumnya, konsumsi pemerintah minuus 0,33% dan minus 1,37 pada kuartal I-2025. Menkeu Purbaya menyebut belanja pemerintah akan terus didorong pada kuartal selanjutnya.