“Saya sangat berduka atas korban jiwa, warga yang hilang, serta masyarakat yang masih terisolasi akibat terputusnya akses transportasi dan logistik. Pemerintah terus bekerja cepat, tepat, dan tetap prudent untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi situasi sangat berat,” ujar Menko AHY, di Medan, Sumatra Utara, Minggu (30/11/2025).

Sejak pagi, Menko AHY berada di Posko Operasi Modifikasi Cuaca sementara di Terminal Kargo Kualanamu, Sumatra Utara, yang dipakai oleh BMKG dan BNPB dalam rangka penanganan darurat bencana hidrometeorologi untuk mengikuti rapat koordinasi bersama BMKG, BNPB, dan instansi terkait, sekaligus meninjau kesiapan penanganan darurat di wilayah terdampak.

Berdasarkan pemaparan Kepala BMKG, Teuku Faishal Fathani, bencana ini dipicu oleh tropical cyclone, fenomena yang jarang terjadi di Indonesia terakhir tercatat sekitar 25 tahun lalu.

Siklon tersebut memicu banjir, longsor, cuaca ekstrem, serta melumpuhkan akses transportasi dan komunikasi di sejumlah wilayah, seperti Aceh; Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal di Sumatra Utara; serta Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar di Sumatra Barat.

Menko AHY menegaskan bahwa telah berkoordinasi erat dengan Kemenko PMK dan lintas kementerian/lembaga untuk memastikan penanganan dampak kemanusiaan, layanan kesehatan, distribusi bantuan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berjalan terpadu.

Ia menegaskan kembali arahan Presiden Prabowo bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan korban, evakuasi warga yang terisolasi, serta pemulihan akses logistik, listrik, komunikasi, dan penyediaan kebutuhan dasar.

Dalam kesempatan itu, Menko AHY menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh unsur pemerintah di pusat dan daerah.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kerja cepat BMKG dan BNPB yang sejak hari pertama melakukan evakuasi, pencarian korban, dan mitigasi lanjutan. Kementerian PU, terutama jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang berada di depan, serta Kementerian Perhubungan yang bekerja di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, juga telah bergerak cepat di lapangan,” katanya.

Sebagai koordinator sektor infrastruktur, Menko AHY menjelaskan bahwa ia telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk percepatan pengerahan alat berat dalam membuka jalur yang terputus, memudahkan transportasi atau bantuan media maupun bantuan logistik melalui darat.

Ia juga berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk memastikan operasional bandara, titik pendaratan helikopter, serta optimalisasi armada udara dengan dukungan TNI–Polri untuk pengiriman logistik.

“Kami memastikan armada udara, termasuk helikopter TNI–Polri, dapat digunakan optimal untuk dropping logistik dan bantuan medis. Ini sangat krusial mengingat banyak jalur darat masih terputus,” ujarnya.

Selain itu, Menko AHY berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN untuk percepatan pemulihan jaringan listrik yang terdampak, serta dengan Pertamina guna mengamankan pasokan BBM yang dibutuhkan untuk alat berat, logistik, dan operasional fasilitas publik.

“Kita menghadapi kondisi yang tidak mudah. Jalur putus, cuaca buruk, BBM terbatas, bahkan tiga helikopter yang tersedia hanya dapat mengangkut sekitar enam ton per trip. Namun seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja sebaik mungkin bagi masyarakat,” tambahnya.

AHY juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem ke depan, termasuk dukungan terhadap operasi modifikasi cuaca oleh BMKG sebagai langkah antisipatif.

“Keputusan harus cepat namun tetap prudent. Yang utama adalah keselamatan warga dan pemulihan akses logistik,” tegasnya.

Menko AHY berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga proses pemulihan dan penyaluran bantuan dapat dipercepat.

“Kita bekerja bersama, pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, BUMN, semuanya turun tangan. Semoga cuaca segera bersahabat agar akses logistik dan layanan publik dapat pulih lebih cepat,” pungkasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu mengatakan pembahasan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dilakukan melalui penyisiran menyeluruh dari Pasal 1 hingga pasal terakhir.

“Sejumlah substansi telah mencapai kesepakatan, antara lain terkait ketentuan umum, penyelenggaraan sarana, perizinan berusaha, standar keselamatan, pengembangan SDM dan iptek, pengembangan industri serta integrasi antarmoda dan kawasan TOD,” ujar Deputi Oddo dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Selain itu, lanjut kata dia, telah disepakati dukungan pemerintah, mekanisme pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan.

“Penyusunan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian perkeretaapian nasional dengan menitikberatkan pada sumberdaya manusia, penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta indutrialisasi di bidang perkeretaapian yang mandiri dan berteknologi tinggi,” tambah Deputi Oddo.

“Kemenko Infrastruktur berkomitmen menyusun regulasi yang cermat, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta keberlanjutan fiskal negara,” tegas Deputi Odo memastikan proses dilakukan tanpa tergesa-gesa agar menghasilkan regulasi yang kuat dan komprehensif.

Rapat Koordinasi PAK tersebut turut dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Ketenagakerjaan, BPKP, BRIN, serta PT KAI.

Melalui pertemuan tersebut, Menko AHY menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat sinergi riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh Indonesia.

“Mengawali pekan ini saya menerima tetangga kantor yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Profesor Arif Satria, Kepala Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Laksamana Madya (Purn.) Amarullah Octavian, Wakil Kepala BRIN, beserta jajarannya,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas kelembagaan menjadi kunci agar kebijakan pembangunan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan hari ini, tetapi juga adaptif menghadapi tantangan masa depan.

“Kami membahas berbagai rencana kolaborasi, khususnya pada riset dan inovasi yang erat kaitannya dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Sekali lagi, terima kasih kepada Prof. Arif, Prof. Octavian, dan seluruh jajaran atas kehadirannya di kantor Kemenko Infra,” lanjutnya.

Menko AHY juga menegaskan bahwa penguatan riset dan inovasi merupakan salah satu pesan utama Presiden Prabowo dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Kemenko Infra, katanya, siap menjadi penghubung untuk memastikan hasil riset dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk membawa pesan kuat dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya memperkuat riset dan inovasi nasional sebagai pendorong kemajuan ekonomi bangsa,” ungkap Menko AHY.

Jembatan Kabanaran diharapkan menjadi akses strategis yang memperlancar mobilitas masyarakat serta meningkatkan aktivitas ekonomi lintas wilayah.

“Konektivitas sangat penting, dan ini menjadi komitmen dari Pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya di Jembatan Kabanaran ini, melainkan juga tadi secara langsung Pak Menteri PU melaporkan kepada Bapak Presiden ada empat infrastruktur lainnya yang juga diresmikan secara bersamaan,” jelasnya dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (20/11/2015).

Empat infrastruktur tambahan yang diresmikan secara serentak tersebut meliputi Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, Underpass Joglo di Surakarta, Jawa Tengah, Underpass Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatra Utara, serta Flyover Canguk di Magelang, Jawa Tengah. Menko AHY menekankan bahwa seluruh infrastruktur tersebut merupakan bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan wilayah melalui peningkatan konektivitas.

“Semua dihadirkan untuk bisa menghubungkan antarwilayah, ini adalah bukti bahwa pemeratan pembangunan sangat didukung oleh infrastruktur konektivitas, apakah itu jalan, jembatan, termasuk flyover dan underpass,” ujar Menko AHY.

Disisi yang lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor.

“Jembatan, fly over dan underpass merupakan representasi konektivitas, dan konektivitas memegang peran kunci dalam menggerakkan roda pembangunan nasional,” ujar Menteri Dody.

Masih dikesempatan yang sama Menko AHY menambahkan bahwa konektivitas bukan hanya mengurangi kemacetan atau mengurai kepadatan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi masyarakat.

“Ketika dua wilayah terhubung dengan baik, mobilitas manusia, barang, dan jasa menjadi semakin lancar. Dampaknya adalah menurunnya biaya perjalanan, efisiensi waktu tempuh, serta meningkatnya aktivitas ekonomi, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM,” sambung Menko AHY.

Selain manfaat ekonomi, proyek-proyek ini juga berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dibiayai APBN tersebut, disebut Menko AHY, menyerap puluhan ribu tenaga kerja konstruksi.

“Mudah-mudahan bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi-lokasi yang dibangun infrastruktur ini,” tutup Menko AHY.