Menurut Mahfud hal itu dilakukan agar mereka berada di tempat yang aman.

“Saya sudah mengambil keputusan dan tindakan agar pengungsi-pengungsi Rohingya itu ditempatkan di satu tempat yang aman,”ujarnya, Kamis 28 Desember 2023.

“Mereka ditempatkan di Gedung PMI, sebagian lagi ditempatkan di Gedung Yayasan Aceh,” sambungnya.

Kata Mahfud, dirinya sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla.

Ia juga sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga lokasi pengungsian karena ini soal kemanusiaan.

Dia menambahkan, Indonesia tidak terikat dengan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait pengungsi.

Papua- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD puji semangat juang para atlet penyandang disabilitas dalam perhelatan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI. Hal ini ditegaskan Mahfud MD saat melakukan pengecekan dan memastikan pengamanan jelang penutupan Peparnas yang akan dihadiri Presiden.

“Luar biasa! Semangat juang dan ketangguhan saudara-saudara kita dari kalangan disabilitas mengharukan sekaligus membanggakan. Torang Bisa!” papar Mahfud bersemangat usai menghadiri pertandingan final Cabor Atletik, di Stadion Lukas Enembi, Sabtu (12/11).

Penyandang disabilitas, menurut Mahfud, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berprestasi dan mendapatkan gelar terhormat.

“Pesan kesetaraan dan kemanusiaan sungguh-sungguh terasa di arena ini, bahwa penyandang disabilitas juga punya hak dan kesempatan yg sama untuk berprestasi, untuk mendapatkan gelar terhormat,” papar Mahfud

Mahfud yang juga penanggung jawab keamanan PON XX dan Peparnas XVI ini memgaku beruntung, bisa menyaksikan langsung pertandingan para atlet Papernas.

“Hari ini saya beruntung bisa menyaksikan dari dekat pertandingan ajang Paralimpik ke XVI di Jayapura,” papar Mahfud sembari menegaskan ikut bangga dan bersemangat.

Di akhir pertandingan, Mahfud mendapat kesempatan mengalungkan medali bagi para juara pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Lukas Enembe dan GOR Cendrawasih Jayapura.

Tugas kita, lanjut Mahfud, tidak berhenti disini, Mahfud mengimbau para pimpinan daerah dan seluruh masyarakat Papua agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, agar tercipta ketertiban dan keamanan.

“Dengan suksesnya PON XX dan Peparnas XVI di Papua ini, kita jaga Indonesia. Dari Merauke kita jaga hingga Sabang kita pelihara, dari miangas sampai Pulau Rote pun kita bangun bersama-sama. Papua selalu ada di hati Presiden Republik Indonesia,” pungkas Mahfud.

JAKARTA- Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) hari Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu.

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara.

“Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/8)

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya.

“Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu.

Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng.

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara.

Buntut Larang Kibarkan Bendera Merah Putih, Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, perkembangan media sosial dan digital yang sangat cepat membawa konsekuensi beredarnya berita palsu atau hoax di masyarakat. Ini menjadi tantangan sekaligus ancaman yang akan berdampak serius bila tidak ditangani dengan baik dengan semua pihak, termasuk masyarakat.

“Memerangi hoax adalah tugas bersama, bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Kemarin misalnya, saya berbicara dengan pimpinan media dan Dewan Pers agar kita membangun kesadaran masyarakat, supaya ruang publik kita sehat dan negara ini selamat,” ujar Mahfud saat melantik pejabat eselon satu di Kemenko Polhukam.

Menko Mahfud melantik Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Marsda TNI Arif Mustofa, dan Deputi Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri Brigjen TNI Djaka Budhi Utama, pada Jumat (13/8) di kantor Kemenko Polhukam.

Kepada para pejabat utama di jajaran Kemenko Polhukam, Mahfud juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi pemerintah dengan jurnalis dan pengelola media.

“Kita membangun dialog agar media-media arus utama ikut mendidik masyarakat dengan berita atau informasi yang obyektif dan mencerahkan untuk mengimbangi hoax di media sosial” tegas Mahfud.

Merujuk pada Perpres No. 73/2020, Mahfud menjelaskan, Kemenko Polhukam memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di berbagai bidang yang bertugas mengawal kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Salah satunya dalam bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur serta bidang Politik Dalam Negeri.

“Saya percaya dengan semua pengalaman di bidang akademik dan pengalaman tugas anda. Anda dapat memberikan rekomendasi terkait antisipasi penyebaran berita hoax dan pengelolaan keamanan siber,” lanjut Mahfud.

Sementara itu, kepada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang baru, Brigjen TNI Djaka Budhi Utama, Mahfud berpesan agar dapat mengawal target capaian pembangunan bidang politik dalam negeri pada kementerian/lembaga, di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

“Bidang ini bertugas memberikan rekomendasi kebijakan dalam hal demokrasi dan organisasi kemasyarakatan, desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik serta otonomi khusus,” tambah Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan antisipasi terhadap Ormas yang kerap mengambil alih peran aparat penegak hukum dan mengarah kepada tindak pidana. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi moderasi beragama untuk mencegah tumbuhnya bibit-bibit terorisme dan mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.

“Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan atensi dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD.