Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 13 Maret, tercatat jumlah huntap yang sudah rampung dibangun bertambah menjadi 110 unit dari total 36.669 unit yang akan dibangun. Sementara sebanyak 1.359 unit sedang dalam proses pembangunan. Jumlah huntap saat ini yang selesai dibangun, meningkat hampir dua kali lipat jika dibandingkan satu hari lalu yang mencapai 56 unit huntap.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntap terbanyak, terdiri dari sebanyak 104 unit sudah rampung dibangun, dari total 27.104 unit yang ditargetkan akan dibangun dengan 388 unit diantaranya sedang dalam proses pembangunan.

Sementara di Sumut ada sebanyak 524 unit sedang dalam proses pembangunan dari 5.815 unit yang ditargetkan akan dibangun. Adapun di Sumbar terdapat 6 unit selesai dibangun dari 3.750 unit huntap ditargetkan, dan 447 unit huntap diantaranya sedang dalam proses pembangunan.

Sebagian besar unit huntap yang rampung dibangun merupakan gotong royong lintas sektor pemerintah dan non pemerintah, yang terdiri dari: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kemudian Danantara, Yayasan Buddha Tzu Chi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), pemerintah daerah (Pemda) dan bantuan yang berasal dari perseorangan.

Selain mempercepat pembangunan huntap untuk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara).

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 13.728 penerima di tiga provinsi. Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 7.807 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.759 penerima.

Sebelumnya, saat meninjau pembangunan huntap di Aceh Utara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memastikan pembangunan huntap untuk penyintas bencana Sumatera, berjalan lancar dan ditargetkan seluruh huntap yang dibangun Kemenko Polkam di Aceh akan selesai seluruhnya pada akhir Maret 2026.

“Alhamdulillah, saya memantau langsung proses pembangunan huntap ini berjalan lancar, mulai dari bongkar material di Pelabuhan Belawan hingga tiba di Kuala Cangkoy dan dikerjakan dengan aman. Saya optimistis seluruh target dapat diselesaikan akhir Maret 2026,” kata Djamari dalam siaran pers Kemenko Polkam Kamis(19/2/2026).

Sebagai catatan, huntap untuk penyintas bencana Sumatera, dibangun dengan spesifikasi, dinding, dan atap berbahan baja galvanis yang tahan karat dan tahan gempa.

Selain itu, huntap juga dibangun dengan sistem knock down atau rumah bangun cepat, sehingga proses konstruksi lebih efisien. Setiap unit juga dilengkapi dua kasur, meja makan, kursi, televisi, serta kamar mandi dengan fasilitas lengkap.

“Kedatangan saya ke sini untuk meninjau seberapa jauh operasional Proyek Strategis Nasional Refinery Development Master Plan (PSN RDMP) Balikpapan sebagai bagian dari urat nadi ketahanan energi nasional,” ungkap Menko Polkam Djamari saat melaksanakan kunjungan kerja di PT. Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (3/3/2026).

Menindaklanjuti situasi global yang memanas di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi harga minyak, maka Menko Polkam mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan BBM di tingkat nasional.

“Agar PSN RDMP Balikapapan ini benar-benar dijaga sebaik mungkin bersama-sama oleh semua pihak terkait. Pangdam dan Kapolda agar pelihara dan tingkatkan keamanan wilayah. Jalur laut agar dijaga ketertibannya sehingga tidak ada kejadian atau kecelakaan yang merusak jalur pipa minyak,” jelasnya.

Progres PSN RDMP Balikpapan

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. KPB Bambang Harimurti menyampaikan progress PSN RDMP Balikpapan, overview operasional Kilang dan kemampuan kilang Balikpapan yang mengolah sejumlah 360 ribu barel minyak per hari.

Bambang melaporkan bahwa sampai dengan hari ini progres PSN RDMP sudah mencapai lebih dari 97% dan operasional produksi berjalan baik untuk mendukung, kebutuhan energi nasional.

“Kilang Balikpapan tidak secara langsung terpengaruh dengan terganggunya pasokan minyak dari Timur Tengah, karena sumber minyak mentahnya bukan dari sana melainkan dari lokal Indonesia dan seputar Asia Tenggara,” jelasnya.

Ketahanan BBM Nasional 20 Hari

Kemudian Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud juga menyampaikan terima kasih kepada Menko Polkam yang telah meninjau Kilang Balikpapan, dan berharap akan dapat lebih meningkatkan koordinasi keamanan sebagai syarat utama beroperasinya Kilang minyak Balikpapan.

“Saat ini ketahanan BBM nasional 20 hari. Kita belum punya cadangan energi nasional, yang ada cadangan operasional, maka disarankan perlu segera ada upaya untuk mewujudkan cadangan energi nasional. Gubernur memohon kepada Menko Polkam untuk meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ungkapnya

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Deputi Bidkor Poldagri Kemenko Polkam Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto, Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo, Danlanud Dhomber Balikpapan Kol. Pnb. Kisworo, beserta jajaran terkait.

Insiden tersebut berdampak pada penutupan sementara 11 bandara di Papua serta terganggunya sejumlah layanan publik, termasuk fasilitas kesehatan, yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap objek vital dan keselamatan masyarakat.

Merespons perkembangan tersebut, Menko Polkam melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa negara tidak akan pernah mundur dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bertema “Ancaman terhadap Keamanan Udara Nasional dan Fasilitas Umum di Wilayah Papua” yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah cepat, terukur dan terkoordinir dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan penerbangan di Papua.

“Penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan sebagai langkah preventif guna memastikan keselamatan awak pesawat dan masyarakat, sekaligus memberi ruang dan waktu bagi penguatan pengamanan oleh aparat TNI dan Polri,” ujar dia.

Menko Polkam menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap objek vital nasional, termasuk bandara dan fasilitas layanan publik, merupakan ancaman terhadap keselamatan rakyat dan tidak akan ditoleransi.

“Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap setiap pelaku sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi menyesatkan, serta bersama-sama memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban,” ucap dia.

Rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, BIN, serta pemerintah daerah tersebut menghasilkan keputusan untuk membuka kembali Bandara Koroway Batu, Bandara Beoga, dan Bandara Iwur secara bertahap setelah pengamanan dinyatakan memadai.

“Langkah ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas tetap terjaga, distribusi logistik berjalan lancar, dan pelayanan publik kepada masyarakat Papua tidak terputus,” tambah dia.

Sebagai penutup, Purwito menegaskan bahwa negara hadir dan bekerja untuk memastikan Papua tetap aman dan kondusif.

“Stabilitas keamanan di Papua menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya pelayanan masyarakat, keberlanjutan pembangunan, penguatan konektivitas, serta terjaganya keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas dia.

Pertemuan yang dipimpin bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan Mendagri Australia Tony Burke MP ini membahas berbagai isu keamanan prioritas kedua negara serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Isu yang dibahas meliputi keamanan domestik dan regional, kontra-terorisme, keamanan maritim, migrasi ilegal, keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritikal, serta kejahatan transnasional, termasuk peredaran gelap narkoba.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa kerja sama keamanan Indonesia–Australia memiliki arti strategis, tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan.

“Kerja sama ini merupakan kepentingan bersama Indonesia dan Australia dan berdampak bagi stabilitas regional. Karena itu, penguatan kerja sama harus terus ditingkatkan,” ujar Menko Polkam.

Menko Polkam juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan isu pelayaran, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan narkoba, serta berbagai pelanggaran di ruang siber. Pertemuan MCM selanjutnya akan dilaksanakan di Indonesia.

Tingkatnya Ancaman Global

Sementara itu, Mendagri Australia Tony Burke MP menyatakan bahwa meningkatnya berbagai ancaman global menuntut Indonesia dan Australia untuk terus memperdalam kerja sama keamanan.

“Apa yang telah kita lakukan sejauh ini sudah baik, namun belum cukup. Kita perlu melakukan lebih banyak langkah konkret untuk memastikan keamanan masyarakat di kedua negara,” kata Tony Burke.

Pertemuan ditutup dengan adopsi Joint Communique yang memuat hasil pembahasan serta langkah tindak lanjut guna memperkuat kerja sama keamanan ke depan.

Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Dubes Mohammad K. Koba, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kemlu, Kemenimipas, Kemenkomdigi, KPPPA, KKP, Polri, BIN, BSSN, BNN, BNPT, Bakamla, PPATK, LPSK, dan KBRI Canberra.

Delegasi Australia dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Acting Head of National Security Ciara Spencer, serta perwakilan Australian Border Force (ABF), Australian Federal Police (AFP), dan unsur terkait lainnya.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor Kemenko Polkam, Selasa (23/12/2025) dan dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, serta unsur Forkopimda se-Indonesia.

“Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta stabilitas keamanan,” ujar Menko Djamari.

Ia menyampaikan bahwa evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru sebelumnya menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat dengan jumlah pelaku perjalanan mencapai sekitar 95 juta orang. Meski demikian, kinerja pengamanan dinilai menunjukkan hasil positif.

“Penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2024 mencapai sekitar 25 persen dibandingkan tahun 2023, serta penurunan jumlah korban kecelakaan sebesar 0,51 persen,” kata Menko Polkam.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi acuan dalam menyiapkan langkah-langkah strategis dan efektif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun ini.

Namun, Menko Djamari mengingatkan potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara serius dan terpadu, terutama menjelang arus mudik dan arus balik.

“Peningkatan mobilitas masyarakat dalam periode libur panjang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya angka kecelakaan, serta gangguan keamanan berupa kejahatan jalanan dan praktik premanisme,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, Menko Polkam menyoroti ancaman bencana alam yang meningkat akibat kondisi cuaca ekstrem. Ia juga mengingatkan potensi gangguan cuaca di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat.

“Banjir dan longsor di Sumatera, bahkan di Jawa Tengah, telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur luas sehingga dibutuhkan respons dan perhatian serius dari kita semua,” tegasnya.

Menko Polkam menekankan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor karena pengamanan Nataru tidak hanya melihat kelancaran lalu lintas saja, tetapi bencana alam yang mungkin dihadapi.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi dilakukan secara ketat, termasuk kondisi pengemudi, serta meminta seluruh jajaran menyiapkan personel dan peralatan secara optimal.

“Forkopimda harus bekerja secara terpadu dan kompak. Kekompakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas di daerah. Jangan sampai keterlambatan kita melakukan pengamanan dan pertolongan terjadi karena kita tidak siap dari sejak awal,” tegasnya.

Menutup arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya menjaga keamanan rumah ibadah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Berikan ketenteraman dan kenyamanan kepada masyarakat untuk menikmati libur panjang, termasuk saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Natal dan Tahun Baru,” katanya.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Menko Djamari pada BNPB yang diterima Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jarwansah.

Penyerahan mobil penjernih air digelar di Posko Pendampingan BNPB, Shelter Galaxy Lapangan Udara Sultan Iskandar Muda, Sabtu (13/12/2025).

Dalam prosesi penyerahan, Menko Polkam juga meminta mobil penjernih air tersebut dites terlebih dahulu guna memastikan perangkat di dalamnya berfungsi baik.

Setelah menyerahkan mobil penjernih air, Menko Djamari langsung bertolak ke Kabupaten Bireuen. Terdapat tiga titik pemulihan bencana yang dikunjungi di Bireuen, yaitu Posko Pengungsian Desa Balee Panah, Kecamatan Juli; perbaikan Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli; dan perbaikan Jembatam Teupin Reudeup, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Di Posko Pengungsian Desa Balee Panah, Menko Djamari menyerahkan bantuan dari Kemenko Polkam mulai dari bahan pangan, pakaian, hingga alat ibadah. Berdasarkan data, posko tersebut dihuni sekitar 900 jiwa. Di sana Djamari Chaniago juga spontan memberikan bantuan tambahan dana untuk masing-masing keluarga pengungsi.

Sejumlah hal yang dipastikan oleh Menko Polkam di posko pengungsian ini antara lain ketersediaan bahan makanan, kondisi dapur umum, pasokan air bersih, ketersediaan layanan dan tenaga medis, hingga kondisi para petugas yang mengurus pengungsi.

“Masalah ini bukan hanya masalah bapak dan ibu di sini, tapi masalah kita semua. Bukan hanya warga di sini yang sedih, kami pun di pusat merasakan kesedihan yang sama. Jadi mari kita bersama-sama melalui kondisi ini,” kata Djamari Chaniago pada para pengungsi.

Di lokasi peninjauan selanjutnya yakni Jembatan Teupin Mane yang terputus, Menko Polkam meninjau progres pembuatan jembatan bailey yang akan menjadi penghubung sementara kedua sisi jembatan.

Djamari Chaniago mendapatkan paparan dari Forkopimda setempat terkait progres pembangunan jembatan sementara. Di sana, Menko Polkam memberi tambahan dana untuk para personel yang bekerja membangun bailey, juga untuk sebuah masjid yang masih dalam proses pembangunan di sekitar jembatan.

Lokasi terkahir yang dikunjungi Menko Djamari adalah Jembatan Teupin Reudeup yang juga terputus akibat bencana pekan lalu. Hampir sama dengan jembatan sebelumnya, di lokasi ini juga tengah dibangun bailey untuk menjadi penghubung sementara dua sisi jembatan.

Dalam peninjauan Sabtu ini, Menko Polkam didampingi sejumlah pejabat terkait. Antara lain Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, dan Staf Khusus Menko Polkam.

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.

Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

“Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menko Djamari.

Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Lebih lanjut kata Menko Polkam, selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun,” tandas Menko Polkam.

“Kalian harus melaksanakan pendistribusian logistik sebaik mungkin, jangan menganggap itu hal mudah. Dan nantinya malah menyusahkan rakyat yang menerima,” tegas Menko Polkam Djamari seperti dikutip di Tapanuli Utara, Sumatera Barat, Jumat (5/12/2025).

Menko Polkam menekankan, bahwa penyaluran bantuan ini semua untuk kepetingan rakyat yang menjadi korban bencana, dan jangan dibuat semakin susah hanya karena bantuan atau makanan yang diberikan dalam kondisi tidak baik

“Jangan rakyat yang sedang susah, itu tambah susah dengan cara yang kita mendistribusikan bantuan. Kemasannya juga harus bagus, dan sebaik mungkin dapat menjangkau masyarakat di situ,” jelas Menko Polkam.

Posko Tanggap Darurat 

Pada saat peninjauan langsung kelapangan, Menko Polkam mengungkapkan rasa prihatin yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana dan akan memastikan pemerintah pusat hadir dalam menangani dan memulihkan keadaan di lokasi bencana.

“Kami datang kemari menemui ibu-ibu untuk menyampaikan rasa simpati. Bapak Presiden menitipkan salam, dan beliau berpesan untuk segera membantu, apapaun yang bisa dibantu, segera dibantu,” ungkapnya

Menko polkam juga menyampaikan pemerintah saat ini tengah berencana menyiapkan hunian sementara yang nantinya dapat digunakan oleh korban bencana, yang kehilangan tempat tinggal.

“Pak Bupati tadi telah menyampaikan akan segera menyiapkan hunian sementara, yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian kita juga atasi jalur logistik, sambil membuka jalan,” jelasnya.

Pemberantasan judi online ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, Data PPATK menunjukkan terdapat lebih dari 2,6 Juta pemain judi daring sepanjang tahun 2025. Sedangkan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang merupakan Kab/Kota dengan jumlah pemain tertinggi pada Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, terdapat penerima Bansos yang juga bermain judi daring. Ini adalah potret nyata masyarakat yang sedang terancam. Ketika bantuan pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan malah digunakan untuk berjudi, maka ada yang harus diperbaiki secara serius dan itu harus dilakukan sekarang.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak malah dimanfaatkan pihak-pihak yang merusak tatanan sosial masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat. Agenda ini sejalan dengan visi kita membangun ruang digital Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat,” Ariefin.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati menyampaikan, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi judi online sangat relevan dengan nilai-nilai dalam Gapura Panca Waluya, yang menekankan pembangunan karakter utuh fisik, moral, intelektual, dan sosial.

Konsep pendidikan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bermoral, jujur, cerdas, dan tanggap terhadap dunia digital, yang pada akhirnya membantu memberantas dampak negatif judi online di Jawa Barat.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa kekuatan digital tidak hanya terletak pada teknologinya, tetapi pada karakter dan ketahanan masyarakatnya,” kata Lusi.

Sementara itu, Direktur Analisis dan Pemeriksanaan II PPATK, M. Shalehuddin Akbar menyampaikan, secara umum hampir semua negara mengalami permasalahan judi online. Menurutnya, semua negara melarang judi online karena mereka tidak punya kontrol.

“Bagi mereka ini (judol) suatu yang membahayakan. Oleh karenanya, untuk pemerintah Indonesia, kerja sama dan sinergi antar kementerian dan lembaga dapat menekan judi online agar masyarakat tidak lagi bisa bermain,” katanya.

Berdasarkan data PPATK, trend total deposit perjudian online dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan, mulai dari Rp 34 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 17 triliun di tahun 2025. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia, dengan total deposit sekitar Rp 5 triliun.

“Kami menemukan ada pemain judol yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judol, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judol,” kata Akbar.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektonik Syaiful Garyadi mengatakan, Kemenko Polkam berharap Pemprov Jawa Barat dapat menjadi percontohan nasional dalam memerangi perjudian online.

Oleh karenanya, Pemprov Jabar dibantu Kemenko Polkam dan K/L terkait akan membentuk Tim Zero Judol.

“Tahun 2026 kami akan buat percontohan nasional, kami tunjuk Jawa Barat. Karena Jabar berdasarkan data PPATK menjadi provinsi nomor 1 dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia. Sehingga dengan adanya Tim ini berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” katanya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Menko Polkam dalam membantu Presiden Prabowo Subianto terkait bidang politik dan keamanan.

“Hari ini saya tiba di sini, di Banda Aceh. Menurut Bapak Ketua (DPRA, Zulfadhli) ini adalah sejarah, baru pertama kali ada Menko Polkam datang ke DPRA, itu membanggakan kita semua. Saya juga tidak menduga bahwa saya disebut orang yang pertama,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago di Gedung DPRA, Banda Aceh, Rabu (26/11/2025).

Dalam pertemuan bersama Ketua DPRA, para Wakil Ketua DPRA Saifuddin Muhammad, serta perwakilan anggota dewan, Menteri Polkam menjelaskan bahwa usulan dari DPRA untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diproses dan mulai dibahas di tingkat DPR RI.

Menurut Menko, Pemerintah Pusat dan DPR telah memiliki kesamaan pandangan serta komitmen, sehingga akan mempermudah penyelesaian seluruh tahapan pembahasan.

Setelah agenda di DPRA, Menteri Polkam akan bertemu dengan Forkopimda Aceh, serta meninjau pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pusat di daerah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih serta penyediaan layanan Pengecekan kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Ia menegaskan bahwa berbagai program tersebut, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Menteri Polkam juga menyampaikan bahwa diskusi bersama pimpinan DPRA berlangsung dengan hangat, produktif, dan memiliki kesamaan pandangan terkait berbagai permasalahan di Aceh. .

Djamari optimis bahwa tindak lanjut dari pertemuan tersebut akan menghasilkan langkah konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Alhamdulillah rasanya sudah nyambung semua, tinggal nanti kita menindaklanjutinya untuk kesejahteraan kita semua. Kalau untuk tujuan yang baik pasti akan mudah jalannya bagi kita semua,” kata Menko Polkam

Pada kesempatan tersebut, Menko Polkam juga mengajak media untuk menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah pusat dan DPRA memiliki komitmen kuat untuk bekerja secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama.

Menanggapi pertanyaan mengenai dukungan atas seluruh usulan revisi UU Pemerintah Aceh, Menteri Polkam menegaskan bahwa proses pembahasan masih berlangsung.

“Kemarin saya diminta oleh Badan Legislatif DPR RI untuk memberi masukan, saya kira tidak banyak hal yang perlu dibicarakan. Tadi anggota DPRA juga menyampaikan bahwa ada hal utama dan pokok yang mana sudah kami selesaikan,” kata Menko Djamari.

Dalam agenda kunjungan ke Papua, Menko Polkam Djamari Chaniago didampingi Kepala Badan Intelijen (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra meninjau langsung aktivitas di Papua Youth Creative Hub (PYCH), sebuah pusat pengembangan kreativitas anak muda Papua yang dibangun sebagai wadah penyaluran potensi di berbagai bidang

“Papua Youth Creative Hub adalah contoh bagaimana negara hadir untuk mendengar, mendukung, dan memberdayakan. Di tempat ini, ide-ide besar lahir. Kreativitas, inovasi, serta semangat kewirausahaan anak muda Papua berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata,” kata Djamari Chaniago saat peninjauan di Gedung PYCH, Jayapura, Rabu, (5/11/2025).

Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pembangunan dan pengelolaan gedung ini oleh Badan Intelijen Negara (BIN) merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang kreatif yang memberdayakan anak muda Papua.

“BIN tidak hanya menjalankan fungsi intelijen, tetapi juga memperlihatkan wajah humanisnya yakni membangun kepercayaan, memupuk potensi, dan menumbuhkan semangat kebangsaan di wilayah timur Indonesia

Lebih lanjut, Menko Polkam juga menambahkan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperkuat pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Papua.

“Mari kita jadikan Papua Youth Creative Hub bukan hanya pusat kreativitas, tetapi juga pusat kebanggaan Indonesia Timur- simbol bahwa Papua maju, Papua damai, dan Papua adalah bagian penting dari masa depan Indonesia,” tutup Menko Djamari

Pada hari yang sama, Menko Polkam juga memberikan pengarahan pada kepada Para komandan Satuan TNI-Polri wilayah Papua di Markas Kepolisian Daerah Papua.

“TNI dan Polri adalah dua pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Keberhasilan pemerintah dalam menegakkan kedaulatan negara, menjaga ketertiban, dan mendorong pembangunan di Papua sangat bergantung pada soliditas, sinergi, dan profesionalisme rekan-rekan di lapangan,” Menko Polkam

Menko Polkam juga menegaskan kembali pentingnya pendekatan komprehensif yang mengedepankan keamanan yang humanis, yaitu menggabungkan operasi keamanan yang tegas dengan pembinaan masyarakat yang persuasif dan solutif.

“Tugas kita bersama adalah menjaga agar rakyat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk nyata melalui keamanan yang stabil, pelayanan publik yang baik, dan kesempatan yang adil untuk maju,” tutupnya

Di akhir agenda kunjungan Papua, Menko Polkam juga melaksanakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Provinsi Papua di gedung Negara, di Kediaman Gunernur Papua.

Pertemuan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Provinsi Papua, Para anggota Forkopimda Provinsi Papua: Kapolda, Pangdam, Kajati, Danrem, Pangkalan TNI AL/UD, serta unsur Pemerintah Daerah dan TNI–Polri; Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

Menko Polkam mengajak agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pangdam, Kapolda, Kejati, dan seluruh jajaran Forkopimda semakin kuat. Tidak boleh ada sekat sektoral, ego satuan, atau kebijakan yang berjalan sendiri tanpa koordinasi.

“Tantangan di Papua, baik sosial, ekonomi, maupun keamanan, menuntut kerja bersama yang terpadu dan terarah,” ujar Menko Djamari

Lebih lanjut, Menko Polkam juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, kepada seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras, serta kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan keamanan nasional.

Disamping itu, Gubernur Provinsi Papua, Mathius D. Fakhiri juga menyambut hangat kedatangan pemerintah pusat pada kunjungan ini.

“Semoga sinergitas Pemerintah Pusat dan Papua tetap berjalan baik dan terus baik dalam menjaga keamanan dan stabilitas guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ujar Mathius.

Hal tersebut dikatakan Letjen (Purn) Djamari Chaniago kepada wartawan usai  dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/09/2025).

“Arahan dari beliau (Prabowo), ‘gunakan sisa umur untuk kepentingan nusa, bangsa, dan negara’. Berapa umur saya ada yang tahu? 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi pada bangsa dan negara,” ujar Djamari.

Usai pelantikan, Djamari mengaku akan ke kantor Kemenko Polkam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk mempelajari lebih lanjut sebelum menjabarkan langkah yang akan dilakukan.

“Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Nanti di kantor kan saya baru dapat laporan,” ujarnya merespons pertanyaan wartawan terkait sejumlah isu dari mulai tuntutan gelombang demo pada Agustus lalu dan lainnya.

“Nanti saya menjabarkannya setelah mendapatkan laporan lengkap dari kantor Kemenko Polkam,” ujar Djamari.

Walaupun demikian, secara umum dia menegaskan bangsa Indonesia harus bersatu bersama-sama menyelesaikan masalah di masa mendatang.

“Kami yang jelas memerlukan dukungan semua… Untuk kepentingan ke depan kita. Kita harus bersatu, enggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya tak ada sertijab dengan Sjafrie, karena Menhan itu hanya menjalankan tugas ad interim dari Prabowo sebelumnya.

“Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim,” katanya.

Saat ditanya perihal reformasi Polri yang akan dilakukan Prabowo, Djamari menyatakan tak bisa menjawabnya saat itu.

Dia meminta itu ditanyakan ke Prabowo atau ke Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, Komjen Pol (Purn) Ahmad Dofiri yang juga baru dilantik.

“Belum tahu ya, tanya presiden lah itu,” katanya.

Dia menjadi Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan (BG) yang sebelumnya dicopot Prabowo dalam proses kocok kabinet atau reshuffle pada Senin (8/9) lalu.

Setelah BG dicopot, tugas Menko Polkam diserahkan Prabowo sementara atau ad interim ke Menteri PertahananSjafrie Sjamsoeddin.

Djamari merupakan purnawirawan jenderal TNI. Ia merupakan lulusan Akabri 1971, tiga tahun di atas Prabowo dan Sjafrie yang merupakan lulusan 1974.

Selama menjadi prajurit, Djamari pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal (bintang tiga). Karier militernya, dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998-1999.

Djamari juga diketahui pernah menjadi bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan Prabowo terbukti melakukan pelanggaran terlibat dalam operasi penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Dalam putusannya, DKP memberhentikan Prabowo dari ABRI pada 1998.

Setelah menjabat Pangkostrad, Djamari dipercaya sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1999-2000. Lalu setelahnya ia pun mengisi kursi Kepala Staf Umum TNI pada 2000-2004.

Pelantikan pejabat kali ini merupakan rangkaian kedua dari reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (08/09/2025). Kegiatan reshuffle pada 8 September itu menyisakan dua posisi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora. Kursi dua menteri kini diduduki pejabat definit setelah dilantik Prabowo hari ini.

Diketahui Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (08/09/2025) kemarin, untuk menyampaikan hasil patroli siber yang dilakukan pihaknya.

Sjafrie mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu. Namun ia meminta hal itu ditanyakan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Ya itu operasional, silahkan ke Panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” kata Sjafrie di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Sjafrie menjelaskan ada pembagian kewenangan antara menteri dengan Panglima TNI. Sjafrie kembali meminta hal itu ditanyakan ke Panglima TNI.

“Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada Panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian yang berwenang,” ujarnya.[]

Hal itu dikatakan MenkonPolkam Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin dalam konferensi pers di Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Dia juga mengatakan pengarahan pertama ini kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan ke depan akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan ad interim.

“Saya menggarisbawahi, bahwa peran tugas dan fungsi para deputi Kementerian Koordinator Polkam akan saya tingkatkan, dan para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari. Baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan,” kata Sjafrie.

Selain itu, lanjut kata dia, akan melakukan revitalisasi terhadap seluruh struktur di Kemenko Polkam yang saat ini ada. Menurut Sjafrie yang paling pokok adalah, bagaimana agar dalam beberapa bulan ke depan, seluruh kinerja mereka lebih efektif dan efisien.

Bahkan Sjafrie menyebut jika dirinya telah diberikan kewenangan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mengambil langkah strategis agar Kemenko Polkam tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

“Arahan yang diberikan (Presiden) kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Arahan saya, revitalisasi organisasi di Kementerian Koordinator Polkam,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sjafrie yang juga Menteri Pertahanan (Menhan) ini pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Budi Gunawan yang telah berdedikasi menjadi Menko Polkam selama hampir 11 bulan terakhir ini.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam,” ucap Sjafrie.

“Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua Staf Khusus Menko Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” sambungnya.