“Waktu itu masih proses mungkin nanti bisa diinikan ke teman-teman Kemenkeu sampai saat ini kan belum ke kita memang,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jumat (17/5/2024).

Pada awalnya, kebijakan tersebut ditujukan untuk memitigasi kenaikan harga pangan dunia yang terus melonjak melonjak. Pemerintah merasa perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Besarannya Rp600.000 untuk periode Januari-Maret 2024, diserahkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemerintah berkomitmen akan mencairkan pada semester I-2024, mengingat risiko tersebut masih ada.

Kementerian Keuangan memastikan tidak ada masalah ketersediaan anggaran. Hanya saja hingga awal April 2024, Kementerian Sosial belum menyampaikan dokumen untuk pencairan BLT.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan, saat ini terjadi pergeseran musim panen yang menyebabkan suplai dan permintaan beras menjadi tidak seimbang.

Oleh karena itu, ia mengklaim pemerintah akan segera realisasi impor beras yang saat ini masih belum terealisasi secara menyeluruh.

“Justru bulan ini mulai masuk Maret malah akan terjadi tren penurunan harga. Bahkan harga internasionalnya pun mulai turun. Jadi dua sisi, suplai di domestik maupun suplai dari impor kita mestinya harganya trennya akan turun,” ujar Susiwijono, dikutip Senin (4/3/2024).

Ia mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh pergeseran masa tanam akibat fenomena El Nino pada akhir 2023.

Dia mengklaim dengan suplai beras yang akan dipasok dari sisi domestik dan impor maka pasokan dan harga beras akan lebih terkendali, utamanya dalam menghadapi bulan Ramadan.

“Waktu awal masuk Ramadan sampai di Idulfitri, tambah lagi stok CPB di Bulog akan terpenuhi. Harga internasional trenya mulai turun, yang domestik penjelasan Pak Bapanas kemarin dijamin akan turun, justru masa panennya kan di bulan ini,” ujarnya.