Pembahasan RUU dilakukan bersamaan dengan RUU Hukum Acara Perdata karena dinilai memiliki keterkaitan subtansi. Pembahasan diharapkan berlangsung terbuka, termasuk dengan membuka sraf RUU kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawal prosesnya.

Anggota Komisi III DPR, Safaruddin mengatakan ia telah berkoordinasi dengan Badan Keahlian DPR (BKD) untuk menyiapkan naskah akademik.

“Jadi rencana undang-undang perampasan aset akan mulai dibahas pada masa sidang ini. Dan BKD juga sudah menyiapkan draft-nya, nanti naskah akademis segala macamnya, kata Safaruddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).

Politikus PDIP menyebut Komisi III DPR akan memulai rapat perdana pada Kamis (15/1) hari ini. Nantinya, rapat akan dimulai dengan mengundang pakar hingga sejarawan.

“Kita yang penting kan kita sudah mulai toh. Kalau sudah mulai kan berarti tentunya kan kita harus mendapatkan masukan-masukan,” kata dia.

“Besok jam 10.00 WIB. Besok dengan agenda progres RUU Perampasan Aset,” katanya.

Sistem Hukum di Indonesia 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau biasa disapa Eddy Hiariej ingin RUU Perampasan Aset mengatur soal perampasan atau pemulihan aset dilakukan tanpa harus melalui keputusan pengadilan.

Eddy menjelaskan, sistem hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur bahwa pemulihan aset hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah punishment-based asset forfeiture (CBAF).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset ke depan perlu diatur sebaliknya, bahwa pemulihan aset bisa dilakukan tanpa eksekusi pengadilan atau dikenal dengan istilah non-conviction based aset forfeiture (NCBAF).

“Ah, NCB [NCBAF] ini yang harus kita kelola karena dia bukan hukum acara pidana, juga bukan hukum acara perdata,” kata Eddy dalam rapat penyusunan Prolegnas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (18/9) lalu.

Oleh karena itu, anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra berpendapat RUU Perampasan Aset harusnya harus dibahas bersama RUU Kitab Hukum Acara Perdata.

Sebab, skema atau penggunaan istilah perampasan nantinya akan diubah menjadi pemulihan. Sehingga, setiap proses pemulihan aset, tidak perlu dilakukan dengan proses pidana.

“Tapi kalau yang dimaksud dengan perampasan aset tanpa perkara, maka itu harus masuk ke pemulihan aset. Nah itu tanpa perkara,” kata dia.

Sehingga, ia menekankan kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali menarik anggotanya ke Korp Bhayangkara.

“Menurut saya yang sudah terjadi, itu artinya tidak berlaku, dalam pengertian, bagi mereka yang akan mengusulkan jabatan berikutnya, ke jabatan sipil, kalau tidak berkaitan dengan tugas pokok kepolisian, wajib untuk mengundurkan diri atau pensiun,” kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/11/2025).

“Tapi bagi mereka yang sudah menjabat sekarang, kecuali polisi menarik, kemudian, mereka tidak perlu mundur,” imbuhnya.

Dia mengatakan keputusan itu akan dibahas dalam Tim Reformasi Polri. Sebagai salah satu anggota, Supratman mengatakan tim akan memeriksa lembaga atau kementerian yang masih berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian.

“Nah karena itu nanti, sebagai Tim Reformasi Polri juga nanti kita akan berdiskusi, membahas terkait kementerian mana sih yang sebenarnya punya keterkaitan dengan tugas fungsi pokok kepolisian,” katanya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut keputusan MK yang agamawan polisi aktif menduduki jabatan sipil nantinya juga akan diatur dalam revisi UU Polri.

“Nah nanti di undang-undang kepolisian akan diatur secara limitatif di dalam batang tubuh undang-undang,” katanya.

“Tetapi untuk keputusan MK sekarang, saya berpandangan bahwa itu sudah harus berlaku, tetapi bagi yang baru, yang mengusulkan baru, tapi yang sudah menjabat, tidak perlu mengundurkan diri,” imbuhnya.

MK mengabulkan seluruh permohonan perkara nomor: 114/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Syamsul Jahidin (mahasiswa/advokat) dan Christian Adrianus Sihite (mahasiswa) yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 tentang Kepolisian (UU Polri).

Pasal 28 mengatur anggota kepolisian boleh menduduki jabatan di luar polri setelah mengundurkan diri. Sementara pada penjelasan Pasal 28 disebutkan, yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah tak punya sangkut paut dengan polisi atau tidak ada penugasan Kapolri.

“Secara substansial, ketentuan kedua tersebut menegaskan satu hal penting, yaitu anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah memecat diri atau pensiun dari dinas kepolisian,” kata Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.

Hal itu disampaikan Menkum Supratman kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (02/10/2025).

Dia mengatakan terrkait PPP, tanggal 30 salah satu yang daftar adalah Pak Mardiono, setelah mereka mengakses sistem administrasi badan hukum.

“ Kami melakukan penelitian, maka setelah penelitian berdasar AD ART menggunakan AD ART hasil muktamar IX dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah tandatangan SK Pengesahan Kepengurusam Bapak Mardiono,” kata Menkum Supratman.

Dualisme kepemimpinan kembali terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Muktamar digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) lalu.

Dua kubu antara M Mardiono dengan Agus Suparmanto saling adu klaim terpilih sebagai Ketum PPP.

Mardiono menyatakan terpilih menjadi Ketua Umum DPP PPP secara aklamasi usai mendapatkan persetujuan dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara muktamar yang hadir.

Penetapan Mardiono sebagai ketum itu ditolak sebagian peserta Muktamar. Sebagian kader melalui Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Romahurmuziy alias Romy menyatakan penetapan Mardiono tidak sah.

Romy kemudian mengumumkan bahwa mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Setelahnya, kedua kubu menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus baru pasca-muktamar setelah menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

Merespons itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah takkan mengesahkan pengurus baru PPP jika belum ada kesepakatan internal atas konflik yang terjadi.