PALANGKARAYA, Eranasional.com- Pemerintah Kota Palangka Raya menerima penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta.

Secara simbolis penghargaan ini diterima oleh Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mewakili Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, Selasa (13/12/2022).

Penghargaan ini diberikan oleh Kemenkumham dalam puncak Peringatan Hari HAM Sedunia ke 74 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menkumham.

Hera mengatakan penghargaan ini diperoleh karena Pemerintah Kota Palangka Raya telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Cantik.

Di antaranya hak atas bantuan hukum, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan yang layak, hak atas perempuan dan anak.

Tak lupa Sekda mengucapkan terima kasih kepada jajaran SOPD Pemko Palangka Raya yang sudah bekerja keras guna memberikan hak dasar kepada masyarakat.

Pihaknya berjanji ke depan pelayanan publik akan ditingkatkan sehingga prestasi yang sudah didapat bisa dipertahankan lagi. (MC/Bram)

BANDUNG, Eranasional.com- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) bersama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) pada siang hari ini melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Graha Sanusi, Unpad, Bandung (Senin, 24/10/2022).

Pada aula Graha Sanusi hadir Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar, Kepala BPSDM Kumham Asep Kurnia, Kepala Kantor Wilayah Sudjonggo dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Maulidi Hilal. Selain itu kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Staf Khusus Menkominfo Ahmad Ramli dan Dekan Fakultas Hukum Unpad Idris.

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara simbolis oleh Kepala BPSDM Asep Kurnia dan Dekan FH Unpad Idris. Idris menyampaikan bahwa tujuan dari Kerja Sama ini adalah untuk membangun pengelolaan SDM yang mendukung inovasi Hukum dan HAM, selain itu Idris juga menjelaskan bahwa perjanjian ini akan berlaku selama 4 tahun dan kedepannya akan terus dikembangkan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kegiatan Penandatanganan PKS ini ini juga diiringi dengan peluncuran buku berjudul ‘Lagu – Musik dan Hak Cipta’, ‘Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia’, dan ‘Kompilasi Perjanjian Internasional di Bidang KI’ yang disusun oleh Staf Khusus Ahmad Ramli serta buku ‘Rahasia Dagang’ yang ditulis oleh Ranti Fauza Mayana.

Peluncuran resmi buku secara simbolis ini dilaksanakan oleh Menkumham Yasonna, Ketua MPR Bambang dan oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Istri Gubernur Jabar Atalia Praratya.

Menkumham Yasonna berharap agar kerja sama dengan Unpad ini akan terus berkembang kedepannya. Yasonna juga menyampaikan bahwa ASN dituntut untuk bekerja dan bersikap secara profesional, oleh sebab itu Kemenkumham memberikan kesempatan kepada jajarannya untuk melanjutkan pendidikan mereka. “Kemenkumham membutuhkan SDM yang berkarakter, berani berinovasi dan berkreasi karena ini merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju, terutama di masa revolusi industri 5.0 pada masa sekarang ini” tutur Yasonna dalam penyampaian sambutannya.