Keputusan ini disampaikan dalam surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari 2025.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, penundaan pemindahan ASN ke IKN terjadi karena dua faktor utama.

Adapun dalam surat tersebut tidak disebutkan sampai kapan penundaan dilakukan.

Dalam surat tersebut, dijelaskan dua pertimbangan penundaan ASN ke IKN. Pertama, penataan organisasi dan tata kerja di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Kedua, pembangunan gedung perkantoran serta unit hunian ASN di IKN masih mengalami penyesuaian hingga akhir 2024 akibat perubahan jumlah kementerian dan lembaga yang akan berkantor di ibu kota baru.

Surat pemberitahuan penundaan ini dikirimkan kepada 41 kementerian dan lembaga.

Termasuk kementerian koordinator, kementerian teknis, serta beberapa lembaga negara.

Pada penyusunan tersebut, Kemenpan-RB melakukan pendalaman substansi disiplin ASN.

“Pembahasan substansi RPP Manajemen ASN masih memerlukan kecermatan pembahasan, penegasan, dan pengambilan keputusan pada setiap detail substansi yang ada agar memiliki kekuatan implementasi yang kuat,” kata Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/6/2024).

Substansi disiplin ASN dibentuk dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam aspek disiplin baik terkait proses memeriksa, menetapkan, dan menegakan hukuman disiplin secara adil atas pelanggaran yang dilakukan ASN.

Anas mengatakan pembahasan substansi tersebut diharapkan dapat menciptakan peraturan yang dapat meningkatkan komitmen ASN terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban.

“Supaya ASN menjadi lebih baik, taat, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Hal itu dilakukan sebagai wujud fleksibilitas penataan ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Jadi, UU ASN yang baru memberi ruang terbuka dan memudahkan pemerintah pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen, tidak terpaku pada pola tertentu, supaya organisasi dapat berjalan dinamis,” kata Anas di Jakarta, Dikutip dari Antara

Untuk tahap pertama seleksi ASN 2024 yang terdiri atas pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) direncanakan pada Mei.

“Untuk tahap pertama diharapkan seluruh kementerian atau lembaga (K/L), dan pemda (pemerintah daerah) dapat memasukkan dalam dalam platform digital yang telah disiapkan BKN (Badan Kepegawaian Negara),” ucapnya.

Sebelumnya, rekrutmen ASN 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Jumat, 5 Januari 2024. Terdapat 2,3 juta total formasi yang disiapkan.

Instansi pusat memperoleh kebutuhan formasi sebanyak 429.183 yang mencakup 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK. Formasi itu adalah gabungan dari guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara instansi daerah mendapat formasi sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk kebutuhan 419.146 guru, 417.196 tenaga kesehatan, dan 547.416 tenaga teknis. Sedangkan untuk sekolah kedinasan sebesar 6.027 formasi.

Syarat Daftar CPNS 2024

Anas menegaskan bahwa pengadaan ASN dilaksanakan secara adil; transparan; objektif; bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); berdasarkan prinsip kompetitif; serta tidak dipungut biaya. Dengan prinsip itu, diharapkan kualitas dan kuantitas CPNS dan PPPK lebih terukur dan terstandar.

Seleksi CPNS dilakukan menggunakan sistem tes berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga lebih akuntabel dan transparan. Seleksi berbasis daring (online), termasuk teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga potensi kecurangan dapat ditekan. Nilai seleksi juga dapat diakses secara waktu nyata (real-time) dan disiarkan melalui YouTube.

“Pengadaan ASN ditujukan bagi setiap WNI (Warga Negara Indonesia), dan semua memiliki kesempatan yang sama. Jadi, kita pastikan penyelenggaraan rekrutmen dilakukan secara akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Adapun syarat daftar CPNS sebagaimana Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

“Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, dikutip Kamis (14/3/2024).

“Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut,” imbuh Anas.

Sebelumnya, lanjut Anas, cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan tidak diatur secara khusus. Yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan, hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut “cuti ayah”, sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

“Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN,” ujarnya.

“Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan,” kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini,” pungkas Anas.

Menurut Anas, PNS yang mengikutip program pemindahan tugas kloter pertama pada Juli 2024 mendatang perlu diberikan insentif berupa tunjangan pionir sebagai bentuk apresiasi.

“Mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta,” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (21/2/2024).

Dia menjelaskan, pada dasarnya PNS siap untuk dipindahkan ke IKN. Namun, faktor penting yang terus dikoordinasikan dengan Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah ketersediaan hunian bagi ASN yang akan pindah.

Selain itu, Kemenpan-RB juga mengaku terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung tersedia secara memadai demi mengoptimalkan peran dan efektivitas komunikasi PNS di IKN. Misalnya, ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem pendukung.

Anas mengatakan, aturan baru itu merupakan salah satu program prioritas PAN-RB, utamanya dalam penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian yang ditujukan untuk para PNS.

Ia menjelaskan, kenaikan pangkat PNS enam kali dalam setahun tersebut diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.

Anas juga menegaskan, aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi kenaikan Pangkat PNS yang diterbitkan pada Oktober tahun lalu.

“Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian harus berdampak pada jutaan ASN,” kata Anas pada laman resmi PAN-RB, dikutip Jumat (16/2/2024).

Seperti diketahui, periode pengusulan kenaikan pangkat sebelumnya hanya dilakukan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Saat ini dengan adanya aturan baru tersebut, kenaikan pangkat PNS dapat diusulkan pada tanggal 1 setiap Bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember

MAKASSAR, Eranasional.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) menyetujui usulan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Sulsel tahun 2023 sebanyak 3.745 kuota.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan surat usulan penerimaan PPPK tahun 2023 disetujui KemenpanRB telah diterima Pemprov Sulsel.

“Alhamdulillah, Tahun 2023 ini kita akan terima 3.745 PPPK. 755 untuk tenaga kesehatan,” kata Andi Sudirman, Kamis, 10 Agustus 2023.

Andi Sudirman merinci untuk tenaga pendidik atau guru akan diterima 2870 orang, tenaga kesehatan 755 orang dan tenaga teknis 120 orang.

“Kita patut bersyukur, perjuangan kita untuk tenaga kesehatan honorer mendapat respons positif pemerintah pusat. Kita dapat 755 kuota PPPK nakes,” ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Sukarniaty Kondolele menjelaskan penetapan kuota itu dilakukan setelah pihaknya mengusulkan penerimaan PPPK kepada KemenpanRB.

Kata dia, tahun 2022 lalu sebanyak 8.000 lebih pegawai dengan status PPPK di lingkup Pemprov Sulsel telah menerima SK. “Kemarin ada 8.000-an yang sudah dapat SK P3K,” tukasnya.

Ia menyampaikan untuk tenaga Non-ASN lingkup Pemprov Sulsel saat ini itu berikisar 11.036 tenaga yang tersebar di seluruh OPD maupun UPT.***

JAKARTA, eranasional.com – Pemerintah resmi membuka penerimaan calon taruna, praja, dan mahasiswa untuk jalur sekolah kedinasan.  Masyarakat yang tertarik menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui sekolah kedinasan ini dapat mendaftarkan diri mulai tanggal 1 hingga 30 April 2023 melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN) di sscasn.bkn.go.id.

“Masyarakat agar menyiapkan diri dan dokumen yang diperlukan dalam seleksi sekolah kedinasan ini,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (27/03/2023).

Anas mengungkapkan, jumlah kebutuhan formasi yang disetujui saat ini adalah sebanyak 4.138 formasi yang terdapat di tujuh instansi pemerintah.

“Untuk sementara, sudah kami petakan ada 4.138 kebutuhan di sekolah kedinasan pada tujuh instansi. Masih ada sekolah kedinasan yang sedang kita kaji bersama kementerian terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri PANRB menegaskan bahwa seleksi ASN melalui jalur sekolah kedinasan ini bersifat transparan dan objektif sesuai dengan kemampuan pelamar saat melakukan tes.

“Kami tegaskan bahwa tidak akan ada calo, atau bentuk kecurangan lainnya. Sebab sistem yang sudah kami bangun sangat transparan, bahkan nilainya bisa dilihat secara real-time. Jadi jangan percaya kalau ada yang menjanjikan bisa memasukkan ke sekolah-sekolah kedinasan,” tegasnya.

Berikut tujuh instansi yang akan membuka pendaftaran tahun ini:
1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebanyak 1.100 formasi
– Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN)
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 80 formasi
– Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebanyak 525 formasi
– Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
– Politeknik Imigrasi (Poltekim)
4. Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 500 formasi
– Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
5. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebanyak 125 formasi
– Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)
6. Badan Intelijen Negara (BIN), sebanyak 400 formasi
– Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
7. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebanyak 1.408 formasi
– Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD)
– Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
– Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
– Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang
– Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
– Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
– Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
– Politeknik Pelayaran Surabaya
– Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
– Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
– Politeknik Pelayaran Banten
– Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
– Politeknik Pelayaran Barombong
– Politeknik Pelayaran Sorong
– Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
– Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
– Politeknik Penerbangan Makassar
– Politeknik Penerbangan Medan
– Politeknik Penerbangan Surabaya
– Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
– Politeknik Penerbangan Jayapura
– Politeknik Penerbangan Palembang.

JAKARTA – Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti di hari kejepit selama pandemi Covid-19.

Bukan cuma itu, Tjahjo menyebut tidak ada istilah ‘cuti bersama’. Keputusan ini disampaikan Tjahjo dalam konferensi pers 4 menteri terkait revisi hari libur yang disiarkan virtual, Jumat (18/6/2021).

Awalnya Tjahjo menjelaskan maksud ASN tidak boleh mengambil cuti hari kejepit.

Dia berujar, jika ASN sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan.

“Tetapi kami putuskan bahwa, demi kemaslahatan dalam konteks pandemi Covid ini bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan,” kata Tjahjo.

“Pengertian ditiadakan jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Lah ini dilarang. Cari cuti hari lain saja,” ungkapnya.

Tjahjo memaparkan alasan ditiadakannnya cuti bersama karena  fokus saat ini adalah menyelamatkan bangsa dari pandemi Covid-19.

“Yang kedua, kami sudah sampaikan dalam rapat kepada Bapak Menko bahwa istilah cuti bersama itu tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan Bapak Presiden, arahan Bapak Menko bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid yang ada,” ujar Tjahjo.

Untuk diketahui, Menko PMK Muhadjir Effendi menyatakan pemerintah mengubah dua hari libur nasional dan meniadakan satu hari libur cuti bersama. Berikut poin keputusannya:

1. Libur tahun baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 diubah menjadi Hari Rabu 11 Agustus 2021

2. Libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 19 Oktober 2021 diubah menjadi Rabu tanggal 20 Oktober 2021

3. Libur cuti bersama Hari Natal 2021 pada tanggal 24 Desember 2021 ditiadakan

Sedangkan libur Hari Raya Idul Adha pada 20 Juli 2021 tetap ada.

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021.

Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo menyampaikan, per tanggal 13 Juni 2021 telah ditetapkan kebutuhan CASN sebanyak 707.622. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK Guru sejumlah 531.076

. Kemudian PPPK non Guru 20.960 dan CPNS sebanyak 80.961.

“Khusus untuk PermenPANRB 28 sifatnya adalah berlaku tahun ini, tahun 2021. Sementara PermenPANRB 27 dan 29 diharapkan bisa multi year,” jelas Katmoko dalam acara Kupas Tuntas Seleksi CASN 2021, secara virtual, Senin, (14/6/2021).

Katmoko menjelaskan, di tahun 2021 pemerintah kembali menetapkan kebutuhan PNS menjadi dua, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus dialokasikan bagi Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat Cumlaude Penyandang Disabilitas, Diaspora, serta Putra/Putri Papua dan Papua Barat.

Dikatakan, ditahun ini karena rekrutmen CPNS, PPPK JF, dan PPPK Guru dilaksanakan bersamaan, sehingga jumlah potensi pendaftarnya cukup besar.

“Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak awal apa yang ingin dia lamar, karena pada prinsipnya tidak bisa lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pelamaran pada suatu tempat,” tegasnya.

Untuk pelamar formasi Cumlaude wajib memiliki jenjang pendidikan minimal Sarjana, tidak termasuk Diploma IV.

Menurut Katmono, hal ini perlu diperhatian mengingat ditahun lalu masih banyak kesalahan yang mengalokasikan untuk D4. Pada formasi khusus Penyandang Disabilitas, Katmoko menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas bisa melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain Formasi Penyandang Disabilitas.

“Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi dan sesuai dengan persyaratan jabatan,” imbuhnya.

Selanjutnya, dijelaskan terkait PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Aturan ini berlaku untuk semua JF, kecuali untuk JF Guru di daerah.

Ketentuan umum untuk melamar pada seleksi PPPK JF adalah WNI dengan usia minimal  20 tahun dan maksimal  1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

Calon pelamar juga harus memiliki pengalaman 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar. Berbeda dengan seleksi CPNS, pada seleksi PPPK JF, penyandang disabilitas  tidak disediakan formasi khusus. Calon pelamar yang merupakan penyandang disabilitas dapat mendaftar pada seluruh formasi yang tersedia.

Pelamaran seleksi PPPK JF akan dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen persyaratan secara elektronik. Dalam seleksi PPPK JF hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Peserta yang bisa mengikuti Seleksi Kompetensi I hanya THK-II dan Guru non-ASN di sekolah negeri. Seleksi Kompetensi II, boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi I, ditambah Guru Swasta dan Lulusan PPG.

”Sementara Seleksi Kompetensi III boleh diikuti oleh peserta yang tidak lulus di Seleksi Kompetensi III,” pungkas Katmoko.

Pengumuman pendaftaran CPNS dan PPPK JF Tahun 2021 akan dilakukan oleh Panselnas dengan mempertimbangkan kesiapan secara teknis dari Tim Pelaksana di BKN serta panitia seleksi instansi masing-masing.

Sementara, pelaksanaan seleksi PPPK Guru pada Instansi Daerah akan dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi dengan berkoordinasi dan dilakukan pengawasan oleh Panselnas.

Reporter: Rycko

JAKARTA –  Nurul Ghufron, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan isi rapat koordinasi terkait 75 pegawai gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menyebut tak pernah ada pembahasan soal individual development plan (IDP).

“Saya yang hadir pada Selasa (25 Mei 2021) kemarin. Kami tidak pernah menerima konsep itu,” ucap Nurul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

Dikatakan Ghufron, KPK bersama stakeholder terkait duduk bersama guna membahas nasib pegawai. Pembahasan tersebut berasal dari beberapa indikator penilaian asesor.

Ghufron mengungkapkan, Kementerian Pemberdayaan dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tidak memberikan masukan terkait konsep IDP.

“Tidak ada dari Kemenpan adanya konsep pembinaan individu tersebut, yang ada kami saling diskusi untuk kemudian mereview ulang indikator-indikator tersebut,” kata Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan Kemenpan RB mengusulkan IDP untuk pegawai KPK gagal TWK. Tapi konsep itu ditolak pimpinan KPK.

“Pimpinan KPK kemudian mengambil kebijakan lain tersendiri, hal tersebut merupakan kewenangan dan keputusan lembaga pengguna dalam hal ini KPK,” kata Moeldoko.

Editor: Redaksi

SURAKARTA – salah satu instansi di tingkat daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan percepatan reformasi birokrasi melalui transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Pemkot Surakarta menyatakan kesiapannya untuk menjadi pilot project (proyek percontohan) penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa dalam acara Asistensi Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, di Kota Surakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

Teguh menyampaikan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke fungsional nantinya diharapkan setiap pegawai di lingkup Pemerintah Kota Surakarta dapat semakin giat untuk meningkatkan kompetensi dan prestasinya, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi.

“Dengan reformasi birokrasi ini, perangkat daerah sudah tidak seperti kemarin-kemarin. Hal yang disoroti adalah kompetensi, bukan lagi karena kedekatan dengan pimpinan,” ujar Teguh.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Muda SDM Aparatur Kementerian PANRB Mita Nezky menjelaskan bahwa untuk penyetaraan jabatan tidak didasarkan pada formasi jabatan ataupun menunggu rekomendasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pegawai yang terdampak penyederhanaan birokrasi akan dialihkan ke jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang sebelumnya diduduki.

“Serta di jenjang yang setara dengan jabatan struktural yang sebelumnya diduduki,” pungkas Mita.

Audiensi dengan jajaran internal Pemkot Surakarta yang turut dihadiri oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani. Sesi kedua dihadiri oleh segenap pejabat dan pegawai di lingkup Pemkot Surakarta.

Reporter: Rycko