Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak dihapus atau dilonggarkan.

Ia menekankan bahwa proses sertifikasi dapat dilakukan di negara asal, sepanjang lembaga sertifikasi tersebut telah diakui dan memiliki perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Emmy, mekanisme ini justru dirancang untuk mempermudah proses administrasi tanpa mengurangi standar kehalalan yang berlaku di Indonesia. Negara produsen, termasuk Amerika Serikat, dapat melakukan sertifikasi halal melalui lembaga yang telah disepakati bersama. Namun, pengakuan tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi nasional yang berlaku.

Penunjukan lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia. BPJPH memiliki kewenangan untuk menyepakati dan mengesahkan lembaga luar negeri yang dapat menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang akan masuk ke pasar domestik.

Dalam dokumen perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, pengaturan mengenai produk halal tercantum dalam sejumlah pasal, termasuk ketentuan terkait barang manufaktur serta pangan dan produk pertanian.

Salah satu poin penting menyebutkan bahwa Indonesia harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal asal Amerika Serikat yang telah diakui untuk melakukan sertifikasi produk bagi kepentingan ekspor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan yang bersifat diskriminatif.

]]> https://eranasional.com/98813/kemenperin-pastikan-kedelai-dan-daging-impor-as-wajib-penuhi-standar-halal-indonesia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/80737/dinyatakan-pailit-sritex-datangi-kemenperin https://eranasional.com/80737/dinyatakan-pailit-sritex-datangi-kemenperin#respond Mon, 28 Oct 2024 12:04:51 +0000 https://eranasional.com/80737/dinyatakan-pailit-sritex-datangi-kemenperin Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sritex melakukan pembahasan terkait dengan penyelamatan perusahaan tersebut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin (28/10/2024).

Komisaris Utama Sritex Iwan S Lukminto menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan.

“Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya,” kata Iwan.

Iwan mengatakan strategi yang akan dirancang tersebut, nantinya akan memberikan dampak tidak hanya untuk Sritex, tetapi juga masyarakat.

Namun demikian, Iwan belum bisa membocorkan strategi apa yang akan dilakukan oleh Sritex untuk mempertahankan perusahaannya agar tidak tutup.

“Saya rasa itu nanti adalah Pak Menteri yang menentukan mana yang baik, karena kami bernaung di Kementerian Perindustrian,” ujarnya pula.

Saat ini, Sritex pun masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini, mempekerjakan sekira 50.000 orang karyawan.

“Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik, di tempat kami gitu,” katanya lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut adanya sejumlah kemungkinan formulasi terkait rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi kendaraan listrik di Indonesia.

Skema mengenai aturan subsidi kendaraan listrik masih belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah hingga saat ini. Pemerintah masih terus membahas aturan insentif tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.

Salah satu kemungkinannya, yakni pemerintah akan memberikan insentif terhadap mobil listrik dengan harga di bawah Rp800 juta. Kemungkinan mobil listrik yang akan mendapat subsidi dengan harga di bawah Rp800 juta.

Menurut Agus, kemungkinan tersebut untuk menjawab pertanyaan para kalangan ekonom yang menilai subsidi untuk kendaraan listrik hanya akan menyasar masyarakat kelas menengah atas.

“Misalnya ada pertanyaan, ini nanti mensubsidi orang kaya, nanti kami bisa tetapkan berapa harga mobil listrik yang kami kasih insentif,” kata Agus dikutip, Kamis, 29 Desember.

“Misalnya contoh, bisa saja kami kasih insentif itu yang harganya di bawah 800 juta,” lanjutnya.

Adapun, rencana subsidi kendaraan listrik tersebut merupakan langkah serius pemerintah untuk mendorong percepatan pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia.

Kendati demikian, kata Agus, pemerintah masih belum memutuskan waktu dimulainya pemberian subsidi, karena masih melakukan finalisasi untuk mematangkan kebijakan tersebut.

“Pastinya juga pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR, karena pemerintah masih melakukan finalisasi, tentu kami secara resmi belum bisa menyampaikan. Kalau berkaitan dengan anggaran, itu harus kami bicarakan dengan DPR, DPR harus menyetujui,” ungkapnya.

Dikarenakan formulasi terkait subsidi kendaraan listrik belum final, Menperin menyebut ada sejumlah opsi formula yang dapat ditetapkan.

Selain kemungkinan mobil listrik yang disubsidi harganya di bawah Rp800 juta, opsi lainnya adalah dengan memperhatikan sejumlah kriteria penentu, seperti TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ataupun emisi.

“Formulasinya masih belum final, bisa saja kami kept harga mobilnya 800 (juta), bisa saja, atau bisa saja dengan kami tentukan kriteria, berkaitan dengan TKDN, berkaitan dengan teknisi, atau bisa semua dijadikan satu rumusan. Jadi, bisnis ini bukan hal yang simple, tetapi prinsipnya pemerintah sangat mendukung pengembangan dari industri otomotif berbasis baterai atau listrik,” tandasnya. **

Eranasional.com – Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika melakukan kunjungan kerja ke pabrik gula guna meninjau perkembangan produktivitas pabrik gula.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri gula sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri menuju swasembada khususnya gula konsumsi nasional.

Selain itu, program tersebut termasuk program revitalisasi dan memacu kebijakan investasi di sektor kritikal.

Putu Juli Ardika mengatakan bahwa industri gula merupakan salah satu sektor strategis bagi negara, karena merupakan komoditas yang mempunyai peranan penting bagi upaya ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam kunjungannya tersebut, Putu Juli Ardika mendatangi pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera (SMS) yang berlokasi di Dompu, Nusa Tenggara Barat.

“Kami sangat mengapresiasi hadirnya pabrik gula PT SMS diluar pulau Jawa ini, karena merupakan suatu terobosan atau langkah yang berani membangun pabrik gula dilokasi yang curah hujannya tergolong rendah dan masyarakatnya yang saat itu belum banyak mengetahui cara menanam tebu,” kata Putu Juli Ardika, melalui laman Kemenperin, Selasa (5/10/2021).

Selama perjalanan usahanya, PT SMS telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat di tempat perusahaan tersebut. Hal ini tentu berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Perlu diketahui bahwa PT SMS telah menyerap lebih dari 500 karyawan dan melibatkan lebih dari 1.400 petani tebu mitra dengan luas 1.780 hektare tanam.

“Kami juga mengapresiasi PT SMS yang telah melakukan program kemitraan secara baik dengan para petani tebunya. Hal ini dapat membawa manfaat besar terhadap kesejahteraan masyarakat setempat,” ungkapnya.

Turut dihadiri Direktur Operasional PT SMS Izmita Rachman yang mengupayakan peningkatan produktivitasnya dan berkomitmen mengembangkan kemampuan para petani dengan program pelatihan dan pengetahuan terkait budidaya tebu.

Saat ini, total luas tanaman tebu seluas 4.298 hektare yang bisa dipanen untuk produksi gula sebesar 2.450 hektare.

“Perusahaan telah memiliki teknologi proses produksi yang memadai dengan kapasitas terpasang mencapai 6.000 TCD,” ungkap Izmita Rachman.

Selain itu, untuk terus mendorong terhadap pengembangan industri gula, Kemenperin melakukan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Fasilitas Memperoleh Bahan Baku Dalam Rangka Pengembangan Industri Gula.

Jakarta- Lonjakan kasus Covid-19 akhir-akhir ini membuat kebutuhan pasokan oksigen dan stok obat-obatan mengalami kenaikan pesat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Dari sisi oksigen, kami juga update ke kabinet bahwa kebutuhan oksigen memang meningkat sangat pesat, dari sebelumnya 400 ton per hari naik sekarang menjadi hampir 2.000 ton per hari,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo melalui konferensi video pada Jumat, 16 Juli 2021.

Untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi perawatan pasien Covid-19, Kemenkes melakukan sejumlah upaya antara lain bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk menggunakan kelebihan kapasitas oksigen dari berbagai pabrik dan industri di dalam negeri.

“Kami juga sudah memberikan strategi pemenuhan suplainya dengan cara menggunakan excess capacity dari pabrik-parik atau industri-industri di dalam negeri bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Ada sekitar 240-250 ton per hari excess capacity yang bisa kami gunakan dari industri-industri dalam negeri,” jelasnya.

Selanjutnya, Kemenkes juga berupaya untuk membangun strategi penggunaan oksigen konsentrator yang dapat digunakan dengan mudah di rumah maupun rumah sakit untuk kebutuhan isolasi pasien Covid-19.

“Ini adalah alat kecil yang membutuhkan listrik saja. Kita bisa pasang di rumah maupun tempat tidur rumah sakit untuk menyuplai oksigen dengan kapasitas 10 liter atau 5 liter per menit sehingga cukup untuk tempat tidur isolasi,” ujarnya.

Untuk mendukung strategi tersebut, pemerintah berencana untuk membeli sekitar 20 hingga 30 ribu oksigen konsentrator untuk rumah sakit dan masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, terkait dengan obat-obatan, Kemenkes sudah mengidentifikasi bahwa untuk obat-obat yang ada pabriknya di dalam negeri relatif masih terkontrol suplainya. Namun, Menkes menyadari bahwa ada obat-obatan impor yang memang secara global suplainya juga sangat ketat.

Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan obat-obatan khusus untuk pasien Covid-19 yang diimpor dari luar negeri dan suplainya sangat terbatas secara global.

“Yang pertama adalah obat Remdesivir yang kami impor dari India, Pakistan, dan China, dan itu sekarang solusinya kita sudah negosiasi dengan Ibu Menlu dibantu agar India bisa membuka kembali keran ekspornya. Sudah masuk 50 ribu vial minggu ini dan nanti bertahap 50 ribu vial setiap minggu,” jelas Budi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mencari jenis obat-obatan alternatif sebagai pengganti jenis obat yang sulit didapatkan, seperti Remdesivir dan Actemra. Terkait hal tersebut, Menkes menyebut pemerintah telah membuka akses ke Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mendatangkan obat pengganti.

“Kami juga sudah bicara dengan CEO Roche dan memang diakui ada global suplai yang ketat sehingga dengan stok yang ada sekarang masih jauh dari yang kita butuhkan. Kita mencari beberapa alternatif obat yang mirip dengan produk yang mirip dari produk Actemra ini dari Amerika Serikat,” jelasnya.

Selain kedua jenis obat tersebut, Kemenkes dengan Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan diskusi dengan pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan obat-obatan jenis lainnya yang diproduksi di sana seperti Gamaras.

“Kita juga mencari obat yang namanya Gamaras, itu merek dagang dari kategori obat yang dikenal dengan grup IVIG (intravenous immunoglobulin therapy) ini produksinya ada di China, kita juga membutuhkan cukup banyak,” ujar Budi.

Eranasional.com, Jakarta – Pemerintah memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT).

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, mulai Selasa, 15 September 2020 Pukul 22.00 WIB.

“Dalam rangka perlindungan konsumen, pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi,” demikian bunyi rilis yang diterima redaksi setiap.go.id.

Kebijakan pengendalian IMEI tersebut, menurut rilis, diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator.

“Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI,” bunyi rilis dimaksud.