Langkah tegas ini diambil Kemensos setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi judi online (judol) pada rekening para penerima manfaat tersebut.

Dampak dari pengetatan seleksi ini juga dirasakan di daerah. Di Kota Pekalongan saja, ribuan warga terpaksa gigit jari karena namanya mendadak dicoret dari daftar penerima bansos.

Kepala DinsosP2KB Kota Pekalongan, Sriyana, mengungkapkan bahwa tahun ini Kemensos memberlakukan verifikasi yang sangat ketat bagi seluruh KPM, terutama yang berkaitan dengan aktivitas judol.

“Data sementara hingga saat ini, ada 3.280 KPM di Kota Pekalongan yang dicoret karena terindikasi judi online. Jumlah ini cukup besar dan lumayan banyak,” kata Sriyana saat ditemui Eranasional di Halaman Pemkot Pekalongan, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus di Kota Pekalongan terjadi karena rekening penerima bansos dipakai oleh yang bersangkutan sendiri maupun anaknya untuk bertransaksi judi digital.

Berbeda dengan kasus viral di Kabupaten Pekalongan yang melibatkan penyalahgunaan identitas orang lain, Sriyana mengatakan sejauh ini belum menemukan kasus korban pencatutan data di wilayahnya.

Meski demikian, pihak Kemensos tetap memberikan ruang bagi warga yang merasa tidak melakukan transaksi haram tersebut untuk mengajukan proses sanggahan atau reaktivasi.

“Sampai hari ini baru ada 3 orang yang mengajukan penyanggahan. KPM dapat mengajukan klarifikasi melalui pendamping sosial selama data belum dinonaktifkan secara permanen,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sendiri belum menerbitkan aturan spesifik terkait batas waktu pengajuan sanggah secara nasional, sehingga daerah sifatnya hanya menampung dan meneruskan klarifikasi ke Kemensos.

“Jika KPM yang dicoret tidak mengajukan sanggahan, maka namanya resmi dihapus tanpa ada peserta pengganti, sampai ada pembaruan data berikutnya dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain isu judi online, Sriyana menambahkan bahwa persoalan penetapan desil (tingkat kesejahteraan 1–4) juga kerap menjadi perhatian penerima bansos, di mana pihaknya hanya bertugas menyalurkan data ke pusat. (em-aha)

Alasannya mencengangkan: data kependudukan milik pasangan renta ini mendadak tercatut dalam sistem terindikasi aktivitas judi online (judol). Padahal, membayangkan keduanya menyentuh ponsel pintar saja adalah sebuah ketidakmungkinan yang nyata.

Jangankan mengoperasikan aplikasi judi digital, pasangan lansia ini bahkan tidak memiliki HP. Keduanya juga tak pernah mengenyam bangku sekolah, sehingga buta huruf dan sama sekali tidak bisa membaca maupun menulis.

Bertahan Hidup dari Upah Rp3 Ribu Seminggu

Sebelum namanya dicoret dari daftar penerima sejak awal tahun, Mbah Dayat dan Mbah Darmi merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rutin menerima Rp600 ribu per tiga bulan. Keduanya tergolong warga sangat miskin yang berada di kategori desil 1.

Untuk menyambung hidup, Mbah Darmi kini hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh primbas atau pembuang benang dari kain. Dari jemarinya yang mulai letih dan berteman luka, upah yang dipetik tak lebih dari Rp3.000 dalam sepekan.

“Sehari-hari saya bekerja membuang benang, seminggu cuma dapat Rp3.000. Ya makan kalau ada, kalau tidak ada ya nempur,” tutur Mbah Darmi lirih menggambarkan getirnya bertahan hidup bersama sang suami dan seorang anak yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam satu kartu keluarga, terdapat tiga jiwa. Salah satu anak mereka, Kusniyati (31), disebut mengalami gangguan jiwa. Sementara anak lainnya sudah menikah dan tidak lagi tinggal bersama mereka.

Kondisi kesehatan dan usianya, membuat pasangan lansia ini tak lagi kuat bekerja. Dayat sebelumnya berusaha mencari kayu bakar untuk dijual. Kini aktivitas tersebut sudah tidak sanggup dilakukan.

Ia hanya mengandalkan pekerjaan membuang benang dengan penghasilan yang sangat terbatas. Dan kini, tangan kanan Darmi tampak sakit, bahkan penuh luka tidak bisa digunakan untuk beraktivitas.

Identitas Dipinjam dan Upaya Sanggahan Desa

Operator DTKS Desa Kayugeritan, Neli Setyowati, mengonfirmasi bahwa Mbah Dayat merupakan korban penyalahgunaan identitas. Setelah diklarifikasi, KTP milik Mbah Dayat ternyata pernah dipinjam oleh pihak tak bertanggung jawab hingga akhirnya data beliau tercatut judol.

“Maaf, SDM-nya rendah, tidak bersekolah dan tidak bisa baca tulis. Jadi, tidak mungkin ada indikasi untuk judol. HP juga tidak punya,” terang Neli.

Pihak desa kini bergerak cepat mengajukan sanggahan resmi melalui aplikasi DTKS. Surat pernyataan bermeterai diunggah untuk membuktikan bahwa pasangan lansia tersebut bersih dari aktivitas haram itu agar hak bansos mereka bisa segera dipulihkan.

Sembari menunggu proses di Kementerian Sosial (Kemensos), Kepala Desa Kayugeritan beserta warga sekitar bahu-membahu menyokong kebutuhan pangan harian keluarga Mbah Dayat lewat bantuan sembako secara sukarela.

“Setelah penonaktifan, saya klarifikasi. Membuat surat pernyataan bermaterai, saya juga klarifikasi apakah KTP-nya pernah dipinjam orang lain. Hasilnya diakui, bahwa identitas tersebut memang pernah dipinjam,” katanya.

Ribuan Data KPM Pekalongan Tercatut Judol

Fenomena ironis ini rupanya bukan kasus tunggal. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 7.585 KPM dihentikan bantuan sosialnya oleh Kemensos akibat datanya terdeteksi sistem tersangkut transaksi judi online.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria Loreent, menjelaskan bahwa sistem verifikasi Kemensos memang memblokir otomatis NIK atau rekening yang terdeteksi transaksi judol.

Namun, pemerintah memberikan ruang klarifikasi satu kali bagi warga yang menjadi korban penyalahgunaan data. Hingga akhir Agustus ini, tercatat baru 157 KPM di Kabupaten Pekalongan yang mengajukan pemulihan data untuk mengaktifkan kembali hak bansos mereka.

“KPM yang terindikasi judol yang memang tidak bermain judol silakan mengajukan klarifikasi dengan membuat surat pernyataan. Nanti akan difasilitasi oleh desa. Tapi, kami hanya akan kasih kesempatan 1x klarifikasi,” pungkasnya. (em-aha)

Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya kritik dan perhatian masyarakat terhadap proses pengadaan barang yang dinilai tidak wajar. Dugaan markup pengadaan sepatu untuk program pendidikan itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah informasi terkait harga barang beredar di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh laporan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti selama memiliki dokumen serta bukti pendukung yang memadai.

“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insya Allah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, investigasi internal tidak hanya fokus pada satu proses pengadaan tertentu, tetapi juga akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 2025 maupun yang sedang diproses untuk tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disebut diminta bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.

Sebagai langkah awal dalam mempermudah pemeriksaan, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan tersebut. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Pembebastugasan dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan selama pemeriksaan internal berlangsung. Mensos menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah administratif dan bagian dari upaya menjaga objektivitas pemeriksaan.

“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul.

]]> https://eranasional.com/101908/kemensos-gandeng-kpk-usai-muncul-sorotan-pengadaan-sepatu-sekolah-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/98892/mensos-sebut-program-mbg-untuk-lansia-tahap-pematangan-konsep https://eranasional.com/98892/mensos-sebut-program-mbg-untuk-lansia-tahap-pematangan-konsep#respond Fri, 27 Feb 2026 13:02:51 +0000 https://eranasional.com/98892/mensos-sebut-program-mbg-untuk-lansia-tahap-pematangan-konsep Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau sering disapa Gus Ipul menyatakan bahwa pada saat ini rencana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk masyarakat lanjut usia (lansia) masih dalam tahapan pematangan konsep.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi pertanyaan wartawan mengenai perkembangan rencana MBG untuk lansia usai dirinya bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Rabu (25/2) lalu.

“Ya, itu baru mematangkan konsep ya. Beberapa hal yang dimatangkan oleh pemerintah terkait MBG untuk lansia itu di antaranya mengenai Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang akan menyiapkan makanan dan disalurkan melalui petugas-petugas dari Kemensos,dan kelompok masyarakat (pokmas) serta tenaga pendamping (caregiver),” ujar Gus Ipul seperti dikutip di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Gus Ipul menambahkan direncanakan seperti itu, tapi pihaknya masih matangkan dulu ya sehingga nanti dapurnya lebih banyak dan bisa menjangkau lebih banyak lagi lansia.

Gus Ipul juga mengatakan pihaknya mengharapkan pemberian MBG itu bisa menjangkau 300 hingga 500 ribu penerima manfaat.

“Kalau kemarin kita melayani sekitar 100 ribu lansia dan 36 ribu penyandang disabilitas. Ke depan, ya harapan kami bisa antara 300 sampai 500 ribu penerima manfaat. Jadi, kita harapkan penerima manfaat lebih besar. Tapi semua ini masih dalam perencanaan,” tandas dia

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, karena menyangkut perlindungan anak dan keluarga rentan.

“Kami prihatin dan turut berduka. Ini tentu menjadi perhatian dan atensi kita bersama, termasuk pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pendampingan sosial terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, negara harus hadir lebih dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.

“Kita harus memperkuat pendampingan dan memperkuat data. Harapannya, tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang luput dari pendataan,” katanya.

Ia menilai bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi dan kelengkapan basis data sosial, sehingga bantuan dan perlindungan bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini terus berupaya membangun dan menyempurnakan basis data agar mencakup seluruh keluarga di Indonesia, termasuk mereka yang berada di kategori miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).

“Ini sangat penting. Kembali kepada data. Kalau datanya baik, maka intervensinya bisa tepat. Kita bisa menjangkau keluarga yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa data yang kuat menjadi fondasi utama dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar seperti pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia. Anak tersebut diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibundanya. Dalam surat tersebut, korban berpamitan dan meminta sang ibu untuk tidak menangis.

Surat itu menjadi salah satu petunjuk yang memperlihatkan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis terjadi.

Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu, seorang orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami korban, meskipun pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti kerentanan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan layanan sosial. Tekanan sederhana yang mungkin dianggap ringan oleh orang dewasa dapat menjadi beban berat bagi anak, terlebih jika tidak ada ruang aman untuk bercerita atau mendapatkan bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat: Pendampingan keluarga miskin, Deteksi dini masalah psikososial pada anak dan Akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan bebas hambatan biaya dasar.

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus serupa membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dinas sosial, sekolah, dan aparat desa.

Menurutnya, guru, pendamping sosial, dan aparat setempat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kerentanan anak dan keluarga di lingkungan masing-masing.

“Kita semua harus hadir. Negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar harus saling menguatkan,” ujarnya.

Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius pada kondisi mental dan keselamatan anak.

Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan dan akan dicairkan sekaligus selama tiga bulan dengan total Rp900.000 bagi setiap keluarga penerima manfaat (KPM).

Sebanyak 35.046.783 keluarga akan menerima bantuan ini. Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara untuk sekitar 18,3 juta penerima, sementara 17,2 juta keluarga lainnya akan menerima melalui PT Pos Indonesia.

Dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat orang, BLT tambahan ini diperkirakan menjangkau hingga 140 juta warga Indonesia. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp30 triliun, hasil dari efisiensi anggaran pemerintah.

Bantuan ini merupakan tambahan di luar program rutin Kementerian Sosial (Kemensos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang setiap bulan disalurkan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat.

Untuk memastikan transparansi, pemerintah menyediakan akses daring agar masyarakat bisa memeriksa status penerimaan bansos melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau lewat aplikasi Cek Bansos di ponsel.

Cara Cek Penerima BLT Rp900 Ribu via Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos.”

3. Masukkan data sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap.

4. Lengkapi verifikasi keamanan sesuai instruksi.

5. Tekan “Cari Data.”

6. Jika terdaftar, akan muncul nama penerima, jenis bantuan, dan status pencairan.

Cara Cek BLT Rp900 Ribu via Situs Resmi Kemensos

1. Buka laman resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id.

2. Isi data lengkap sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama).

3. Ketik ulang kode verifikasi, lalu klik “Cari Data.”

Pemerintah berharap tambahan bantuan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar jelang akhir tahun serta menjaga daya beli di tengah situasi ekonomi yang masih berfluktuasi.

Mensos mengatakan, uang yang masuk pada keluarga penerima manfaat PKH sudah jelas arah pemanfaatannya dan tidak boleh menyimpang. Namun, Kementerian Sosial mendapatkan data dari PPATK bahwa tidak kurang dari 570 rekening keluarga penerima manfaat terafiliasi dengan judi online.

Tak cukup di situ, Kementerian Sosial juga mendapatkan data bahwa ada sejumlah rekening penerima manfaat dari program bantuan pemerintah yang ternyata terafiliasi dengan pendanaan terorisme. Hal ini masih terus diselidiki.

“(Bantuan) tidak boleh untuk kepentingan-kepentingan lain kecuali yang sudah ditentukan. Ada yang sekarang dipakai judol (judi online), bahkan menurut PPATK ada ratusan lebih yang rekeningnya digunakan dan terafiliasi dengan pendanaan terorisme,” kata Gus Ipul di depan acara graduasi penerima PKH di UGM, Kamis (17/7/2025).

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/5/2025) petang.

“Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap,” ujar Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyaluran kali ini menggunakan patokan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan DTSEN memungkinkan penyasaran bantuan yang lebih tepat.

Dari hasil pemutakhiran data terbaru, sebanyak 1,8 juta KPM (keluarga) dinilai tidak lagi layak menerima bantuan.

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” jelas Gus Ipul.

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM akan dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” kata dia.

Mensos juga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur yakni Jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan Jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah.

“Kami minta masyarakat melengkapi syarat yang tersedia di aplikasi cek bansos jika ingin mengusulkan atau menyanggah data yang ada,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II. Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.

Amalia juga menambahkan, proses pemutakhiran memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil.

“Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkas dia.

“Saya pikir ini sudah gak kondusif. Jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan semua. Dan itu disambut baik oleh menteri,” kata Densu di Jakpus, Jumat (29/11/2024).

Kedatangan Densu ke Kantor Kementerian Sosial ternyata tidak sendiri, terlihat juga Pratiwi Noviyanthi atau yang disapa Teh Novi, selaku pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kedepannya pihak Agus juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan.

Daftar nama penerima ditentukan melalui Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi masyarakat yang sudah melakukan pendaftaran dan belum tahu tercatat sebagai penerima atau bukan, bisa melakukan pengecekan online.

Berikut ini tata cara cek bansos Kemensos untuk bulan Oktober 2024 meliputi bantuan BPNT dan program lainnya.

Dilansir laman Indonesiabaik Kominfo, Kemensos menyiapkan empat program bantuan untuk tahun 2024. Ada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), bansos beras 10 kg, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Pengecek dilakukan secara online melalui laman cekbansos.kemensos.go,id dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Buka situs Cek Bansos Kemensos

2. Isi kolom yang diminta:

– Provinsi
– Kab/kota
– Kecamatan
– Desa

3. Isi kolom Penerima Manfaat sesuai KTP

4. Masukkan kode pada kolom yang disediakan

5. Klik “Cari Data”

Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama PM sesuai wilayah yang diinput. Pastikan tidak ada kesalahan penulisan pada saat mengisi kolom yang diminta.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan penyaluran bansos menjelang Pilkada harus bebas dari afiliasi politik atau kepentingan salah satu pasangan calon tertentu.

Gus Ipul juga mengatakan distribusi bansos sudah harus direncanakan jauh sebelum Pilkada.

“Kami harapkan tidak ada yang menyalahgunakan, apalagi untuk kepentingan kampanye,” kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengingatkan bahwa sanksi penyalahgunaan bansos ada aturannya, terutama bagi para ASN aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

“Mari awasi bersama-sama, kami ingin apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak disalahgunakan,” kata Gus Ipul.

Selain mendirikan tenda pengungsian dan dapur umum, Kementerian Sosial melalui Sentra Abiyoso Cimahi juga memberikan bantuan makanan dan logistik bagi penyintas gempa.

“Bantuan mulai disalurkan sejak Rabu sore,” kata Ema Salwa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sentra Abiyoso, dikutip dari Kumparan, Kamis (19/9/2024).

Gempa bumi berkekuatan 5,0 dengan kedalaman 10 kilometer terjadi Rabu (18/9/2024) sekitar pukul 09.41 WIB di Kabupaten Bandung.

Meskipun kekuatan gempa tidak besar, gempa dangkal tersebut menyebabkan 23 orang luka-luka dan 1.123 orang mengungsi. Selain itu, gempa juga menyebabkan 3.982 unit rumah serta 132 fasilitas umum dan tempat ibadah terdampak di empat kecamatan yakni Kecamatan Pacet, Majalaya, Kertasari dan Kecamatan Pangalengan.

Kemensos melalui Sentra Abiyoso di Cimahi dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) melakukan respons tanggap darurat dan penyaluran bantuan kepada penyintas gempa.

“Jadi tersangka IW [Ivo Wongkaren] ini merupakan pengembangan perkara distribusi Bansos yang baru-baru sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial Presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan persnya, Selasa (25/6/2024).

“Jadi pengadaan Bansos Presiden di tahun 2020. Itu, perkaranya itu,” tambah Tessa.

Tessa belum membeberkan detail kasus tersebut. Meski begitu, kasus ini disebut masih ada kaitannya dengan beberapa perkara di Kemensos yang sudah diputus di pengadilan salah satunya mantan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Persero, Kuncoro Wibowo.

Kuncoro divonis 6 tahun penjara terkait korupsi penyaluran bantuan sosial beras (BSB). Ivo juga terlibat dalam kasus beras ini, dia dihukum 8 tahun penjara. Ada juga perkara lain yang berproses di pengadilan dengan 6 terdakwa, ini terkait korupsi PKH. Sementara bansos presiden ini kasus baru lagi.

“Terkait masalah apakah penyidikan bansos dengan Sprindik 44 ini dimulai dari fakta persidangan perkara Ivo yang sudah putus? Sebenarnya tidak. Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” kata Tessa.

“Jadi ini tidak bergantung kepada adanya fakta persidangan beberapa kerugian negara atau konversi kerugian negara yang harus dikembalikan oleh tersangka IW,” pungkas dia

“Kemensos telah melakukan pengecekan ulang terhadap nama-nama pejabat struktural eselon I dan II Kementerian PPN, beserta para staf khusus,” kata Kepala Pusdatin Kemensos, Agus Zainal Arifin, dalam keterangan persnya di kantor Kemensos, Cawang, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2024).

“Dari hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pejabat eselon I maupun eselon II dalam DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial,” tambah Agus.

Agus menjelaskan, jika terdapat orang yang tidak layak — termasuk pejabat Kementerian atau lembaga apa pun — seharusnya dapat melapor ke daerah atau menyanggah dirinya sendiri melalui aplikasi Cek Bansos. Menyanggah diri dengan mundur sebagai penerima Bansos.

Khofifah merespons laporan atas dirinya dan menyebutkan pihak yang melaporkan dirinya ke KPK itu sama seperti enam tahun lalu.

Sepertinya pihak yang sama yang menyampaikan laporan itu. Persis terjadi enam tahun lalu,” kata Khofifah saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/8/2024).

Saat itu, kata Khofifah, dia juga sedang mempersiapkan kampanye untuk pemilihan gubernur Jawa Timur atau Pilgub Jatim seperti saat ini. Dia meminta publik bisa mengecek laporan tersebut seperti apa dan siapa yang melaporkan ke bagian aduan masyarakat KPK.

“Mungkin bisa dicek di dumas (aduan masyarakat) saja,” ucap dia.