Hal ini disampaikannya ketika membuka Asia Pacific Geospatial Forum 2023, di mana pertemuan 51 negara yang diinisiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) itu bertujuan untuk menghasilkan manfaat dan efisiensi inovasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

“Informasi berbasis bidang tanah tersebut menjadi bagian sumber data yang nantinya tidak hanya dimanfaatkan secara internal, namun juga akan digunakan oleh stakeholders lainnya yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta,” kata Hadi di Kabupaten Badung, Bali, Senin, 6 November 2023.

Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa data geospasial adalah sarana yang disiapkan Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan menyediakan peta interaktif, pencarian lokasi, dan informasi yang dapat diakses melalui portal Geoportal Bhumi.

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Soyfan Djalil mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah memblokir sertifikat tanah yang digelapkan oleh mantan asisten rumah tangga (ART) Nirina Zubir.

Empat sertifikat tanah yang dibalik nama oleh pelaku sudah diblokir, sehingga tidak akan bisa diperjualbelikan ataupun berpindah tangan.

“Dari 6 sertifikat tadi, yang beralih 2 dan 4 lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Berkaca dari kasus Nirina Zubir, dia pun meminta masyarakat, khususnya pemilik tanah agar tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah.

“Pada saat yang sama, walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertifikat jangan mudah percayakan kepada orang,” ujar Sofyan.

Dia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN secara terus-menerus melakukan perbaikan sistem administrasi di kantor-kantor pertanahan untuk memerangi praktik mafia tanah. Salah satunya dengan menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah.

Dengan teknologi yang terus diperbarui, data bidang tanah dilakukan secara digitalisasi, sehingga sangat lengkap dan meminimalisir terjadinya pemalsuan.

“Program PTSL sekarang itu penting sekali. Target kita tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan lain-lain, sehingga kalau seluruh tanah sudah terdaftar maka praktik yang seperti itu (mafia tanah) akan berkurang. Kedua, kita mendigitalkan sertifikat,” ujarnya.

Selain itu, Sofyan menegaskan, Kementerian ATR/BPN sangat tegas dalam menindak kejahatan pertanahan yang melibatkan mitranya, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Maka kalau sertifikat sudah ada harus hati-hati. Kemudian kalau misalnya mau mengalihkan, gunakan pihak ketiga yang dipercaya dan punya reputasi baik. PPAT itu tadi, sebenarnya memiliki peran untuk membantu masyarakat, membantu BPN, tapi banyak PPAT itu yang pagar makan tanaman. Kita mau pecat dan kita sudah lakukan. Mereka itu telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara,” tutur Sofyan.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil memberikan keynote speech dalam acara International Conference on Islamic Studies (ICIS) dengan tema “Toward Sustainable Development in Aceh” yang diselenggarakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh melalui daring, Senin (04/10/2021).

Sofyan A. Djalil mengungkapkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh, pendidikan saat ini seharusnya bukan hanya mengajarkan teori saja, tetapi juga harus adanya praktik untuk mengatasi setiap masalah yang dihadapi khususnya dalam perkembangan zaman. Serta juga pentingnya habit of heart yang memiliki karakter baik untuk dapat menolong orang lain dan juga menyelesaikan masalah lingkungan di sekitarnya.

“Dibutuhkan seseorang yang mau turun langsung untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan, maka di sini dapat terbangun manusia holistik atau utuh (whole person) yang cakap dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan dan cepat berubah, serta mempunyai kesadaran emosional dan spiritual bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan (the person within a whole) sehingga terbentuk bangsa berkarakter, cerdas, dan kreatif,” ujarnya.

Untuk diketahui, manusia holistik yang dimaksud adalah di mana seluruh dimensi berkembang secara seimbang dan optimal, termasuk terbentuknya kesadaran individu bahwa ia adalah bagian dari anggota keluarga, sekolah, lingkungan, masyarakat, dan komunitas global.

Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil yang juga merupakan pendiri Indonesia Heritage Foundation (IHF) menjelaskan kepada para mahasiswa yang hadir dalam webinar bahwa diperlukan adanya pergerakan bersama dalam mengatasi lingkungan untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan khususnya di Provinsi Aceh.

“Di sini bagaimana kita harus mengajak para mahasiswa untuk dapat memberdayakan dan memuliakan kembali tanaman lokal di Aceh yang sangat potensial serta meningkatkan produktivitas terkait kopi di Takengon Aceh. Ini menjadi tanggung jawab orang-orang berpendidikan sebagai penerus bangsa, sehingga mereka jangan hanya dididik pengetahuan dan ekspektasi yang luar bisa saja tetapi juga dalam pendidikan holistik,” tuturnya.

Acara yang dilangsungkan secara daring ini diikuti juga oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono; Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas; Wakil Menteri Agama RI, Zainut Tauhid Sa’adi; Gubernur Provinsi Aceh, Nova Iriansyah; serta para partisipan yang mengikuti acara webinar.

Jakarta – Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian LHK secara daring pada Senin (28/06/2021) kemarin.

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK pada Jumat 4 Juni 2021 lalu terkait pembahasan beberapa regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Pertemuan ini adalah upaya untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK agar kegiatan Reforma Agraria yaitu penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan dapat terlaksana dengan baik.

Pada pertemuan ini, dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan percepatan penyediaan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang kemudian akan dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan suatu Pilot Project Percepatan Reforma Agraria.