Penegasan tersebut disampaikan Menteri Bahlil usai menggelar rapat bersama Dewan Energi Nasional (DEN), di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat tersebut membahas dampak penutupan Selat Hormuz akibat konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Selat Hormuz merupakan jalur lalu lintas perdagangan minyak dunia. Sekitar 20 juta barel minyak bumi dari kawasan Timur Tengah melalui selat ini setiap hari.

Antisipasj Penutupan Selat Hormuz

Untuk mengantisipasi penutupan Selat Hormuz, Indonesia akan menambah impor dari kawasan lain. Dengan begitu, pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dapat terjaga.

“Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude (minyak mentah) yang kita ambil dari Timur Tengah, sebagian kita alihkan untuk ambil dari Amerika. Ini supaya ada kepastian ketersediaan crude kita,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/3).

Ia menambahkan, Indonesia hanya mengimpor minyak mentah dari Timur Tengah. Sedangkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), tidak ada impor dari kawasan itu.

Indonesia Tidak Impor Solar

Bahkan Indonesia saat ini sudah tidak mengimpor Solar. Sekarang yang masih diimpor adalah bensin RON 90, RON 93, RON 95, dan RON 98. Sebagian besar dipasok dari kawasan Asia Tenggara.

“Alhamdulillah secara kebetulan untuk impor jenis BBM seperti ini tidak kita lakukan dari Timur Tengah, tapi kita lakukan dari negara-negara di luar Timur Tengah termasuk dalamnya adalah Asia Tenggara. Jadi ini relatif tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara untuk impor LPG, Bahlil mengatakan bahwa pasokan akan ditambah dari AS. “LPG kita impor 7,3 juta ton per tahun dan tahun ini naik menjadi 7,8 juta ton. Sekitar 70 persennya sekarang kita ambil dari Amerika,” ucapnya.

Pemerintah, Bahlil melanjutkan, juga tengah memperhitungkan dengan cermat dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar layanan pada masyarakat jangan sampai terganggu.

“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita,” ucap Bahlil.

Khusus untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Menteri ESDM menjamin bahwa ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman

“Alhamdulillah saya menyampaikan bahwa untuk stok BBM dan LPG kita semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” tandas dia.

Menteri Bahlil menyebut salah satu drainase adalah infrastruktur yang masih rusak hingga sebagian desa yang masih terendam banjir.

“Karena sebagian desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang enggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada udara,” ujar Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Ia mengatakan dengan kondisi tersebut, jika listrik yang menyala justru berpotensi mencelakakan warga.

Pada saat yang sama, Bahlil juga melaporkan gardu induk di sana sudah hampir rampung, dengan tahap telah mencapai 80 hingga 90 persen

Ia pun menargetkan hal itu rampung pada pekan ini, paling lambat pada hari Rabu atau Kamis.

“Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Bireum, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi ke jalur Sumatera itu sudah bisa connect ,” ujar dia.

BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas.

Pada saat yang sama, Bahlil juga melaporkan gardu induk di sana sudah hampir rampung, dengan tahap telah mencapai 80 hingga 90 persen

Ia pun menargetkan hal itu rampung pada pekan ini, paling lambat pada hari Rabu atau Kamis.

“Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Bireum, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi ke jalur Sumatera itu sudah bisa connect ,” ujar dia.

BNPB melaporkan sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang terbatas.

Hingga Senin (15/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.030 jiwa, sementara korban hilang berjumlah 206 orang.

Jumlah pengungsi mencapai 608.940 orang, dengan Aceh menjadi provinsi dengan pengungsi terbanyak.

Pemerintah provinsi Aceh juga telah menerima keterlibatan UNDP dan UNICEF untuk mendukung penanganan pascabencana dan proses pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak banjir.

Hal tersebut menyusul meski masih ada proses pemulihan di daerah pascabencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

Menurut Bahlil, ketahanan stok atau coverage days untuk masing-masing produk BBM selama periode Nataru untuk BBM Pertalite yakni 18 hari, Pertamax rata-rata 22 hari, Pertamax Green 95 28 hari, solar rata-rata 15-17 hari dan LPG 14 hari.

“BBM dan LPG masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional,” ucap Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Sementara itu, untuk produk solar (gasoil) justru diprediksi turun 7,6% dari rata-rata normal harian. Berikutnya untuk penyaluran LPG diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 7,2% jika dibandingkan dengan rata-rata penyaluran normal.

“Kemudian demand untuk avtur naik sebesar 5,2 persen dan kerosin naik 4,3 persen dibandingkan dengan realisasi normal,” katanya.,

“Jadi kalau kita untuk Nataru, Insyaallah aman sekalipun kita kena dipersoalan di bencana,” tandasnya.

Menurut Bahlil penjagaan TNI di aset negara itu wajar dan penting agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan sabotase atau merusak aset negara. Ia mengaku tak masalah dengan wacana tersebut.

“Enggak ada masalah. Daripada orang sabotase menjadi aparat keamanan TNI, polisi, itu penting,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11).

Bahlil juga menyebut seluruh institusi negara penting untuk berkolaborasi atas berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan negara.

“Saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara,” ucapnya.

Wacana itu sebelumnya disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan strategi pengamanan industri yang mempunyai kaitan dengan pelestarian negara adalah salah satu tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Tugas-tugas strategi pengamanan instalasi, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP dan ada di dalam revisi Undang-Undang TNI yang 14 pasal itu.

“Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan.pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat,” kata Sjafrie usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11) kemarin.

Diketahui dalam video yang diunggah akun tiktok Menkeu Purbaya, rapat tersebut berlangsung selama 30 menit. Menteri Bahlil mengatakan fokus pembahasan ini soal kuota dan subsidi.

“Kita hari ini rapat LPG, subsidi LPG dan penambahan LPG. Supaya menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman negara,” ujar Bahlil dalam unggahan video seperti dikutip di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Menkeu Purbaya menanggapi hal tersebut bahwa keputusan diambil dengan cepat dalam rapat terbatas, menunjukan adanya kesepakatan segara antara kedua kementerian.

“Pak Bahlil cepat ambil keputusan, saya ikut aja,” ujar Menkeu Purbaya.

Pertemuan ini menekankan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan LPG bersubsidi. Terutama menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru 2025 yang dimana adanya peningkatan konsumsi energi di masyarakat.

Meski pemerintah telah menetapkan batasan resmi mengenai jarak aman, pelanggaran masih sering terjadi di lapangan.

Bahkan, semakin marak ditemui masyarakat dan pelaku usaha yang tetap bersikeras mendirikan bangunan atau membuka usaha tanpa memperhatikan ketentuan ruang bebas tersebut.

Megutip laman situs resmi kementerian ESDM, Senin (17/11/2025), untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan keselamatan publik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015.

Regulasi ini menggantikan Permen ESDM Nomor 01.P/47/M.PE/1992 dan memuat ketentuan terbaru mengenai ruang bebas serta jarak minimum bangunan dari SUTET dan SUTT.

Ruang bebas adalah area dalam radius tertentu dari tapak tiang atau menara transmisi yang wajib steril dari bangunan, kegiatan usaha, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu operasi jaringan listrik. Besaran ruang bebas ditentukan berdasarkan jenis konstruksi dan level tegangan.

Ruang bebas untuk berbagai kategori jaringan transmisi adalah sebagai berikut:

– SUTT 55 kV (tiang baja): 4 meter

– SUTT 66 kV (tiang beton): 4 meter

– SUTT 66 kV (menara): 7 meter

– SUTT 150 kV (tiang baja): 7 meter

– SUTT 150 kV (tiang baja – tipe lain): 6 meter

– SUTT 150 kV (tiang beton): 5 meter

– SUTT 150 kV (menara): 10 meter

– SUTET 275 kV (sirkit ganda): 13 meter

– SUTET 500 kV (sirkit tunggal): 22 meter

– SUTET 500 kV (sirkit ganda): 17 meter

– SUTTAS 250 kV: 14 meter

– SUTTAS 500 kV: 18 meter

Selain jarak horizontal dari tapak tiang, pemerintah juga menetapkan jarak bebas vertikal antara bangunan dan konduktor (kabel transmisi) dari permukaan tanah, yakni:

– SUTT 66 kV: jarak bebas 12,5 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTT 150 kV: jarak bebas 13,5 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTET 275 kV: jarak bebas 15 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTET 500 kV: jarak bebas 13 meter; tinggi bangunan maksimal 9 meter

– SUTTAS 250 kV: jarak bebas 17 meter; tinggi bangunan maksimal 7 meter

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh ketentuan ini penting untuk mengantisipasi ayunan kabel saat tertiup angin, risiko kabel putus, serta potensi bahaya lain yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Sanksi bagi Pelanggar Ruang Bebas SUTET

Pelanggaran terhadap aturan ruang bebas SUTET dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Dalam ketentuan ketenagalistrikan, pemerintah dan pemilik instalasi (PLN) berwenang melakukan:

– Peringatan tertulis

– Penghentian sementara kegiatan atau usaha

– Pembongkaran bangunan yang melanggar  ketentuan

– Denda administratif

Dalam kasus pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan instalasi atau membahayakan keselamatan umum, dapat diterapkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan, termasuk ancaman kurungan dan denda berat.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak mengambil risiko dengan mendirikan bangunan di bawah atau terlalu dekat dengan jaringan transmisi.

Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk mencegah kecelakaan, menghindari potensi gangguan kesehatan jangka panjang, serta memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional. (*)

Bahlil mengaku menerima laporan awal terkait insiden tersebut pada Selasa (14/10/2025) pagi.

Setelah mendapat laporan, pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu langsung meminta tim di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ke lokasi.

“Saya baru melaporkan tadi pagi oleh tim saya, dan siang ini saya meminta kepada tim dari Minerba untuk mengirimkan tim ke lokasi,” ujar Bahlil ditemui di kantornya, Selasa (14/10).

Bahlil mengatakan investigasi lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran faktual mengenai kronologi serta dampak kebakaran tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan membongkar hasil temuan Tim Minerba dengan langkah yang sesuai.

“Iya, nanti kita lihat dulu hasil-hasil laporan dari lapangan ya,” katanya saat ditanya soal upaya mencegah kecelakaan kerja di kawasan industri tersebut.

Informasi tersebut memicu kehebohan dan kekhawatiran, mengingat jutaan pengemudi ojol sangat bergantung pada Pertalite sebagai bahan bakar utama untuk bekerja sehari-hari.

Namun, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dengan tegas membantah kabar tersebut.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan bahwa informasi di media sosial terkait larangan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol) adalah tidak benar.

“Hingga saat ini tidak ada kebijakan apa pun terkait pengaturan penggunaan BBM jenis Pertalite bagi pengemudi ojek online atau ojol,” ucap Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia

Anggia menyampaikan bahwa pemerintah memahami betul kekhawatiran publik, khususnya bagi pelaku usaha mikro seperti pengemudi ojol.

Setiap opsi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kata dia, senantiasa mempertimbangkan dan mengutamakan aspek kesejahteraan dan keberpihakan kepada kelompok rentan, serta melindungi kepentingan pengemudi ojek online.

“Sekali lagi kami tegaskan informasi yang beredar tidak benar dan kami mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi, terutama yang beredar di media sosial,” ujar Anggia.

Lebih lanjut, Anggia juga mengimbau agar seluruh informasi terkait bahan bakar minyak (BBM) hanya merujuk kepada sumber resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Pernyataan tersebut merespons isu ihwal larangan ojol menggunakan Pertalite yang kembali menuai atensi di media sosial.

Wacana tersebut mulanya ramai pada November 2024 lalu. Saat itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengisyaratkan untuk tidak memasukkan pengemudi ojol dalam daftar penerima subsidi BBM tepat sasaran.

Hal itu dikarenakan menurutnya kendaraan yang digunakan para pengemudi ojol untuk usaha, sementara subsidi BBM tepat sasaran yang disasar pemerintah ditekankan untuk penggunaan transportasi publik.

Akan tetapi, ucapan tersebut telah diralat pada Desember 2024, ketika Bahlil menyampaikan bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Hal itu diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Tri Winarno dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

“Penyesuaian tarif listrik memang dilakukan per tiga bulan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan oleh PLN,” ujar Tri.

Pengaturan tarif didasarkan pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

“Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk penyesuaian tarif triwulan IV tahun 2025 di mana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” kata Tri.

.Tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” jelas Tri.

Penerapan penyesuaian tarif terakhir dilakukan pada Triwulan III 2022 untuk pelanggan Rumah Tangga 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan Pemerintah (P1, P2, dan P3). Untuk golongan pelanggan lainnya terakhir diterapkan penyesuaian tarif pada tahun 2020.

Meskipun demikian, meskipun tarif listrik tetap, upaya untuk meningkatkan pasokan listrik, memperluas akses, dan mendorong transisi energi tetap berjalan.

“Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan terus memperkuat infrastruktur kelistrikan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional,” tutupnya.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut dua lembaga utama, yakni Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) ESDM, akan berperan dalam pengawasan ini.

“Jadi untuk pengawasan kita siapkan oleh dua lembaga, ada BPH Migas, ada Dirjen Migas. Kita akan lihat dari sisi laporan pelaksanaan nanti juga bagaimana kondisi fisik di lapangan,” kata Yuliot di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Langkah ini diambil menyusul maraknya isu BBM oplosan yang beredar di masyarakat.

Yuliot menyebut pemerintah berupaya memastikan seluruh BBM yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana. Dia mengungkapkan hal tersebut, merupakan regulasi yang merupakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tersebut masih diselesaikan.

“Ya kita lagi selesaikan regulasinya,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Dadan menyebutkan regulasinya bisa terbit tiga pekan lagi. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik sejauh mana pembahasan beleid tersebut dilakukan dan apakah setelah terbit, pembatasan konsumen Pertalite langsung berlaku.

“Kita lagi finalisasi dari segi regulasinya mungkin dalam 3 mingguan lagi selesai,” pungkas dia.

Ditemui terpisah, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan regulasi pembatasan konsumen Pertalite tengah disiapkan oleh Kementerian ESDM yang baru saja mengalami transisi kepemimpinan.

Pada Senin (19/8/2024) lalu, Presiden Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, menggeser posisi Arifin Tasrif yang sudah menjabat sejak Oktober 2019.

“Ya itu kan sekarang kita lihat Kementerian ESDM perlu menyiapkan untuk itu. Ya ini kan kita lihat baru ada transisi kementerian ESDM. Kita tunggu saja,” katanya singkat saat ditemui di St Regis Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) berharap aturan baru terkait pembatasan BBM bersubsidi selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur karena masih proses finalisasi.

“17 Agustus itu kan, waktu itu Pak Luhut (Menko Marves) inginnya seperti itu, tapi ini kayaknya akan digeser sedikit. Harapan kita bisa lock semuanya 1 September, peraturannya segala macam,” ujar Rachmat dalam diskusi media Kebijakan Baru Subsidi BBM di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (5/8/2024).

Adapun penggeledahan tersebut menyangkut kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020.

Kepala Biro Klik Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pihaknya terus mendukung Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM.

“Kebetulan hari ini Tim dari Bereskrim datang ke Kementerian ESDM guna memperoleh data/informasi untuk melengkapi data yang sudah ada untuk kepentingan penyidikan, dan berlangsung kondusif dan lancar,” kata Agus dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (4/7/2024).

“Informasi selanjutnya terkait substansi bukan menjadi kewenangan kami dan dapat ditanyakan langsung kepada pihak Kepolisian,” imbuh dia.

Mengutip Detik.com, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 64 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa. Namun, dia menyebut nilai pasti kerugian negara terkait kasus itu masih dalam proses perhitungan ahli.

“Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar Rp 108 miliar. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar Rp 64 miliar, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli,” kata Arief.

Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah sudah mulai menetapkan kategori yang berhak menerima Pertalite melalui revisi aturan tersebut. Adapun, kendaraan pribadi bakal dibatasi untuk membeli Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Namun, Dadan enggan mengelaborasi dengan detail perihal jenis kendaraan pribadi yang dibatasi, termasuk soal kapasitas mesin kendaraan.

“Ya yang pasti kendaraan pribadi [dibatasi] kan. Nanti ya detail-detailnya, tetapi sudah mulai kita pastikan, sudah ada, tunggu saja,” ujar Dadan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).

Menurut Dadan, pembahasan revisi tersebut sudah memasuki tahapan akhir. Kementerian ESDM pada Senin (27/5/2024) juga baru saja mengikuti rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) yang bertugas sebagai koordinator.

Sepuluh terdakwa itu adalah pegawai Sub Bagian Perbendaharaan Priyo Andi Gularso, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novan Hari Subagio, dan Staf PPK Lemhard Febian Sirait.

Terdakwa lainnya yaitu dua orang Bendahara Pengeluaran Kementerian ESDM masing-masing bernama Abdullah dan Christa Handayani, Staf PPK Haryat Prasetyo, dan Operator SPM Beni Arianto.

Selanjutnya, Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annasikhah, dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang pada sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang secara melawan hukum,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp27.616.428.154 atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut,” sambung Jaksa KPK.

Jaksa memaparkan, kerugian negara sebesar Rp27,6 miliar terjadi akibat mark up uang tunjangan kinerja. Hal ini terungkap dari hasil audit perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menyarankan agar pegawai antirasuah tersebut melaporkan Ketua KPK Firli Haburi ke penegak hukum terkait persoalan kebocoran dokumen.

Melalui akun Twitter pribadinya, @nazaqisha, Novel membalas unggahan dari akun milik eks penyelidik KPK, Aulia Postiera, @paijodirajo, yang menyebu dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri di kasus korupsi di Kementerian ESDM.

Paijodirajo menyebut Firli berhubungan langsung dengan tindak perkara dan dugaan menerima suap.

Kata Novel, Firli Bahuri diduga lakukan kejahatan. Tindakan Firli dinilai telah merusak nama baik KPK.

“Ini kejahatan serius. Selama ini kita sering dengar yang bersangkutan main perkara. Kali ini fakta dan buktinya jelas. Firli merusak KPK dan arogan sekali,” kata Novel melalui akun twitternya, Jumat (7/4/2023).

Dia pun menyarankan bagi pegawai KPK yang memiliki bukti, untuk melaporkan Firli ke penegak hukum.

“Pegawai KPK yang mengetahui kejadian ini, dan memiliki bukti, wajib melaporkan ke penegak hukum. Sebagaimana Pasal 108 ayat 3 UU Nomor 8 tahun 1981,” tuturnya.

Tanggapan Firli Bahuri

Untuk diketahui, isu liar ini bermula dari cuitan yang viral di Twitter pada Kamis (6/4). Terdapat tangkapan layar pesan WhatsApp (WA) yang berisi informasi soal dokumen rahasia penyelidikan KPK yang ditemukan saat penggeledahan kantor kementerian ESDM, khususnya di ruangan Kepala Biro Hukum, pada 27 Maret 2023. Penghuni ruangan tersebut diinisialkan X.