Pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menekan angka pengangguran dan meredam gelombang PHK. Harapan bahwa investasi akan menjadi mesin utama penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya terwujud. Bahkan, kualitas investasi dalam menyerap tenaga kerja dinilai terus menurun dari tahun ke tahun.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Angka ini memang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 2.710.532 tenaga kerja.

Artinya, untuk menciptakan satu lapangan kerja, dibutuhkan investasi sekitar Rp712,48 juta. Rasio ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk semakin padat modal, bukan padat karya.

Sebagai perbandingan, pada 2024, realisasi investasi tercatat sebesar Rp1.714,2 triliun, atau lebih rendah sekitar Rp217 triliun (12,66%) dibanding 2025. Meski demikian, investasi pada 2024 mampu menyerap 2.456.130 tenaga kerja, dengan rasio investasi per tenaga kerja sekitar Rp698,1 juta.

Data ini mengonfirmasi satu hal penting: kenaikan nilai investasi tidak diikuti peningkatan kualitas penciptaan lapangan kerja. Bahkan, rasio penyerapan tenaga kerja justru memburuk ketika investasi tumbuh.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan parameter paling esensial dalam menilai keberhasilan investasi. Namun, ia tidak menampik bahwa tantangan kualitas investasi masih besar.

“Penyerapan tenaga kerja ini adalah yang paling esensial dan menjadi parameter kami. Sepanjang 2025, investasi yang masuk menyerap sekitar 2.710.532 tenaga kerja atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Meski secara nominal terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, efisiensi investasi dalam menciptakan pekerjaan justru terus menurun. Kondisi ini menandakan bergesernya struktur investasi ke sektor-sektor yang minim tenaga kerja, seperti industri berbasis teknologi tinggi dan ekstraktif.

]]> https://eranasional.com/96757/lapangan-kerja-seret-dan-phk-cetak-rekor-alarm-krisis-pasar-kerja-indonesia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96669/kementerian-investasi-sepanjang-2025-tembus-rp1-9312-triliun https://eranasional.com/96669/kementerian-investasi-sepanjang-2025-tembus-rp1-9312-triliun#respond Thu, 15 Jan 2026 10:29:28 +0000 https://eranasional.com/96669/kementerian-investasi-sepanjang-2025-tembus-rp1-9312-triliun Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 tembus Rp1.931,2 triliun.

Angka ini tumbuh 12,7 persen secara tahunan (yoy), atau 101,3 persen dari target sebesar Rp1,905,5 triliun. Sementara, kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1.03p,3 triliun atau 53,4 persen.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan, investasi yang masuk ke Indonesia tetap terjaga meskipun dunia diliputi dipublikasikan dan terjadi aksi peningkatan pada Agustus 2025.

“Investasi yang masuk ke Indonesia ini terjaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Terlepas kemarin ada ribut sedikit di Agustus, alhamdulillah kita bisa pulih di kuartal ke IV,” kata Rosan dalam konferensi pers realisasi investasi, Kamis (15/01/2026).

Rosan menambahkan, peningkatan investasi turut mendorong penyerapan tenaga kerja nasional. Sepanjang tahun 2025, investasi menyerap 2.710.532 tenaga kerja atau naik 10,4 persen.

“Ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan yang tercipta dari total investasi sebesar Rp1.931,2 triliun pada tahun 2025,” tambahnya.

Halaman selanjutnya…………………

Jakarta, ERANASIONAL COM — Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan nilai investasi awal pemerintah untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, mencapai lebih dari 500 juta dolar AS atau setara dengan Rp8,33 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan usai melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/2/2025).

“Dana investasi awal tersebut digunakan untuk akuisisi hotel sekaligus pembelian lahan. Nilai pembeliannya total itu adalah 500 juta dolar lebih sedikit,” katanya saat ditanya mengenai progres terkini pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Rosan mengatakan bahwa hotel yang telah diakuisisi pemerintah Indonesia terdiri atas tiga menara dengan ketinggian masing-masing 28 lantai yang berlokasi di kawasan Tahrir. Adapun luas lahan hotel tersebut sekitar 4.620 meter persegi.

Selain akuisisi hotel, Menteri Rosan menambahkan bahwa pemerintah juga telah membeli lahan dengan luas sekitar 4,4 hektare di kawasan yang sama.

“Dengan pembelian tersebut, total luas area Kampung Haji Indonesia yang saat ini telah dikuasai mencapai kurang lebih 5 hektare. Lahan tersebut selanjutnya direncanakan menjadi lokasi pengembangan tahap berikutnya, yang mencakup pembangunan 13 tower tambahan serta satu pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah asal Indonesia,” Menteri Rosan

Untuk tahap pengembangan lanjutan, Menteri Rosan menyebutkan bahwa estimasi kebutuhan investasi masih bersifat sementara, yakni berada pada kisaran 700 hingga 800 juta dolar AS.

Sementara itu, dikatakan Menteri Rosan, nilai penawaran atau bidding untuk pembelian lahan secara keseluruhan berada di rentang sekitar 750 juta dolar AS.

“Paling nggak, ini adalah awal yang sangat baik. Inilah mandat yang diberikan kepada kami, sudah mulai kami laksanakan,” ujar Menteri Rosan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik di atas lahan yang telah diakuisisi tersebut ditargetkan dapat mulai dikerjakan pada kuartal IV tahun depan.

Terkait sumber pendanaan, Menteri Rosan menjelaskan bahwa pada tahap awal, termasuk proses pengambilalihan aset, seluruh pembiayaan dilakukan oleh Danantara.

Ke depan, Danantara juga membuka peluang kerja sama pendanaan dengan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai memiliki sumber pendanaan tersendiri.

Menurut Menteri Rosan, keseluruhan proyek pengembangan Kampung Haji Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi jamaah haji dan umrah Indonesia agar menjadi lebih layak dan nyaman.

“Pada intinya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada jamaah kita menjadi lebih baik dan lebih nyaman,” tandas Menteri Rosan.

Rosan menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang mengutamakan pembelian dan pembangunan fasilitas khusus bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

“Saya baru saja melaporkan ke Bapak Presiden karena atas perintah dari beliau, inisiatif beliau yang selama ini mengamanatkan kepada saya untuk melakukan pembelian dan juga pembangunan dari Kampung Haji di Makkah,” ujar Rosan seusai pertemuan dengan Prabowo.

Rosan menjelaskan bahwa dirinya secara langsung ditugaskan Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah telah melakukan conditional sales and purchase agreement atau perjanjian jual beli bersyarat.

“Kita sudah memulai langkah awal dengan kita sudah melakukan conditional sales and purchase agreement pembelian bersyarat karena kan baru mulai Januari nanti. Kita sudah membeli satu hotel di sana di daerah Thakher, itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar di 3 tower,” ungkap Rosan.

Selain itu, pemerintah juga telah membeli lahan seluas total lima hektare yang berada di depan hotel tersebut untuk pengembangan kawasan Kampung Haji berupa 13 tower dan 1 mal.

Rosan mengatakan bahwa kawasan Kampung Haji Indonesia ini berlokasi strategis dengan jarak hanya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Akses menuju Masjidil Haram juga akan semakin mudah dengan pembangunan jembatan penghubung yang saat ini tengah berlangsung,” tambah Menteri Rosan

Menurut Menteri Rosan, jarak tersebut jauh lebih dekat dibandingkan dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

Dia mengatakan hotel yang telah dibeli dengan kapasitas 1.461 kamar tersebut dapat menampung sekitar 4.383 jemaah haji Indonesia. Melalui rencana pembangunan 13 tower/menara tambahan, kapasitas akan meningkat secara signifikan.

“Nah, dari 1.460 kamar yang kita sudah beli dan sudah jadi itu terdiri dari 3 tower, dan itu bisa membawa kapasitas jemaah haji 4.383 jemaah haji Indonesia. Dengan kita membangun 13 tower itu total kamarnya bisa menjadi 6.025 kamar, dan itu akan bisa mencangkup jemaah haji kurang lebih total menjadi lebih dari 23 ribu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan wujud pemenuhan harapan masyarakat Muslim Indonesia untuk memiliki fasilitas pemondokan sendiri di Tanah Suci.

Ia menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo yang dibahas saat pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman beberapa waktu lalu.

“Dan ini atas inisiatif langsung Presiden Prabowo pada saat bertemu dengan Crown Prince Muhammad Bin Salman,” tandas dia.

Menteri Investasi mengungkapkan hingga per 3 Desember 2025, terdapat sebanyak 14,6 juta pelaku usaha yang sudah memiliki NIB. Mayoritas di antaranya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita laporkan juga bahwa perusahaan yang tercatat di kami melalui NIB itu memang sudah 14,6 juta, yang tercatat di kami. Padahal, sebagian besar itu adalah UMKM,” jelas Rosan usai bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

“Kalau perusahaan besarnya itu kurang lebih per 3 Desember (2025) ini adalah lebih dari 91 ribu usaha besar,” sambung Rosan.

Pada saat yang sama, Rosan menjelaskan pertemuan dengan Airlangga menjadi momen untuk melaporkan rencana penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ia menyebut ada bidang-bidang usaha yang belum terdata KBLI.

Menteri Rosan mengatakan KBLI memang perlu update setiap lima tahun sekali. Ia menjelaskan penyempurnaan terakhir dilakukan pada tahun 2020 lalu.

“Itu (KBLI) nanti akan kita tanamkan dalam sistem OSS ( Online Single Submission ) kita. Dan ini akan dipergunakan untuk keperluan Sensus Ekonomi di tahun 2026. Jadi, lebih ter-capture secara baik dan benar,” tegasnya.

Nantinya, penyempurnaan KBLI tersebut juga akan disosialisasikan kepada dunia usaha dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.