Viralnya informasi tersebut memicu beragam reaksi dari masyarakat, mulai dari rasa penasaran hingga kekhawatiran terkait legalitas penjualan pulau di Indonesia. Pemerintah pun bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, mengaku terkejut dengan munculnya iklan penjualan pulau secara terbuka di ruang digital. Menurutnya, praktik semacam itu tidak lazim dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk respons cepat, tim dari Direktorat Jenderal PSDKP langsung melakukan pengecekan lapangan. Dalam waktu singkat, aparat melakukan tindakan penyegelan terhadap lokasi yang menjadi sorotan, yakni Pulau Umang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses pengawasan sekaligus untuk menghentikan sementara aktivitas yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan.

Namun hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda dari informasi yang beredar luas sebelumnya. Berdasarkan klarifikasi yang diberikan oleh pihak pengelola, pulau tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas seperti yang ramai dibicarakan di media sosial.

Pulau tersebut diketahui dikelola oleh perusahaan swasta, yakni PT GSM, yang menjalankan kegiatan usaha di sektor pariwisata. Pengelola menegaskan bahwa tidak pernah ada niat untuk menjual pulau secara utuh, dan iklan yang sempat muncul diduga berasal dari pihak ketiga, seperti agen properti, yang kemudian telah dihapus setelah mendapat perhatian dari pemerintah.

]]> https://eranasional.com/100641/kkp-turun-tangan-usai-pulau-umang-dijual-di-medsos/feed 0 Aditya https://eranasional.com/63035/suap-pejabat-indonesia-perusahaan-software-asal-jerman-didenda-rp34-triliun https://eranasional.com/63035/suap-pejabat-indonesia-perusahaan-software-asal-jerman-didenda-rp34-triliun#respond Wed, 17 Jan 2024 03:39:14 +0000 https://eranasional.com/63035/suap-pejabat-indonesia-perusahaan-software-asal-jerman-didenda-rp34-triliun Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perusahaan perangkat lunak (software) asal Jerman, SAP, dijatuhi hukuman denda lebih dari US$200 juta atau sekitar Rp3,4 triliun atas tuduhan suap yang melibatkan pejabat pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Uang tersebut dibayarkan untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) karena SAP dinilai telah melanggar UU Praktik Korupsi Asing (FPCA).

“Hasil pemeriksaan kami bersama mitra penegak hukum FBI dan jaksa Departemen Kehakiman mendapati jejak suap dan korupsi SAP yang tersebar luas dari Afrikan hingga Indonesia,” tulis Departemen Kehakiman AS.

“Berdasarkan ini maka menetapkan sanksi atas perusahaan terdakwa untuk membayar hukuman pidana yang signifikan dan menyetujui perbaikan jangka panjang,” sambung Departemen Kehakiman AS.

Terungkap, SAP memberikan suap berupa uang dan hadiah yang disalurkan melalui konsultan bisnis luar untuk membantu memenangkan bisnis.

Disinyalir, SAP sudah menjalani praktik bisnis tercela ini di Afrika Selatan, Indonesia, dan negara-negara lainnya di dunia sejak Desember 2014 hingga Januari 2022.

Dilansir dari BBC, SAP yang berkantor pusat di Jerman dan memiliki saham terdaftar di AS, merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia.