Langkah ini dinilai penting mengingat campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular, terutama di lingkungan dengan mobilitas tinggi seperti rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Penularannya yang cepat melalui droplet atau percikan batuk dan bersin menjadikan tenaga medis sebagai kelompok yang memiliki risiko cukup tinggi apabila tidak dilindungi dengan protokol yang ketat.

Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andri Saguni, menegaskan bahwa surat edaran tersebut telah disebarluaskan secara nasional. Ia menyebutkan bahwa instruksi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi panduan penting dalam memperkuat sistem pencegahan di lapangan, khususnya di fasilitas layanan kesehatan.

Menurut Andri, kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menekan potensi lonjakan kasus. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan sejak tahap awal, termasuk dengan melakukan deteksi dini terhadap pasien yang menunjukkan gejala campak atau memiliki riwayat kontak dengan penderita.

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 27 Maret 2026 tersebut, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya skrining di berbagai titik layanan. Proses ini tidak hanya dilakukan di instalasi gawat darurat (IGD), tetapi juga mencakup area rawat jalan, rawat inap, hingga pintu masuk utama rumah sakit. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pasien dengan potensi penularan dapat segera teridentifikasi dan ditangani sesuai prosedur.

]]> https://eranasional.com/100276/kemenkes-ingatkan-ancaman-campak-rumah-sakit-diminta-perketat-protokol/feed 0 Angie https://eranasional.com/97327/viral-siomay-ikan-sapu-sapu-kemenkes-jelaskan-fakta-dan-risiko-kesehatan https://eranasional.com/97327/viral-siomay-ikan-sapu-sapu-kemenkes-jelaskan-fakta-dan-risiko-kesehatan#respond Fri, 30 Jan 2026 02:34:59 +0000 https://eranasional.com/97327/viral-siomay-ikan-sapu-sapu-kemenkes-jelaskan-fakta-dan-risiko-kesehatan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Isu penggunaan ikan sapu-sapu sebagai bahan baku siomay kembali ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Beberapa konten viral menunjukkan siomay murah yang diduga terbuat dari ikan sapu-sapu, ikan air tawar yang dikenal sering hidup di perairan perkotaan yang tercemar. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran luas dari masyarakat terkait keamanan pangan dan potensi dampak kesehatan akibat konsumsi ikan jenis ini.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, angkat suara. Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menegaskan bahwa ikan sapu-sapu pada dasarnya bukan ikan beracun dan tidak memiliki racun intrinsik untuk manusia. Menurut Nadia, risiko kesehatan yang diperdebatkan justru lebih berkaitan dengan lingkungan tempat ikan itu hidup, bukan jenis ikan itu sendiri.

dr. Nadia menekankan bahwa potensi bahaya makanan berbasis ikan terletak pada kualitas lingkungan perairan dan apa yang dikonsumsi ikan tersebut selama hidupnya. Ikan sapu-sapu sering ditemukan di sungai dan rawa yang tercemar limbah, termasuk di kawasan perkotaan seperti Sungai Ciliwung, yang menyimpan risiko kontaminasi tinggi.

“Kita perlu membedakan antara jenis ikan dengan kondisi habitatnya. Ikan yang hidup di perairan yang tercemar memiliki peluang lebih besar mengandung zat berbahaya, bukan karena ikan itu sendiri beracun,” jelas Nadia.

Beberapa penelitian ekologis menunjukkan bahwa ikan di perairan tercemar dapat bioakumulasi logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), kadmium (Cd), dan arsenik (As) di jaringan tubuhnya melalui rantai makanan. Bioakumulasi adalah proses di mana zat berbahaya terakumulasi sepanjang waktu di tubuh organisme yang hidup di lingkungan terpolusi. Paparan logam berat melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi telah dikaitkan dengan risiko kesehatan yang serius—termasuk gangguan saraf, gangguan ginjal, dan potensi kanker—terutama pada paparan jangka panjang.

Walaupun ikan secara umum merupakan sumber protein dan nutrisi penting yang sehat untuk manusia, ketika lingkungan tempat ikan itu hidup tercemar limbah industri, rumah tangga, atau pertanian, zat-zat tersebut dapat masuk dan tertahan dalam jaringan ikan. Mengolah ikan dengan cara dimasak saja tidak cukup untuk menghilangkan kontaminan tersebut.

]]> https://eranasional.com/97327/viral-siomay-ikan-sapu-sapu-kemenkes-jelaskan-fakta-dan-risiko-kesehatan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/85100/pemerintah-tegaskan-tidak-pangkas-anggaran-pendidikan-dan-kesehatan https://eranasional.com/85100/pemerintah-tegaskan-tidak-pangkas-anggaran-pendidikan-dan-kesehatan#respond Sun, 16 Feb 2025 04:59:17 +0000 https://eranasional.com/85100/pemerintah-tegaskan-tidak-pangkas-anggaran-pendidikan-dan-kesehatan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Politisi Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan melakukan efisiensi terhadap operasional umum pasca muncul pemangkasan anggaran untuk Kementerian dan Lembaga.

“Sesuai perintah Presiden Prabowo, tidak ada efisiensi pada biaya pendidikan, kesehatan dan layanan umum dasar lainnya,” kata Dahnil dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

Jika ada penghapusan dan pengurangan biaya pada layanan umum dasar lainnya, Dahnil mengharapkan agar publik melaporkannya sesegera mungkin untuk diproses lebih lanjut.

“Bila ada yang melakukan segera laporkan,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa poin efisiensi sudah disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa beasiswa pendidikan termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak terdampak pada efisiensi anggaran negara.

“Hal sama juga sudah ditegaskan oleh Menkeu,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas anggaran untuk beasiswa pendidikan.

Di mana aggaran Rp 14.698.000.000.000 akan tetap disalurkan.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ata Sri Mulyani, Jumat 14 Februari 2025. []

Mirisnya sebagian besar kasus perundungan terjadi di lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmidzi dikutip dari KompasTV, Senin 2 September 2024.

“Kalau kita lihat sejak kita membuka kanal pengaduan terkait perundungan, sudah ada 356 kasus pengaduan yang masuk ke kanal,” ucap Siti Nadia.

Dia menambahkan, dari total jumlah pengaduan, sebanyak 220 kasus terjadi di rumah sakit vertikal Kemenkes yang merupakan salah satu wahana pendidikan bagi dokter spesialis.

“Kalau kita lihat hampir semua rumah sakit vertikal yang menjadi wahana pendidikan ini sudah dilaporkan bahwa ada peserta pendidikan dokter spesialis yang kemudian mengalami perundungan,” ucap Nadia.

Ia menyebut beberapa rumah sakit yang diduga terjadi perundungan yaitu RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, RSUP Dr. Kariadi Semarang, rumah sakit di Manado, Medan, Makassar, Padang hingga Palembang.

“Saat ini kami sedang tindaklanjuti ya mengenai hal ini, bahwa ada beberapa hal yang tentunya masih harus didalami, kami juga sudah memberikan setidaknya tindakan ya kalau kita lihat mengenai perundungan ini,” jelasnya.

Nadia mengungkap beberapa bentuk perundungan yang dilaporkan yaitu umumnya yang terbanyak berupa non-verbal dan non-fisik.

Misalnya, pemungutan biaya di luar dari biaya pendidikan hingga jam kerja yang melebihi dari jam kerja seharusnya.

“Lainnya meskipun bentuk kecil adalah perundungan dalam bentuk verbal dengan memanggil dengan istilah-istilah ataupun juga dengan sebutan sebutan yang tidak seharusnya,” ucap Nadia. []

“Dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan disiapkan vaksinasi yang diperuntukkan bagi mereka yang belum vaksin dan booster, juga disiagakan 143 posko kesehatan,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Meski begitu, Muhadjir meminta para pemudik harus mewaspadai adanya COVID-19.

“Patuhi protokol kesehatan tapi nyaman saat berlibut. Begitu juga ibadahnya tetap berjalan seperti biasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Kata Muhadjir, saat ini masa dalam masa endemi COVID-19, sehingga penularan virus Corona tidak bisa hilang sama sekali.

Lalu, dia menyebut, pada libur Nataru tahun ini diperkirakan akan ada pergerakan 107 juta orang. Menurutnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 143 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Sulaksono mengatakan, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia belum terlalu signifikan, sehingga penyebaran virus tersebut masih terkendali.

Dia mengklaim, pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan dengan cara pemasangan klambu, fogging, dan sosialisasi 3M, namun kasus DBD di Indonesia masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Untuk diketahui, WHO menargetkan setiap negara bisa menekan kasus DBD minimal 10 per 100.000 penduduk. Namun, prevalensi DBD di Indonesia dilaporkan berkali-kali lipat dari jumlah tersebut yakni 28,5 bahkan sempat di 80. Di Yogyakarta, tercatat sempat mencapai 300 per 100.00. penduduk.

“Jadi selama 50 tahun terakhir pemerintah sudah melakukan segala macam menghabiskan ratusan miliar sampai triliun tapi kasus DBD enggak turun-turun DBD,” kata Budi Gunadi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

“Kita sudah melakukan intervensi di lingkungan vektor dan manusia, tapi kenyataannya enggak turun-turun,” sambungnya.

Tapi sekarang, lanjut Budi Gunadi, kasus DBD di Yogyakarta mengalami penurunan. “Tiba-tiba ada satu kota, kok bisa turun? Itu yang menyebabkan kita masuk ke sana (Yogyakarta). Kita belajar, ini benar atau cuma untung-untungan,” ujarnya.

Bakteri Wolbachia

Menkes Budi Gunadi Sadikin lalu menjelaskan soal Wolbachia yang merupakan bakteri alami, bukan rekayasa genetik seperti yang banyak diviralkan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dugaan korupsi di Kemenkes tersebut.

“Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD sudah ada tersangka. Sprindik juga sudah ditandatangani,” kata Alex, Jumat (10/11/3024).

Uniknya, Alex Mawarta menyatakan dirihya lupa nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka. “Sudah ditetapkan tersangkanya, tapi saya lupa nama-namanya,” ucap Alex.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan kasus tersebut terjadi di era sebelum Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjabat.

Ketika ditanya, apakah ada sejumlah pegawai atau pejabat di lingkungan Kemenkes yang dimintai keterangan oleh KPK, Nadia menyatakan dirinya kurang mengetahui hal itu.

“Sepamahaman kami ini terjadi sebelum Pak BGS sebagai Menkes,” tutur Nadia, Jumat (10/11).

Meski begitu, dia menyatakan pihak Kemenkes akan mengikuti dan mematuhi proses hukum dugaan korupsi pengadaan APD tersebut.

“Kita ikuti dulu prosesnya,” pungkas Nadia. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Artinya, Jokowi telah membubarkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN).

“Dengan Perpres ini, KPCPEN dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan,” demikian bunyi Pasal 1 Perpres No. 48/2023 yang dikutip, Sabtu (5/8/2023).

Perpres ini dibuat dengan mempertimbangkan telah berakhirnya status pandemi COVID-19 dan telah berubah menjadi endemi.

Dengan berakhirnya masa tugas dan dibubarkannya KPCPEN, maka penanganan COVID-19 pada masa endemi merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pelaksanaan penanganan COVID-19 pada masa endemi yang sifatnya lintas kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah berpedoman pada standar operasional prosedur penanganan COVID-19.

Standar itu meliputi pelibatan kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait, penugasan, Kepala BNPB, kerja sama dalam pengadaan vakson, obat, dan alat kesehatan sesuai kebutuhan, serta pendanaan.

Adapun standar operasional prosedur itu akan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri/kepala Lembaga yang dipandang perlu.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat tetap berhati-hati dan waspada terhadap penyebaran virus COVID-19, meski organisasi kesehatan dunia, WHO, resmi mencabut status kedaruratan kesehatan global pada Jumat (5/5/2023).

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, virus tersebut akan tetap ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Dalam pengumumannya, WHO tetap meminta masyarakat tetap hati-hati.

“Di dalam pengumuman WHO kemarin menyampaikan bahwa kita harus tetap berhati-hati karena virus COVID-19 ini masih ada. Memang tidak lagi menjadi kedaruratan, tapi masih ada, yang tetap berpotensi menular dari orang ke orang,” kata Syahril, Sabtu (6/5/2023).

Menurut dia, kehati-hatian perlu tetap diterapkan mengingat Indonesia tengah mengalami kenaikan kasus COVID-19. Meski tidak signifikan, kenaikan kasus ini mampu meningkatkan tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) nasional.

Data yang bersumber dari RS Online per 03 Mei 2023 Pukul 14.00 WIB dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi menunjukkan, BOR di rumah sakit mencapai 8,1 persen secara nasional, baik tempat tidur isolasi maupun ICU, dari 42.293 tempat tidur yang ada. Sementara itu, per Jumat (5/5/2023) pukul 12.00 WIB, kasus harian COVID-19 bertambah 2.122 kasus dalam sehari.

“Bahkan di dalam statement WHO kemarin, apabila terjadi peningkatan kasus yang luar biasa dan menyebabkan kematian yang banyak, maka bisa saja statusnya tetap dikembalikan,” jelas Syahril.

Lanjut Syahril, pemerintah juga akan mencabut status kedaruratan COVID-19 di Indonesia. Namun, ia meminta semua pihak menunggu waktu pencabutan status itu. Sebab, untuk mencabut status darurat kesehatan global untuk COVID-19, pemerintah perlu mencabut aturan yang selama ini menjadikan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Adapun penetapan status COVID-19 sebagai bencana nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

“Jadi pemerintah juga harus mencabut itu. Tentu saja untuk waktunya, karena itu kewenangan dari Pak Menteri Kesehatan atau Pak Presiden,” tuturnya.

Sehari sebelumnya, Jumat (5/5), WHO secara resmi mengakhiri status “Darurat Kesehatan Global” untuk COVID-19.

“Dengan harapan besar, saya nyatakan COVID-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global,” kata Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam konferensi pers WHO, seperti yang dikutip dari The New York Times.

WHO tetap mengingatkan bahwa pencabutan status darurat COVID-19 bukan berarti dunia ini bebas dari virus corona sepenuhnya. Virus tersebut tetap dapat menginfeksi kapan saja, seperti halnya HIV yang tetap ada hingga saat ini.

Namun, pencabutan secara resmi status Covid-19 sebagai “Darurat Kesehatan Global” oleh WHO adalah momen penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pasalnya, selama kurang lebih tiga tahun, masyarakat dunia mengalami kesulitan dalam menjalani pembatasan aktivitas karena status darurat COVID-19.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu di seluruh Indonesia. Jokowi ingin target ini bisa tercapai tahun 2023 ini.

“Tahun ini harus 100 persen,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan perintah Jokowi, usai dipanggil presiden membahas kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Tak sekedar menyediakan alat, Jokowi pun memberi target cakupan bayi yang ditimbang dan diukur harus di atas 80 persen. Kemudian, tenaga yang mengoperasikan pun juga harus terampil. Untuk mencapai target ini anggaran dari Kementerian Kesehatan akan digelontorkan.

Anggaran dari pemerintah daerah pun juga kemungkinan bisa dipakai. Kalaupun daerah keberatan karena kapasitas fiskal mereka tersebut, Muhadjir menyebut pemerintah menyiapkan skema pendanaan lain lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kementerian Kesehatan.

Penyediaan USG dan Antropometri Kit di semua Puskemas ini bagian dari upaya pemerintah menekan prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Perintah untuk penyediaan USG dan alat pengukur bayi lainnya juga disampaikan Jokowi dalam acara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 25 Januari lalu.

“USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan, itu harganya berapa sih? USG harga berapa sih?” kata Jokowi saat itu.

Muhadjir menyebut pemerintah memang sedang menyisir daerah mana saja yang sekarang masih kekurangan USG, Antropometri Kit, dan alat lainnya untuk mengukur bayi.

Ia menyebut keberadaan alat ini sangat penting karena intervensi stunting akan lebih mudah sebelum ibu melahirkan bayi.

Masalahnya, masih banyak daerah dengan Puskesmas dan Posyandu yang belum memiliki alat-alat ini. Untuk itu dalam beberapa waktu terakhir, Muhadjir melakukan roadwhow stunting dan kemiskinan ekstrem.

“Saya minta setiap bupati, ketika rapat butuh berapa,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Selain soal stunting, Muhadjir juga melaporkan ke Jokowi soal pemanfaatan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE.

Saat ini, kata dia, setiap desa sudah punya data masyarakat miskin ekstrem yang sudah dikomparasi dengan data BKKBN.

Tapi Muhadjir meminta desa memverifikasi dan memvalidasi ulang data itu secepatnya, lalu dikirim ke dirinya lewat bupati.

“Jadi sekarang untuk data kemiskinan ekstrem itu langsung di bawah kontrol Kemenko PMK,” ucap Muhadjir. Sehingga kementerian bisa tahu nama dan alamat penduduk miskin ekstrem lebih akurat, serta memahami berapa besar intervensi yang dibutuhkan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan obat-obatan yang diduga menjadi penyebab timbulnya kasus baru gagal ginjal akut atau Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak telah ditarik dari perbedaan. Dua kasus baru ditemukan di wilayah DKI Jakarta pada akhir Januari lalu setelah sebelumnya hilang pada awal Desember 2022.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan M. Syahril menyebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan perintah penghentian sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien hingga investigasi selesai dilaksanakan.

“Terkait perintah penghentian sementara dari BPOM, industri farmasi pemegang izin edar obat tersebut telah melakukan voluntary recall (penarikan obat secara sukarela),” kata Syahril dalam keterangannya, Senin (6/2/2023).

Untuk memastikan penyebab munculnya dua kasus tersebut, Syahril menyebut Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari IDAI, BPOM, Ahli Epidemiologi, Labkesda DKI, Farmakolog, para guru besar dan Puslabfor Polri untuk melakukan penelusuran epidemiologi dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampel obat dan darah pasien,” jelas Syahril.

Selain penarikan obat yang dicurigai sebagai penyebab gagal ginjal akut, Kementerian Kesehatan juga kembali mengeluarkan surat kewaspadaan kepada seluruh Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Organisasi Profesi Kesehatan.

Terkait dengan kewaspadaan tanda klinis GGAPA dan penggunaan obat sirop, meskipun penyebab kasus baru ini masih memerlukan investigasi lebih lanjut.

Syahril meminta agar Dinas Kesehatan di daerah lain untuk aktif memantau pasien dengan gejala GGAPA dan segera merujuknya ke rumah sakit yang telah ditunjuk Kemenkes untuk menangani pasien tersebut.

Kementerian Kesehatan menyatakan menemukan 2 kasus baru gagal ginjal akut di DKI Jakarta. Dari dua kasus itu, satu dipastikan terkonfirmasi dan satu lagi masih berstatus suspek.

Syahril menyatakan, satu kasus terkonfirmasi mengakibatkan satu korban meninggal anak berusia 1 tahun. Anak tersebut sempat mengalami demam dan diberi obat sirup merk Praxion yang dibeli orang tuanya di apotek.

Sementara satu kasus suspek terjadi pada anak berusia 7 tahun yang juga mengalami demam. Syahril tak menjelaskan obat apa yang dikonsumsi anak yang kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

JAKARTA, Eranasional.com – Tercatat ada tiga kasus COVID-19 dengan infeksi subvariant Omicron XBB.1.5 atau disebut varian Kraken. Salah satu dari kasus varian Kraken itu teridentifikasi pada pasien yang berdomisilo di Pamula, Tangerang Selatan.

Dari kasus tersebut, teridentifikasi 10 kontak erat, salah satu di antaranya dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut terkait satu kasus ini.

Kepala Biro Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan, gejala seseorang yang terpapar varian Kraken yaitu mengalami gejalan ringan.

“Semua gejala batuk dan pilek ringan,” kata Siti Nadia, Jumat (2/2/2023).

Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus spesialis paru RS Persahabatan dr Erlina Burhan juga menyeutkan gejala varien Kraken mayoritas ringan, berupa flu, nyeri, tenggorokan, serak, dan pilek.

Namun, dia menyoroti cepatnya penularan varian Kraken. Hal tersebut sebelumnya pernah ditegaskan oleh organisasi kesehatan dunia, WHO.

“WHO telah mengumumkan bahwa Kraken merupakan varian dengan kemampuan transmisi yang tinggi. Kraken merupakan varian paling menular dari semua SARS-CoV-2,” ucap dr Erlina.

Protokol Kesehatan Kembali Ditingkatkan

dr Erlina kemudian menyebutkan pentingnya kembali ditingkatkan penerapan protokol kesehatan (prokes) seiring masuknya varian Kraken di Indonesia. Namun, karena kondisi COVID-19 di Indonesia relatif terkendali, pengetatan tersebut bisa dilakukan secara individu, tidak harus kembali ditetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Prokes di keramaian seharusnya diperketat. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya masih terkendali,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta seluruh Dinas Kesehatan (Dinkes) dan rumah sakit di Indonesia segera melaporkan jika menemukan kasus keracunan makanan berasap mengandung nitrogen cair atau disebut dengan ‘Chiki Ngebul’. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SR.01.07/III.5/67/2023 perihal Pelaporan Kasus Kedaruratan Medis dalam Penggunaan Nitrogen Cair pada Makanan.

Surat edaran merespon adanya beberapa pelajar Sekolah Dasar (SD) yang keracunan pasca mengonsumsi chiki tersebut.

“Terkait hal tersebut, kepada seluruh Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, dan rumah sakit agar melaporkan jika ditemukan kasus keracunan pangan akibat mengonsumsi Chiki Ngebul,” bunyi SE yang diterima Eranasional.com, Jumat (6/1/2023).

Laporan bisa ditujukan kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes yang beralasan di Gedung Adhyatma Lt 4 Ruang 409, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5, Kavling 4-9, Jakarta Selatan.

Bisa juga melakui kontak Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan Lain di Nomor 088215992763 atau melalui email pelayanankesehatan.rujukanlain@gmail.com.

Namun demikian, Kemenkes menegaskan keracunan nitrogen cair bukan dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini tertuang dalam surat edaran (SE) Nomor SR.01.07/III.5/154/2023.

Surat yang ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Yuli Astuti Saripawan itu menyebut, hanya terjadi peningkatan kasus.

“Tidak terjadi KLB, hanya terjadi peningkatan kasus dalam penggunaan nitrogen cair yang bersifat lokal. Namun demikian, jika terjadi kejadian serupa di tempat lain, tetap perlu melaporkan dan memantau serta berkoordinasi penanganannya di lapangan,” sebut SE tersebut.

Sebelumnya, pada akhir tahun 2022, sebanyak 7 pelajar SD Negeri 2 Ciawang, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengalami keracunan jajanan ‘Chiki Ngebul’ atau disingkat Cibul.

Cibul merupakan makanan ringan berasap yang banyak dijual di hampir setiap sekolah di Tasikmalaya.

Akibat keracunan, para korban langsung mengalami diare dan muntah-muntah di ruangan kelas tak lama setelah mengonsumsi jajanan itu.

Ketujuh siswa itu sempat dibawa ke Puskesmas Leuwisari untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian, salah seorang di antaranya dirujuk ke RSUD SMC Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Rencana revisi PP No. 109/2012 itu tertuang dalam lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (23/12/2022).

Dikutip dari Salinan Keppres No. 25/2022, ada beberapa ketentuan yang akan diubah melalui revisi PP No. 109/2012. PP tersebut akan mengatur penambahan luas persentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada produk tembakau.

PP itu juga akan mengatur ketentuan rokok elektronik, pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi, dan pelarangan penjualan rokok batangan.

Perubahan PP juga akan mencakup pengawasan iklan, promosi, sponsorhip produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruangan, dan media teknologi informasi.

Ketentuan mengenai penegakan dan penindakan serta media teknologi informasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) juga akan diatur melalui perubahan PP tersebut.

Dalam Keppres ini disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menjadi pemprakarsa revisi PP No. 109/202.

Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia pernah menyampaikan usul agar pemerintah melarang penjualan rokok secara batangan atau ketengan demi menekan tingkat prevalensi perokok aktif di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian PKJS UI, intensitas merokok tidak berkurang selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menemukan, 50,8% laki-laki dewasa atau suami responden yang mengikuti survei mengaku beralih (shifting) ke rokok dengan harga yang lebih murah alih-alih mengurangi intensitas merokok.