Dari kuota tahap pertama sebanyak 50.000 peserta, jumlah pendaftar telah melampaui 400.000 orang.

Pemerintah kini menunggu proses seleksi dari perusahaan mitra sebelum peserta yang lolos mulai menjalani program magang.

Prof. Yassierli mengatakan proses seleksi peserta magang saat ini sepenuhnya berada di tangan perusahaan yang menjadi mitra pemerintah. Perusahaan akan menentukan kandidat terbaik sesuai kebutuhan masing-masing.

“Batch pertama sudah kita buka sebanyak 50.000 orang. Antusiasmenya luar biasa, yang mendaftar lebih dari 400.000 orang. Sekarang bolanya ada di perusahaan, dan kita berharap perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan harapan sehingga adik-adik kita bisa mengikuti program magang dan memperoleh banyak pengalaman,” ujar Yassierli, di Hotel Claro Makassar, Selasa 4 Agustus 2026.

Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memantau pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja mahasiswa maupun lulusan baru.

Untuk pelaksanaan angkatan kedua, Kemnaker juga akan memperketat proses pemilihan perusahaan mitra.

Langkah ini dilakukan agar peserta ditempatkan di perusahaan yang relevan dengan bidang studi yang ditempuh selama di perguruan tinggi.

“Kita akan melihat lebih detail perusahaan tempat mereka magang. Kita pilihkan perusahaan yang memang sesuai dengan program studi mereka saat di kampus, sehingga manfaatnya lebih optimal,” jelasnya.

Selain memperluas program magang, pemerintah juga memperkuat pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi.

Menaker mengungkapkan pemerintah menargetkan tambahan 270.000 peserta pelatihan vokasi dalam waktu mendatang.

Ia menjelaskan seluruh persiapan program tersebut telah dilakukan, mulai dari penyusunan kurikulum hingga kesiapan tenaga instruktur.

“Pelatihan vokasi ditargetkan sebanyak 270.000 orang. Kurikulumnya sudah siap, instrukturnya sudah siap, dan sejauh ini kita sudah melatih sekitar 70.000 orang. Selanjutnya kita akan menambah 270.000 peserta pelatihan vokasi di 43 balai pelatihan milik Kemnaker,” kata Yassierli.

Tak hanya mengandalkan balai pelatihan milik pemerintah pusat, Kemnaker juga akan mengalokasikan dukungan bagi balai latihan kerja di berbagai daerah agar kapasitas pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Program magang dan pelatihan vokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang.

Meski isu PHK terhadap ratusan pekerja mulai ramai diperbincangkan publik dan menjadi perhatian kalangan buruh, pemerintah menyatakan hingga saat ini belum ada pengaduan formal yang masuk ke kementerian terkait persoalan tersebut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya baru mengetahui kabar dugaan PHK di Krakatau Osaka Steel melalui informasi yang beredar di media dan laporan organisasi buruh. Namun, Kemnaker belum menerima dokumen ataupun laporan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Sementara ini belum ada laporan,” ujar Afriansyah Noor saat ditemui di Kantor Plaza BP Jamsostek, Jumat (8/5/2026).

Menurut Afriansyah, pemerintah akan segera melakukan tindak lanjut apabila laporan resmi terkait dugaan PHK massal tersebut sudah diterima. Kemnaker, kata dia, tetap memantau perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan.

Ia menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri. Karena itu, koordinasi dengan dinas tenaga kerja daerah serta perusahaan-perusahaan yang terdampak terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak ketenagakerjaan yang lebih luas.

Di sisi lain, Kemnaker mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang kuartal pertama tahun 2026 mencapai sekitar 10 ribu orang. Angka tersebut berasal dari berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang dinilai paling rentan terdampak perlambatan ekonomi.

Afriansyah menjelaskan industri padat karya saat ini menghadapi tekanan berat akibat situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Ketidakpastian ekonomi dunia membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi operasional demi menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Menurutnya, berbagai faktor eksternal seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi global, hingga ketatnya persaingan perdagangan internasional menjadi tantangan serius bagi dunia usaha nasional.

“Karena ini memang banyak perang, kemudian juga ada masalah globalisasi yang luar biasa. Untungnya industri kita tetap tenang di bawah pemerintahan Bapak Presiden,” kata Afriansyah.

]]> https://eranasional.com/101468/industri-baja-tertekan-dugaan-phk-di-krakatau-osaka-steel-disorot/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96175/jakarta-teratas-ini-peringkat-ump-2026-tertinggi-di-seluruh-indonesia https://eranasional.com/96175/jakarta-teratas-ini-peringkat-ump-2026-tertinggi-di-seluruh-indonesia#respond Tue, 06 Jan 2026 01:20:39 +0000 https://eranasional.com/96175/jakarta-teratas-ini-peringkat-ump-2026-tertinggi-di-seluruh-indonesia Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah provinsi di hampir seluruh Indonesia telah mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Dari total 38 provinsi, sebanyak 36 gubernur telah menetapkan UMP 2026, sementara Aceh dan Papua Pegunungan belum menetapkan secara resmi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan menggunakan besaran UMP tahun 2025 untuk tahun 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk penyesuaian akibat kondisi pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membenarkan hal tersebut.

“Hanya Aceh yang menggunakan UMP 2025 untuk tahun depan,” ujar Indah saat dihubungi, Sabtu (27/12/2025).

Berdasarkan data yang telah diumumkan, terdapat sejumlah provinsi dengan besaran UMP yang tergolong tinggi. DKI Jakarta kembali menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada tahun 2026.

10 Provinsi dengan UMP 2026 Tertinggi di Indonesia

Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi, berdasarkan pengumuman resmi pemerintah daerah:

1. DKI Jakarta
   Rp5.729.876 (naik 6,17%)

2. Papua Pegunungan
   Rp4.508.714 (naik 5,2% – belum diumumkan resmi)

3. Papua Selatan
   Rp4.508.100 (naik 5,19%)

4. Papua
   Rp4.436.283 (naik 3,51%)

5. Papua Tengah
   Rp4.285.848 (tetap)

6. Kepulauan Bangka Belitung
   Rp4.035.000 (naik 4,09%)

7. Sulawesi Utara
   Rp4.002.630 (naik 6,02%)

8. Sumatra Selatan
   Rp3.942.963 (naik 7,1%)

9. Sulawesi Selatan
   Rp3.921.088 (naik 7,21%)

10. Kepulauan Riau
    Rp3.879.520 (naik 7,06%)

Daftar UMP 2026 Provinsi Lainnya

Berikut besaran UMP 2026 di provinsi lainnya yang telah diumumkan:

11. Papua Barat: Rp3.841.000 (naik 6,25%)

12. Riau: Rp3.780.495 (naik 7,74%)

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243 (naik 5,45%)

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000 (naik 4,2%)

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431 (naik 5,12%)

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000 (naik 6,54%)

17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138 (naik 6,12%)

18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

19. Maluku Utara: Rp3.510.240 (naik 3%)

20. Jambi: Rp3.471.497 (naik 7,32%)

21. Gorontalo: Rp3.405.144 (naik 5,69%)

22. Maluku: Rp3.334.490 (naik 6,14%)

23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934 (naik 6,81%)

24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496 (naik 7,58%)

25. Sumatra Utara: Rp3.228.949 (naik 7,9%)

26. Bali: Rp3.207.459 (naik 7,04%)

27. Sumatra Barat: Rp3.182.955 (naik 6,3%)

28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565 (naik 9,08%)

29. Banten: Rp3.100.881 (naik 6,74%)

30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552 (naik 6,12%)

31. Lampung: Rp3.047.734 (naik 5,35%)

32. Bengkulu: Rp2.827.250 (naik 5,89%)

33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861 (naik 2,73%)

34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898 (naik 5,45%)

35. Jawa Timur: Rp2.446.881 (naik 6,11%)

36. DI Yogyakarta: Rp2.417.495 (naik 6,78%)

37. Jawa Tengah: Rp2.327.386 (naik 7,28%)

38. Jawa Barat: Rp2.317.601 (naik 5,77%)

UMP menjadi acuan minimum upah bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih lama, perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kenaikan UMP 2026 di sejumlah daerah mencerminkan upaya pemerintah menjaga daya beli pekerja di tengah dinamika ekonomi nasional dan regional.