Syarief menjelaskan, pihaknya memang terlebih dahulu melakukan penggeledahan dan masih belum memeriksa mantan Menteri LHK dalam kasus tersebut.

“Kalau penggeledahan itu kita mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/1).

“Nanti saya jadwalkan (pemeriksaan Siti Nurbaya),” imbuh Syarief.

Syarief menjelaskan penggeledahan dilakukan penyidikan pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1) kemarin. Ia menyebutkan setidaknya ada enam lokasi yang digeledah di wilayah Jakarta dan Bogor.

Kendati demikian, ia tidak mengungkap secara rinci ihwal lokasi yang digeledah tersebut. Syarief hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi pihak swasta hingga pejabat kementerian terkait.

“lya, pejabat Kementerian. Belum kita bisa buka tapi ada beberapa (lokasi), ada swasta, ada pemerintahan,” tuturnya.

Ia menambahkan dugaan dugaan korupsi terkait tata kelola perkebunan dan industri sawit itu terjadi selama periode tahun 2015 hingga 2024 kemarin.

Lebih lanjut Syarief menjelaskan dalam penggeledahan itu penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik.

“Ada beberapa, ada dokumen, ada barang bukti elektronik. Itu memang yang kita perlukan. (Aset) belum,” imbuhnya.

Sebagai informasi tambahan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar rumahnya digeledah oleh Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Merespon hal itu Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan rumah mantan Menteri LHK tersebut.

“Benar rumahnya telah digeledah, penggeledahan tersebut terkait tata kelola kelapa sawit,” ujar Kapuspenkum saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Jumat (30/01/2026).

Jakarta – Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian LHK secara daring pada Senin (28/06/2021) kemarin.

Rapat ini dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK pada Jumat 4 Juni 2021 lalu terkait pembahasan beberapa regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Pertemuan ini adalah upaya untuk membangun komunikasi dan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK agar kegiatan Reforma Agraria yaitu penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan dapat terlaksana dengan baik.

Pada pertemuan ini, dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan percepatan penyediaan TORA dari Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang kemudian akan dikonversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan suatu Pilot Project Percepatan Reforma Agraria.