Kobaran api menghanguskan area sisi selatan dan timur TPA yang memiliki total luas lahan 5,8 hektare dengan ketinggian sampah mencapai 25 meter tersebut.

Adapun TPA Degayu saat ini tengah dalam status penutupan zona pasif menggunakan geomembran usai menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Sejumlah tim gabungan langsung dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah agar tidak meluas ke area perukiman warga sekitar.

Petugas yang diterjunkan meliputi Damkar Kota Pekalongan, Damkar Kabupaten Pekalongan, mobil water cannon Polres Pekalongan Kota, BPBD, hingga para relawan.

Camat Pekalongan Utara, M. Ainur Rofiq, mengonfirmasi bahwa sebagian titik api sudah berhasil dikendalikan meski proses pemadaman belum sepenuhnya tuntas.

“Saat ini kondisi TPA memang terbakar, cuma berhasil dipadamkan walaupun belum tuntas. Dari pihak Damkar, BPBD, Polres maupun relawan terus berusaha agar api padam secara tuntas,” ujarnya kepada eranasional di TPA Degayu.

Rofiq menjelaskan, kendala utama di lapangan adalah kondisi medan tumpukan sampah yang tebal sehingga menyulitkan jangkauan selang dan alat pemadam kebakaran.

Selain itu, meski permukaan sampah terlihat padam, bara api dan hawa panas masih tersimpan di bagian dalam tumpukan sehingga memicu potensi kebakaran susulan.

“Memang medannya medan sampah, sehingga keterjangkauan alat pemadam ini yang perlu diperhatikan. Kadang kala ketika atasnya padam, bagian bawahnya masih menyimpan panas,” jelas Rofiq.

Mengenai pemicu kebakaran, pihaknya mengaku belum bisa memastikan sumber api dan masih berkoordinasi dengan instansi berwenang.

“Sementara kita masih belum mengetahui pasti penyebabnya, tetapi akan segera kita koordinasikan dengan pihak terkait,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, tim gabungan masih terus berjibaku di lokasi guna menyisir titik-titik panas agar kebakaran di TPA Degayu dapat ditanggulangi hingga tuntas. (em-aha)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan pencabutan izin delapan perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa investigasi awal dilakukan melalui penelusuran seluruh dokumen dan persetujuan lingkungan berkaitan dengan aktivitas korporasi di wilayah bencana.

Hasil penelusuran sementara membuat pemerintah memutuskan untuk mencabut izin operasional delapan perusahaan tersebut sembari melakukan kajian ulang.

“Kami mulai menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari perusahaan-perusahaan di daerah terdampak. Saat ini tujuh dari delapan perusahaan sudah teridentifikasi, dan satu lainnya masih kami dalami,” ujar Hanif usai rapat dengan Komisi XII DPR, Kamis (3/12).

Hanif menyebutkan bahwa seluruh perusahaan terkait telah dijadwalkan menghadiri pemeriksaan pada Senin (8/12) mendatang. Pemeriksaan akan dipimpin langsung oleh Deputi Penegakan Hukum KLHK guna memastikan pertanggungjawaban perusahaan dalam proses penegakan hukum.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan pemberlakuan sanksi pidana, mengingat besarnya dampak dan jumlah korban jiwa akibat bencana tersebut.

“Karena sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan hukum pidana tidak bisa dihindari,” tegas Hanif.

Selain dugaan pelanggaran izin, KLHK menyoroti kondisi ekosistem yang rusak parah di hulu daerah terdampak. Dari total 340 ribu hektare kawasan hutan, sekitar 50 ribu hektare telah berubah menjadi lahan kering tanpa tutupan pohon.

Kondisi ini disebut memperparah intensitas banjir dan longsor ketika hujan turun.

“Jika area hulunya sudah menjadi lahan kering, tanpa pohon yang menahan aliran air, maka hujan sedikit saja dapat menimbulkan bencana,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa penindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar tidak akan berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga akan dilanjutkan dengan proses hukum yang proporsional.