Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa KBRI Phnom Penh bergerak cepat dan terkoordinasi dalam merespons lonjakan laporan dari para WNI tersebut.

“Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pendataan menyeluruh, pemberian layanan kekonsuleran, hingga fasilitasi pemulangan ke Indonesia,” ujar Yvonne dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Yvonne, aduan yang diterima berasal dari berbagai daerah di Kamboja yang selama ini dikenal sebagai lokasi operasi sindikat penipuan daring lintas negara. Para WNI tersebut umumnya mengaku direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa atau ditekan untuk terlibat dalam aktivitas penipuan online.

Sejak 16 Januari hingga 31 Januari 2026, tercatat 2.887 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh secara langsung untuk meminta bantuan pemulangan ke Tanah Air. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor.

Dalam proses penanganan kasus ini, KBRI Phnom Penh tidak bekerja sendiri. Kemlu RI mengerahkan tim bantuan tambahan, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi turut memberikan dukungan dalam pendataan dan penerbitan dokumen perjalanan.

“Hingga saat ini, KBRI telah menerbitkan 830 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap,” jelas Yvonne.

Selain itu, pemerintah Kamboja juga memberikan kerja sama dengan memutihkan denda keimigrasian yang sebelumnya dibebankan kepada 722 WNI, sehingga memperlancar proses pemulangan.

Kemlu RI menyebutkan bahwa saat ini terdapat 1.213 WNI yang masih berada di penampungan sementara di Kamboja sambil menunggu proses administratif dan jadwal kepulangan.

Yvonne menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memastikan para WNI tersebut berada dalam kondisi aman, sehat, dan terpantau. KBRI Phnom Penh terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menjamin kebutuhan dasar para WNI terpenuhi selama masa penampungan.

Setelah tiba di Indonesia, status dan tindak lanjut terhadap para WNI tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk kemungkinan pendampingan, rehabilitasi, serta proses hukum jika diperlukan.

Kemlu RI menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak semata-mata bersifat penegakan hukum, tetapi juga perlindungan warga negara, terutama bagi mereka yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja.

Kasus keterlibatan WNI dalam sindikat penipuan daring di Asia Tenggara bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan kerentanan pencari kerja, khususnya generasi muda, dengan tawaran pekerjaan di sektor digital dan layanan pelanggan.

Banyak korban mengaku paspor mereka ditahan, jam kerja berlebihan, serta menghadapi ancaman kekerasan jika menolak menjalankan aktivitas penipuan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Kemlu RI kembali mengingatkan masyarakat untuk: Memastikan proses kerja ke luar negeri melalui jalur resmi,  Tidak mudah tergiur gaji tinggi tanpa kejelasan perusahaan dan Melaporkan segera ke perwakilan RI terdekat jika mengalami masalah di luar negeri.

“Kami mengimbau WNI yang berada di luar negeri untuk tidak ragu menghubungi KBRI atau KJRI jika menghadapi situasi darurat,” ujar Yvonne.

Juru Bicara Kemenlu, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, informasi ini didapatkan setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo dan Konsultat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Osaka berkoordinasi dengan otoritas setempat.

“KBRI di Tokyo dan KJRI di Osaka terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul-simpul masyarakat Indonesia di sana. Hingga saat ini, tidak terdapat informasi adanya WNI menjadi korban meninggal dunia,” kata Iqbal, Rabu, 3 Januari 2024.

Namun, lanjut Iqbal, dari hasil komunikasi dengan simpul-simpul WNI di sekitar lokasi gempa, ada sekitar 105 WNI yang berada di sejumlah shelter yang disediakan otoritas setempat.

Selain itu, para WNI yang tersebar di tiga lokasi, yakni Ogi, Suzu dan Sakai, membutuhkan bantuan logistik.

Iqbal menyatakan, pihak KBRI di Tokyo sudah mulai mendistribusikan bantuan logistik bagi WNI terdampak gempa.

Sementara itu, sistem lapor diri KBRI Tokyo sendiri mencatat terdapat 1.315 WNI yang menetap di Prefektur Ishikawa.

Selain itu, ada sekitar 50 wisatawan WNI yang tinggal di St. Gala Yuzawa, Niigata karena Shinkansen sempat berhenti beroperasi. Namun, saat ini para wisatawan sudah dapat melanjutkan perjalanan dan Shinkansen (kereta cepat di Jepang) telah beroperasi kembali.

Iqbal juga menginformasikan, otoritas setempat juga telah mencabut peringatan tsunami. Namun tetap mewaspadai terjadinya gempa susulan dalam sepekan ke depan.

Diberitakan sebelumnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 terjadi di prefektur Ishikawa, Jepang, pada Senin, 1 Januari 2024 pukul 16.10 JST atau 14.10 WIB.

Gempa juga dirasakan di wilayah Prefektur Niigata, Toyama, dan Fukui, Nagano, Gifu, Tokyo, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Tottori, Iwate, Miyagi, dan Akita.

Hingga Selasa, 2 Januari, korban meninggal dunia akibat gempa besar di Ishikawa sebanyak 48 orang. Sedangkan korban luka tersebar di prefektur Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama, dan Gifu.

Sementara jumlah bangunan yang roboh di Ishikawa sekitar 30 bangunan. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Forum Lintas Angkatan Pensiunan Kementerian Luar Negeri (FLAPK) protes terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Pemerintah Indonesia karena tidak pernah mendapatkan hak gaji pokok dalam negeri selama bertugas sebagai ASN Kemenlu.

“Selama kami ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan RI di luar negeri, kami menerima Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN), tapi gaji pokok di dalam negeri yang menurut Undang-Undang Kepegawaian seharusnya tetap dibayarkan, namun oleh Kemenlu justru ditahan alias tidak dibayarkan,” kata Ketua FLAPK Kusdiana dalam keterangan pers, Minggu (30/7/2023).

Kusdiana menyebutkan, FLAPK beranggotakan 200 orang pensiunan ASN Kemenlu, dan dipastikan memiliki Nomor Induk Kepegawaian secara nasional. Mereka juga pernah bertugas untuk Kemenlu di berbagai perwakilan RI di luar negeri.

Dia menegaskan, hak gaji pokok yang tidak dibayarkan tertuang dalam kebijakan Kemenlu berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekjen Kemenlu Nomor 015690 tertanggal 16 Oktober 1950, perihal Keuangan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

“Dalam pertimbangannya mengatakan, ‘menunggu keputusan yang definitive dan menyimpang dari peraturan S.P/5/K.L, maka berhubung dengan sangat terbatasnya persediaan deviezen, Jo III.c gaji di Indonesia tidak diberikan,” ucap Kusdiana.

Kusdiana menjelaskan, gaji pokok dalam negeri masih belum dibayarkan meskin beragam kebijakan diperbarui oleh negara.

Ia mencontohkan berbagai UU yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR, seperti UU No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian, UU No. 8 Tahun 194 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 43 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, serta PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.