JAKARTA, Eranasional.com – Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan erat. Penerapan SPBE yang maksimal bisa jadi jalan untuk mengangkat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot empat poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.

“Kalau kita lihat di berbagai negara di dunia, indeks SPBE dengan indeks-indeks pengukuran yang lain itu punya keterkaitan. Kita cek Denmark dan Finlandia, mereka punya indeks pembangunan e-government yang sangat baik dan faktanya indeks persepsi korupsinya juga menunjukan rapor gemilang,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Ditambahkannya, penerapan SPBE di Indonesia telah diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 132/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Aturan ini jadi komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tentu ada urgensi penyelenggaraan SPBE ini. Pertama, memudahkan warga untuk mengakses layanan publik, yang kedua untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain,” imbuhnya.

Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan KemenPAN-RB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik di berbagai tingkatan dari pusat hingga pelayanan di daerah hanya dalam satu platform.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyakini kemampuan SPBE untuk menekan korupsi di Indonesia. Menurutnya, layanan elektronik yang dibarengi dengan integritas pelayan publik bisa meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, di sisi lain juga bisa mencegah terjadinya pungli, suap, dsb.

“Namun demikian, sebagaimana sistem apapun, yang terbaik sekalipun kita bangun tapi kalau tidak diimbangi dengan integritas, percuma,”ujar Alexander.

Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 Fokus 3 diikuti oleh 19 Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal dari kementerian dan lembaga pelaksana aksi. Mereka menandatangani komitmen untuk melaksakan empat aksi pencegahan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Aksi tersebut sesuai dengan amanat fokus ketiga yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Aksi pada fokus ketiga mencakup penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan; penguatan integritas penanganan perkara pidana; penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD), serta penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit.

Penandatanganan fokus ketiga ini menjadi penutup rangkaian penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 yang digelar sejak 8 Maret 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengakselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, sesuai fokus Wakil Presiden RI. Saran dan masukan dihimpun dari pemerintah daerah yang berkomitmen membangun MPP Digital.

“Bapak Wakil Presiden secara konsisten terus mendorong agar pemerataan standar kualitas penyelenggaraan MPP dapat segera diimplementasikan terutama dengan mendorong penerapan pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP Digital, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (09/02).

Disampaikan jika MPP Digital memiliki dua fungsi utama, yaitu menyediakan fitur-fitur yang mendukung operasional MPP yang telah dibangun seperti pendaftaran hingga pelaporan kinerja. Kedua, bertindak sebagai portal kab/kota yang dilengkapi dengan integrasi berbagai layanan elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai langkah percepatan, pada tahap pertama MPP Digital, pihaknya akan fokus pada pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan dan non-perizinan diluar Online Single Submission (OSS) secara khusus yang berkaitan dengan izin tenaga kesehatan. Dengan harapan masyarakat nantinya dimudahkan dengan cukup sekali log in di MPP Digital, bisa mengakses layanan lintas OPD.

Selain itu dalam hal akuntabilitas dan transparansi, masyarakat bisa melakukan tracking dan sistem akan secara otomatis mendeteksi proses yang tidak sesuai service level agreement (SLA).

Hal tersebut mencegah risiko penyelewengan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pengurusan perizinan maupun administrasi kependudukan.

Pembangunan MPP Digital juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai pengawal keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan.

Pembangunan portal pelayanan publik yang dikembangkan sebagai pintu masuk utama yang mengintegrasikan layanan publik digital di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus menginstal banyak aplikasi ataupun mengakses banyak website pelayanan.

“Saat ini secara paralel kami sedang mendorong percepatan kesiapan e-services di tingkat pemerintah daerah secara khusus melalui pengembangan MPP Digital sebagai portal kab/kota yang nantinya mengintegrasikan layanan elektronik di lingkup suatu pemerintah kabupaten maupun kota secara terpadu,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad mengatakan terdapat berbagai urgensi dalam penyelenggaraan MPP Digital, seperti kemampuan teknologi daerah yang berbeda beda, kemudian pelayanan yang belum terintegrasi, belum dapat dilakukan pemantauan, persyaratan berulang, dan keterbatasan sumber daya.

Melalui MPP Digital maka diharapkan masyarakat cukup sekali melakukan input data, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, melalui berbagai perangkat elektronik.

Untuk itu pemerintah daerah diminta mempersiapkan beberapa hal untuk implementasi MPP Digital, seperti penyiapan data berupa daftar kecamatan, kelurahan, dan desa. Selanjutnya penyiapan infrastruktur server, dan penyiapan instalansi.