“Sesuai perintah Presiden Prabowo, tidak ada efisiensi pada biaya pendidikan, kesehatan dan layanan umum dasar lainnya,” kata Dahnil dalam keterangannya, Minggu 16 Februari 2025.

Jika ada penghapusan dan pengurangan biaya pada layanan umum dasar lainnya, Dahnil mengharapkan agar publik melaporkannya sesegera mungkin untuk diproses lebih lanjut.

“Bila ada yang melakukan segera laporkan,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa poin efisiensi sudah disampaikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa beasiswa pendidikan termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak terdampak pada efisiensi anggaran negara.

“Hal sama juga sudah ditegaskan oleh Menkeu,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memangkas anggaran untuk beasiswa pendidikan.

Di mana aggaran Rp 14.698.000.000.000 akan tetap disalurkan.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ata Sri Mulyani, Jumat 14 Februari 2025. []