Kementerian Perindustrian – Eranasional.com

Industri Plastik Tetap Ekspansi, Kemenperin Bantah Isu Kelangkaan Mei 2026

Aditya — Thu, 09 Apr 2026 17:57:34 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memastikan bahwa ketersediaan plastik untuk kebutuhan industri nasional masih berada dalam kondisi aman dan terkendali. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, merespons kekhawatiran publik terkait isu terbatasnya stok plastik yang disebut-sebut hanya cukup hingga Mei 2026.

Menurut Agus, kabar mengenai potensi kelangkaan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Ia menjelaskan bahwa meskipun terjadi tekanan pada sisi harga bahan baku, pasokan plastik secara nasional masih dapat memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat.

Tekanan terhadap industri plastik saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, khususnya terkait eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok energi dan bahan baku. Salah satu komponen utama yang terdampak adalah nafta, bahan baku penting dalam industri petrokimia yang menjadi dasar produksi berbagai jenis plastik.

Agus menjelaskan bahwa gangguan pada distribusi dan produksi nafta di tingkat global telah menyebabkan terjadinya penyesuaian pasokan serta peningkatan biaya produksi. Kondisi ini pada akhirnya turut mendorong kenaikan harga bahan baku plastik di pasar internasional.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kenaikan harga tidak serta-merta berujung pada kelangkaan barang. Industri dalam negeri dinilai masih memiliki kapasitas produksi yang cukup kuat untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

“Plastik merupakan produk turunan dari industri petrokimia berbasis minyak bumi. Ketika pasokan bahan bakunya terganggu secara global, tentu akan ada dampak terhadap biaya produksi. Namun, hal ini tidak berarti ketersediaannya menjadi terbatas,” ujar Agus dalam pernyataan resminya.

Kemenperin Pastikan Kedelai dan Daging Impor AS Wajib Penuhi Standar Halal Indonesia

Aditya — Fri, 27 Feb 2026 00:02:15 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa seluruh produk bahan pokok yang diimpor dari Amerika Serikat tetap wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebelum beredar di pasar Indonesia. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran pelaku usaha dan masyarakat terkait implementasi perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya yang menyangkut produk pangan dan manufaktur.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak dihapus atau dilonggarkan.

Ia menekankan bahwa proses sertifikasi dapat dilakukan di negara asal, sepanjang lembaga sertifikasi tersebut telah diakui dan memiliki perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan pemerintah Indonesia.

Menurut Emmy, mekanisme ini justru dirancang untuk mempermudah proses administrasi tanpa mengurangi standar kehalalan yang berlaku di Indonesia. Negara produsen, termasuk Amerika Serikat, dapat melakukan sertifikasi halal melalui lembaga yang telah disepakati bersama. Namun, pengakuan tersebut tetap berada dalam kerangka regulasi nasional yang berlaku.

Penunjukan lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat dilakukan melalui kerja sama yang melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia. BPJPH memiliki kewenangan untuk menyepakati dan mengesahkan lembaga luar negeri yang dapat menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang akan masuk ke pasar domestik.

Dalam dokumen perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, pengaturan mengenai produk halal tercantum dalam sejumlah pasal, termasuk ketentuan terkait barang manufaktur serta pangan dan produk pertanian.

Salah satu poin penting menyebutkan bahwa Indonesia harus mengizinkan lembaga sertifikasi halal asal Amerika Serikat yang telah diakui untuk melakukan sertifikasi produk bagi kepentingan ekspor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan yang bersifat diskriminatif.

Prabowo Gulirkan Gentengisasi, Asaki Siap Bangun Pabrik Baru

Aditya — Tue, 03 Feb 2026 13:17:30 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Program gentengisasi nasional yang diserukan Presiden Prabowo Subianto dinilai membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri genteng dalam negeri. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas hunian dan estetika lingkungan, tetapi juga menjadi motor baru bagi ekspansi industri manufaktur berbasis bahan baku lokal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri genteng nasional berada dalam kondisi siap untuk melakukan ekspansi kapasitas. Hal ini tercermin dari tingkat utilisasi industri yang saat ini telah mendekati batas maksimal.

“Utilisasi teman-teman industri genteng yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) sudah mencapai sekitar 90 persen. Dengan adanya program gentengisasi, tidak ada pilihan lain selain ekspansi. Industri harus siap,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Menperin, tingkat utilisasi yang tinggi merupakan indikator kuat bahwa permintaan pasar sudah mendekati kapasitas produksi nasional. Dengan dicanangkannya gentengisasi sebagai program nasional, kebutuhan genteng diperkirakan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Agus menjelaskan, genteng berbahan tanah liat maupun keramik memiliki keunggulan dibandingkan atap seng atau material ringan lainnya. Selain lebih sejuk dan tahan lama, genteng juga dinilai lebih ramah lingkungan serta mendukung penggunaan sumber daya lokal.

“Kita bicara kenyamanan, ketahanan, dan estetika. Genteng unggul dari sisi itu. Karena itu pemerintah mencanangkan gerakan gentengisasi secara berkelanjutan,” kata Agus.

Ia menilai kebijakan ini sebagai peluang strategis bagi industri keramik nasional untuk naik kelas, baik dari sisi skala produksi, efisiensi, hingga penyerapan tenaga kerja.