Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat memberikan laporan dalam kegiatan panen raya nasional, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026).

“Yang kami copot dari kementerian luar dan dalam, Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat yang kami copot, ada yang kami pecat, bahkan ada yang masuk penjara,” ujar Amran dalam laporannya.

Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penindakan tegas terhadap aparatur yang tidak berintegritas, tidak mencapai target, atau bermain-main dengan kewenangan.

Menurutnya, jika pola penegakan disiplin ini dijalankan secara konsisten selama satu periode pemerintahan penuh, jumlah pejabat yang dicopot bisa mencapai angka yang jauh lebih besar.

“Kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan tidak di-reshuffle, itu bisa dua kali lipat. Bisa sampai 1.000 pejabat, Bapak Presiden,” kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada serius, menegaskan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi di sektor pertanian yang selama ini kerap disorot publik.

Amran menyebut, kebijakan keras ini dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menekankan pentingnya kinerja, integritas, dan pelayanan kepada rakyat.

Ia menegaskan, setiap aparatur yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau terbukti menyalahgunakan kewenangan akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Kami sampaikan secara terbuka, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Kami hanya menjalankan perintah dan patuh kepada Presiden,” tegasnya.

Menurut Amran, tidak ada toleransi bagi pejabat yang menghambat program strategis pertanian nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada, dan kesejahteraan petani.

Lebih jauh, Amran membeberkan bahwa pencopotan pejabat tidak jarang dilakukan secara massal dan cepat. Bahkan, dalam satu hari, ia pernah mencopot hingga belasan pejabat eselon tinggi.

“Eselon I pernah kami copot delapan orang dalam satu hari, Bapak Presiden. Pernah juga sebelas orang dalam satu hari,” ungkapnya.

Ia bahkan mengibaratkan level jabatan tersebut setara dengan perwira tinggi di lingkungan militer.

“Kalau di tentara itu bintang tiga. Saya copot sebelas dalam satu hari. Tidak capai target, ya menjadi target,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah tersebut, menurut Amran, diperlukan agar organisasi bergerak cepat dan tidak terhambat oleh pejabat yang tidak sejalan dengan visi kementerian.

Amran menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan keras ini adalah memastikan aparatur negara benar-benar bekerja untuk rakyat, khususnya petani.

Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan mafia pertanian yang merugikan negara dan petani, mulai dari distribusi pupuk, tata niaga hasil pertanian, hingga pengadaan program strategis.

“Target utama aparatur negara itu melayani rakyat. Kalau masih ada korupsi, kolusi, dan mafia, itu harus diputus,” tegas Amran.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dan stabilitas sosial, sehingga harus dikelola oleh aparatur yang bersih dan profesional.

Pernyataan Amran di hadapan Presiden Prabowo juga dibaca sebagai sinyal kuat arah pemerintahan baru, yang menempatkan reformasi birokrasi dan penegakan disiplin sebagai prioritas.

Dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer, pendekatan tegas terhadap kinerja aparatur negara dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinan yang menuntut hasil konkret dan kecepatan eksekusi.

Langkah Amran ini sekaligus menjadi pesan kepada jajaran kementerian lain bahwa era toleransi terhadap kinerja buruk dan penyimpangan semakin sempit.

Meski menuai apresiasi, kebijakan pencopotan massal juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesinambungan program dan memastikan pengganti pejabat memiliki kapasitas yang mumpuni.

Namun Amran menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, sehingga penyaringan pejabat harus dilakukan secara ketat.

Namun jadwalnya belum dipastikan, Nantinya KPK akan memberikan informasi lanjutan terkait pemanggilan itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri kepada Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus, Rabu 1 Mei 2024.

“Nanti dikabari lebih lanjut ya, bila tim jaksa sudah infokan,” kata Ali Fikri.

Ali menuturkan, KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah anggota keluarga SYL dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian.

“Beberapa anggota keluarga inti dari tersangka sebelumnya sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” beber Ali Fikri.

Saat ini, kata Ali, untuk kasus tindak pidana pencucian uang masih berjalan dan sangat mungkin dikembangkan kepada tersangka lain yang turut menikmati kejahatan dari SYL.

“Di penyidikan TPPU ini sangat dimungkinkan untuk dikembangkan kepada tersangka lain yang turut menikmati hasil dugaan kejahatan terdakwa dimaksud,” kata Ali Fikri, dikutip dari Kompas TV.

Ali Fikri juga menegaskan pelaku yang menikmati TPPU dapat juga dijerat sebagai tersangka.

Oleh karena itu, pemanggilan keluarga inti SYL dilakukan sebagai upaya pembuktian adanya tindak pidana pencucian uang.

“Pada upaya pembuktian TPPU, karena di TPPU pelaku pasif yang sengaja menikmati hasil kejahatan dapat dijerat sebagai tersangka,” pungkas Ali Fikri. []

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyitaan rumah SYL tersebut merupakan upaya dari KPK memulihkan keuangan negara.

“Penyitaan dilakukan kemarin, Kamis, 1 Februari 2024. Tim penyidik telah menyita 1 unit rumah di wilayah Jakarta Selatan yang diduga milik tersangka SYL,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat, 2 Februari 2024.

Ali pun memastikan, tim penyidik KPK telah memasang plang di rumah tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang tak berkepentingan memasuki rumah tersebut.

Selain itu, KPK saat ini juga masih menelusuri aset-aset SYL lainnya yang diduga bersumber dari hasil korupsi.

Pencarian, kata Ali, melibatkan Tim Aset Tracing dari Direktorat  Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

“Masih terus dilakukan penelusuran aset-aset bernilai ekonomis lainnya,” ucap Alin.

Seperti diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subgayono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta mengutip setoran dari para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementan.

Mereka disebut mengutip setoran secara paksa dari pejabat di Kementan, di antaranya dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Sekretaris di masing-masing Eselon I Kementan. (*)

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi dugaan keterlibatan keluarga SYL ini kepada General Manager Media Radio Prambors, Dhirgaraya S Santo.

“Sudah dikonfirmasi mengenai dugaan keterlibatan keluarga SYL dalam menentukan pihak kontraktor yang memenangkan proyek pengadaan di Kementan,” kata Ali Fikri, Sabtu, 6 Januari 2024.

Ali menjelaskan, Santo diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi dugaan korupsi di Kementan yang menjerat SYL dan anak buahnya pada Jumat, 5 Januari 2024.

Selain terkait dugaan korupsi proyek di Kementan, KPK juga mendalami sejumlah aset yang diduga dimiliki oleh SYL dari Santo.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan berbagai aset bernilai ekonomis dari tersangka SYL,” tuturnya.

Seperti diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta Kementan sebagai tersangka.

SYL diduga memerintahkan Kasdi dan Hatta mengumpulkan setoran secara paksa dari para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementan seperti dari Direktur jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing eselon I.

Adapun nilai setoran yang diterima SYL berkisar antara US$4.000 hingga US$10.000 setiap bulannya.

KPK menduga SYL, Kasdi, dan Hatta menikmati uang hasil pemerasan itu totalnya sekitar Rp13,9 miliar.

Uang itu diduga digunakan untuk membayar cicilan mobil, biaya perawatan wajah dan kesehatan, hingga renovasi rumah SYL. (*)

Dengan ditolaknya gugatan praperadilan itu maka Firli Bahuri tetap sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Praperadilan Pemohon tak berdasar. Permohonan praperadilan tidak dapat diterima,” kata Imelda di ruang sidang PN Jaksel, Selasa, 19 Desember 2023.

Hakim Imelda pun menegaskan bahwa status tersangka Firli Bahuri yang ditetapkan Polda Metro Jaya sah, sebab dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Firli Bahuri mendaftarkan gugatan praperadilan dengan nomor perkara 129/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL pada 24 November 2023. Dia berpendapat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Dia juga meminta majelis hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: SP.Sidik/6715/X/RES.3.3./2023/Ditreskrimsus, tertanggal 09 Oktober 2023, dan Sprindik Nomor: SP.Sidik/7539/XI/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus, tertanggal 23 November 2023, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Dalam kasus dugaan pemerasan, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah dua kali memeriksa Firli Bahuri sebagai tersangka yakni tanggal 1 dan 6 Desember 2023.

Dalam kasus ini, Firli diduga melakukan pemerasan dengan memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) di 2021.

Polisi mengklaim sudah mendapati sejumlah barang bukti salah satunya pencatatan valuta asing senilai Rp7,4 miliar. Selain itu, sudah memeriksa 91 saksi dalam kasus pemerasan ini. (*)

“Saksi Vita Ervina sudah hadir jam 10.30 WIB,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa, 28 November 2023.

Namun, Ali menyatakan dirinya dapat memberikan penjelasan detail terkait materi pemeriksaan Vita. Kata dia, pemeriksaan masih berlangsung.

Selain Vita Ervina, penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya yakni Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan), Prihasto Setyanto (Dirjen Hortikultura), dan Zulkifli (Karo Organisasi dan Kepegawaian).

“Kami juga memanggil Merdian Tri Hadi (Sespri Sekjen) dan Atik Chandra (Direktur PT Indo Raya Mitra Persada 168),” tambahnya.

Pada tanggal 15 November 2023 lalu KPK menggeledah rumah dinas Vita Ervina di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi di Kementan yang menjerat eks Mentan SYL.

Kata Ali Fikri, dari rumah Vita, penyidik KPK menyita dokumen dan bukti elektronik. Menurut dia, bukti itu akan dimasukkan ke berkas perkara.

“Dari penggeledahan, diperoleh catatan dokumen dan juga bukti elektronik. Kami sita sebagai barang bukti dalam berkas perkara,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menetapkan SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekjen Kementan Kasdi dan Direktur Kementan M Hatta.

Ketiga diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Selain itu, SYL diduga juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua KPK Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik Polri terkait kasus dugaan pemerasaan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli diperiksa di Bareskrim Polri atas permintaan pimpinan KPK tersebut, Selasa (24/10/2023).

Hingga pukul 16.30 WIB, Firlu masih belum keluar dari Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan Firli dilakukan sejak pukul 10.00 WIB.

Katanya, Firli diperiksa di ruang Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.

“Pemeriksaan terhadap saksi FB (Firli Bahuri), Ketua KPK di ruang pemeriksaan Dittipidkor Bareskrim Polri oleh penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri,” kata Ade Safri, Selasa (24/10/2023).

Dia memastikan tidak ada perlakuan khusus yang diberikan Polri kepada Firli. Ade juga membeberkan materi pemeriksaan, salah satu yang ditanyakan yaitu pertemuan Firli dengan SYL di lapangan bulu tangkis.

“Termasuk di dalamnya untuk dimintai klarifikasi terkait foto pertemuan dengan SYL,” jelas Ade Safri.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dipanggil penyidik KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (11/10). Apakah KPK akan melangsung Yasin Limpo?

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan rencana pemeriksaan terhadap Yasin Limpo itu.

“Rabu (11/10) besok bertempat di Gedung Merah Putih, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi, Syahrul Yasin Limpo,” kata Ali Fikri, Selasa (10/11/2023).

Adapun jadwal pemeriksaan Yasin Limpo pada pukul 10.00 WIB. Ali berharap Yasin Limpo datang memenuhi panggilan penyidik KPK.

“Sesuai yang pernah dia katakan, akan berkomitmen, akan kooperatif mengikuti seluruh proses penyelesaian perkara dimaksud,” ujarnya.

KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi di Kementan ke tingkat penyidikan.

Ada tiga klister di kasus tersebut yaitu pemerasan, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

JAKARTA, Eranasional.com – Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap, adanya upaya menghilangkan barang bukti saat penyidikan KPK menggeledah gedung Kementan.

“Dari informasi yang kami terima saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu 30 September 2023.

Diketahui penggeledahan Kantor Kementan oleh KPK berlangsung pada Jumat, 29 September 2023.

Tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Mentan Syahrul Yasin Limpo dan ruangan kerja Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Kata Ali, dokumen yang hendak dihilangkan yakni, bukti aliran uang korupsi yang diterima para tersangka di kasus tersebut.

“Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” jelas Ali.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muh Hatta disebut-sebut terlibat.

Penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan KPK pada 16 Januari 2023.

Dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo menambah daftar menteri asal Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi. Sebelumnya Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terjerat kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Kemenkominfo dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 17 Mei 2023 lalu.

Diketahui, Johnny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem. Menurut penyidik, peran Johnny sebagai Menkominfo dalam kasus korupsi BTS adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain Johnny Plate, Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus yang sama yaitu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Achmad Latif serta lima pihak swasta, satu di antaranya Windi Purnama.

Kejagung menduga para tersangka dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dengan cara melakukan manipulasi tender dan memperbesar harga dalam proyek ini.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi proyek BTS ini mencapai Rp8,32 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan terjadinya praktik korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK juga tengah menyelidiki kemungkinan keterlibatan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Meski begitu, KPK belum menjelaskan secara detail dugaan korupsi apa yang terjadi di Kementan dan melibatkan Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi yang didapat, perkara dugaan korupsi ini sudah diekspose oleh KPK. Begitu juga penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Sejauh ini, KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah orang terkait kasus dugaan korupsi di Kementan.

“Sejauh ini kami masih pada tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (14/6/2023).

Namun, Ali Fikri tidak menyebutkan siapa saja yang telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Katanya, KPK akan menjelaskan detail perkara dan identitas tersangka begitu suatu kasus sudah masuk tahap penyidikan.

“Nanti akan kita jelaskan secara detail. Mohon bersabar ya,” ujarnya.

Pelaksana   tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan apa yang dikatakan Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, bahwa kasus dugaan korupsi di Kementan ini masih tahap penyelidikan.

“Saat ini masih proses penyelidikan. Mohon maaf, belum ada yang bisa kami sampaikan ke rekan-rekan wartawan,” ucap Asep Guntur.

Penjelasan Mentan Syahrul Yasin Limpo

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengaku dirinya tidak mengerti dan memahami soal dugaan terjadinya praktik korupsi yang diselidiki KPK terhadap Kementerian Pertanian yang dipimpinnya.

“Saya tidak mengerti itu, saya tidak mengerti,” kata Yasin Limpo saat berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (14/6/2023).

Yasin Limpo pun enggan berkomentar terkait laporan dugaan korupsi di Kementan. Dia langsung menuju kendaraan dinas dan meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah di Solok tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

“Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK, sehingga KPK menindaklanjuti pada proses penegakan hukum,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Namun, dia menolak memberitahu secara jelas dugaan korupsi apa yang sedang diusut di Kementan. Katanya, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Maaf tidak bisa saya jelaskan, karena masih proses penyelidikan. Segera kami sampaikan perkembangannya,” ucap Ali Fikri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Pertanian belum memberikan keterangan.