Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Di lokasi, kedua menteri berdialog dengan warga dan pihak terkait untuk mendengar langsung perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, seperti perbaikan hunian dan penataan lingkungan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Soroti Ketepatan Data Rumah Tak Layak

Dalam keterangannya kepada wartawan, Mendagri menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan. Karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) setempat agar terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian data.

Ia menjelaskan, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya dan BPS harus diselesaikan melalui rekonsiliasi atau pencocokan data bersama.

“Langkah ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di wilayah tertentu. Tanpa kesamaan data, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tambah Tito.

“Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja,” ujar Mendagri.

Akurasi dan keselarasan data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan berbagai program pemerintah dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah, seperti pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Selain itu, terdapat pula program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan program tersebut ditujukan sebagai hunian tetap bagi para korban bencana.

“Kesiapan pembangunan rumah tersebut telah masuk tahap final. Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita, ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025).

Menteri Ara imenegaskan, ribuan unit rumah yang akan dibangun merupakan hunian permanen, bukan hunian sementara.

“Pembangunan hunian tetap akan dimulai bulan ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, namun tanpa menghambat kecepatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Pihaknya telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden agar regulasi tidak menjadi penghalang negara dalam membantu rakyat,” ujar Menteri Ara.

Untuk itu, Kementerian PKP mengusulkan adanya rapat koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan pengawasan, termasuk kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar sesuai aturan tapi juga cepat. Karena itulah arahannya (Presiden) kepada kami,” kata dia.

Terkait lokasi relokasi, Ara menyebut sejumlah lokasi telah diusulkan dan terus diklasifikasi berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta kelayakan sosial-ekonomi.

Rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah begitu, ya. Jadi juga pikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, ya. Pikirkan tempat bekerja orang tuanya, bagaimana ke pasar. Jadi ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” kata dia.

Ia mengatakan pendanaan pembangunan 2.603 rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi dirinya. Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah,” tandas Ara.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menteri Ara mengatakan dari total tersebut mencangkup beberapa kategori seperti ringan, sedang, berat hingga hanyut dan jumlah tersebut baru terdata hingga Minggu 14 Desember 2025.

“Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 17.00,” kata Marteri Ara.

Menteri Ara merinci jumlah kerusakan berdasarkan bencana di tiga provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ara menambahkan untuk di provinsi Aceh total rumah rusak ringan di Aceh mencapai 38.553 unit. Rusak sedang dan berat masing-masing mencapai 22.204 serta 35.517, dan hanyut mencapai 4.295. Secara keseluruhan mencapai 100.569 rumah.

Sementara di Sumatera Utara, lanjut kata Ara, rumah yang rusak ringan mencapai 19.936, rusak sedang, 4.304, rusak berat 4.351 dan hanyut mencapai 1.135. Ditotalkan mencapai 29.766.

“Sumatera Barat rumah yang rusak ringan mencapai 5.635, rusak sedang 1.174, rusak berat 1.577 dan hanyut 765. Jika ditotalkan mencapai 9.150,” ujar Ara.

Menurut Mendagri, hunian yang layak, nyaman, dan sehat akan mendukung terwujudnya tata kelola kota yang lebih aman. Ia menilai pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk, termasuk di Jakarta, perlu diperbanyak. Model hunian vertikal tersebut dinilai mampu memperbaiki penataan kota sekaligus memudahkan penyediaan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.

Ia bercerita, pada saat menjalani masa pendidikan, dirinya melihat dan mencermati secara langsung bagaimana Singapura dan Cina memperbaiki tata kelola perumahan perkotaan. Pada akhir 1990-an, kawasan permukiman di kedua negara itu masih sangat padat, namun secara bertahap menjadi lebih tertata seiring pembangunan rumah susun atau hunian vertikal.

“Nah, sebetulnya kita mengharapkan Jakarta bisa seperti itu. Berubah. Dan itu tapi kita harus mulai dari sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Mendagri dalam diskusi santai yang dipimpin Menteri PKP Maruarar Sirait tersebut.

Mendagri juga menceritakan bahwa semasa menjabat Kapolda Metro Jaya, ia turut membantu Gubernur DKI kala itu dalam menertibkan permukiman kumuh di bantaran sungai. Warga kemudian direlokasi ke rumah susun. Berkat kerja sama berbagai pihak, masyarakat berangsur pindah ke lokasi tersebut.

Ia berharap, ke depan partisipasi masyarakat terhadap program hunian layak semakin meningkat. Dengan demikian, selain memperoleh lingkungan yang lebih sehat, masyarakat juga dapat menjadi lebih produktif, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi.

Mendagri menekankan bahwa semangat tersebut sejalan dengan pandangan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden Prabowo mengusung berbagai program pro-rakyat seperti Program Tiga Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kampung nelayan, hingga program ketahanan pangan.

“Jadi [ayo mari] bantulah bersama-sama, suarakan ke masyarakat. Ini program Bapak Prabowo. Ini program yang sangat pro-rakyat kecil,” tandas Mendagri.

Menurutnya, program tersebut memiliki dampak positif bagi masyarakat, terutama kalangan bawah. Selain itu, program ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto yang berkomitmen menyediakan tiga juta rumah bagi rakyat.

“Bapak Presiden sangat serius. Kalau kita lihat programnya beliau, apa saja, pasti programnya yang pro rakyat kecil. Ini menjadi perhatian beliau,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Bank BNI, Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Universitas Diponegoro, dan REI di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (5/11/2025).

Ia menekankan bahwa kebijakan Presiden Prabowo tersebut terus direalisasikan secara optimal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bentuk kolaborasi itu salah satunya menghasilkan kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Mendagri menjelaskan, dengan adanya kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR, Pemda justru akan semakin diuntungkan. Pasalnya, masyarakat kelak akan membayar pajak kepada Pemda, sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dan ini manfaatnya bukan hanya bagi masyarakat yang belum punya rumah, atau yang berpenghasilan rendah, supaya rumahnya direnovasi misalnya. Bukan hanya itu, tapi perhitungan ekonomi, kalau tiga juta rumah dibangun [akan mendorong pertumbuhan ekonomi],” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri berharap Pemprov Jateng dapat menggencarkan sosialisasi mengenai pembebasan retribusi PBG bagi MBR. Pasalnya, Jateng dinilai memiliki potensi besar karena seluruh daerahnya telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP diyakini akan semakin memudahkan pelayanan PBG di tingkat kabupaten/kota.

Di sisi lain, Mendagri mendorong Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk terus memperkuat koordinasi dengan kepala daerah se-Jateng. Koordinasi tersebut dapat melibatkan para pihak seperti pengusaha real estate, asosiasi perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan upaya tersebut, kebijakan tiga juta rumah diyakini dapat direalisasikan dengan baik di Jateng.

“Semua harus ditemukan dan dikawinkan. Dikawinkan antara pemerintah dengan para pengusaha perbankan, semua harus ketemu sehingga akhirnya semua bisa menyadari dan ini bergerak,” tandasnya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP ) Maruarar Sirait alias Ara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Ara mengatakan program ini akan berbentuk rumah susun dan digarap bersama pemerintah daerah serta sejumlah lembaga terkait.

“Kementerian PKP akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan ide tersebut. Skemanya masih dibahas, termasuk dalam pertemuan Ara dengan Komite Tapera. Kami berdiskusi tadi bahwa kami ingin membuat satu terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah, di kota-kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota,” ungkap Ara.

Ara mengatakan bahwa dirinya akan berdiskusi sama Pak Gubernur Jakarta Mas Pram (Pramono Anung) supaya kita juga bisa bikin program.

“ Sudah dua kali kita ketemu bersama untuk satu terobosan, bagaimana rumah subsidi di kota. Mudah-mudah ada titik temunya,” jelasnya.

Maruarar memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan perumahan tapak. Ia berjanji akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta.

Ia juga meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

“Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, khususnya di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” tandasnya.