“Hari ini merupakan rekonstruksi kedua, setelah yang pertama dilakukan pada H+3 pasca kejadian. Ini menjadi informasi bagi masyarakat bahwa penyidikan dan pengembangan terus dilakukan oleh pihak Kepolisian,” katanya saat ditemui di Pemkot Pekalongan, Senin (29/9/2025).

Wali Kota Aaf, sapaan akrab Achmad Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan, kepolisian kembali mengamankan terduga pelaku penjarahan dan pembakaran.

“Bukti dari video dan foto sebenarnya sudah cukup. Namun, jika semuanya diamankan sekaligus, penyidik bisa kewalahan. Karena itu, penangkapan dilakukan satu per satu,” jelasnya.

Ia menambahkan, menurut keterangan beberapa pelaku yang sudah diamankan, ada pihak yang mendanai aksi anarki tersebut.

“Para pelaku mengakui bahwa ada yang mendanai atau memberikan uang kepada mereka. Target kita menemukan dalang yang mendanai atau menggerakkan kejadian pada 30 Agustus lalu, baik di Pemkot maupun DPRD,” tegasnya.

Terkait pemulihan gedung, Wali Kota memastikan proses lelang dan pembongkaran akan segera dilakukan.

“Untuk recovery gedung, akan segera kita lelang dan robohkan. Insya Allah awal 2026 Kementerian PUPR mulai membangun, dengan target selesai akhir 2026 atau awal 2027. Mudah-mudahan berjalan lancar,” pungkasnya.

Pada hari yang sama, Senin (29/9), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pekalongan Kota menggelar rekonstruksi reka adegan kasus perusakan Gedung DPRD Kota Pekalongan.

Dua tersangka berinisial D (19) dan R (24), warga Kabupaten Pekalongan, memperagakan delapan adegan mulai dari saat mereka tiba di kompleks Kantor Setda dan DPRD hingga melempar batu ke arah gedung DPRD. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan.

“Ada delapan adegan, mulai dari kedatangan yang bersangkutan sampai melakukan aksinya. Peran mereka adalah sebagai pelaku pengrusakan dengan cara pelemparan batu ke gedung,” kata Kasatreskrim, AKP Setiyanto.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah mengamankan 24 tersangka terkait kerusuhan dan tindakan anarki di kompleks Setda dan Gedung DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025.

Dari jumlah itu, sembilan tersangka merupakan anak di bawah umur, sementara 15 lainnya orang dewasa.

“Adapun yang sudah limpah ada 9 anak yang menjadi terduga pelaku. Sisanya yang 15 tersangka masih proses penyidikan. Mungkin sebentar lagi akan tahap 1,” jelasnya.

Ia menambahkan, para tersangka dikenakan Pasal 170 dan 363 KUHP.

“Termasuk pelaku 170 (penganiayaan atau pengeroyokan, red) terhadap anggota Polri,” ungkapnya. (em-aha)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp 9,11 triliun pada 2025.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, penambahan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun ini dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Okezone, Rabu 18 September 2024.

Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp 9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C – 1 simpang 3 ITCI – Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam.

Sekedar informasi, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya telah disetujui DPR RI Rp 40,59 triliun.

Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp 116,23 triliun.

Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp 40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp 19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun. []

Hal itu disampaikan, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi.

Kata dia, progres pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara keseluruhan per 4 Juli 2024 telah mencapai 94,65 persen.

“Rumah Tapak Menteri ini untuk Agustusan, kita siapkan 14 unit dari total 36 unit. Sebanyak 14 unit Rumah Tapak Menteri tersebut yang disiapkan tersebut berada di Persil 105,” kata Imam dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.

“Ini semuanya tentunya kita siapkan, termasuk furnitur yang ada di dalamnya,” tambahnya, seperti dikutip dari Antara.

Rumah jabatan menteri di IKN dibangun sesuai dengan konsep compact city, yaitu menekankan pada perencanaan lingkungan tempat tinggal yang terintegrasi dengan beberapa prinsip, seperti efisiensi lahan, aksesibilitas, dan gaya hidup berkelanjutan.

Rumah menteri di IKN memiliki luas tanah sekitar 1.000 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 500 meter persegi, dan terdiri atas dua lantai.

Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105.

Dikatakan Menteri Basuki Kantor Kemenko 1 akan digunakan sebagai salah satu akomodasi petugas upacara HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan di IKN.

“Kantor Kemenko 1 akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN,” kata Menteri Basuki.

Untuk menambah kenyamanan para petugas upacara, Menteri Basuki minta untuk ditambahkan kamar mandi temporer di setiap lantai.

Sebab hanya terdapat 6 kamar mandi permanen di setiap lantai. “Kami akan siapkan 10 kamar mandi portable di setiap lantai.

Walaupun hanya menginap di sini satu dua hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tanki lagi,” ujar Menteri Basuki.

Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024.

Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement yang dilengkapi dengan lift panoramic.

Saat ini progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9%. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf.

Pekerjaan Kantor Kemenko 1 dimulai pada 30 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp 745,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan perencanaan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan lansekap, pekerjaan kawasan dan pencapaian Bangunan Gedung Hijau dengan kriteria utama.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni berharap ke depannya Kantor Kemenko 1 dapat menjadi tempat yang nyaman bagi ASN untuk bekerja.

“Insya Allah kantor ini akan menjadi kantor Kementerian yang nyaman dan produktif untuk bekerja,” ujarnya. []

Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok,” kata Basuki, Minggu 23 Juni 2024.

Pada tahun anggaran 2024, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengalokasikan anggaran program PKT sebesar Rp 2 triliun.

Dana sebesar ini untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta kegiatan kontraktual (non rutin) tersebar di 1.487 lokasi.

Sebagaimana terekam dalam sistem E-Monitoring Kementerian PUPR per 20 Juni 2024, pekerjaan fisik PKT bidang jalan dan jembatan telah terealisasi 40,48% dengan serapan tenaga kerja 51.964 orang atau setara 1.823.063 Hari Orang Kerja (HOK).

Capaian PKT tersebut meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin jalan seperti pembersihan median jalan dan pengecatan marka dengan progres fisik 39,39%.

Pengaman pantai ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pesisir yang tinggal dari gelombang laut dan abrasi yang terjadi.

“Pembangunan pengaman pantai akan melindungi pantai dari resiko abrasi dan erosi akibat terjangan ombak, sehingga akan melestarikan vegetasi dan kawasan permukiman di sekitar pantai,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Untuk mencegah abrasi di Pantai Gelora, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun infrastruktur pengaman di dua lokasi yakni Pantai Gelora dan Sungai Menini.

Untuk pengaman pantai, dibangun revetment beton sepanjang 181 meter dan dua buah bangunan jetty sepanjang 30 meter.

“Sementara untuk pekerjaan Sungai Menini kita melaksanakan konsep pengendalian banjir dengan perkuatan tebing masing-masing sepanjang 152 meter serta kegiatan normalisasi sepanjang 500 meter,” ucap Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air BWS Nusa Tenggara, I Andi Sulfikar.

Andi menambahkan pekerjaan di Sungai Menini bertujuan untuk melindungi kawasan penduduk dan kawasan perkebunan masyarakat dari banjir yang terjadi setiap tahunnya.

Pengaman Pantai Gelora dan Sungai Menini dikerjakan dari Agustus 2023 sampai Desember 2023 dengan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT Ibnu Munsyir Dwi Guna dengan konsultan supervisi PT Geodinamik Konsultan KSO CV KMC.

Pengelola Pantai Gelora Ramlan mengapresiasi pembangunan pengaman pantai yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.

“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari Kementerian PUPR dalam pembangunan pengaman pantai. Kami telah menyaksikan betapa pentingnya infrastruktur ini untuk melindungi Pantai Gelora dari abrasi,”ujarnya.

“Pembangunan ini tidak hanya menjadi benteng fisik yang kokoh tapi juga lambang komitmen untuk menjaga keindahan lingkungan, khususnya di tanah Sumbawa,” pungkas Andi Sulfikar. []

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Bendungan Sepaku Semoi yang telah diresmikan Presiden Jokowi berfungsi untuk memasok kebutuhan air baku IKN Nusantara.

“Bendungan Sepaku Semoi berfungsi untuk penyediaan air baku di kawasan IKN dengan kapasitas sebesar 2.000 liter/ detik dan untuk Balikpapan sebesar 500 liter/ detik,” kata Menteri Basuki.

Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.

SPAM tersebut mengandalkan intake dari sungai Sepaku dan di rencanakan melayani seluruh persil bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

SPAM tersebut terdiri dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas sebesar 300 liter per detik, Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum serta Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP).

“Pipa sudah tersambung sampai reservoir 16 km. Nanti dari IPA, air akan dipompa ke reservoir dalam bentuk air minum berkapasitas 2 x 6.000 meter kubik,” kata Menteri Basuki.

Secara teknis, air baku akan dipompa oleh unit intake menuju IPA. Sehingga proses pengolahan dimulai dari unit aerasi untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air baku.

Selanjutnya, air akan dialirkan menuju unit koagulasi – flokulasi – sedimentasi (KFS), Filtrasi, Ozone dan Granular Activated Carbon (GAC).

Air terproduksi yang telah memenuhi kualitas air minum (potable water) tersebut kemudian ditampung di Clearwell untuk dipompakan ke Reservoir Induk melalui jaringan pipa transmisi sepanjang 16 km.

“Potable water dari Resevoir Induk tersebut kemudian dialirkan secara Gravitasi melalui jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) sepanjang 22 Km ke daerah pelayanan secara bertahap,” tambah Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra.

“Ke depannya akan dilanjutkan pembangunan IPA 2 x 300 l/detik, ini baru tahapan pertama, sehingga instalasi SPAM yang mengandalkan intake dari Sungai Sepaku secara keseluruhan di rencanakan akan terbangun IPA 3 x 300 l/detik seiring dengan proyeksi pelayanan terhadap persil bangunan baru dan pertumbuhan penduduk di KIPP kedepannya,” ujar Indra

Pembangunan SPAM Sepaku, terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik dengan progres fisik sebesar 85%.

Instalasi tersebut akan menggunakan instrumen SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dengan penggunaan sensor, pengontrol logika dan aktuator sebagai instrumen smart system untuk mengendalikan dan memantau kondisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas air layak minum yang akan distribusikan.

Sementara untuk jaringan perpipaannya, dengan panjang 16 km menggunakan pipa yang berkualitas food grade berukuran Diameter 1000 mm, progresnya saat ini sebesar 86,7%.

“Pompa 2 x 300 l/detik kemarin sore sudah hadir di IKN, dan akan segera di install dan setting di IPA, dalam waktu dekat kita akan tuntaskan pekerjaan kontruksi sipil, secara paralel juga memastikan instalasi MEP ( Mechanical, Electrical, and Plumbing) berfungsi dengan baik sehingga di awal Juli 2024 kita sudah dapat melakukan Project Commissioning distribusi air layak minum hingga kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),”jelasnya.

Pemanfaatan teknologi Ozon sebagai green technology pada pengolahan air minum diterapkan juga di IPA Sepaku, melalui 3 tahapan ozonisasi sebagai metode sterilisasi, perlindungan terhadap mikroorganisme, penghilangan zat organik, dan perlindungan jaringan distribusi dari gangguan korosi dan kontaminasi sehingga metode ini memegang peranan yang sangat penting demi menjamin produk air minum yang aman dikonsumsi di Ibu Kota Nusantara.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani 22 Persil bangunan antara lain Istana Negara, Kemensetneg, Paspampres, Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Rusun ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri dan fasilitas umum lainnya seperti hotel dan rumah sakit. []

Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program TA 2025 akan diprioritaskan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Menteri Basuki mengatakan arah pembangunan pada RKP tahun 2025 terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis 6 Juni 2024.

Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR tahun 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 26,53 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar.

Rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m3/detik.

Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp 32,31 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km.

Pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.

Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m.

Revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN (pembangunan jalan di dalam KIPP, Jalan Tol IKN, Jembatan Pulau Balang).

Kemudian kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp 10,48 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK.

Pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan.

Pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun antara lain pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSPS.

Anggaran sebesar Rp 1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung jalanan rusak di Provinsi Lampung. Saat melintas jalanan yang rusak parah, wajah Jokowi menunjukkan ketidaknyamanan dan dahinya mengkerut.

Dari foto dan video yang dipublikasikan Biro Pers Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi duduk di kursi belakang mobil sedan berpelat ‘Indonesia 1’. Dia tampak didampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Dari jendela mobil yang terbuka, ekspresi tak nyaman terlihat dari raut wajah Jokowi saat mobil yang ditumpanginya melintasi jalanan rusak di kawasan Jalan Terusan Ryacudu, Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan tersebut merupakan ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi di Lampung.

Jalanan tersebut tampak tidak beraspal dan banyak lubang di berbagai sisinya. Beberapa lubang bahkan terlihat digenangi air berwarna cokelat.

Tampak Jokowi di dalam mobil dengan jendela kanan kiri mobil di buka. Mobil sedan yang ditumpangi Jokowi itu melintasi jalanan yang rusak dan bergelombang. Mobil terlihat belok ke kanan dan ke kiri untuk menghindari lubang-lubang di jalanan.

Terlihat juga warga yang menunggu di sepanjang jalan. Teriakan “Pak Jokowi, Pak Jokowi”, juga terdengar saat Jokowi melintas.

Jokowi memastikan jalanan rusak di Lampung akan diperbaiki secepat-cepatnya. Dia mengatakan Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah.

“Secepat-cepatnya dimulai, yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh kementerian PU, utamanya yang jalannya rusak parah,” kata Jokowi dalam keterangan pers setelah meninjau Pasar Natar seperti dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (5/5/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara memastikan kawasan pesisir Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, tidak akan lagi kebanjiran jika tanggul pantai rampung dibangun.

Kelurahan Kalibaru merupakan wilayah rawan banjir akibat naiknya muka air laut (rob), hujan, maupun aliran sungai.

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menjelaskan, tanggul pantai dibangun sepanjang 3,2 Km. Selain itu, pemerintah juga membangun polder dan kolam retensi untuk mencegah banjir.

“Di sini (kawasan pesisir Kalibaru) sudah aman dari banjir karena sudah ada tanggul pantai, polder yang dilengkapi dengan kolam retansi,” kata Ali, Jumat (6/1/2023).

Kepala Satuan Kerja NCICD dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ferdinanto menjelaskan, kenaikan muka air laut akan tertahan dengan tanggul pantai.

Sedangkan polder dan kolam retensi berfungsi mengendalikan luapan airan air sungai yang diakibatkan tingginya intensitas hujan dan aliran air kiriman.

“Jadi, kalau tanggul pantai fungsinya menahan air laut. Sedangkan sistem polder dan kolam retensi untuk menampung air dari sungai yang apabila sudah penuh akan dialirkan ke laut dibantu dengan mesin pompa air,” tuturnya.

Secara keseluruhan, tanggul pantai akan dibangun di sepanjang 33 Km pesisir Jakarta Utara. Dari keseluruhannya, Kementerian PUPR mengerjakan 11 Km, dan sisanya sepanjang 22 Km dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Dari 33 Km yang direncanakan dibangun, kami telah merampungkan 40 persennya,” jelas Ferdinanto.

“Kita harus percaya desain NCICD yang kami bangun itu memang yang diperlukan di Jakarta, terutama wilayah yang daratannya sudah di bawah air laut,” sambung dia.

ERANASIONAL.COM | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga awal Maret 2021 telah menyalurkan dana Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) sebesar Rp1,39 triliun atau 6% dari alokasi anggaran Rp23,24 triliun pada TA 2021. Adapun jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki lewat keterangan resminya di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Adapun pekerjaan PKT utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh , peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp7,15 triliun dengan target 386.159 tenaga kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.

Alokasi tersebut di antaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung.

Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang diantara meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol.

Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.

Untuk diketahui, Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19. Dari alokasi anggaran Rp23,24 triliun, ditargetkan mampu menyerap sebanyak 1,23 juta orang tenaga kerja.

(Red).