Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya kritik dan perhatian masyarakat terhadap proses pengadaan barang yang dinilai tidak wajar. Dugaan markup pengadaan sepatu untuk program pendidikan itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah informasi terkait harga barang beredar di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai tata kelola anggaran di lingkungan Kementerian Sosial.

Usai memimpin Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh laporan dan masukan masyarakat akan ditindaklanjuti selama memiliki dokumen serta bukti pendukung yang memadai.

“Kami tindak lanjuti yang dokumen dan buktinya cukup. Kami berikan kesempatan kepada Irjen untuk mendalami dengan baik. Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Insya Allah awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan oleh Pak Irjen,” ujar Saifullah Yusuf.

Menurut Mensos, investigasi internal tidak hanya fokus pada satu proses pengadaan tertentu, tetapi juga akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang telah berjalan pada 2025 maupun yang sedang diproses untuk tahun anggaran 2026.

Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai aturan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disebut diminta bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.

Sebagai langkah awal dalam mempermudah pemeriksaan, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan tersebut. Mereka adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Pembebastugasan dilakukan untuk memastikan proses investigasi berjalan independen dan tidak menimbulkan konflik kepentingan selama pemeriksaan internal berlangsung. Mensos menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah administratif dan bagian dari upaya menjaga objektivitas pemeriksaan.

“Nanti setelah ada laporan lengkap dari Pak Irjen, akan ada evaluasi dan hasil investigasi. Semuanya akan kita tindak lanjuti, apakah dengan sanksi internal atau kita teruskan ke aparat penegak hukum,” kata Gus Ipul.

]]> https://eranasional.com/101908/kemensos-gandeng-kpk-usai-muncul-sorotan-pengadaan-sepatu-sekolah-rakyat/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/47969/mensos-risma-ucapkan-terima-kasih-kantornya-digeledah-kpk https://eranasional.com/47969/mensos-risma-ucapkan-terima-kasih-kantornya-digeledah-kpk#respond Wed, 24 May 2023 04:42:22 +0000 https://eranasional.com/47969/mensos-risma-ucapkan-terima-kasih-kantornya-digeledah-kpk

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku berterima kasih dan bersyukur KPK melakukan penggeledahan di kantornya, Kementerian Sosial (Kemensos). Dia menyebut hal itu mempermudah dirinya dalam mengingatkan pegawai Kemensos agar bekerja dengan baik.

“Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur, kejadian kemarin mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, kalau saya bersyukur,” kata Risma saat jumpa pers di kantor Kemensos, Jalan Salemba Raya, Rabu (24/5/2023).

“Saya biar mudah ingatkan teman-teman Kemensos kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran ‘Oh, ternyata begitu’. Saya senang, terus terang saya senang sekali,” sambungnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan tidak memiliki beban terkait penggeledahan itu. Dia menegaskan tak ingin menyakiti rakyat.

“Makanya teman-teman lihat wajah saya, tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu, bahkan kalau ada pengusaha yang mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama barengin,” ucap Risma.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menggeledah kantor Kemensos terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Pihak Kemensos menjelaskan penggeledahan berlangsung sekitar 8 jam.

“Tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00-18.00 WIB itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020,” kata Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa di Kemensos, Jakarta, Selasa (23/5).

Dia mengatakan penyidik KPK pun bertemu dengan Risma untuk menjelaskan penggeledahan tersebut. Dia mengatakan Risma terbuka untuk membantu KPK menuntaskan kasus tersebut.

“Tadi kira-kira jam 6 sore, teman-teman KPK pamit ke Bu Menteri dan berterima kasih atas sikap koperatif kami atas proses yang dilakukan mereka hari ini,” jelasnya.

Rozano mengatakan, saat menggeledah ruangan, KPK juga meminta sejumlah dokumen kepada Kemensos terkait penyaluran bansos yang terjadi pada 2020.

“Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut kira-kira Sesditjen Dayasos atau Ditjen Dayasos,” ungkapnya.

Kata dia lagi, tak ada pihak yang dibawa penyidik KPK. Ruangan yang digeledah pun tidak disegel KPK.

“Yang dibawa penyidik apa aja, ya yang diminta KPK, seperti dokumen, ada notebook. Kita kooperatif. Jadi yang dipakai tahun itu, pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (23/5). Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras di Kemensos.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan itu.

“Benar, ada kegiatan seperti yang dimaksud,” kata Ali Fikri, Selasa (23/5/2023).

Namun, Ali Fikri tidak menjelaskan secara detail ruangan apa yang digeledah. Kata dia, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan saat penggeledahan selesai.

6 Orang Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos. Para tersangka kini juga telah dicegah bepergian ke luar negeri.

“Sebagai rangkaian dari proses dan kebutuhan penyidikan, KPK mengajukan ke Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan tindakan cegah agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terhadap enam orang yang diduga terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri, Rabu (15/3) lalu.

Dia menjelaskan, proses pencegahan dilakukan selama enam bulan. Pencegahan bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

“Saat ini adalah pengajuan cegah pertama selama 6 bulan ke depan sampai Juli 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan,” jelasnya.

Dari informasi yang didapat, satu dari enam tersangka berinisial KW, yang merupakan mantan petinggi BUMD transportasi di DKI Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menerbitkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindak fenomena pengemis online yang marak di aplikasi TikTok.

Surat edaran tersebut bernomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang memanfaatkan masyarakat yang lanjut usia (manula), anak-anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta perlu melindungi dan mencegah adanya kegiatan mengemis, baik secara offline maupun online di media sosial (medsos) yang mengeksploitasi para manula, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.

“Melindungi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dari eksploitasi yang dilakukan dengan kegiatan mengemis secara offline/online di media sosial,” tulis salinan SE yang dikutip Eranasional.com, Kamis (19/1/2023).

Surat edaran Mensos itu juga mengatur tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud. Pemda dan masyarakat diminta melaporkan kepada polisi atau Satpol PP apabila menemukan kegiatan mengemis dan/atau eksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Tak hanya itu, Pemda juga diminta untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial.

Pasalnya, kegiatan mengemis baik secara offline maupun online dikategorikan menggangu ketertiban umum.

“Kegiatan mengemis menyebabkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu menerbitkan surat edaran tentang Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya,”bunyi SE selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengguna aplikasi Tiktok memanfaatkan para lansia untuk mandi lumpur atau diguyur air jika para penonton tayangan live yang dibuatnya memberikan hadiah atau gift.

Sebagai informasi, lansia adalah salah satu cluster yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga fenomena ini menjadi perhatian Mensos.

Dalam beberapa kesempatan, Mensos Risma mengatakan bahwa lansia berperan besar dalam membesarkan anak dan keturunannya. Oleh karena itu, lansia tidak boleh ditelantarkan, apalagi dieksploitasi.

Kemensos memiliki berbagai program untuk kesejahteraan lansia. Salah satu yang terbaru adalah bantuan permakanan bagi lansia tunggal.

Selain itu, Kemensos melalui Sentra dan Sentra Terpadu yang tersebar di daerah juga memberikan berbagai program perlindungan, jaminan, dan perlindungan serta layanan asistensi rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.