Maman mengatakan saat ini usaha ‘wong cilik’ terdampak banjir dan longsor akan dipetakan dalam sejumlah kriteria berdasarkan dampak yang dirasakan. Misalnya, apakah dampaknya permanen atau semi permanen.

Namun sekarang kan BNPB sedang fokus pada penanggulangan bencana, kalau kami masuk pada pemulihan ekonomi,” ujar Maman di sela-sela acara BIG Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

“Ini lagi kita bicarakan. Pak Presiden kan sudah menyampaikan bahwa akan membebaskan KUR bagi yang terdampak bencana,” sambungnya.

Namun Maman masih belum bisa memastikan berapa nilai utang KUR dan jumlah UMKM yang akan dihapus. Pasalnya kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini belum kondusif.

“Yang terpenting kita sepakat dulu bahwa kita petakan dulu UMKM – UMKM yang terdampak yang mana saja,” kata Maman.

Hal tersebut disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen. Trunoyudo Wisnu Andiko, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Polri melakukan penarikan Pati Polri yang sedang dalam proses orientasi dalam rangka alih jabatan di Kementerian UMKM untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono berdasarkan surat Kapolri tanggal 20 November 2025.,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo

Brigjen Pol. Trunoyudo menjelaskan bahwa merujuk putusan tersebut, Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK agar tidak terjadi multitafsir dalam proses pelaksanaannya.

“Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” ujar Karo Penmas.

Kajian tersebut dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Pokja juga mengkaji prinsip-prinsip pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.

Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa pengalihan jabatan anggota Polri di luar struktur Polri merupakan bentuk kerja sama yang diawali adanya permintaan resmi dari kementerian, lembaga, badan, komisi, atau organisasi internasional yang membutuhkan penugasan personel Polri.

Ia menambahkan bahwa Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

“Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” tutupnya.