Secara total, Purbaya mencatat, kini nilai anggaran K/L yang sudah dikembalikan kepadanya mencapai Rp 4,5 triliun.

“Artinya ada kenaikan Rp 1 triliun dari total anggaran yang sebelumnya dia sebut pada pertengahan November 2025 sebesar Rp 3,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahkan semua totalnya,” ujar Purbaya ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12).

Menurut Purbaya, banyaknya anggaran yang tak terserap membuat kekayaan APBN tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun penerimaan pajak diperkirakan di bawah target Rp2.189,3 triliun

“Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan budget ke kita. Ini kan ada beberapa yang nggak bisa belanja. Kita lihat, harusnya sih masih aman di bawah 3 persen (defisit),” imbuhnya.

Menurutnya, dari data beberapa tahun terakhir memang tidak pernah ada K/L yang penyerapan belanjanya sampai 100 persen. Oleh karena itu, pede defisit akan tetap terjaga meskipun penerimaan tidak maksimal.

“Begini, setiap tahun gak pernah ada yang pernah 100 persen keserap. Kita asumsikan awal 99 persen keserap, itu pun nanti ada yang kembalikan lagi. Jadi mungkin di bawah itu nanti (defisitnya),” terangnya.

Tahun ini, pemerintah memang menyusun target APBN maksimal 2,78 persen dalam Outlook terbaru. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pajak yang diperkirakan mengalami shortfall pada tahun ini.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso membenarkan bahwa rapat tingkat menteri akan digelar pada siang nanti dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

“Betul, kita akan rapat tingkat menteri membahas bencana di beberapa wilayah, khususnya Sumatera, dengan beberapa gubernur dan bupati yang terdampak,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

Dia menyebut, rapat dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB nanti di Ruang Pusdalops Graha BNPB, Jakarta Timur, dan diikuti jajaran kementerian teknis bersama pimpinan Basarnas, BNPB, BMKG, TNI/Polri, serta gubernur bupati dan wali kota.

Forum tersebut digelar untuk mengevaluasi langkah darurat dan mempercepat dukungan logistik, evakuasi, serta pemulihan awal di wilayah terdampak bencana cuaca hujan ekstrem dalam sepekan terakhir.

Laporan Basarnas menunjukkan bahwa banjir bandang dan tanah longsor berdampak signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bencana melanda sejumlah kecamatan, yakni Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang.

Data sementara per Rabu (26/11/2025) malam mencatat lebih dari 1.902 keluarga terdampak, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Kolang sebanyak 1.261 keluarga. Basarnas mengkonfirmasi satu keluarga beranggotakan empat orang di daerah itu meninggal akibat tertimbun longsor.

Kemudian di Kabupaten Tapanuli Selatan, banjir bandang dan longsor melanda wilayah Aek Ngadol, Hutagodang, Garoga, Batuhoring, dan Hapesong Baru di Kecamatan Batang Toru. Basarnas mencatat ada enam warga meninggal akibat banjir bandang dan tujuh warga terdampak longsor di Parsariran, Hapesong Baru.

Sementara itu, di Kota Sibolga, dampak paling signifikan terjadi di Kecamatan Sibolga Selatan. Delapan warga dinyatakan meninggal dunia dan 21 orang dilaporkan hilang berdasarkan laporan yang diterima posko SAR hingga Rabu malam.

Untuk mendukung penanganan pengungsi, Kantor SAR Nias memastikan sedikitnya tiga lokasi pengungsian telah beroperasi, yaitu GOR Pandan di Tapanuli Tengah, gedung SMPN 5 Parombunan di Kota Sibolga, serta RS Bhayangkara Batang Toru dan titik pengungsian desa setempat di Tapanuli Selatan.

Basarnas menyebut seluruh unsur SAR gabungan telah dikerahkan untuk percepatan pencarian dan pertolongan, termasuk TNI/Polri, BPBD, Polairud, serta relawan setempat.

Sebanyak 11.916 ASN itu berasal dari 38 kementrian/lembaga untuk pidah kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menpan RB Abdullah Azwar Anas tahap pertama pemindahan ASN berlangsung pada September 2024 dari 38 kementerian/lembaga.

Menurut Anas untuk tahap pertama, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang.

Namun, jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.

“Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga. Enggak kayak sebelumnya, kalau sebelumnya konsepnya sepuluh kementerian/lembaga,” ujar Anas di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu 17 April 2024.

Anas menambahkan untuk tahap kedua akan ada 6.774 ASN dari 29 Kementerian/Lembaga yang dipindahkan ke IKN.

Sementara untuk tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindah mencapai 14.237 dari 59 Kementerian/Lembaga.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024. Upaya penyesuaian anggaran dilakukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian global terhadap perekonomian nasional.

“Saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi memengaruhi perekonomian dunia sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di tahun 2024,” ujarnya, Jumat (2/2/2024).