Akun tersebut mengunggah video yang mengklaim adanya layanan pembuatan sertipikat tanah dan layanan balik nama tanah secara gratis hanya dengan mengklik tautan “daftarsekarang-v11.infokuresmidotcom” pada bio akun tersebut.

Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tak ada program resmi yang menawarkan sertifikasi maupun balik nama tanah secara gratis, seperti yang disampaikan akun tidak resmi tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan agar masyarakat berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya.

“Kami melihat banyak sekali akun TikTok @bpn_tanahgratis beredar. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan akun media sosial tidak resmi yang menyebarkan klaim seperti ‘BPN Tanah Gratis’. Informasi dan layanan resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian, yakni situs atrbpn.go.id dan akun media sosial resmi kami,” tegasnya dalam keterangan resminya yang diterima Eranasional di Jakarta, Rabu (20/08/2025).

Ia menegaskan, konten menyesatkan yang beredar bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penipuan.

“Akun-akun palsu yang mengatasnamakan ATR/BPN bisa merugikan masyarakat sekaligus mencederai kepercayaan publik kepada lembaga. Karena itu, kami mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi,” ujar Harison Mocodompis.

Harison Mocodompis menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia.

“Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya terjangkau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PTSL menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang terus dikerjakan Kementerian ATR/BPN,” ujar Horison Mocodompis.

Horison Mocodompis mengatakan jika masyarakat ingin mengetahui informasi resmi mengenai pendaftaran tanah, silakan menghubungi Kantor Pertanahan setempat atau memantau informasi melalui kanal resmi ATR/BPN.

“Saat ini, pemerintah memang sedang mempercepat penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL, tetapi prosedurnya jelas dan tidak melalui akun-akun pribadi di media sosial,” tutur Harison Mocodompis.

Meminta Masyarakat 

Kementerian ATR/BPN meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan akun media sosial mencurigakan yang menggunakan nama instansi. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan publik.

Untuk mendapatkan informasi pertanahan dan tata ruang yang benar, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu melalui X (x.com/kem_atrbpn), Instagram (instagram.com/kementerian.atrbpn/), Fanpage Facebook (facebook.com/kementerianATRBPN), YouTube (youtube.com/KementerianATRBPN), TikTok (tiktok.com/@kementerian.atrbpn), serta situs web atrbpn.go.id dan ppid.atrbpn.go.id. Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000.

Masyarakat diharapkan semakin waspada terhadap penyebaran hoaks, serta hanya mempercayai informasi yang bersumber dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN.

Dari atas kendaraan hias, Menteri ATR/Kepla BPN, Nusron Wahid, yang juga didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengutarakan pandangannya tentang makna kemerdekaan.

“Kemerdekaan adalah membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Mari kita jaga negara kita, jaga kedaulatan negara kita, itulah makna hakiki dari kemerdekaan, merdeka!” ujar Menteri Nusron saat diwawancara di atas kendaraan hias Kementerian ATR/BPN.

Kendaraan hias Kementerian ATR/BPN menampilkan konsep bertema “Tanah Bersertifikat, Negeri Berdaulat”, yang merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Kendaraan hias berisi visualisasi peta holografik 3D tanah bersertifikat elektronik, patok tanah, hingga miniatur Kantor Pertanahan. Simbol tersebut ingin menegaskan bahwa kepastian hak atas tanah adalah fondasi kedaulatan dan masa depan bangsa.

Karnaval Kemerdekaan

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melihat Karnaval Kemerdekaan ini sebagai bentuk kreativitas dalam mengenalkan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga.

“Bapak Presiden ingin merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 bersama rakyat melalui karnaval ini untuk menghibur rakyat dengan melibatkan K/L, saya pikir pesan ini bisa tercapai,” tutur Wamen Ossy.

Pada Karnaval Kemerdekaan ini, Kementerian ATR/BPN satu panggung kendaraan hias dengan Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes). Mobil karnaval bernomor 16 ini mengusung tema ‘Cendrawasih di Tanah Nusantara’, dengan narasi besar, yaitu Tanah Bersertipikat, Transmigrasi Patriot, Desa Mandiri dan Berdaya, Indonesia Sejahtera.

Karnaval dibuka oleh alunan drum band dari SMA Taruna Nusantara dan Gita Bahana Nusantara. Rangkaian kendaraan hias bergerak dari titik awal di Monumen Nasional, melewati Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga berakhir di Simpang Semanggi. Tak hanya menyajikan kreativitas semata, karnaval ini juga menyuguhkan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan untuk masyarakat.

Hadir pula dalam Karnaval Kemerdekaan, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Dily Nusron Wahid, dan Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan.

Untuk memastikan pengelolaan tanah di Indonesia berjalan tepat sasaran, Wamen Ossy menekankan pentingnya pelayanan yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujar Wamen Ossy dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (13/08/2025).

Berdasarkan data hingga Juli 2025, pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang tanah dari target nasional sebesar 126 juta bidang. “Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi antardaerah,” tegas Wamen Ossy.

Sertifikasi Tanah Wakaf

Kementerian ATR/BPN juga terus menggencarkan program sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertifikasi. Upaya ini akan terus didorong untuk mendukung berbagai kepentingan masyarakat, antara lain pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif,” terang Wamen ATR/Waka BPN.

Komitmen ini sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah di sektor lain, seperti (1) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 7 juta anak sekolah untuk memperkuat gizi dan tumbuh kembang generasi muda; (2) program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang melayani 7 juta orang sejak Februari 2025 serta membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja di bidang kesehatan; (3) program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang telah menyelesaikan 139.000 unit sejak awal 2025 sebagai jawaban atas krisis perumahan nasional; (4) program Sekolah Rakyat yang telah berhasil membangun dan mengoperasikan 100 titik sekolah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas; dan (5) program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah dibentuk lebih dari 80 ribu koperasi sebagai solusi atas keterbatasan pembiayaan formal bagi usaha rakyat, serta mendukung penyediaan infrastruktur kebutuhan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

“Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintah. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa,” pungkas Wamen Ossy.

Hal ini ia sampaikan kepada awak media dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).

“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” ucap Menteri Nusron.

Menteri Nusron menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat, melainkan bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.

“Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” terang Menteri Nusron.

UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. Sebagai ketentuan tambahan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).

“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan, apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujar Menteri Nusron.

Ia berharap, dengan penjelasan yang disampaikan hari ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kepemilikan tanah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru.

Menteri Nusron juga mengajak semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.

“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami,” pungkas Menteri Nusron.