“Pertama, untuk menstimulasi dari sisi permintaan, maka pemerintah memberi insentif dalam bentuk PPN DTP. Kedua, kami akan memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menanggung biaya administrasi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Insentif PPN DTP diberikan mulai November 2023 hingga Desember 2024 yang terbagi dalam dua fase. Fase pertama berlaku pada November 2023 hingga Juni 2024 dengan insentif PPN DTP sebesar 100 persen atas penyerahan rumah senilai Rp2 miliar. Sementara pada Juli hingga Desember 2024, besaran insentif sebesar 50 persen.

Besaran tersebut juga berlaku untuk pembelian rumah senilai hingga Rp5 miliar. Untuk pembelian rumah senilai Rp5 miliar, PPN DTP yang diberikan tetap dengan perhitungan pembelian rumah seharga Rp2 miliar.

Menkeu menambahkan, fasilitas PPN DTP diberikan kepada satu orang pribadi berdasarkan NIK atau NPWP atas perolehan satu unit rumah dan tidak membebankan prasyarat lainnya, sehingga masyarakat yang pernah menerima fasilitas tersebut pada masa COVID-19 tetap berhak menggunakan insentif itu.

“Kami tidak menambahkan prasyarat lain, karena tujuannya untuk menyerap rumah-rumah yang sudah dibangun sehingga bisa memunculkan permintaan kepada stok yang sudah ada,” jelas dia.

Kebijakan tersebut juga menyasar kelompok orang pribadi dengan tabungan di atas Rp500 juta untuk membelanjakan dana mereka kepada sektor properti. Dengan begitu, diharapkan real estate dapat membangun kembali pada 2024 dan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian.

Insentif berikutnya yaitu biaya administrasi pembelian rumah yang diberikan hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. MBR yang membeli rumah dengan nilai maksimal Rp350 juta bisa memperoleh insentif biaya administrasi dengan nilai bantuan sebesar Rp4 juta.

Di samping insentif pembelian rumah, Kementerian Keuangan juga memberikan tambahan anggaran kepada Kementerian Sosial untuk program Rumah Sejahtera Terpadu dengan nilai Rp20 juta per rumah. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki rumah masyarakat yang membutuhkan agar dapat menjadi tempat tinggal yang layak huni. (*)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya keras dalam meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dan menjaga akuntabilitas dari setiap transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 yang sangat luar biasa.

“Tidak terkecuali bagi transaksi untuk Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (6/9/2021).

Oleh karena itu Sri Mulyani menegaskan pemerintah sejak awal terus menjalankan berbagai program pengawasan dan memperkuatnya, bahkan pada saat membahas perencanaan dari desain program dan alokasi anggaran.

Hal tersebut dilakukan melalui pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa eksternal bagi pemerintah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan dengan pendekatan audit menyeluruh atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, khususnya atas implementasi PC-PEN 2020 .

“BPK menggunakan seluruh jenis pemeriksaan yang menjadi otoritas lembaga tersebut, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” kata Sri Mulyani.

Menurut dia, seluruh hasil audit BPK telah dikomunikasikan kepada pemerintah dan pemerintah telah berupaya secara serius menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK.

Dengan upaya tersebut, kata dia, akuntabilitas Program PC-PEN dan pelaksanaan APBN 2020 dapat dipertahankan kualitasnya, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2020 pun mendapat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP).

JAKARTA – Sektor perumahan merupakan bidang prioritas pemerintah yang membutuhkan perbaikan segera. Pasalnya, sektor perumahan memiliki multiplier effect yang sangat tinggi di sektor lain.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memperhatikan sektor perumahan dalam berbagai bentuk, dengan total anggaran APBN tahun 2021 sebesar Rp33,1 triliun.

“Bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah, subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (10/3/2021).

Eranasional.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengindikasikan dampak penyebaran virus corona (Covid-19) ditambah ketidakpastian global membuat tekor alias defisit APBN melebar ke level 2,2 hingga 2,5 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,76 persen.

Jika situasi penyebaran virus corona makin memburuk, tekor APBN bisa sampai ambang batas yang ditetapkan dalam UUD yakni 3 persen. Lantas bagaimana mengantisipasi hal tersebut?

“Apabila defisit di atas 3 persen maka kita lakukan relaksasi dalam batasan defisit. Ini yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meminimalkan dampak,” kata Sri Mulyani dalam video teleconference di Jakarta, Kamis 26 Maret malam.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang sejumlah stimulus fiskal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona, secara tidak langsung juga mempengaruhi kinerja APBN sendiri.

Namun, kata dia, seluruh stimulus tersebut semata-mata untuk meredam dampak yang jauh lebih dalam lagi dari pendemi virus corona.

“Kita memfinalkan paket yang sudah disampaikan kementerian dan pemda untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang tepat termasuk paket ketiga atau paket keseluruhan untuk bisa mendukung penanganan covid-19,” katanya.

Selain itu paket stimulus ini juga untuk melindungi masyarakat miskin dan masyarakat yang terancam dari masalah PHK dan ternacam sumber nafkah karena adanya pengurangan aktivitas masyarakat dengan social distancing dan penurunan mobilitas masyarakat.

“Kita sedang lakukan formulasi untuk dukung kelompok itu. Sebentar lagi disampaikan di sidang kabinet. Dan ini tentu menambah defisit APBN,” kata dia.

Jakarta, eranasional.com – Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Arman Depari, penuhi undangan Dirjen Bea dan Cukai dalam pengungkapan kasus penyelundupan 29, 5 Kg sabu dan 23 ribu butir pil ekstasi. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bea Cukai, BNN dan Kepolisian Republik Indonesia.

Puluhan kilo barang bukti yang didapat dari tiga pengungkapan kasus narkotika, dirilis bersamaan dengan berhasil diungkapnya penyelundupan oleh tim bea cukai berupa 874 bal pakaian, 118 unit ban alat berat serta 57 roll karpet.

Pengungkapan kasus narkotika yang dirilis oleh Bea Cukai adalah buah dari kerjasama antara Bea Cukai, BNN dan Polri yang tergabung dalam operasi BERSINAR. Sejak dimulainya operasi ini, yakni 29 Februari 2020 hingga 9 Maret 2020, tercatat telah berhasil diungkap 18 kasus narkotika dengan total barang bukti 78,1kg narkotika.

Arman menilai kerjasama yg telah terjalin antara BNN, Bea Cukai dan Polri harus terus ditingkatkan, mengingat semakin berkembangnya modus operandi sindikat narkotika.

“Seluruh kasus ini memiliki keterkaitan. Sindikat ini tergolong kuat, solid dan punya kemampuan serta keuangan yg kuat. Untuk itu
Sinergitas perlu, agar kita punya kemampuan yang sama kuat.” Ujar Arman.

Arman menambahkan narkoba tidak hanya menimbulkan penyakit medis, tetapi juga penyakit masyarakat.

Senada dengan yang disampaikan Arman Depari, Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, menilai penindakan secara kontinyu dan masif yang dilakukan merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

“Tidak hanya itu, kita juga melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi akibat penyelundupan. Corona sudah menyebabkan masyarakat kesulitan (secara ekonomi), jangan ditambah lagi dengan hal seperti ini.” Tutup Heru.

(Red/humasBNN).

Jakarta [Eransional.com] : Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia,TNI, dan Kejaksaan gagalkan penyelundupan puluhan mobil dan motor mewah ke Indonesia. 

Sepanjang tahun 2016 hingga 2019 DJBC berhasil membongkar tujuh kasus penyelundupan mobil dan motor mewah melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 19 unit mobil mewah dan 35 unit motor/rangka motor/mesin motor mewah berbagai merek telah diamankan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dengan perkiraan total nilai barang mencapai kurang lebih Rp21 miliar dan potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp48 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus penyelundupan kali ini adalah dengan memberitahukan barang tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

Berdasarkan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan proses analisis terhadap inward manifest dicurigai adanya pemberitahuan yang tidak benar karena terdapat keanomalian antara netto weight barang dengan jenis barang yang diberitahukan.

Untuk memastikan jenis barang yang sebenarnya, petugas melakukan hi-co scan kontainer dan mendapati citra yang menunjukkan barang yang diimpor berupa kendaraan roda empat. Untuk selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.

Berbagai modus digunakan dalam tangkapan kali ini. Importasi kendaraan tersebut diberitahukan dalam dokumen sebagai batu bata, suku cadang mobil, aksesoris, dan perkakas serta dilakukan oleh tujuh perusahaan berbeda.

Perusahaan-perusahaan tersebut mengimpor mobil dan motor mewah dari negara Singapura dan Jepang.

Menkeu juga menjelaskan secara rinci kasus penyelundupan yang dilakukan oleh PT SLK, PT TJI, PT NILD, PT MPMP, PT IRS, PT TNA, dan PT TSP.

Dengan manifest tertanggal 29-09-2019, PT SLK kedapatan menyelundupkan mobil Porsche GT3RS dan Alfa Romeo dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp2,9 miliar.

Namun pemberitahuannya hanya dinyatakan sebagai refractory bricks. Potensi kerugian negara yang disebabkan mencapai Rp6,8 miliar, sementara itu hingga saat ini terhadap barang yang diimpor oleh PT SLK masih terus dilakukan penelitian oleh DJBC.

PT TJI kedapatan menyelundupkan Mercedez Benz, BMW tipe CI330 model GH-AU30, BMW tipe CI330 Series E46, Jeep TJ MPV, mobil Toyota Supra, mobil Jimny, 8 rangka motor, 8 mesin motor dan motor Honda Motocompo dari Jepang dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp1,07 miliar.

Sementara itu, dokumen manifest tertanggal 29-07-2019 hanya menyatakan barang yang diimpor adalah front bumper assy, rear bumper, door assy, dashboard assy, dan engine hood.

Potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp1,7 miliar. Berkas perkara atas kasus ini telah lengkap dan seorang berinisial SS telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya pada 2018, DJBC juga berhasil menggagalkan dua kasus penyelundupan serupa yang dilakukan oleh PT NILD dan PT MPMP. PT NILD kedapatan menyelundupkan mobil Ferrari Dino 308 GT4, Porsche Carrera 2, dan motor BMW R1150 dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp3,4 miliar.

Pada dokumen manifest tertanggal 21-12-2018, mobil dan motor tersebut hanya diberitahukan sebagai used auto parts & accessories.

“Potensi kerugian negara yang timbul atas penyelundupan yang dilakukan PT NILD mencapai Rp7,4 miliar.”

Hingga saat ini terhadap barang yang diimpor oleh PT NILD masih terus dilakukan penelitian oleh DJBC.

Dengan manifest tertanggal 19-10-2018, PT MPMP juga kedapatan menyelundupkan mobil Citroen DS ID 19, mobil Porsche Carrera, motor Harley Davidson FLST N, motor BMW Motorrad NITE T, dan 3 mesin VW dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp2,07 miliar, namun pada pemberitahuan hanya dinyatakan berupa suku cadang otomotif, dan aksesoris.

Potensi kerugian negara yang disebabkan oleh PT MPMP mencapai Rp3,03 miliar dan terhadap barang tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian oleh DJBC.

Di tahun 2017, DJBC berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan yang dilakukan oleh PT IRS dan PT TNA. PT IRS kedapatan mengimpor secara ilegal mobil BMW tipe M3 CSL, 5 unit motor Honda CRF 1000L, motor BMW R75/5, dan 5 unit motor Harley Davidson dari Singapura dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp3,6 miliar.

Sementara itu, barang-barang tersebut hanya diberitahukan pada dokumen manifest tertanggal 15-11-2017 sebagai telescopic ladder.

Potensi kerugian negara yang timbul mencapai Rp7,4 miliar dan terhadap PT IRS telah dilakukan pemblokiran, serta telah ditetapkan 2 tersangka berinisial AA dan LHW. Tidak hanya PT IRS, PT TNA juga kedapatan mengimpor secara ilegal 13 unit motor BMW berbagai tipe, dan 1 unit motor Ducati dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp1,7 miliar.

Sementara itu, PT TNA hanya memberitahukan barang dalam dokumen manifest tertanggal 24-02-2017 sebagai kunci inggris, kikir, parut, dan perkakas. Total kerugian negara dari kasus PT TNA tersebut ditaksir mencapai Rp4,3 miliar. Atas kasus PT TNA, DJBC telah menetapkan seorang tersangka berinisial DH.

Pada tahun 2016, DJBC juga berhasil menggagalkan penyelundupan 3 unit mobil mewah yang terdiri dari Porsche GT3RS, Ferrari 250 GT E, dan Porsche Turbo dengan total perkiraan nilai barang mencapai Rp6,7 miliar dan perkiraan potensi kerugian negara mencapai Rp17,8 miliar yang dilakukan PT TSP.

Perusahaan tersebut memberitahukan barang dalam dokumen manifest tertanggal 16-12-2016 sebagai sparepart.

Tangkapan mobil dan motor yang dilakukan oleh DJBC secara nasional meningkat secara signifikan, di mana sebelumnya di tahun 2018 jumlah kasus penindakan mobil sebanyak 5 kasus dan motor sebanyak 8 kasus meningkat di tahun 2019 menjadi 57 kasus untuk mobil dan 10 kasus untuk motor.

Modus yang digunakan bervariasi yaitu tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar kawasan tanpa izin, tidak mere-ekspor barang eks-impor, dan pindah lokasi impor sementara tanpa izin.

Kementerian Keuangan c.q. DJBC berkomitmen untuk terus berupaya secara kontinyu dalam memberantas berbagai modus penyelundupan sebagai bentuk penegakan hukum dalam rangka mengamankan hak-hak negara.

Kementerian Keuangan c.q. DJBC  juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

(Fyan/red).

Eranas – Finance Minister (Finance Minister) Sri Mulyani Indrawati said that the Government is optimistic about Indonesia’s economy by 2019, although it still warns that vigilance is maintained amidst the turmoil of a dynamic global situation.

Government optimism is based among others on the performance of the 2018 State Budget (APBN) which is considered good even though the world economic conditions are full of uncertainty and rapid and dynamic changes.

This was conveyed by the Minister of Finance at a working meeting between the Government, Bank Indonesia (BI) and the House Commission XI with the theme “Economic Outlook in 2019” in the Commission XI Meeting Room, Nusantara I Building, Jakarta (01) / 16). As representatives of the Government are the Minister of Finance, Minister of PPN / Head of Bappenas Bambang Brodjonegoro and Head of BPS Kecuk Suharyanto along with their respective staff.

“For 2019, with the performance of the 2018 State Budget showing strong momentum throughout economic growth, we are still optimistic that this 2019 momentum will be maintained. Although we are not satisfied with the possible risks, so vigilance remains high, but optimism is based on achievements in 2018 “the momentum is quite high,” said the Minister of Finance, expressed optimism about Indonesia’s economic predictions in 2019.

Some indicators of the success of the 2018 State Budget performance include:

1. State revenues reached Rp1,942.3 trillion or 102.5% exceeding the National Budget Act target.

2. The total realization of state expenditure is Rp. 2,202.2 trillion or 99.2% of the target in the National Budget Law. Total expenditure realization almost reached 100%.

3. The budget deficit is Rp. 259.9 trillion (1.76% of GDP) and the primary balance deficit is only Rp. 1.8 trillion. The budget deficit is lower than the 2018 State Budget Law of Rp. 325.9 trillion or 2.19%. Even if compared to the previous year the budget deficit fell 2.51% to 1.76% or dropped very sharply. As a result, the primary balance is only Rp1.8 trillion (0.01). The lowest budget deficit and primary balance deficit since 2012.

Furthermore, the Minister of Finance added that the Government will continue to maintain the momentum of achieving the National Budget in 2018 with several strategic policies including optimizing state revenues while maintaining an investment climate, improving the quality of state spending, pro-people development policies such as reducing poverty and welfare that are equitable and empowering BUMN.

In line with the Minister of Finance, Governor of Bank Indonesia (BI Governor) Perry Warjiyo expressed his optimism that Indonesia’s economy in 2019 will be better than in 2018.

“God willing, in 2019, our estimates of our economic performance will be better than 2018 with higher economic growth with safer macroeconomic stability,” said the BI Governor. (Kemenkeu)