Jakarta – Sebagai upaya percepatan kegiatan Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong implementasi penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang bersumber dari kawasan hutan. Tak hanya sebagai upaya redistribusi tanah, penyediaan TORA bersumber dari kawasan hutan bertujuan untuk mencapai Pengukuhan Kawasan Hutan (PKH) serta memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa penting ketika membereskan persoalan batas-batas tanah hutan berikut dengan segala bentuk penguasaan hak atas tanah di dalamnya.

“Persoalan ini tentunya tidak hanya soal koordinat di luar saja, tetapi bagaimana jika di dalamnya terdapat hak dan lain sebagainya,” tutur Surya Tjandra pada pertemuannya secara langsung bersama KLHK dan KPK di Ruang Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK pada Jumat (22/10/2021).

Sebagai titik temu antara penguasaan hak atas tanah dan kawasan hutan, Wamen ATR/Waka BPN berpendapat dalam diskusi bahwa dapat dilakukan adanya penyocokan data penguasaan tanah yang dimiliki Kementerian ATR/BPN dengan data Kawasan Hutan yang dimiliki oleh Kementerian LHK.

“Semua data penguasaan tanah baik yang sudah keluar sertipikatnya maupun belum, kemudian dilakukan overlay dengan kawasan hutan oleh KLHK. Nanti mungkin dapat dienklave terlebih dahulu,” terang Surya Tjandra.

Hal senada diungkapkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Ia berkata bahwa kunci penyelesaian dapat dimulai dari keterbukaan data antar masing-masing kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian LHK, juga pemerintah provinsi. “Kuncinya di provinsi, semua pertukaran data terjadi di tingkat provinsi. Dalam hal ini BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan-RED) dan Kantor Wilayah, jadi tidak di tingkat pusat saja,” jelas Pahala Nainggolan.

Terkait dengan tata batas pengukuhan kawasan hutan, Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman menjelaskan bahwa mengenai tata batas kawasan hutan, terdapat batas luar dan batas fungsi. “Batas luar adalah ketika hutan yang bersandingan dengan APL (Areal Penggunaan Lain), sedangkan batas fungsi adalah antara hutan dengan hutan. Kita dahulukan selesaikan batas luas yang berbatasan dengan APL,” Kata Ruandha Agung Sugardiman.

Kasubdit Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Doni Satria berkata bahwa sebelumnya Kementerian LHK mempunyai PERPRES Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Namun, pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan aturan turunannya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, berkenan melakukan proses percepatan penyediaan TORA dari kawasan hutan sehingga keluar Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Dalam paparannya, Doni Satria berkata bahwa berdasarkan RPJMN 2020-2021, terdapat sedikitnya 4,1 juta hektare tanah dari pelepasan kawasan hutan sebagai TORA, demi terlaksananya legalisasi aset dan redistribusi tanah. Ia berkata bahwa pihaknya akan melakukan konservasi dalam kawasan hutan.

Penyelesaian itu nantinya akan dikelompokkan berdasarkan dari pemukiman, fasilitas umum, sarana prasarana, bangunan, lahan garapan perkebunan, pertanian, dan tambak. “Nanti setelah kita lakukan konservasi, kemudian ditemukan tanah dan ada alas haknya maka kita langsung keluarkan dari kawasan hutan apapun fungsinya. Begitu juga dengan pengelompokan, seperti pemukiman dan lahan garapan, akan kita keluarkan dan selesaikan,” tutup Doni Satria.

Jakarta- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan percepatan pelaksanaan reformasi agraria. Langkah terbaru yang ditempuh adalah pelaksanaan proyek percontohan (pilot projcet) percepatan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengatakan, ada empat provinsi yang menjadi pilot project Redistribusi TORA.

Pertama, Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin) dengan luas lahan 30.306,29 hektar. Kedua, Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Kartanegara) dengan luas lahan 3.842,31 hektar.

Ketiga, Kalimantan Tengah (Kabupaten Pulang Pisau) dengan luas lahan 5.500,94 hektar. Keempat, Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang) dengan luas lahan 14.310,42 hektar

“Jadi total ada 53.959,96 hektar lahan,” tutur Andi Tenrisau ditemui usai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project Percepatan Redistribusi TORA di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, (14/10/2021).

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan objek berdasarkan luasan dan keterjangkauan/aksesibilitas serta kesesuaian dengan Area of Interest (AoI) Proyek Percepatan Reforma Agraria (PPRA), dengan skema pembiayaan dari Bank Dunia.

Kata Andi, kegiatan ini dirancang dalam rangka mengatur kepemilikan tanah secara adil untuk memakmurkan masyarakat. Ini sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebut bahwa tanah itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

“Oleh karena itu, terjemahan Pasal 33 ini bisa betul-betul diimplementasikan oleh kegiatan reforma agraria,” tutur Andi.

Lebih jauh Andi menjelaskan, output pelaksanaan pilot project ini adalah tersedianya TORA dari pelepasan kawasan hutan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah (penataan aset) serta pemberdayaan (penataan akses) disertai penataan penggunaan tanah dalam kerangka penataan agraria berkelanjutan.

Namun, ini tidak bisa dikerjakan Kementerian ATR sendiri, karena sifatnya lintas deprtemen, kelembagaan dan kementerian. Atas dasar itu, Kementerian ATR melakukan koordinasi dengan KLHK, khususnya Direktorat Jenderal Planologi.

Pada kesmpatan yang sama, Direketur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LHK, Ruandha A. Sugardiman mengatakan, pihaknya sangat mendukung pilot project ini.

“Saya sangat mengapresiasi, karena ini adalah yang dtunggu oleh masyarakat, yang tidak produktif harus kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dia menambahkan, biasanya proses agraria memakan waktu yang cukup lama. Tahapannya adalah pemilik tanah mengajukan prosesnya terlebih dahulu. Namun, lewat pilot project ini, prosesnya akan menjadi cepat. Sebab, BPN yang akan mengatur semuanya.

“Kemudian didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak pilot project ini diharapkan menemukan pola yang efektif, sehingga distribusi lahan ini bisa tepat untuk masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan empat kementerian akan mengeroyok perusahaan tambang yang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Terutama mengejar pajak sebesar Rp4,3 triliun yang belum dibayar beberapa perusahaan tambang.

Gerakan KPK dan empat kementerian ini yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, ditambah dengan Ombudsman, disepakati setelah rapat koordinasi dalam rangka tindak lanjut penyelesaian penataan IUP.

“Ada lima kesimpulan, dan kesimpulan kelima adalah akan ada klarifikasi untuk tagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Menurut catatan, ada Rp 4,3 triliun yang masih belum dibayar,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat rapat koordinasi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/12).

Pahala melanjutkan, klarifikasi tunggakan ini akan diselesaikan bersama. Bagi perusahaan yang sudah tidak beroperasi tidak mengugurkan kewajibannya.

“Untuk perusahaan yang berganti nama guna menghindari kewajiban, akan dilacak siapa beneficial ownershipnya,” tuturnya.

Pahala menjelaskan, dalam rapat tersebut terungkap adanya kekisruhan data IUP yang tidak terintegrasi satu sama lain. Mulai dari berbagi data pertambangan, perusahaan, dan beneficial ownershipnya.

“Selanjutnya kami akan bakukan data satu peta informasi, kami keroyok untuk membenahi ini,” kata Pahala.

Karena itu didapatkan lima kesimpulan rapat. Selain yang sudah disebutkan di atas, empat kesimpulan lainnya yatu, pertama, penataan IUP akan diselesaikan berbasis propinsi. Rekomendasi IUP yang sudah terlambat akan diselesaikan oleh tim bersama. Sebab berdasarkan catatan yang ada, rekomendasi IUP yang sudah terlambat sebanyak 130 di Kalimantan Tengah, 8 di Aceh, dan 17 di Jawa Barat.

Kedua, untuk Surat Keputusan yang sudah habis dan non-CnC, per 31 Desember mendatang secara serentak akan dihentikan pelayanan ekspor impornya, oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketiga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak. Bagi entitas yang bermasalah atau ada kewajiban, kedua direktorat ini akan saling berbagi informasi.

Keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) akan turun ke propinsi untuk menyelesaikan IUP yang non CnC, tumpang tindih, atau sengketa.

Sementara itu, Dirjen AHU Kemenkumham, Fredi Haris, mengatakan kacaunya IUP mencederai hak-hak negara. Ia mengatakan sudah lama sadar ada hak negara di balik penunggakan IUP. “Kami siap memblokir,” kata Fredi.

Rapat yang digelar secara terbuka ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Fredi Haris, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan masyarakat sipil.