Eranasional.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk merenovasi beberapa lokasi, mulai dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) hingga Mandalika. Hal ini dilakukan untuk persiapan G20 dan event internasional lainnya.

“Presiden beri penugasan khusus untuk penyelenggaraan acara internasional,” ujara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Basuki menjabarkan, kegiatan penataan dilakukan di sejumlah wilayah mulai dari Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Penyelenggaraan Acara Internasional.

Adapun porsi anggaran tersebut paling besar porsi untuk renovasi TMII sebesar Rp1,13 triliun, di antaranya digunakan untuk penanganan jalan, penataan gerbang utama, renovasi joglo, renovasi museum, theater garuda, museum Telkom, hingga keong mas.

Sedangkan untuk persiapan Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali kementerian PUPR akan merenovasi kegiatan kawasan utan Mangrobe Tahura, Ngurah Rai, perservasi jalan Nusa Dua-Jumbaran-Uluwatu.

Selain itu, dilakukan penataan lanskap bundaran, pedestrian dan media ruas jalan Bandara Ngurah Rai-Venue, serta peningkatan jalan Simpang Jalan Siligita-Kempinski dengan anggaran Rp505,9 miliar.

Selanjutnya, penataan kawasan Mandalika di NTB untuk penyelenggaraan MotoGP seperti pembangunan jalan, hingga pengendali banjir dengan anggaran Rp579 miliar. Selanjutnya, juga ada persiapan Asean Summit di 2023 di Labuan Bajo membutuhkan anggaran mencapai Rp525,8 miliar.

Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk beberapa acara internasional. Seperti Presidensi G20 di Bali, MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan persiapan Asean Summit 2023 di Tana Mori di Labuan Bajo.

Jakarta- Pembangunan proyek irigasi yang menelan anggaran milyaran rupiah di Desa Cinta Damai Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara di sorot masyarakat setempat, Kamis (29/07/2021)

Menanggapi hal tersebut, Direktur Irigrasi PSP Kementan, Rahmanto mengatakan untuk mengimplentasikan tugas ini Kementerian Pertanian membantu para petani untuk melakukan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggungjawab petani

“Itu bukan kegiatan Kementan. Kalau kegiatan kami dikerjakan kelompok tani, tidak melalui kontraktor. Hanya untuk rehab saluran tersier. Nilainya juga kecil 75 juta per kelompok tani,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat oleh Eranasional di Jakarta, Kamis (28/7).

Lanjut kata dia, sepertinya yang dikerjakan itu saluran primer atau sekunder menjadi kewenangan Kementrian PUPR.

“Oleh karena itu ketersediaan air irigasi sangat dipenting dan harus disediakan. Terkait hal tersebut melalui UU Sumber Daya Air No 17 Tahun 2019, Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan air irigasi untuk petani kecil dengan luasan dibawah 2 ha,” papar Rahmanto

Menurutnya, Info yang kami peroleh itu kegiatan Dinas PU Provinsi Sumut, Dengan adanya sinergi antara 2 (dua) Kementerian ini diharapkan kebutuhan air irigasi bagi usaha pertanian kecil semakin meningkat.

“Seperti kita ketahui bahwa indek pertanaman lahan sawah seluas 7,46 juta ha, saat ini berkisar di angka 1,4. Dengan adanya kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi maka ketersediaan air irigasi semakin baik dan diharapkan indek pertanaman dan produksi pertanian semakin meningkat,” tandasnya

Sebelumnya proyek irigasi di kerjakan oleh PT .Alahta Konstruksi dengan nilai 3.359,899.101.17 miliyar rupiah diduga asal-asalan dalam pengerjaannya, tanpa melihat dampak kedepan yang akan dialami bagi masyarakat setempat.

Sampai saat ini Eranasional masih mencoba konfirmasi berita tersebut kepada pihak Kementrian PUPR, adanya dugaan proyek pembatasan saluran irigrasi oleh perusahaan kontraktor.

Pewarta: Agung Nugroho

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

“Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (3/4/2021).

Dikatakan Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 kilometer, Jalan Perbatasan Papua 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa 1,3 kilometer,” ujar Basuki.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp1 – 2,5 miliar.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp6,12 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp4,46 triliun, permukiman Rp650 miliar, dan perumahan Rp330 miliar.

Sementara di Provinsi Papua Barat Rp3,67 triliun alokasi anggaran untuk bidang SDA Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar.

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

“Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” tutup Menteri PUPR. (IP/***)

Eranasional.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan Kementerian PUPR mendesain penciptaan lapangan pekerjaan melalui proyek padat karya tunai dan reguler. 

“Penciptaan lapangan kerja, pertama, memang kita mendesain proyek padat karya dengan anggaran sebesar Rp11,6 triliun,” ujar Menteri PUPR mnejawab pertanyaan wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5).

Nilai sebesar Rp11,6 triliun itu, menurut Menteri PUPR, dikerjakan melalui pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase-drainase baik di perkotaan maupun di perdesaan, infrastruktur perdesaan, untuk Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), yang sudah didesain semua dan sekarang sudah ada pekerjaan di lapangan.

“Beberapa sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang. Lama bekerja antara 30 sampai 100 hari per orang khusus padat karya tunai,” imbuh Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Menteri PUPR juga sampaikan telah meng-create lagi pekerjaan-pekerjaan yang reguler, seperti di bendungan dan di jalan raya, kemudian di rehabilitasi irigasi.

Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen menyelesaikan renovasi Masjid Masjid Istiqlal, Provinsi DKI Jakarta yang saat ini progresnya telah mencapai 89% dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2020.

Sebelumnya, renovasi Masjid Istiqlal yang mulai dikerjakan pada Mei 2019 ditargetkan rampung sebelum bulan Ramadan 2020. Namun karena terjadi Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penyelesaian renovasi ini mundur 1,5 bulan.

“Renovasi Masjid Istiqlal dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan serta Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi jangan sampai pekerja konstruksi kita terpapar Covid-19. Masjid Istiqlal juga baru bisa digunakan setelah Pandemi Covid-19 berakhir,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp475 miliar.

Menteri Basuki menambahkan, “Saya minta betul-betul bahwa produk dalam negeri digunakan dalam Renovasi Istiqlal ini, setidaknya pabriknya ada di Indonesia, misalkan AC, furniture hingga lampu gantung.”