Menurut dia, Sjafrie merupakan salah satu figur penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan peran strategis yang tidak hanya terbatas pada sektor pertahanan dan keamanan.

‎“Nama Sjafrie masuk dalam radar bursa capres merupakan hal yang logis. Kita melihat bagaimana kinerja dan perannya cukup sentral di pemerintahan Prabowo-Gibran hari ini,” ujar Iwan dalam keterangannya, Selasa 19 Februari 2026.

‎Iwan menambahkan, Sjafrie juga menjadi salah satu menteri yang mendapat kepercayaan besar dari Presiden Prabowo untuk memimpin agenda strategis nasional, salah satunya sebagai Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

‎Satgas tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan memiliki mandat untuk menertibkan penguasaan lahan ilegal di kawasan hutan, termasuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin.

‎“Satgas PKH fokus mengambil alih lahan-lahan ilegal serta menegakkan hukum atas penyalahgunaan kawasan hutan. Targetnya jelas, mengembalikan jutaan hektare lahan menjadi aset negara,” jelasnya.

‎Lebih lanjut, Iwan menilai langkah pemerintah melalui Satgas PKH telah berdampak besar terhadap penyelamatan potensi kerugian negara.

‎Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa peluang Sjafrie untuk maju sebagai Capres 2029 sangat bergantung pada dinamika politik ke depan, terutama terkait keputusan Presiden Prabowo.

‎“Namun realistisnya, Sjafrie akan sangat sulit maju jika Prabowo Subianto masih mencalonkan diri untuk periode kedua. Mustahil beliau maju melawan Prabowo, mengingat posisi Sjafrie adalah salah satu menteri kepercayaan Presiden,” pungkasnya.

Pertemuan itu membahas kondisi bangsa dan bagaimana mengelola secara baik oleh berbagai pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Sjafrie usai memberikan materi kepada wartawan dalam Retret PWI 2026 di Desa Cibodas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/01/2026).

“Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi,” kata Mehan Sjafrie.

Dia mengatakan, pertemuan itu membahas tentang bagaimana negara harus dikelola secara baik oleh seluruh pihak.

Sejauh ini, dikatakan Menhan Syafrie, banyak pihak yang kerap membuat kondisi negara tidak diuntungkan dari segi pemanfaatan sumber daya alam hingga perputaran keuangan.

Dia melanjutkan, pihak-pihak itu mulai dari swasta yang tidak mau mengikuti regulasi usaha demi keuntungan pribadi hingga dugaan anggaran negara yang bocor.

“Bahkan saya menerima (laporan) kurang lebih Rp5.777 triliun (dari) bank Himbara yang diungkapkan kepada korporasi. Padahal kita punya APBN 300 sekian triliun rupiah. Kemana kebocoran (anggaran) itu?,” kata Menhan Syafrie.

Dia sendiri tidak menutup mata bahwa ada kemungkinan oknum pemerintah yang mungkin jadi menyebabkan terjadinya kerugian negara itu.

Oleh karena itu, lebih lanjut Menhan mengatakan,, Prabowo dalam pertemuannya dengan para tokoh oposisi itu ingin mengajak bersama sama anggota negara.

“Oleh karena itulah saya ingin menyampaikan bahwa kita harus realistis melihat situasi. Kita jangan menutup tutupi keadaan yang bisa membuat negara kita kesulitan,” jelas dia.

Menhan juga meminta media untuk ikut membantu pemerintah tetap menjalankan tugas negara melalui pemberitaan yang informatif.

Dengan demikian, banyak orang yang dinilai sudah terlibat bersama pemerintah dalam membela hak-hak rakyat.

“Kalau negara sulit, yang paling sulit itu rakyat. Karena keberpihakan kita terhadap rakyat harus kita tunjukkan secara moral dan tindakan,” jelas dia.

Usai memberikan beragam, awak media pun melihat pertemuan Prabowo dengan tokoh oposisi tersebut. Saat ditanya wartawan soal siapa saja tokoh-tokoh tersebut, dia mengaku tidak mengetahui nama-nama tokoh tersebut.

“Saya tidak tahu namanya, lupa ya. Yang pasti tokoh-tokoh nasional itu sudah menyatakan tidak ada oposisi. Ini masalah komunikasi dan komunikasi itu sudah terjalin,” kata dia.

“Yang saya tahu bahwa tokoh itu menyatakan bahwa sekarang sudah tersedianya keseimbangan rakyat kembali,” jelas dia.

Saat ditanya di mana pertemuan tersebut terjadi, dia pun enggan menjelaskan lebih rinci.

“Di suatu tempat. Saya kira kalian (media) lebih tahu,” tandas dia.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Johnny Edison Isir yang baru dilantik sebagai Kadiv Humas Polri memperkenalkan diri sekaligus menyapa para wartawan yang mengikuti kegiatan retret.

Dengan suasana hangat dan penuh keakraban, peraih Adhimakayasa Akpol 1996 ini berdiskusi langsung dengan insan pers mengenai peran strategis media dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kadiv Humas Polri mengapresiasi kerja jurnalistik yang selama ini dijalankan para wartawan dalam membangun narasi publik serta mengedukasi masyarakat melalui karya-karya jurnalistik yang konstruktif.

“Ini mencerminkan kesadaran bersama bahwa wartawan memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Irjen Pol Johnny Edison Isir.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari amanat konstitusi dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum.

“Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, pers merupakan salah satu pilar utama. Kebebasan pers adalah amanat konstitusi yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Meski demikian, Kadiv Humas Polri mengingatkan bahwa kebebasan pers harus diiringi dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika jurnalistik.

“Namun kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab, profesionalisme, serta penghormatan terhadap hukum dan etika jurnalistik,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dan insan pers dalam menjaga ruang publik yang sehat, informatif, serta mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.

Pembukaan kegiatan tersebut dipimpin Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dan berlangsung di Pusat Kompetensi Bela Negara, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).

Retret PWI 2026 mengangkat tema “Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional”.

Kegiatan ini diikuti 160 peserta yang merupakan perwakilan PWI Pusat dan PWI Daerah dari seluruh Indonesia, serta akan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.

Dalam sambutan Menteri Pertahanan RI yang dibacakan oleh Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan, ditegaskan bahwa penyelenggaraan Retret PWI 2026 merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat peran strategis insan pers di tengah dinamika masyarakat dan pesatnya perkembangan arus informasi.

Menurut Menhan, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kapasitas dan pembekalan teknis jurnalistik, tetapi juga ruang refleksi untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi dalam menjalankan tugas pers.

“Pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan memiliki posisi strategis sebagai mitra negara dalam memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa mengesampingkan prinsip independensi serta kebebasan pers yang dijamin konstitusi,” ujar Menhan dalam sambutannya.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada seluruh peserta retret.

Selanjutnya, peserta menerima materi Building Learning Commitment (BLC) serta Pengantar Nilai Dasar Bela Negara sebagai pembekalan awal sebelum mengikuti rangkaian kegiatan berikutnya.

Turut hadir dalam pembukaan Retret PWI 2026 antara lain Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Ferry Trisnaputra, para pejabat Eselon II di lingkungan BPSDM Pertahanan Kemhan, serta Ketua Umum PWI Akhmad Munir.

Hal tersebut dikatakan Menhan Sjafrie usai rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Utut Adianto tersebut berlangsung secara tertutup dan membahas berbagai aspek penguatan pertahanan negara.

Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa pembahasan difokuskan pada penggunaan, pembinaan, dan pembangunan kekuatan TNI secara menyeluruh.

“Pembangunan kekuatan TNI perlu dilakukan secara optimal, termasuk penguatan TNI Angkatan Darat melalui penambahan batalyon guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” ujar Menhan Sjafrie kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menhan menegaskan pertahanan negara adalah mutlak untuk menjaga kedaulatan negara, dan menjaga stabilitas nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Selain itu, keberadaan industri strategis nasional yang berperan besar terhadap kedaulatan negara juga membutuhkan dukungan sistem pertahanan yang kuat, baik di matra darat, laut, maupun udara,” tambah Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie turut mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan arahan untuk menyiapkan pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini akan difokuskan pada misi kemanusiaan serta rehabilitasi infrastruktur di daerah terdampak konflik.

Komisi I DPR RI memberikan respons positif atas berbagai rencana tersebut. “Kami berharap kontrol sosial dari para wakil rakyat di Komisi I tetap berjalan intensif, serta memberikan kritik yang konstruktif kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan begitu, setiap tugas yang diamanahkan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik disertai pengawasan yang efektif,” kata Menhan

Layanan ini dipimpin oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Prof. Terawan Agus Putranto, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, serta memberikan pilihan terapi inovatif tidak hanya bagi prajurit TNI, tetapi juga untuk masyarakat umum.

“Hari ini kita semua menyaksikan dimulainya Immunotherapy Nusantara. Ini tidak hanya untuk kepentingan TNI, tapi untuk seluruh publik bisa mencoba dan menikmati ini,” ujar Menhan Sjafrie.

Menhan Sjafrie juga berkesempatan mencoba langsung proses awal pengambilan darah (40 cc), dan berharap inovasi ini dapat memberikan berkah kesehatan bagi bangsa serta inovasi ini dapat terus berkembang dan diperluas jangkauannya ke rumah sakit-rumah sakit TNI di daerah lain melalui proses kaderisasi.

Immunotherapy Nusantara merupakan metode terapi yang bersifat personal (personalized therapy). Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Prof Terawan Agus Putranto, menjelaskan bahwa terapi ini menggunakan sel dendritik yang diambil dari darah pasien sendiri (40 cc). Darah tersebut kemudian diolah selama tujuh hari untuk “didewasakan dan disekolahkan” menjadi “semimatur dendritik sel”.

dr. Terawan menjelaskan, sel ini berfungsi mengatur imunitas tubuh dan menurunkan jika berlebih (seperti pada kasus autoimun atau alergi) dan menaikkan jika rendah.

“Terapi ini memiliki zero sde-efdect (nol efek samping) karena berasal dari tubuh pasien sendiri dan berfungsi sebagai antiinflamasi kuat untuk mencegah berbagai penyakit degeneratif, termasuk Alzheimer,” tandas dr. Terawan.

Keduanya membahas upaya memperkokoh persatuan nasional sekaligus memperkuat sistem pertahanan Indonesia melalui pendekatan keamanan yang lebih komprehensif.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan Sjafrie menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua Majelis Syura PKS ke Kementerian Pertahanan sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkokoh persatuan nasional guna mendukung stabilitas negara.

“Menyampaikan rasa hormat kami dikunjungi pada hari ini. Yang pertama untuk memperkokoh persatuan nasional,” ujar Menhan dalam keterangan pers usai pertemuan.

Menurut Menhan, kehadiran Ketua Majelis Syura PKS ini menjadi momentum bagi Kemhan untuk terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan interaksi sosial guna mempererat tali silaturahmi.

Sementara itu, Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertahanan (Menhan) atas kesempatan berdiskusi dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan.

Dalam keterangan pers yang didampingi Menhan, Sohibul menyampaikan bahwa telah mendapat penjelasan dari Menhan tentang Sishankamrata dan bagaimana peran masyarakat untuk menguatkan pertahanan Indonesia.

Sohibul menilai bahwa dinamika persoalan pertahanan menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu tentang human security approach atau pendekatan keamanan manusia, selain pertahanan fisik dan militer yaitu economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security, dan political security.

“ Beliau juga menyampaikan turut memperkuat semangat bela negara melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan, khususnya dalam pelatihan kader-kader PKS,” tandas dia.