“Sekarang ini yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem itu ada 75 kabupaten/kota,” kata Muhadjir di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Muhadjir mengungkapkan, kemiskinan ekstrem paling banyak berada di wilayah timur Indonesia.

Dia menduga terjadinya kemiskinan ekstrem di Indonesia timur karena alokasi anggaran bantuan pemerintah dipukul rata dengan daerah lain.

“Indonesia timur paling banyak. Salah satu penyebab ya itu, tapi ini masih hipotesis ya, karena kebijakan penganggaran yang dipukul rata,” ujarnya.

“Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya PKH (Program Keluarga Harapan), dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa, sampai Papua itu beda sekali. Ada yang bilang, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda,” sambung Muhadjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Muhadjir, menyarankan agar Kemenko PMK menghitung perbedaan daya beli masing-masing daerah. (*)

Menurut dia, tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen berdasarkan data tahun 2023 ke angka 6,5 sanpai 7,5 persen.

“Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN. Jujur ya, saya tidak terlalu optimis bisa mencapai target itu,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Dia memaparkan, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa penurunan angka kemiskinan per tahunnya hanya berada di kisaran 0,3 sampai 0,5 persen.

Oleh sebab itu Muhadjir menilai, target menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen ke 7,5 persen dalam satu tahun sulit dilakukan.

Begitu juga dengan target kemiskinan nol persen pada 2024 akan sulit dicapai walau kemiskinan ekstrem pada 2023 sudah berada di angka 1,12 persen.

Namun, Muhadjir optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 0,5 persen karena ada penurunannya pada 2022 ke 20223 cukup signifikan dari 1,12 persen menjadi 0,9 persen.

“Di tahun 2023 posisinya sudah 1,12, turun 0,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kalau kita asumsikan, turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah di bawah 1 persen,” jelas Muhadjir.

Kata Muhadjir, salah satu tantangan mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah beragamnya penyebab kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara, saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan yang seragam untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak daerah.

“Bervariasi sekali penyebabnya. Jadi, tidak bisa satu aturan digunakan untuk semua. Harus ada pendekatan partikularistik,” ujar Muhadjir. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) optimis dapat cepat menghilangkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal itu sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Angka kemiskinan kita sekarang1,12 persen per Maret 2023. Kita optimis akhir tahun ini bisa mendekati nol koma sekian persen. Dan di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah dalam posisi 0 persen,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Senin (24/7/2023).

Nunung mengatakan itu dalam Forum Konsolidasi Nasional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/7).

Untuk tahun ini, lanjut Nunung, tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Disebutkannya, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, ditargetkan 0 persen di akhir tahun 2024.

“Bapak Presiden menargetkan 0 persen di akhir 2024. Posisi per September 2022 sekitar 1,74 persen,” tuturnya.

Adapun strategi yang dilakukan untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan program Kementerian Sosial (Kemensos).