Langkah ini diambil guna mengantisipasi maraknya penyebaran informasi buatan yang mencakup format audio, gambar, hingga video yang kian sukar dibedakan dari materi asli.

Melalui regulasi tersebut, setiap konten yang diproduksi menggunakan bantuan AI nantinya diwajibkan memiliki penanda khusus.

Label ini berfungsi memudahkan publik dalam mengenali serta menelusuri sumber asli suatu konten di ruang digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyoroti pesatnya kemajuan teknologi AI yang kini mampu merancang konten sintetis menyerupai realita. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Konvensi Humas Indonesia 2026 yang berlangsung di Surakarta.

“Perkembangan ini sangat cepat untuk makin membuat garis pemisah antara fakta, antara realita dengan sesuatu yang sintetik makin lama makin tipis,” ungkapnya pada hari Sabtu (17/10), dikutip dari laman resmi Komdigi.

Nezar memaparkan bahwa tingkat kecanggihan AI dalam memproduksi visual dan audio yang kian presisi membuka celah terjadinya penyalahgunaan, khususnya tindak kejahatan penipuan dan rekayasa informasi.

Sebagai cerminan bahaya tersebut, ia mengungkit insiden penipuan bermodal panggilan video fiktif yang pernah mengguncang sebuah perusahaan di Hong Kong sekitar dua tahun silam. Kasus itu menelan kerugian fantastis mencapai US$25 juta.

Kala itu, seorang pekerja bagian keuangan tertipu hingga mengeksekusi transfer sebanyak 15 kali.

Keputusan tersebut diambil setelah ia mengikuti rapat virtual yang menampilkan sosok-sosok petinggi perusahaan yang belakangan terbukti hanyalah rekayasa digital (deepfake).

“Jadi dalam pertemuan online itu semuanya fake, yang asli cuma dia sendiri di situ, si staf itu,” ungkapnya.

Menanggapi potensi ancaman siber yang kian kompleks, Nezar menyebut bahwa deretan raksasa teknologi dunia mulai merancang sistem autentikasi serta pelacakan rekam jejak digital memanfaatkan metadata.

Pemerintah Indonesia pun mengambil pijakan serupa melalui penyiapan aturan labelisasi ini.

Ke depan, para pengembang platform dan teknologi AI dituntut untuk menyematkan penanda autentikasi pada produk visual maupun audio yang dihasilkan.

“Di Indonesia, Komdigi sedang mengkaji itu untuk membuat peraturan menteri agar setiap perusahaan-perusahaan pengembang AI itu bisa memberikan label tentang otentisitas dari keaslian produk video yang dibuat atau produk digital media yang dihasilkan,” kata Nezar.

Di samping menyiapkan regulasi pelabelan, pemerintah juga mematangkan skema perlindungan dengan menyusun Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial 2026–2029.

Penyusunan peta jalan ini menggalang keterlibatan lintas sektor yang mencakup lebih dari 400 kementerian, lembaga, komunitas, hingga pelaku industri.

Nezar menambahkan bahwa penguatan regulasi tata kelola AI harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital publik.

Masyarakat serta organisasi dituntut makin bijak dalam memanfaatkan teknologi dan kritis dalam menyaring kebenaran informasi.

“AI harus didudukkan sebagai alat, sebagai mitra kerja, bukan pengganti nalar dan tanggung jawab manusia,” tegasnya. []

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa sisa kuota internet pelanggan tidak boleh hangus begitu saja setelah masa berlaku berakhir.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menyebut notifikasi hanya berfungsi mengingatkan pelanggan terkait batas waktu kuota.

“Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah telanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir,” kata Denny dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Komdigi mendorong adanya mekanisme nyata yang memungkinkan pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota internet yang telah dibeli.

Dalam kesempatan tersebut, Denny turut membeberkan perkembangan implementasi putusan MK dari tiga operator seluler utama, yakni XLSMART, Indosat, dan Telkomsel:

• XLSMART: Dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menerapkan mekanisme rollover (fitur untuk membawa sisa kuota utama ke periode berikutnya). Namun, masih ada paket yang menggunakan mekanisme non-rollover.

• Indosat: Dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sementara 71 paket sisanya masih memakai bentuk perlindungan lain, seperti notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum paket berakhir.

• Telkomsel: Dari 95 paket yang dilaporkan, terdapat 19 paket yang sudah menerapkan sistem rollover. Adapun 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi intensif terkait masa berlaku dan sisa kuota.

Selain itu, Komdigi mencatat adanya pergeseran jadwal pada pengembangan paket rollover Telkomsel akibat kendala teknis. Pihaknya pun meminta agar kendala tersebut segera diselesaikan.

“Kami mendengar langkah operator yang sudah memperluas pilihan paket rollover, tetapi putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan,” ujar Denny.

Denny menegaskan, mekanisme perlindungan sisa kuota tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada skema substantif yang benar-benar menjaga nilai ekonomi dari sisa kuota milik pelanggan.

Ia menambahkan, Komdigi akan terus mengawasi implementasi putusan MK di lapangan serta mendesak operator seluler untuk terus menyesuaikan mekanismenya.

Komdigi juga membuka ruang aduan bagi masyarakat melalui call center Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi di nomor 159. []

“Sejak 2017 hingga 21 Januari 2025, Kementerian Komdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai site dan aplikasi internet,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Judi Online Komisi I di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Jika dilihat dari semua konten yang dikategorikan sebagai konten ilegal, maka dapat dipastikan penanganan konten judi online menjadi yang paling banyak dilakukan oleh Kementerian Komdigi.

Dalam materi paparannya di hadapan komisi I DPR RI, secara keseluruhan konten ilegal yang ditangani oleh Kemkomdigi hingga periode 21 Januari 2025 mencapai 6.349.606 konten. Konten-konten yang ditangani selain judi online di antaranya konten pornografi, konten penipuan, hingga konten hoak.