JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) tahun 2020-2022.

Tim penyidik kali ini melakukan pencegahan ke luar negeri alias cekal terhadap Direktur Utama BAKTI Kemkominfo berinisial AAL dan 22 orang lainnya.

“Jaksa Agung Muda Intelejen atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia resmi menetapkan Keputusan tentang Pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap 23 orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (18/1/2023).

Ada 23 orang yang dicegah ke luar negeri, di antaranya pihak swasta hingga pegawai BAKTI Kominfo. Salah satu pihak yang dicegah adalah Dirut BAKTI Kominfo inisial AAL, yang dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketut mengatakan surat pencegahan tersebut dikeluarkan sejak tanggal 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022. Sebanyak 23 orang tersebut dicegah selama 6 bulan ke depan untuk memudahkan proses penyidikan dan menggali keterangan pihak yang dicegah ke luar negeri.

“Keputusan tersebut dikeluarkan sejak 25 November 2022, 23 Desember 2022, dan 26 Desember 2022 selama 6 bulan, karena dugaan keterlibatannya melakukan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022,” jelasnya.

Berikut ini daftar 23 orang yang dicegah ke luar negeri:

1. Direktur PT Surya Energi Indotama inisial BI

2. Direktur Niaga PT Aplikanusa Lintasarta inisial AA

3. Account Director PT Huawei Tech Investment inisial MA

4. Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AAL

5. Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial FM

6. Direktur Keuangan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial AJ

7. Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DJI

8. Direktur Layanan untuk Badan Usaha BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial DAF

9. Direktur Infrastruktur BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial BN

10. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial MJ

11. Direktur Utama PT Telkominfra inisial BS

12. Direktur Utama PT Sansaine Exindo inisial JS

13. Direktur PT Multi Trans Data inisial BP

14. Direktur PT ZTE Indonesia inisial LWX

15. Direktur Utama PT ZTE Indonesia inisial LWQ

16. Direktur Utama PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial HJ

17. Chief Financial Officer PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera inisial AS

18. Kepala Divisi Lastmil/Backhaul BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial MFM

19. Pegawai BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika inisial EH

20. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia inisial GMS

21. CEO PT Huawei Tech Investment inisial CM

22. CEO PT Fiber Home Teknologi Indonesia inisial LH

23. Sales Director Fiber Home Teknologi Indonesia inisial DM.

Kasus Korupsi BTS Kominfo
Sebelumnya, Kejagung juga mengusut kasus pencucian uang terkait kasus korupsi dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemkominfo Tahun 2020 s/d 2022.

Dalam kasus korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan 3 tersangka, yaitu:

1. AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika,

2. GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia,

3. YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Sementara itu, peranan para tersangka, yaitu AAL, disebut mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

“Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark up sedemikian rupa,” ucapnya.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tahun 2020-2022. Salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Direktur Utama Bakti Kemkominfo berinisial AAL.

“Tiga orang tersangka tersebut yaitu AAL selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematikan Indonesia, dan YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan persnya, Rabu (4/1/2023).

Ketut menyebutkan ketiga tersangka tersebut kini ditahan. Tersangka AL dan YS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sedangkan GMS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

Adapun peran masing-masing tersangka adalah AAL berperan mengatur agar pemenang tender adalah pihak tertentu.

“Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di-mark up sedemikian rupa,” ungkap Ketut.

Sementara peran tersangka GMS secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada AAL ke dalam Peraturan Direktur Utama terkait beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium.

Selain itu, perusahaan GMS dalam kasus ini berperan sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.

Sedangkan peran tersangka YA adalah secara sukarela melawan hukum dengan memanfaatkan lembaga HUDEV Universitas Indonesia untuk membuat kajian teknis, padahal kajian tersebut dibuat oleh dia sendiri.

Di mana, kajian teknis tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mengakomidir kepentingan tersangka AAL untuk dimasukkan ke kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada OE.

Ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan upaya penggeledahan di empat lokasi berbeda yang merupakan tempat tinggal para tersangka. Hal ini dilakukan untuk memperkuat penyidikan.

Kasus Korupsi BTS Kemkominfo Naik ke Penyidikan

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi BTS Kemkominfo telah naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 4 BAKTI Kemkominfo. Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi.

“Pada tanggal 28 Oktober 2022 setelah tim penyelidik memeriksa 60 orang untuk dimintai keterangan berdasarkan ekspose, ditetapkan telah terdapat alat bukti permulaan cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, Rabu (2/10/2022).

Kuntadi mengatakan, dari hasil gelar pekara, penyidik menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik, menurut Kuntadi, telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

“Berdasarkan hasil ekspose tersebut, perkara dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan, dan guna kepentingan penyidikan pada 31 Oktober 2022 dan 1 November 2022,” tuturnya.

Kuntadi menyebutkan, nilai kontrak pembangunan infrastruktur BTS ini sebesar Rp10 triliun. Sedangkan kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp1 triliun.

Eranasional.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi pengaktif bagi masyarakat Indonesia memasuki era industri 4.0. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, untuk menjalankan tugas itu diperlukan komitmen yang kuat serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem.

“Bangsa kita bahkan di seluruh dunia akan terus membicarakan digitalisasi. Untuk Indonesia, tugas utama dan landasan dasarnya dipercayakan kepada kita, karena Kominfo adalah enabler (pengaktif) untuk masyarakat Indonesia masuk ke industri 4.0,” kata Johnny dalam keterangannya, Sabtu (29/1) malam.

Johnny menekankan, tugas Kementerian Kominfo menyediakan ekosistem digital dari hulu ke hilir, mencakup pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga memastikan kualitas talenta digital nasional.

Mengawali pelaksanaan program untuk Tahun Anggaran 2022, Kemenkominfo mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur telekomunikasi hingga penyiapan regulasi atau payung hukum yang memadai.

“Kita diberikan tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan infrastruktur ICT yang merata di seluruh wilayah Tanah Air, dan juga memastikan bahwa hilirisasi infrastruktur ICT harus sudah dimanfaatkan dan digunakan secara optimal dan maksimal,” ujarnya.

Menurut Johnny, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi pemanfaatannya oleh masyarakat, juga harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital nasional.

“Kita tentu tidak bekerja sendiri, ada banyak kementerian, lembaga dan ekosistem yang bekerja bersama-sama kita terkait dengan talenta digital. Akan tetapi, menjadi tugas kita untuk memberikan stimulus agar ketersediaan baik jumlah dan kualitas sumber daya manusia digital kita tercukupi,” ungkap politikus Partai Nasdem itu.

Selain itu, Kemenkominfo juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab dalam memastikan tata kelola sumber daya spektrum frekuensi yang optimal dan efiesien. Hal itu merupakan proyeksi kebutuhan digitalisasi yang begitu besar.

“Kita mengadopsi teknologi-teknologi baru, tapi tata kelola sumber daya spektrum frekuensi dipercayakan pada Kementerian Kominfo. Tidak saja sebagai penerimaan negara, tetapi untuk menjadi landasan dasar pembangunan telekomunikasi nasional dan dampak berganda serta multiplier effect dari kepercayaan itu,” jelas Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, tugas penting Kementerian Kominfo memastikan ketersediaan payung hukum yang memadai. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan arti penting kerja sama dengan berbagai lembaga negara dan mitra kerja atau ekosistem.

“Tujuannya mengantar Indonesia memasuki era digital melalui partisipasi masyarakat yang optimal. Termasuk memastikan mitigasi atas dampak dari digitalisasi, sehingga ruang digital nasional kita bermanfaat dan berguna. Bapak Presiden mempercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada Kementerian Kominfo dan kita mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden dan kepada masyarakat, bangsa dan negara,” tandasnya.

Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan UNESCO telah memperingatkan disinfodemic menjadi hal yang membahayakan saat pandemi Covid-19. Menurutnya, penyakit kedua yang menyertai pandemi Covid-19 itu menimpa pada orang yang tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan dari mana sumbernya. Hal itu menjadi tantangan bagi jurnalisme online.

“Musuh utama lainnya yang patut kita waspadai juga adalah meningkatnya aliran misinformasi tentang Covid-19,” papar Menteri Kominfo dalam Webinar “Optimisme Jurnalis di Era Covid-19” dari Jakarta, Kamis (14/05/2020).

Oleh karena itu, menurut Menteri Johnny, jurnalis memegang kunci menyediakan informasi yang kredibel, informasi memberdayakan.  “Karena hoaks  membahayakan kehidupan, membuat kekacauan dan disharmoni kehidupan masyarakat,” terangnya.

Berdasarkan catatan Tim AIS Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika, sebanyak lebih dari 1.200 hoaks yang tersebar di platform-platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube, telah ditangani Kementerian Kominfo.